Kereta cepat sudah melaju, tapi jejak uangnya malah tersesat. Dugaan mark up proyek Whoosh kembali jadi sorotan dan kini bola panasnya di tangan KPK.
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menilai KPK tak perlu menunggu laporan untuk menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran. Menurutnya, cukup panggil sumber awal seperti ekonom Anthony Budiawan dan analis Agus Pambagio yang lebih dulu membongkar kejanggalan dari 17 juta dolar menjadi 52 juta dolar per kilometer. Tapi KPK malah minta laporan resmi dulu seolah lupa punya wewenang penyelidikan sendiri.
Dan di tengah debat siapa yang harus lapor duluan, publik justru bertanya: di mana tanggung jawab Jokowi? Bukankah proyek Whoosh ini buah tangan dan kebanggaannya Jokowi—didorong, disetujui, dan dibangun sebagai simbol kemajuan bangsa? Kalau benar ada mark up, mestinya tanggung jawab juga ikut cepat, bukan hanya keretanya.
Pertanyaannya: apakah KPK berani menyelidiki jalur uang di balik jalur cepat ini atau justru berhenti di stasiun kepentingan?
