Masyarakat Papua Selatan mendesak kompensasi internet gratis, audit forensik terhadap PT Telkom, serta pencopotan GM Telkom Papua. Mereka juga meminta dibukanya peluang bagi provider lain agar pembangunan infrastruktur internet tidak dimonopoli Telkom.
Tuntutan itu disampaikan dalam pertemuan dengan DPRD Papua Selatan di ruang rapat kantor dewan, Kamis (28/8/2025).
Selain kompensasi, massa yang terdiri dari mahasiswa HMI, UMKM, hingga komunitas ojek online menuntut transparansi anggaran Telkom, kompensasi kerugian akibat gangguan jaringan, serta penuntasan kasus kekerasan dalam aksi sebelumnya. Mereka juga ingin dilibatkan dalam mengawal aspirasi hingga ke pemerintah pusat agar persoalan tidak berhenti di tingkat daerah.
Menanggapi itu, DPRD Papua Selatan menegaskan akan merangkum aspirasi menjadi rekomendasi resmi Komisi II untuk diteruskan ke Gubernur dan selanjutnya ke Kementerian Kominfo serta BUMN. Wakil Ketua II DPRD, Viktorianus Ohoiwutun, dan anggota DPRD Paskalis Letsoin memastikan poin utama seperti kompensasi internet gratis dan audit Telkom akan menjadi bagian dari rekomendasi.
Kirim videomu ke Gresnews dan dapatkan imbalan uang tunai!
+62 818-1873-0499.
