Sarana dan Prasarana untuk Penanganan Fakir Miskin
Pemerintah wajib bertanggungjawab atas orang tersebut di atas, sebab hal tersebut adalah amanat konstitusi.
Fakir miskin merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Orang yang masuk dalam pengertian tersebut adalah golongan fakir miskin.
Pemerintah wajib bertanggungjawab atas orang tersebut di atas, sebab hal tersebut adalah amanat konstitusi yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Salah satu kewajiban pemerintah dalam penanganan fakir miskin adalah memberikan sarana dan prasarana untuk fakir miskin.
Sarana dan prasarana tersebut berbentuk panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial rumah singgah dan rumah perlindungan social. Hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, yang menyatakan bahwa :
Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi:
a. panti sosial;
b. pusat rehabilitasi sosial;
c. pusat pendidikan dan pelatihan;
d. pusat kesejahteraan sosial;
e. rumah singgah; dan
f. rumah perlindungan sosial.
