JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kinerja TNI-Polri yang mampu membebaskan tiga desa yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Tembagapura, Papua. "Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya atas nama rakyat kepada TNI dan Polri yang telah melakukan pembebasan sandera masyarakat tanpa ada cedera satupun masyarakat di Tembagapura," kata Jokowi, di Jakarta, Senin (20/11).

"Jadi kalau yang terjadi di Tembaga Pura ya itu memang kelompok kriminal bersenjata yang ingin membuat masyarakat takut. Itu saja. Tapi kan sudah diselesaikan," jelas Jokowi, seperti dikutip setkab.go.id.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. "Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua aparat yang bekerja siang malam dalam  operasi TNI-Polri yang  sudah berhasil selamatkan sandera sebanyak 344 orang dimana 23 diantaranya anak-anak," ujarnya, seperti dikutip dpr.go.id.

Ia mengharapkan trauma yang dialami warga yang disandera bisa segera pulih. Menurutnya, semua Warga Negara Indonesia di mana pun berada memiliki hak yang sama atas rasa aman dan damai.

"Semoga trauma yang dialami warga yang disandera bisa segera dipulihkan dan setiap warga Indonesia di manapun, termasuk di bumi tercinta Papua punya hak yang sama, hak aman, dan kedamaian  terbebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM,"  pungkas politisi PKS ini.

Dijelaskan anggota dewan daerah pemilihan Solo ini, penyanderaan 1300 orang warga yang dilakukan oleh OPM di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah menciderai kedaulatan NKRI.

"Meskipun sandera sudah dibebaskan , Tim Gabungan TNI/Polri harus menangkap dan menyeret  semua pelaku ke depan hukum. Setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini jangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali di kemudian hari dan mencederai kedaulatan NKRI,"  tegas Kharis.

Keberhasilan membebaskan sandera dengan tetap mengedepankan dialog dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia oleh satuan gabungan TNI-POLRI ini, lanjutnya, menjadi langkah besar komitmen Indonesia di mata dunia internasional bahwa kita bisa melakukannya.

"Dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat  persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Indonesia wabil khusus TNI dari  kejadian ini kita bisa  buktikan pada dunia, kita jaga HAM, dan tetap menjaga Keutuhan NKRI bersama," tutup Kharis. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keberhasilan tim gabungan Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia dalam mengevakuasi 345 warga yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Desa Kimbely dan Utikini, Papua, pada Jumat (17/11) patut diapresiasi. Namun, aparat keamanan harus tetap melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok tersebut.

"Saya mengapresiasi kerja keras dan kekompakan yang ditunjukan TNI-Polri dalam melakukan evakuasi terhadap warga yang disandera kelompok kriminal bersenjata. Tapi, aparat keamanan harus tetap memburu kelompok tersebut agar kelompok itu tidak bisa berkembang lagi," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggi (19/11).

Dalam melakukan perburuan terhadap  kelompok kriminal bersenjata tersebut,  diperlukan strategi yang matang. Karena, kelompok itu memiliki senjata standar militer. Apalagi, kelompok bersenjata itu sudah berani menantang perang terbuka kepada aparat.

"Pengejaran jangan diartikan menumpas tuntas atau membunuh para anggota kelompok bersenjata secara langsung. Aparat harus tetap mengedepankan cara persuasif, meminta anggota KKB itu menyerahkan diri dan senjatanya," tutur TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menyarankan, tim gabungan Polri dan TNI dapat menyertakan Komnas HAM saat melakukan pendekatan persuasif dengan kelompok bersenjata tersebut. Dengan demikian, sambung TB Hasanuddin, Komnas HAM dapat memahami situasi riil di lapangan. "Mungkin saja kelompok bersenjata itu bisa diajak bicara baik-baik bila ada Komnas HAM," kata TB Hasanuddin.

Bila kelompok bersenjata itu tidak mengindahkan permintaan aparat, TB Hasanuddin menyarankan, tim gabungan Polri dan TNI dapat melakukan tindakan tegas sebagai langkah terakhir. "Nah, kalau kelompok bersenjata itu tetap bersikeras tidak mau diajak berdamai, Komnas HAM kan tahu sendiri kondisi riilnya, sehingga tidak menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat," tukas TB Hasanuddin.

Namun, imbuh TB Hasanuddin, sejatinya di negara manapun, yang namanya kelompok bersenjata selain aparatur keamanan, tidak diakui di dalam negara. "Jadi, jangan biarkan ada sekelompok warga negara yang memiliki senjata standar militer secara liar. Negara tidak boleh kalah," tegas TB Hasanuddin.

Sebelumnya diberitakan, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.

Dari 1.300 orang yang tersandera, petugas gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi 345 warga desa Kimberly dan Utikini, Papua, pada Jumat (17/11) siang. Berdasarkan data sementara, masyarakat yang berhasil dievakuasi adalah 104 laki-laki, 32 perempuan, dan 14 anak-anak. Total ada 344 orang yang berasal dari Desa Kimbely.

Kemudian menyusul 153 laki-laki, 31 perempuan, dan 10 anak-anak yang berada di wilayah longsoran. Hingga kini, proses kelanjutan evakuasi dua desa di Mimika, Papua, masih terus berlangsung. (mag)

Kapolri Jenderal HM Tito Karnavian menyebutkan ratusan warga pendatang yang ´disandera´ oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berhasil diselamatkan. Saat ini para sandera diamankan di Tembagapura.

"Sudah, Alhamdulillah operasi TNI-Polri sudah berhasil selamatkan pendatang yang disandera sebanyak 344 orang, 23 diantaranya anak-anak," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jumat (17/11).

Operasi tersebut dilaksanakan mulai pukul 07.38 WIT pagi tadi. Operasi dipimpin langsung oleh Pangdam dan Kapolda Papua. "Semua sandera selamat dan petugas TNI-Polri juga selamat," imbuh Tito.

Tito menyampaikan, tim TNI dan Polri akan terus mengevakuasi warga yang diisolir. Tim masih bekerja di lapangan untuk menyelamatkan warga di Kampung Banti Utikini dan Kemberly, Mimika, Papua.

Secara terpisah, Karo Penmas Divisi Humams Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, dari 344 warga yang diselamatkan itu di antaranya 150 warga Kimberly (104 warga laki-laki, 32 perempuan dan 14 anak-anak).

Rikwanto mengatakan, dalam proses evakuasi ini terjadi penembakan oleh KKB terhadap tim. Akan tetapi, seluruh tim dipastikan dalam kondisi selamat.

"Proses evakuasi tetap berjalan secara bertahap, jumlah hasil evakuasi dan lain-lain nanti kami sampaikan lagi. Rombongan pertama masyarakat yang dievakuasi telah sampai di Mapolsek Tembagapura dengan selamat," ujar Rikwanto.(dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta aparat keamanan mengendepankan langkah-langkah persuasif dalam menyelesaikan masalah penyanderaan di Papua. Kadin mengingatkan, agar semua pihak menjaga dan mengelola stabilitas keamanan dan politik Papua agar proses pembangunan di sana tidak terganggu.

´Kita minta aparat keamanan mengedepankan langkah-langkah persuasif sebab ini menyangkut nyawa manusia yang tidak sedikit," ujar  Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Kamis (16/11).

Sebagaimana diketahui penyanderaan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap sekitar 1.300 warga yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura. Pengusaha asal Papua ini mengatakan, pihaknya mengapresiasi pendekatan persuasif TNI-Polri untuk menyelesaikan penyandraan di Papua. "Kita apresiasi, penggunaan senjata pilihan terakhir. Persuasif harus dikedepankan," ujar Andi.

Dia mengatakan, menjelang pemilihan umum dan Pilkada serentak wilayah Papua rawan disusupi oleh berbagai kepentingan, sehingga stabilitas di wilayah ini berpotensi bergejolak. Sebab itu, Kadin meminta semua pihak baik pemerintah pusat, TNI-Polri, Pemerintah Daerah menjaga stabilitas di wilayah ini.

Dia meminta agar gangguan keamanan di Distrik Tembagapura dilokalisir.  ´Kita ingin stabilitas dijaga agar program-program pembangunan infrastruktur Pak Jokowi tidak terganggu," ujar Andi.

Dikatakan Andi, mencuatnya gangguan keamanan di wilayah timur Indonesia disebabkan minimnya pembangunan infrastruktur di wilayah ini selama ini baik infrastruktur perhubungan, telekomunikasi, dan energi. "Kalau infrastruktur bagus, pengawasan juga bagus. Pengacau keamanan larinya ke hutan-hutan yang minim infrastruktur, aman dia di sana," ujar Andi.

Sebab itu, Andi mengatakan menilai perhatian pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK yang sangat masif untuk KTI sudah sangat tepat. Sebab itu dia meminta agar tempo pembangunan tersebut tidak mengendor meski diterpa oleh berbagai isu keterbatasan ketersediaan anggaran.

Tak hanya itu, sebagaimana diketahui, pemerintah sudah menerapkan kebijakan satu harga bensin di Papua dan telah mendorong efisiensi dan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua lebih tinggi ke depan. Selain itu, pemerintah menetapkan proyek prioritas infrastruktur nasional sebanyak 13 proyek dengan nilai proyek sebesar Rp444 triliun.

Nilai proyek tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah Papua dan daerah lain. "Kita harapkan pembangunan ini dapat mengatasi ketimpangan Jawa dan luar Jawa ke depan dan membuka daerah-daerah terisolasi," papar Andi. (mag)

JAKARTA,GRESNEWS.COM - Sejumlah anggota DPR mendesak dibentuknya tim pecari fakta (TPF) untuk menuntaskan kasus penyanderaan terhadap ratusan warga papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Apa yang kita lihat di media, di Papua bagian negara Republik Indonesia kita dengar ada kelompok entah separatis atau teroris, mereka memiliki senjata ilegal kemudian menyandera warga. Itu tidak bisa dibiarkan dan dianggap remeh. Untuk itu melalui Pimpinan DPR, mohon selamatkan bagian dari NKRI ini dari kelompok-kelompok separatis teroris dan sejenisnya yang memiliki senjata ilegal itu," ujar Anggota Komisi Pertahanan DPR dari F-PKS Jazuli Juwaini, yang melukan interupsi saat Paripurna Pembukaan  di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Ia juga mendesak kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasi menyelamatkan warga yang disandera tersebut.

Bahkan tak hanya melakukan penyanderaan beberapa kali kelompok KKB ini juga mengadakan kontak senjata dengan aparat setempat. Dilaporkan dua personel Brimob gugur akibat serangan kelompok ini. Menyikapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku masih akan mengatasi masalah KKB ini dengan cara persuasif.


"Kita masih jalan persuasif ya. Tapi mengenai (langkah) teknis lain, tidak bisa disampaikan kepada publik karena pasti akan didengar mereka (KKB) juga," ujar  Tito usai membuka Forum Polisi Lalu Lintas se-ASEAN di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (15/11). (dtc/rm)