Seperti diungkapkan Jokowi dalam peluncuran program tersebut, kebijakan pemerataan ekonomi itu bertumpu pada tiga pilar yaitu lahan, kesempatan dan sumber daya manusia. 

Redistribusi aset itu dilakukan dengan memulai membagikan konsesi-konsesi lahan kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren.

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) mendesak Presiden Joko Widodo agar segera merealisasikan janji penyelesaian konflik agraria.

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) menyerukan kepada Presiden Joko Widodo agar segera merealisasikan janji pembentukan Satgas Penyelesaian Konflik Agraria.

Bertepatan dengan 54 tahun lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), Gerakan Rakyat Untuk Pembaruan Agraria kembali mengingatkan agenda Reforma Agraria.