Jakarta - Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, menilai persoalan Papua yang tidak pernah selesaikan karena faktor pendekatan kesejahteraan dari sumber daya alam yang sangat kaya di Papua. Namun kekayaan tersebut tidak memberikan efek ke bawah tapi hanya memberi kepuasan terhadap pusat dan kepada investor asing yang bercokol di sana.

"Karena itu perlu ada negosiasi ulang kontrak-kontrak karya di Papua. Termasuk Freeport, jangan sampai keberadaan Freeport menimbulkan masalah bagi warga sekitarnya," kata Din di Jakarta, Kamis (10/11).

Din terusik ketika masyarakat tidak boleh menambang, mengais sisa-sisa buangan tambang di sekitar Freeport. "Ini harus ada ketegasan pemerintah. Pemerintah pusat tak boleh hanya beretorika, harus segera ke sana. Bila perlu presiden dan tetap mengedepankan pendekatan dialogis," ujar Din.

Menurut Din, masyarakat tidak menolak investasi asing. Tapi jangan mengeksploitasi dan memonopoli. "Kalau jelas, mana untuk daerah mana untuk rakyat, berapa batas waktu, itu bagus. Kalau kontraknya tak jelas, itu masuk skandal politik dan tak ada keterbukaan. Oleh karena, DPR harus mempersoalkan hal tersebut".

"DPR, tak boleh diam. Kita tak menolak. Jangan kemudian investor asing dan siapapun di tanah air ini perilakunya tak beda dengan VOC pada masal lampau. Itu akan membuat rakyat akan berevolusi menjadi bom waktu," tandas Din.

BACA JUGA:
Tags