Era Setya Novanto di Golkar Tamat

Kamis, 14 Desember 2017, 09:00:00 WIB - Politik

Kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kiri), Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi (kedua kiri) dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi (tengah) bergandengan bersama usai menghadiri acara dukungan untuk Airlangga sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar di Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/12). DPD Partai Golkar se-Jawa Barat dan DKI Jakarta menyatakan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar melalui Munaslub Golkar yang rencananya akan digelar pada akhir 2017 mendatang. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Berakhir sudah era kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar. Rapat pleno Golkar telah memutuskan memberhentikan Setya Novanto sebagai ketua umum. Sementara menunggu digelarnya, musyawarah nasional luar biasa, jabatan yang lowong itu diisi oleh Airlangga Hartarto.

'Sekarang sudah selesai. Pembacaan kesimpulan, Azis (Azis Syamsuddin, red) menyerahkan ke Pak Airlangga. Ketua umum dinyatakan non aktif. Jabatan Ketum dinyatakan lowong dan diangkat Airlangga sebagai Ketua Umum,' ujar Wasekjen Korbid Kepartaian Sarmuji, Rabu (13/12).

Meski begitu, kata Sarmuji, untuk menentukan ketua umum definitif, Partai Golkar akan menggelar munaslub yang direncanakan dilaksanakan tanggal 19 Desember 2017. Sehari sebelumnya akan digelar rapimnas. 'Tetap munaslub tanggal 19. Rapimnas tanggal 18. Pleno ini hanya mengisi jabatan lowong,' ucap Sarmuji.

Dengan adanya keputusan ini, Idrus Marham tak lagi menjabat sebagai Plt ketum. Munaslub rencananya digelar di Jakarta. Rapat pleno Golkar memang mendesak agar partai berlambang beringin itu segera menggelar munaslub paling lambat 19 Desember. Ada lebih dari dua pertiga peserta yang menggalang tanda tangan untuk itu.

'Yang hadir 232, yang tanda tangan 157. Jadi 67 persen,' ujar Wasekjen Golkar Ace Hasan kepada wartawan, Rabu (13/12).

Korbid Kepartaian Golkar Kahar Muzakir membacakan dukungan tersebut. 'Yang membacakan Pak Kahar sebagai Ketua Korbid Kepartaian,' terang Ace.



Meski begitu, tanda tangan ini bukanlah hasil akhir. Dilaksanakannya munaslub atau tidak, hal itu bergantung pada hasil rapat pleno. 'Tapi hasil akhirnya kita tunggu kesimpulan rapat yang dirumuskan,' kata Ace.

Yang menandatangani berkas penggalan dukungan munaslub itu ternyata bukan hanya para penentang Setya Novanto, loyalis Setya Novanto, Yahya Zaini pun ikut membubuhkan tanda tangan agar Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) paling lambat 19 Desember.

Dari daftar peserta pleno, sebenarnya ada 1 orang yang tak jadi mendukung diadakan munaslub paling lambat 19 Desember 2017. Ia adalah Benny Bramantyo. Benny sudah membubuhkan nama dan tanda tangan, namun kemudian dicoret.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mendesak pleno Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Agus akan mendesak munaslub digelar paling lambat 17 Desember 2017.

'Tentu kami akan lakukan perjuangan di dalam rapat pleno nanti agar rapat pleno memutuskan munaslub dilakukan selambat-lambatnya 17 Desember sehingga kami punya cukup waktu mengikuti agenda politik di 2018, khususnya di awal Januari nanti,' ujar Agus di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12).

Ada sejumlah alasan mengapa Agus mendesak Golkar segera menggelar munaslub. Salah satunya, demi menghadapi agenda politik 2018. 'Tentu alasannya ada agenda politik ke depan yang sangat penting, terutama kaitan dengan pendaftaran Pilkada harus selesai awal Januari 2018,' terang Agus.

Selain itu, Agus meminta Golkar segera mengambil solusi setelah Ketum Golkar Setya Novanto berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP. Dia tak ambil pusing apabila ada suara-suara penolakan munaslub dalam pleno malam ini.

'Saya yakin ada titik temu karena, bagaimanapun, saya yakin ada kesadaran kolektif di rapat pleno nanti terhadap pentingnya kami mengedepankan kepentingan partai, yaitu dalam rangka kami sesegera mungkin cari solusi terhadap organisasi berkaitan ketua umum kami sudah jadi terdakwa,' pungkas Agus.

Selain itu, dalam rapat pleno tersebut sempat terjadi sedikit 'perlawanan' dari loyalis Novanto, Aziz Syamsuddin. Aziz sempat menyebut munaslub sebaiknya tidak digelar dalam waktu dekat. Jika pleno DPP menetapkan agenda munaslub, Aziz menganggap itu cacat prosedur.

Menurut Aziz, agenda munaslub harus dibicarakan di forum rapimnas. 'Cacat karena dia harus melewati mekanisme rapimnas. Penentuan tempat dan tanggal harus melalui rapimnas,' cetus Aziz.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar