JAKARTA - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan 86,35% publik khawatir menteri-menteri dari partai politik (parpol) tidak fokus pada tugas mereka pada tahun politik (2013) dan menjelang Pemilu 2014, dianggap sebagai kekhawatiran yang berlebihan oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Kami tetap akan mengutamakan kepentingan negara hingga akhir masa jabatan. Itu kekhawatiran yang berlebihan. Kami juga bisa mengatur tempo, mengatur waktu. Kami tetap mengutamakan kepentingan negara," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/1), seperti dilansir setkab.go.id

Hasil survei yang dirilis LSI, Selasa (29/1), menyebutkan 86,5% publik khawatir menteri-menteri tidak fokus pada tugas mereka; 10,79% publik menyatakan tidak khawatir; dan 2,86% responden tidak menjawab. Survei dilakukan melalui quick poll pada 22-25 Januari 2013 terhadap 1.200 responden dari 33 provinsi, dengan tingkat kesalahan (margin error) sebesar 2,9%.

Agung mengingatkan, para menteri dari parpol pada KIB II juga sebenarnya tidak banyak, jadi tidak semua angggota dari parpol, karena itu adanya menteri yang melaksanakan tugas partai politik tidak akan berpengaruh pada kinerja kabinet.

Dari jumlah 36 menteri pada KIB II, sebanyak 21 menteri berasal dari partai politik, sebagian bahkan merangkap sebagai Ketua Umum partai, seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Menakertrans Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB, dan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Senada dengan Menko Kesra, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, masa kampanye parpol sudah disesuaikan agar tidak menganggu kerja para pejabat negara.

"Masa kampanye kan sudah diatur, saya akan tetap katakan jangan tinggalkan tugas-tugas pokok sebagai pejabat negara. Karena itu sama aja kita rugikan rakyat," ucap Hatta.

Dia mengatakan, dirinya akan mengikuti aturan yang akan dibuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa waktu kampanye bagi menteri pada hari Jumat sampai Minggu. Jika nantinya terbukti melanggar, Agung siap ditegur.

Agung Laksono juga mengaku sudah mengatakan pada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bahwa dia tidak bisa membantu kampanye Golkar pada hari kerja. Apalagi, setiap menteri diberi target yang akan dinilai oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). "Jadi tidak usah khawatir menganggu kinerja. Sistem ini berjalan kok," pungkas Agung Laksono.

Sebelumnya dalam arahannya pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2013 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/1), Presiden SBY menyinggung masalah kinerja para pejabat pemerintah pada tahun 2013 dan 2014 mendatang.

SBY memahami bahwa dua tahun ini boleh dikata tahun pemilu, di mana para pejabat pemerintah akan menjalankan dua misi, pertama misi untuk kepala pemerintahan, sedangkan yang kedua, juga mengemban tugas-tugas politik.

"Arahan saya prioritaskan tugas negara, tugas pemerintahan, atur waktu dengan baik, dengan tepat, dengan bijak, tetaplah kerja dengan penuh dan tetaplah menjaga kinerja meskipun sekali lagi dua tahun ini adalah tahun politik dan diatas segalanya," kata SBY.

BACA JUGA:
Tags