JAKARTA, GRESNEWS.COM - Fasilitasi Investasi yang ditawarkan Presiden Jokowi pada pertemuan APEC diharapkan tidak melukai buruh. Presiden diharapkan mampu membuat program kerja nyata bagi buruh untuk mengimbangi inflasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sebentar lagi akan dijalankan Indonesia.

Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan promosi investasi yang dilakukan Jokowi dalam memuluskan agenda MEA harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai kebijakan luar negeri untuk memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia malah berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya buruh, petani, dan nelayan.

Manager Riset dan Monitoring IGJ, Rachmi Hertanti menyatakan, agenda Jokowi yang mengundang banyak investasi di Indonesia jangan sampai mengorbankan kesejahteraan buruh. Karena selama ini investor lebih senang dengan buruh murah. Tahun depan, upah buruh hanya naik 10%, sementara buruh harus menanggung beban inflasi akibat rencana kenaikan harga BBM.

Artinya, kenaikan upah buruh tidak akan berarti apa-apa karena nilai upah riil-nya cenderung lebih rendah. "Seharusnya, dalam menghadapi MEA 2015 nanti, kesejahteraan buruh diletakan sebagai prioritas kerja ketimbang jualan investasi," katanya kepada Gresnews.com, Sabtu (15/11).

Rencana kenaikan BBM oleh Pemerintah selepas Jokowi kembali ke tanah air, dipastikan akan mengerek kenaikan inflasi hingga 3-3,5% dan berpotensi meningkatkan inflasi tahunan hingga 8,4%. Sedangkan upah buruh tahun 2015 hanya naik sekitar 10%. UMP DKI Jakarta misalnya hanya naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 2,6 juta. Jauh dari permintaan buruh yang menghendaki kenaikan hingga Rp 3,3 juta.

Menurutnya kebijakan luar negeri Jokowi harus dilakukan secara berimbang. Perlu ada kebijakan dalam negeri yang juga berpihak kepada kesejahteraan buruh. Apalagi agenda pasar bebas ASEAN hanya tinggal 1 tahun lagi. "Namun, hingga saat ini strategi konkrit untuk melindungi dan meningkatkan daya saing buruh Indonesia belum terlihat," katanya.

Pasar bebas ASEAN yang mendorong pengintegrasian ekonomi kawasan akan meliberalisasi perdagangan barang, jasa, dan Investasi, serta liberalisasi tenaga kerja. Hal ini akan membuka arus bebas masuknya tenaga kerja asing dan mendorong kompetisi pasar tenaga kerja di Indonesia.

Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN, 12-13 November 2014, di Nay Pyi Taw, Myanmar dan KTT Asia Timur menawarkan banyak peluang investasi di Indonesia. Seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerjasama di bidang energi, dan pembangunan industri. Hal ini sejalan dengan agenda Jokowi dalam KTT APEC beberapa hari lalu mengenai Poros Maritim.

Skema perlindungan yang tidak tepat, ketika asing masuk ke Indonesia dinilai pengamat ekonomi, Hendrajit  sebagai titik fatal. Jokowi dianggap mempertaruhkan Indonesia dengan cara mempersilahkan pihak luar menanam investasi dengan biaya mereka.

China dan negara lain mengalah di bidang ekonomi namun menang dalam jangka panjang, dengan  dasar seberapa  strategis aset Indonesia. ´´Sayang sekali tekanannya lebih ke bagaimana investasi asing bisa masuk, tapi Jokowi tidak memperjelas dulu kebutuhan kita di konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini berkebalikan dengan platform ekonomi yang dicanangkan saat debat presiden dulu,´´ ujar Hendrajit kepada Gresnews.com, Minggu (15/11).

Ia menagih janji Presiden yang ingin lebih menumbuhkan ekonomi di dalam negeri, dibanding penguasaan asing. Hendrajit menilai APEC kemarin merupakan ajang pertarungan global antara China dan Amerika yang kini bergeser ke Asia Pasifik. Karena ASEAN merupakan target utama bidang ekonomi, termasuk Indonesia.

BACA JUGA:
Tags