JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang membekukan kepengurusan pimpinan Aburizal Bakrie dianggap suatu tindakan kekanak-kanakan. Di sisi lain, aksi ini merupakan cara saling mengkudeta untuk beringsut ke salah satu koalisi baik di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ataupun Koalisi Merah Putih (KMP). "Mereka tidak semestinya begitu karena menyalahi aturan," ujar Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Siti Hediyati Haryadi atau Titiek Soeharto di Gedung Parlemen, Kamis, (27/11).

Ia melihat inti dari pergolakan di Golkar hanya untuk menghancurkan dan mengeroposkan KMP. Oleh karena itu ia akan mengikuti ketetapan yang berlaku untuk terus melaksanakaan Munas di Bali. Pasalnya, bagaimanapun KIH sudah mendapat tempat di eksekutif. "Kalau legislatif dikuasai lagi bagaimana pemerintah diawasi?" tanyanya.

Karenanya, ia mengklaim rata-rata partai politik KMP mendukung Golkar menjaga keutuhan KMP. Masalah pelarangan Menkopolhukam untuk tidak menyelenggarakan Munas di Bali, ia menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat sebab menurutnya, puncak wisatawan berkunjung bukan pada November melainkan akhir bulan Desember. "Harusnya memberi bantuan dengan pengamanan sebaik mungkin, bukan malah melarang," katanya.

Di sisi lain, Zainal Amali yang ikut maju mencalonkan diri menjadi ketua umum menyatakan keputusan pelarangan Menkopolhukam bukanlah sebuah intervensi. Sebab pemerintah mempunyai kepentingan mengamankan Pulau Bali agar wisatawan berkenan datang. "Kalau terjadi rusuh di Bali bagaimana? Slipi saja jadi pemberitaan apalagi yang menghadirkan peserta seluruh Indonesia," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (27/11).

Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Bambang Soesatyo menyatakan Munas kali ini sangat luar biasa dan menjadi sangat penting karena menentukan Golkar menjadi pendukung pemerintah atau penyeimbang pemerintah. "Jadi Munas kali ini memang penentu keberlangsungan suatu pemerintahan yang nyaman," katanya, Rabu (25/11).

Karena itu persaingan di Munas Golkar diprediksi akan sengit. Apalagi, ia menduga faktor eksternal akan ikut bermain di Munas Golkar. Sehingga, siapa pun akan mati-matian bertarung sebab faktor eksternal kali ini jauh lebih besar. Diduga akan ada upaya diam-diam untuk menggembosi kekuatan tertentu di Munas Golkar. "Saya yakin akan banyak yang dikerahkan untuk menggembosi siapapun caketum yang akan membawa Golkar di luar pemerintahan," katanya.

Menurutnya dukungan akan mengalir kepada calon yang membawa Golkar ke dalam pemerintahan. "Pertarungan sebenarnya justru di sini karena ada kepentingan yang lebih besar sehingga saat ini sudah bermain dengan infiltrasi ke tokoh Golkar untuk kembali menjajah Golkar di pemerintahan," tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin menghimbau seluruh kader agar tidak terpengaruh hasutan-hasutan yang menyebabkan Golkar terbelah dua. Apabila kedemokratisan pemilihan yang diinginkan,  ia meminta para calon ketua mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) terbuka pada akhir bulan di Bali nanti. Pasalnya jika keadaan terus seperti ini, maka bukan tak mungkin aklamasi akan terjadi.

Ia menyatakan akan patuh terhadap hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang menyatakan siap menggelar Munas di Bali. Di sisi lain yang terpenting bagaimana tetap mengacu ke konstitusi partai. "Dan suara di DPD I dan DPD II mayoritas ada di kami, syaratnya 30 persen," ujar politisi yang berada dikepengurusan Aburizal Bakrie ini di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (27/11).

Dengan adanya intervensi dan pemberontakan partai, secara psikologis malah akan mengangkat semangat Golkar. Sebab, ia mengaku banyak mendapat sms dan telepon yang menyatakan dukungan mikro agar Golkar tidak terpecah. "Jangan sampai Golkar seperti PPP, semoga konflik ini menyatukan kami," ujarnya.

Mereka menurut Nurul, menginginkan tubuh Golkar tetap konsisten berada di Koalisi Merah Putih. Sehingga tak ada pecahan akibat ingin menempel di badan pemerintahan. Sebab "karya" bisa diciptakan bahkan di luar pemerintahan dengan mengikuti produk pembangunan.

Menurutnya, dirinya memahami betul terkadang dalam politik sengaja diciptakan konflik untuk memperkuat partai. "Tapi semoga para senior terketuk hatinya, kita sedang diadu domba," katanya.

Munas di Bali rencananya tetap akan mengundang semua kader Golkar tanpa terkecuali. Sejauh ini Ms. Hidayat dan Erlangga Hartarto yang pernah digadang mengajukan diri jadi calon ketua sudah mengonfirmasi kehadiran.

Namun, Politisi Senior Golkar, Zaenal Bintang sebelumnya menyatakan penolakan terhadap Munas Bali bukan dikarenakan perebutan kekuasaan melainkan perubahan Munas secara mendadak dan tanpa persiapan. Pada Munas-Munas sebelumnya, minimal persiapan memakan waktu hingga 6 bulan lamanya. Sedangkan sampai sekarang pun panitia persiapan belum dibentuk. "Partai sebesar Golkar mau Munas tapi persiapannya hanya seminggu, logis tidak?" ujarnya kepada Gresnews.com, Rabu (26/11).

Panitia persiapan biasanya bekerja selama enam bulan sebelum pelaksanaan Munas. Mereka akan menyusun berbagai persoalan terkini negara, mempersiapkan perubahan AD/ART dan progran umum. Dua atau tiga bulan sebelum Munas, kesemua bahan itu harus sudah sampai

BACA JUGA:
Tags