JAKARTA, GRESNEWS.COM - Panasnya suasana musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar masih terasa meski ketua umum definitif sudah terpilih. Pangkalnya adalah cara sang Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam menyusun formatur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang dinilai menabrak kaidah aturan partai.

Di jajaran pengurus partai yang disusun Novanto, ada nama-nama yang sebelumnya tersingkir dari Golkar lantaran terjerat kasus perbuatan mesum dan bahkan menjadi terpidana kasus pembunuhan. Ada juga kader yang pernah dipidana dalam kasus korupsi yang masuk dalam kepengurusan.

Di kepengurusan Golkar ala Novanto ini ada nama Yahya Zaini yang dulu terpaksa mundur dari kepengurusan lantaran kasus video mesum dengan pedangdut Eva Maria. Dalam kepengurusan periode ini, Yahya Zaini duduk sebagai Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik.

Seperti belum cukup mengundang kontroversi, Novanto juga memasukkan nama Fahd El Fouz Arafiq sebagai Ketua bidang Pemuda dan Olah Raga. Masuknya nama Fahd terbilang ganjil lantaran yang bersangkutan pernah mendekam di balik jeruji besi karena kasus korupsi Alquran.

Kemudian yang lebih mencengangkan lagi, ada nama Sigit Haryo Wibisono. Sigit pernah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap Dirut PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Sigit baru menghirup udara bebas pada 6 September 2015 lalu.

Terkait masuknya nama-nama kontroversial ini, politisi Golkar Mahyudin mengatakan, Setya Novanto harus bersikap waspada. Masuknya nama seperti Yahya Zaini dinilai bisa membuat gaduh internal Golkar dan membuat kader potensial justru peri ke partai lain.

Dia juga menginginkan kepengurusan DPP Partai Golkar ke depan diisi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kualitas untuk meningkatkan citra partai. "Saya harapkan, kepengurusan DPP bisa mengakomodir semua pihak, karena akan ada kekhawatiran kader-kader terbaik lompat pagar. Pak Novanto harus bisa bersikap bijak dan tidak hanya untuk mengakomodir sekelompok tertentu," kata Mahyudin, Kamis (26/5).

Kritik senada juga dilontarkan Yorrys Raweyai. Dia menegaskan, pengurus Golkar tak boleh cacat moral. "Kita punya prinsip, kepengurusan Golkar harus mencerminkan wajah-wajah baru, generasi baru yang mewakili citra bersih, terutama soal moral," kata Yorrys kepada wartawan, Kamis (26/5).

Yorrys mengatakan DPP Golkar di bawah Setya Novanto tak boleh terganggu citra negatif pengurusnya. Di masa kepengurusan yang singkat, hanya sekitar 3 tahun, Golkar harus fokus bekerja tanpa direpotkan isu-isu lain.

"Tim Novanto ini bekerja hanya tiga tahun, harus diisi oleh anak-anak muda enerjik, sehingga bukan cuma berwacana, tapi harus bekerja untuk masyarakat. Kalau isinya orang-orang bermasalah, sudah pernah cacat moral, akan susah. Pengurus Golkar tak boleh diisi orang-orang ´cacat moral´," ujarnya.

Yorrys menegaskan daftar pengurus Golkar yang beredar di publik belum final, hanya salah satu versi dari banyak versi yang ada. Dia menerangkan kepengurusan DPP Golkar baru akan diumumkan 2 Juni mendatang di forum Rapimnas.

GOLKAR PRAGMATIS - Terkait masuknya nama-nama kontroversial dalam kepengurusan Golkar, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dari fraksi Golkar Roem Kono mengatakan, penyusunan formatur DPP Golkar sudah dilakukan dengan pertimbangan matang.

Soal nama Yahya Zaini misalnya, dia bilang, Yahya adalah masuk atas dasar pertimbangan salah satunya, telah bekerja dengan baik. Soal kasus video porno Yahya Zaini, menurut Roem, setiap manusia pasti pernah memiliki kesalahan.

"Pak Yahya adalah konseptor yang bagus, banyak waktu untuk mengurus internal partai, jadi tidak berpengaruh pada kinerja partai," kata Roem ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/5).

Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, masuknya nama politisi kontroversial dalam kepengurusan Golkar menunjukkan partai ini makin pragmatis. Dia memprediksi, perolehan suara Golkar ke depan bakal semakin terpuruk.

"Kelihatannya Golkar memang sudah sangat fokus untuk mendapatkan kekuasaan dan tidak lagi peduli dengan pendidikan politik bersih," kata pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio kepada wartawan, Kamis (26/5).

Dia menegaskan, susunan kepengurusan seperti ini tak baik untuk citra Golkar di depan rakyat. Masa depan Golkar pun diprediksi suram. "Golkar terlalu pragmatis dan hanya merasa berumur tiga tahun. Akan semakin sulit mempertahankan suara loyal yang 14-15 persen dalam Pemilu legislatif, " katanya.

Sementara itu, politisi Golkar dari kubu Ade Komarudin yang menjadi lawan Setya Novanto di munaslub Ahmadi Noor Supit mengatakan, kubu Akom tak mau berkomentar soal susunan pengurus DPP Golkar yang kontroversial itu. "Kalau soal personalia, itu tergantung selera formatur. Mau bikin Golkar berwibawa atau tidak, itu tergantung formatur," kata Ahmadi.

Hanya saja, kata Ahmadi, sebagai kader Golkar dia mengingatkan agar pengurus juga menampilkan citra Golkar ke publik. "Itu tergantung selera. Apa mau menampilkan Golkar dengan wajah yang dipercaya atau mau yang bopeng-bopeng itu terserah mereka," ungkap Ketua Komisi X DPR ini.

Supit menuturkan bahwa pengurus Golkar harus bisa meyakinkan publik. Novanto cs pun harus bisa membuktikan itu. "Kita kasih waktu mereka kerja. Apa nanti tetap berharap dengan yang ini apa akan melakukan sesuatu," ujar Supit.

KUBU AKOM MERADANG - Selain soal nama-nama pengurus kontroversial, Golkar juga tengah diguncang penentangan dari kubu Ade Komarudin yang tak masuk dalam susunan pengurus DPP. Terkait hal ini, Ahmadi Noor Supit menganggap hal itu konsekuensi kekalahan.

"Itu konsekuensi logis dari sebuah pertarungan politik. Winner bisa takes the whole. Silakan saja ambil semuanya, terserah," kata Supit.

Dia menganggap hal itu biasa saja dalam politik. Hanya saja, Supit mengingatkan janji-janji caketum saat kampanye yaitu untuk merangkul yang kalah.

"Ada juga yang menang mengakomodir seperti janji saat kampanye. Itu tergantung mereka yang menang itu. Kalau kalah itu tidak boleh minta. Harus fair. Yang kalah mundur dulu," tambah Supit.

Meski begitu, kubu Akom tetap juga menunjukkan rasa tidak puasnya. Salah satu yang ditentang misalnya masuknya nama-nama Nurdin Halid sebagai ketua harian.

"Ketua harian, sekjen, dan bendum bukan produk munas, harus produk formatur. Formatur kan belum (selesai). Tidak boleh seolah-olah sudah terpilih ketua harian, sekjen, dan bendum," kata Supit.

Dia menerangkan, yang disahkan di munaslub hanyalah Novanto sebagai ketum dan Aburizal Bakrie selaku Ketua Dewan Pembina. Sementara untuk susunan pengurus untuk menentukan jabatan, harus lewat tim formatur. Supit menilai, susunan pengurus inti Golkar yang diumumkan Novanto secara sepihak itu masih bisa diganti.

Loyalis Akom ini berharap pengurus DPP Golkar yang dihasilkan oleh tim formatur nantinya diterima oleh semua jajaran elite Golkar. Sehingga semangat munaslub untuk mengakhiri perpecahan Golkar tak menyisakan bara dalam sekam.

"Yang penting mereka yang masuk di kepengurusan harus punya kapasitas yang cukup untuk menggerakkan partai dan punya trust. Memilih personalia harus hati hati," katanya.

Oleh sebab itu, Supit meminta formatur kepengurusan Golkar untuk bisa berhati-hati dalam memilih kader di tiap jabatan. Kader tersebut harus bisa meraih kepercayaan publik agar citra Golkar terpulihkan.

"Itu kita serahkan ke formatur untuk bisa melihat dengan arif dan bijak. Trust juga dibutuhkan karena harapan kita, kita perlu melihat Golkar lebih baik. Itu akan terlihat di susunan kepengurusan," papar Supit.

Bila akhirnya formatur memilih Nurdin Halid sebagai Ketua Harian, Supit menegaskan bahwa keputusan itu tentunya harus diterima seluruh aspek di Golkar. Semua kembali ke formatur tentang bagaimana hati-hari memilih pengurus.

"Yang penting mereka yang masuk di kepengurusan harus punya kapasitas yang cukup untuk menggerakkan partai dan punya trust. Memilih personalia harus hati hati," tutupnya.

AKOM MASUK DEWAN PEMBINA - Sementara itu, terkait posisi Akom, Roem Kono mengatakan, Akom itu nantinya duduk di dewan pembina. "Beliau sebagai ketua DPR ditempatkan terhormat, bukan pekerja. Diperlukan jabatan yang terhormat, yaitu dewan pembina. Itu suatu kehormatan yang luar biasa," kata Roem.

Dewan Pembina Golkar dipimpin oleh mantan ketum Golkar Aburizal Bakrie. Roem menganggap posisi anggota wanbin adalah tempat yang tepat untuk Akom sebagai pimpinan lembaga negara. "Beliau punya posisi strategis di situ," ujarnya.

Roem juga membantah tidak ada loyalis Akom yang menjadi pengurus. Mereka ditempatkan di dewan-dewan yang ada. "Ada, ada semua masuk. Kan ada dewan kehormatan, dewan pembina, dewan pakar," ucap ketua ormas MKGR ini. 

Terkait masalah ini, Ade Komarudin sendiri mengaku tidak ingin mengintervensi penyusunan kepengurusan Golkar. Dia menyerahkan penyusunan itu ke formatur.

"Itu urusan Pak Novanto. Urusan Golkar ada formatur, ada Pak Novanto. Kita serahkan kepada mereka. Jadi tidak usah kita berikan komentar apalagi terkesan memberikan intervensi. Kasih kewenangan mereka," kata Ade. (dtc)

BACA JUGA:
Tags