JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penyerapan anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada tahun 2014 mencapai rata-rata realisasi hanya 88 persen.  Penyerapan yang rendah ini membuat cukup banyak program di Kemenakertrans yang tak tergarap optimal.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri menyatakan akan terus meningkatkan realisasi anggaran di tahun-tahun berikutnya. Dalam paparannya ia menyebut berbagai kendala rendahnya penyerapan anggaran tenaga kerja, salah satunya kucuran dana yang datang terlambat.

Dalam rapat kerja antara Kemenakertrans, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Komisi IX DPR RI terungkap realisasi anggaran paling rendah dalam Kemennakertrans terdapat pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga kerja (Ditjen Binwasnaker) yang hanya mencapai 71,38 persen. Sedang paling tinggi realisasinya terdapat di inspektorat jendral mencapai 95,92 persen.

"Rendahnya penyerapan dikarenakan terdapat revisi daftar isian proyek (DIPA) dan keterlambatan pencairan blokir," kata Hanif dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Ruang rapat Komisi IX, Senayan, Kamis, (21/1).

Akibat keterlambatan dana tersebut, kegiatan efektif baru dapat dijalankan pada bulan April 2014 lalu. Selain itu, anggaran yang diserap periode Januari-April 2014 terbatas pada belanja operasional. Seperti belanja pegawai, pemeliharaan, serta langganan daya dan jasa.

Alasan ketiga yang dijabarkannya terkait adanya penghematan anggaran sesuai Impres No 4 Tahun 2014 dan Amanat surat Menteri Keuangan No. S-347/MK.02/2014 tanggal 14 Juni 2014 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBNP TA 2014, sehingga terdapat pemotongan anggaran yang menyebabkan penyesuaian anggaran.

"Hal-hal ini yang membuat penyerapan anggaran tidak sesuai target," katanya.

Berdasar surat Menteri Keuangan No. S-642/MK.02/2014 tanggal 24 September 2014, total anggaran Kemenakertrans mencapai Rp5 triliun, namun pagu anggarannya maksimal hanya mencapai Rp4 triliun saja. Sehingga penyesuaian alokasi anggaran menghasilkan 7 program dengan 53 kegiatan. Program-program tersebut mempunyai misi untuk meningkatkan potensi dan produktifitas tenaga kerja, penegakan jaminan sosial tenaga kerja, dan program sistem kesehatan kerja.

Menanggapi paparan anggaran tersebut anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat Irma Chaniago meminta Kemenakertrans lebih mengedepankan akuntabilitas publik dalam realisasinya. "Semoga realisasinya bisa berjalan baik seperti paparannya. Jangan lupa untuk terus mengomunikasikan selisih anggaran," katanya dalam kesempatan yang sama.


BACA JUGA:
Tags