JAKARTA, GRESNEWS.COM - Paska putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan gugatan pasangan capres Prabowo-Hatta sengketa Pilpres langkah politik Partai Golkar kian tak jelas. Hingga saat ini belum diputuskah arah politik Golkar apakah akan beroposisi atau ikut dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusu Kalla.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan Golkar sebagai partai pemenang kedua Pemilu punya suara signifikan di parlemen. Komposisi anggota DPR dari Golkar yang sifnifikan itu dipastikan memiliki peran penting untuk mempengaruhi keputusan politik di parlemen. Sehingga ia menyarankan partainya mencari jalan ´ketiga´ dari dua pilihan  yang ada.

Untuk menjadi partai oposisi, menurut Wakil Ketua MPR ini, pilihan ini sulit bagipartai berlambang beringin. Pasalnya menjadi oposisi kadung mendapat stigma jelek dari masyarakat. Oposisi selalu dianggap sebagai pengganggu jalannya roda pemerintahan. Belum lagi selama ini. Golkar sebagai partai karya dimana para kadernya banyak masuk dalam struktur pemerintahan.

"Kita mencari jalan ´ketiga´, selain bergabung dengan pemerintahan juga memilih untuk menjadi opisisi," kata Hajriyanto di Restoran Rarampa Jakarta, Sabtu (23/8).

Namun Direktur Populi Center Nico Harjanto menilai sulit bagi Golkar memilih jalan ´ketiga´. Jalan ketiga  itu hanya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif maka yang menjadi pilihan atara mendukung dan tidak mendukung kebijakan pemerintahan.

"Realitas politik sekarang sulit memilih jalan ´ketiga,´ " kata Nico kepada Gresnews.com.

Tak hanya sulit dengan melihat realitas politik, pilihan itu membuka ketidakkonsistenan dan membuka ruang akan disalahgunakan elit Golkar. Apalagi dinamika internal Golkar terus terjadi. Mereka yang ingin Munas dipercepat dan tidak. Upaya untuk mencari titik temu dua kubu ini bisa sebagai jalan ´ketiga´.

Seperti diketahui dalam pemilu 2014  lalu internal Golkar terbelah. Ada kelompok yang mendukung pasangan capres no urut 1 dan kelompok yang mendukung nomor urut 2. Terbelahnya internal Golkar makin memanas setelah dipecat dan dicoretnya kader Golkar yang terpilih sebagai anggota legislatif 2014-2019 yang dinilai tak sejalan dengan kebijakan DPP Golkar.

Kondisi terus berlanjut hingga pelaksanaan Munas Golkar. Dukungan masing-masing kelompok ini terus mengkristal pada beberapa nama calon Ketum Golkar. Satu kelompok MS hidayat dan satu kelompok Agung Laksono. Kemenangan salah satu kubu ini juga bakal berpengruh besar pada pilihan langkah politik Golkar ke depan.  Namun pilihan Golkar biasanya cenderung bergabung dengan pemerintah. Hal itu sudah berulangkali terjadi.

Pada pemilu 2004, bersama PDIP, PPP dan PDS Golkar membangun koalisi kebangsaan. Namun hal itu tak berjalan efektif. Golkar juga akhirnya masuk dalam pemerintahan. Lalu pada 2009 Golkar juga tidak bisa memenangkan calon presidennya yang saat itu Jusuf Kalla berpasangan dengan Wiranto. Akhirnya setelah mempercepat Munas Riau, Golkar masuk dalam pemerintahan.

BACA JUGA:
Tags