JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengangkat bos Mayapada Grup Dato Tahir sebagai penasihat bidang ekonomi dan kesejahteraan prajurit mendapat banyak kritikan keras. Politisi PDIP TB Hasanuddin yang juga mantan perwira tinggi TNI-AD menilai pengangkatan orang sipil, terlebih seorang pengusaha sebagai penasihat Panglima TNI sebagai sesuatu yang aneh.

"Pengangkatan Dato Tahir sebagai penasihat Panglima TNI bidang kesejahteraan prajurit merupakan hal yang aneh dan baru kali ini terjadi dalam sejarah TNI," kata Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, Jumat (19/9).

Hasanuddin mengungkapkan sejumlah alasan soal keanehannya itu. "Pertama, TNI adalah organisasi khusus yang disusun untuk melaksanakan tugas-tugas tempur, sehingga tidak mengenal istilah ´penasihat´. Menasihati apa? dan siapa yang dinasihati? Istilah yang baku sesuai aturan dan kebiasaan adalah: staf ahli, staf umum atau asisten, sesuai UU TNI maupun Perpres yang ada," terang dia.

Kedua, lanjut Hasanuddin, kesejahteraan TNI adalah tanggung jawab negara dan anggarannya diatur/dialokasikan melalui APBN dan didistribusikan sesuai aturan perundang-undangan, jadi tak perlu seseorang atau badan penasihat untuk kesejahtraan prajurit. Yang dibutuhkan adalah kebijakan politik negara untuk mengalokasikan anggaran tersebut.

"Sekali lagi pertanyaannya: menasihati siapa? Dan apa yang akan dinasihatkan? Kalau menasihati urusan kesejahtraan prajurit melalui kegiatan bisnis? Bisnis TNI pun juga sudah dilarang oleh UU TNI no 34/2004," tutup dia.

Pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodawardhani juga menyayangkan pengangkatan Bos Mayapada itu sebagai penasihat Panglima TNI dalam urusan kesejahteraan. "Ini bertentangan dengan Undang-undang TNI dan Undang-undang Pertahanan, yang mengatakan satu-satunya sumber anggaran TNI dari APBN," kata pengamat yang biasa disapa Dhani ini, Jumat (19/9) di Jakarta.

Apalagi salah satu alasan pengangkatan adalah, Tahir akan membangun 1.000 rumah untuk prajurit TNI. Bila diteruskan ini akan berimplikasi terhadap ketergantungan dan loyalitas TNI. "Yang seharusnya merujuk pada kesetiaan dan tunduk pada otoritas negara dan sipil yang berdaulat," kata Dhani.

Keamanan menurut dia adalah public goods bukan private goods. "Jangan sampai minimnya kesejahteraan prajurit dipakai sebagai pembenaran untuk menerima anggaran yang sumbernya dari non APBN," papar Dhani.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengangkat Dato´ Sri Prof. Dr. Tahir MBA sebagai penasihat. Konglomerat dan bos Bank Mayapada itu menjadi penasihat untuk membantu mengurusi kesejahteraan prajurit TNI.

Upacara pengangkatan Tahir sebagai Penasehat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit itu dilakukan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/9) pagi kemarin. Moeldoko dan para petinggi TNI hadir di lokasi.

"Saya mengucapkan selamat kepada Dato´ Sri Prof. Dr. Tahir MBA atas pengangkatannya selaku Penasihat Panglima TNI Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Prajurit," kata Moeldoko dalam pidatonya.

Kata Moeldoko, Tahir selama ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan prajurit TNI. Bahkan Tahir akan memberikan bantuan 1.000 unit rumah untuk prajurit di Jakarta. "Beliau (Tahir) akan memberikan bantuan untuk pembangunan 1.000 rumah yang knock down untuk prajurit yang nilainya cukup besar," imbuh Moeldoko.

Moeldoko berkata, tugas pokok Panglima TNI ada dua. Pertama, menyiapkan prajurit TNI agar siap perang. Kedua memelihara kesejahteraan prajurit. Alasan kedua itulah yang membuat dirinya mengangkat Tahir.

"Untuk itulah Panglima TNI mengangkat Bapak Tahir untuk bisa membantu tugas Panglima TNI di bidang kesejahteraan. Dengan kehadiran Pak Tahir ini, Panglima TNI semakin ringan dalam memikirkan kesejahteraan prajurit," ucap Moeldoko.

Meski begitu ada juga yang mendukung pengangkatan Tahir sebagai penasihat Panglima TNI. "Sangat positif terobosan yang dilakukan Pak Moeldoko dengan mengangkat Pak Tahir sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit. Itu akan mempercepat pengadaan rumah bagi prajurit dan peningkatan kesejahteraan lainnya. Selain akan mengangkat Penasehat Bidang Ekonomi, Pak Moeldoko perlu mempertimbangkan pengangkatan Penasihat Bidang Komunikasi. Itu penting sebab beliau sebagai Panglima TNI sangat membutuhkannya untuk kelancaran tugas-tugasnya baik di internal maupun eksternal TNI," ujar pengamat kepolisian dan militer, Aqua Dwipayana, pada Kamis (18/9) kemarin.

Aqua yang pakar komunikasi ini menambahkan bahwa selama ini sebagai Panglima TNI, Moeldoko, harus selalu menjadi teladan bagi ratusan ribu prajurit TNI baik yang bertugas di dalam negeri maupun di berbagai negara sebagai pasukan perdamaian dan lain-lain. Karena itu penguasaan komunikasi dan pelaksanaannya secara efektif sangat penting dilakukan. Sehingga seluruh prajurit TNI memahaminya dan dapat melaksanakan semua arahannya.

"Pak Moeldoko harus dapat jadi role model di bidang komunikasi. Perilaku dan tutur kata beliau merupakan representasi dari semua prajurit TNI. Untuk itu apa pun yang dilakukan beliau terkait dengan komunikasi baik verbal maupun nonverbal harus jadi teladan. Sehingga seluruh prajurit tinggal mengikutinya saja," ujar kandidat doktor dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini. (dtc)

BACA JUGA:
Tags