JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perdamaian Partai Golkar sepertinya memang sudah berada di jalur yang benar. Pihak-pihak yang bertikai sepertinya sudah setuju dengan jalur yang dibangun kubu Aburizal Bakrie lewat gelaran Rapat Pimpinan Nasional beberapa waktu lalu yang menelurkan kesepakatan melaksanakan Musyawarah Nasional bersama.

Bagaimana nasib tim transisi yang digarap Jusuf Kalla? Pemerintah, yang belakangan menunjukkan dukungannya kepada Golkar sudah memberikan jalan keluar. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sudah memperpanjang akta kepengurusan Golkar hasil Munas Riau.

Artinya pemerintah tak memihak salah satu kubu baik Ical maupun Agung Laksono agar upaya mendamaikan kedua kubu semakin mulus. Dengan memperpanjang Munas Riau, pemerintah juga memberikan jalan keluar bagi tim transisi yaitu untuk mengawasi jalannya Munas Bersama Golkar.

"Proses untuk memastikan Munas bersama yang rekonsiliatif dan demokratis ini harus dikawal dan disupervisi oleh Tim Transisi," kata Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan saat dihubungi, Jumat (29/1)

Ace menuturkan bahwa dalam Munas nanti, kepanitiaannya harus disusun bersama-sama antara dua kubu. Aturannya juga harus sesuai dengan AD/ART. "Proses untuk memastikan Munas bersama yang rekonsiliatif dan demokratis ini harus dikawal dan disupervisi oleh Tim Transisi," ujarnya.

Kubu Agung mengakui rekonsiliasi ini sulit. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh senior seperti JK, Akbar Tandjung, dan lain-lain tetap dibutuhkan. "Diperlukan keterlibatan para senior untuk bersama-sama memastikan Munas ini sesuai dengan apa yang menjadi amanat Mahkamah Partai Golkar. Di sinilah peran yang diharapkan dari Tim Transisi ini," tutur Ace.

Dalam Munas itu, baik Ical maupun Agung tak akan maju sebagai calon ketua umum. Meski begitu, Ical tetap merancang jalan untuk tetap "berkuasa" di Golkar dengan merancang perkuatan dewan pertimbangan partai seperti di era Soeharto. Ical sendiri bakal menduduki posisi ketua wantim.

Melihat situasi saat ini, memang sepertinya tak ada pilihan bagi kubu Agung selain mengikuti irama permainan kubu Ical. Pasalnya, pasca rapimnas, arah angin pemerintah sepertinya memang mengarah ke kubu Ical yang juga segera membalas dengan pernyataan dukungan ke pemerintah.

Dukungan itu dibuktikan dengan hadirnya Menkumham Yasonna Laoly, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan dan Mendagri Tjahjo Kumolo. JK yang di awal rapimnas tak datang, pun akhirnya datang di acara penutupan yang diisi deklarasi dukungan ke pemerintah itu.

Pemerintah pun dengan tegas menyatakan apresiasinya atas dukungan Golkar. Pemerintah berharap Partai Golkar segera bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi partai tersebut.

"Sekali lagi pemerintah dalam hal ini memberikan apresiasi terhadap keputusan secara formal dalam Rapimnas Partai Golkar. Karena keputusan itu disampaikan secara formal dan disampaikan juga kepada Wakil Presiden, Menko Polhukam tentunya, pemerintah memberikan apresiasi terhadap hal itu," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (28/1).

Terkait penyelesaian masalah yang dihadapi Partai Golkar, Seskab menegaskan, bahwa pemerintah terutama Presiden berharap bahwa Partai Golkar itu bisa segera menyelesaikan. "Bagaimana cara penyelesaiannya, tentunya Golkar yang paling tahu. Karena pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelesaian proses konsolidasi di dalam partai politik," ujarnya.

KUBU AGUNG PASRAH - Melihat angin tak mengarah pada kubunya, Agung Laksono pun memperlihat sikap pasrah. Salah satunya adalah dengan menerima peranjangan kepengurusan hasil Munas Riau. "Saya setuju Munas Riau diperpanjang, dengan syarat direkonsiliasi. Artinya melibatkan kedua belah pihak," kata Agung Laksono, Kamis (28/1).

Agung menjelaskan, direkonsiliasi dimaksud adalah memperbaharui komposisi personalia DPP hasil Munas Riau. Termasuk pengurus tingkat DPD (provinsi, kabupaten, kota) karena banyak dualisme kepengurusan juga terjadi di bawah.

"Jadi terhadap perpanjangan SK itu saya terima. Namun demikian, sebaiknya bisa disempurnakan lagi komposisi personalianya yang benar-benar mencerminkan upaya rekonsiliasi dengan melibatkan kedua belah pihak," ujarnya.

Terlebih menurut Agung, jika peserta Munas nanti adalah pengurus DPD hasil Munas Riau, maka banyak yang masa periodenya sudah habis atau melebihi dua periode. Mereka tidak bisa diikutsertakan lagi di Munas.

"Harus segera direkonsiliasi, direvisi masing-masing daerah. Tidak begitu saja ikut Munas, agar diselesaikan lalu dilanjutkan melalui Munas yang demokratis dan berkeadilan. Artinya melibatkan semua pihak," tegas Agung.

Wajar Agung berharap ada rekonsiliasi. Pasalnya, saat ini setelah kubu Ical di atas angin, nasib para pengikut Agung di Golkar pun dipertanyakan. Apalagi, Ical pernah memecat mereka karena ketika itu nekat mendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 dan membentuk Presidium Penyelamat Partai.

Ada 18 kader yang dipecat Ical diantaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, Poempida Hidayatulloh, Ace Hasan Syadzily, Lawrence Siburian, Zainuddin Amali, termasuk Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso. Belakangan mereka jugalah yang membuat munas tandingan melawan munas Bali.

Para kader yang dipecat ini pun minta statusnya dipulihkan. "Dengan dikeluarkannya perpanjangan SK Kemenkum HAM tentang perpanjangan Munas Riau, maka segala hasil dari Munas Bali tidak memiliki kekuatan hukum termasuk di dalamnya tentang pemecatan terhadap kader," kata Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/1).

Ace mengatakan alasan pemecatan terhadap Gumiwang cs kini tak lagi relevan. Bahkan Ace meminta Gumiwang cs diberi penghargaan.

"Alasan pemecatan terhadap kader Partai Golkar yang mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 ini, seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, Poempida dll sudah tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pemecatan, karena saat ini Partai Golkar sudah semuanya mendukung Pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan bila perlu diberikan penghargaan karena telah melangkah lebih benar dalam melakukan langkah-langkah politik hehe," ulasnya.

Ace juga meminta kader-kader daerah yang dipecat Ical dipulihkan statusnya di partai. Rekonsiliasi Golkar harus dilakukan menyeluruh. "Saya kira ini pun juga berlaku bagi kader-kader di daerah. Mereka sudah seharusnya dipulihkan dari segala bentuk pemecatan akibat perbedaan pilihan dalam Pilpres 2014 kemarin," pungkasnya.

Hal senada juga disampailan Nusron Wahid. Dia meminta hak-haknya sebagai kader Golkar dipulihkan. "Saya masih merasa dipecat. Saya dipecat kan karena dukung Pak Jokowi. Sekarang partai Golkar sudah dukung Pak Jokowi. Soal tingkat kebenaran saya sudah lebih dulu," kata Nusron dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (29/1).

Nusron meminta hak-hak politiknya dipulihkan dalam Munaslub Golkar nanti. Rekonsiliasi di Golkar diharapkan memulihkan hak-hak kader yang dipecat. "Mudah-mudahan di Munaslub nanti, saya berharap status dan hak saya dikembalikan," ujar Kepala BNP2TKI ini.

Berbeda dengan Nusron, Poempida Hidayatulloh lebih santai. Pria yang baru saja terpilih menjadi Dewan Pengawas BPJS ini tak bisa kembali berpolitik karena jabatan barunya. "Kalau saya sekarang sebagai dewan pengawas BPJS tidak boleh berpolitik," ujar Poempida saat dihubungi, hari ini.

Poempida santai tak menuntut hak-haknya sebagai kader parpol dikembalikan. Namun, dia urun saran, jika memang Golkar ingin rekonsiliasi total, maka hak-hak kader yang dipecat selayaknya dikembalikan. "Intinya sebenarnya pemulihan harus melalui mekanisme yang berlaku, apakah itu pleno atau rapimnas, harus ada," ujarnya.

MANUVER SEMPALAN - Di level elit, mungkin saja pihak-pihak yang pernah berseteru dengan Ical, bisa saja dipulihkan hak-haknya. Namun di level akar rumput, sikap gamang dan kekhawatiran bakal dibuang lantaran pernah berkhidmat kepada kubu Agung, tampaknya masih ada.

Itu dibuktikan dengan munculnya manuver sempalan dari kubu pendukung Agung di level akar rumput dengan mendaklarasikan Partai Golkar Indonesia. Partai ini dideklarasikan sebagian pendukung Agung sebagai bentuk kekecewaan atas sikap kubu Agung yang sepertinya pasrah menerima jalur yang digariskan kubu Ical.

Sebagian pendukung Agung ini mengatakan, penyelesaian ini dinilai tak sesuai putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) lantaran hanya mengakomodir satu kubu semata. "Solusi itu hanya mengakomodir segelintir elit partai. Kami akan deklarasi partai baru dalam waktu dekat," ujar Yamin Luther, panitia penyelenggara deklarasi Partai Golkar Indonesia, Kamis, (28/1).

Ia menyatakan dengan diakomodir dan diperpanjangnya SK kepengurusan Riau sebagai dasar penyelenggaraan munas, maka hal ini sudah menunjukan keberpihakan yang nyata. Kini, persiapan dalam pendirian partai sudah mencapai 80 persen dan tengah digodok sejumlah Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II yang mendukung Munas Ancol. "Kami tak dilibatkan dalam pengambilan keputusan," ujar Yamin.

Sayang, agaknya niat Yamin yang ingin mendeklarasikan partai baru dengan membawa nama DPD yang mendukung Munas Ancol malah ditolak mentah oleh Agung Laksono. Agung yang notabene penjaga gawang Kubu Munas Ancol malah menyatakan tidak tahu menahu akan lahirnya partai baru dari Golkar.

"Saya tak pernah setuju adanya oartai baru, terutama akibat konflik internal ini," ujarnya.

Ia menyatakan DPP munas Ancol sependapat dan taat terhadap putusan MPG dengan tak melahirkan partai baru dalam konflik internal berkepanjangan ini. Agung juga mengimbau agar para oknum tersebut kembali menjaga keutuhan partai dan tak membuat permasalahan baru.

"Dari Golkar sudah lahir 4 partai, jangan sampai ini jadi yang kelima. Kita harus memperkuat Golkar kembali," katanya.

Mengenai perpanjangan SK yang diberikan Menkumham Yasonna Laoly untuk kepengurusan Munas Riau sebagai dasar terselenggaranya Munas bersama, Agung menyatakan hal tersebut bukanlah masalah. Sebab, tujuan utamanya guna memperkuat legalitas DPP yang akan melaksanakan Munas.

Namun, ia pun menyarankan sebaiknya komposisi personalia yang telah terbentuk direkonsiliasi agar lebih seimbang untuk kedua belah kubu. Hal yang sama pun harus disiapkan oleh pengurus daerah, yakni membentuk Musda.

"Jika di DPP sudah selesai direkonsiliasi, diperbaiki, dilengkapi oleh kedua kubu maka bisa lanjut untuk bicara persiapan panitia dan kepesertaan munas," ujarnya.

Bantahan senada juga dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). "Siapa bilang itu. Tidak ada itu," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Transisi Partai Golkar, di Jakarta, Kamis (28/1).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengatakan permasalahan di internal partai berlambang pohon beringin itu, sudah akan berakhir dengan telah disepakatinya Munaslub. Sehingga menurutnya tidak ada lagi alasan kader merasa kecewa. "Tidak ada, kalau saya bilang tidak ada, ya tidak ada. Jangan ditanya lagi," tegasnya.

Menanggapi wacana pembentukan partai baru dari Golkar ini Pengamat Politik Komunikasi Emrus Sihombing menyatakan hal tersebut merupakan gambaran konflik Golkar yang belum tuntas diselesaikan. Masalah yang semakin pelik bahkan menunjukkan Golkar bukanlah partai yang dewasa dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan adil.

"Konflik ini merupakan gambaran munas bersama belum merangkul semua kepentingan," ujarnya kepada gresnews.com, Kamis (28/1).

Jika wacana ini benar berlanjut dan Golkar kembali menelurkan partai kelimanya, maka dapat dipastikan partai berlambang beringin ini akan semakin kecil pendukungnya. Apalagi diketahui dalam pilkada kemarin, partai ini hanya mampu mendulang kemenangan di 40 titik, berbeda jauh dengan PDIP. Suara Golkar diperkirakan akan semakin turun di Pilkada maupun Pilpres mendatang jika pecah lagi.

Untuk itu ia menyarankan agar panitia Munas dapat merangkul semua kepentingan yang ada di Gokkar. "Adakan pertemuan internal, lalu bahas keinginan masing-masing kelompok, baru adakan munas," tutup Emrus. (dtc)

BACA JUGA:
Tags