Senjakala Setya Novanto

Selasa, 28 November 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan) didampingi dengan Ketua Korbid Kepartaian Golkar Kahar Muzakir memberikan keterangan pers terkait pertemuan DPP dan DPD I di Jakarta, Sabtu (25/11). Partai Golkar menggelar pertemuan DPP dan Pimpinan DPD tingkat Provinsi untuk mensosialisasikan hasil rapat pleno DPP Golkar pada Selasa (21/11) lalu. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kedigdayaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tampaknya mulai luntur. 'Surat sakti' yang dikirimkannya dari ruang tahanan KPK yang menegaskan dia tetap Ketua Umum Golkar, memang untuk sementara waktu bisa mempertahankan sang 'Papa' di kursinya. Bahkan Setnov menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar. Tak hanya itu, Novanto juga menunjuk dua Plt sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.

Namun, desakan untuk menggelar musyawarah nasiona luar biasa untuk mengganti ketum Golkar juga semakin mengemuka. Golkar memberi tenggat waktu hingga putusan praperadilan yang diajukan Novanto terhadap status tersangkanya.

'Keputusan rapat, mundur-tidak mundur (Setya Novanto), apabila gugatan ditolak, rapat pleno tetap memutuskan menyelenggarakan munaslub. Plt berakhir hanya sampai praperadilan. Kalau minggu depan keluar P21, minggu depan kita bikin (rapat pleno untuk munaslub),' tegas Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. Dia mengatakan, setidaknya sebelum tahun berganti, partai berlambang pohon beringin itu harus memiliki ketua umum baru.



'Munas itu sebuah keniscayaan. Munas itu akan bisa menjawab semua persoalan sekarang ini untuk mengembalikan posisi Golkar. Munas penggantian kepemimpinan di situ' ujar Agung di kawasan Jaksel, Senin (27/11).

Pertimbangan Agung yaitu terkait elektabilitas partai. Apalagi di tahun 2018, pilkada serentak di beberapa daerah bakal digelar. 'Kalau DPP Golkar mau sungguh-sungguh melakukan perbaikan, elektabilitasnya, maka jawabannya adalah munas. Munas itu dilaksanakan tidak lebih dari 2017. Munas digelar sebelum akhir tahun, sebelum Januari,' jelas Agung.

Suara lain didengungkan Wasekjen DPP Golkar Maman Abddurrahman. Dia menyebut mekanisme di Partai Golkar haruslah dihargai semua pihak. 'Isu munaslub itu pasti berdasarkan situasi kekinian itu menjadi sebuah keniscayaan. Namun saya minta kepada teman-teman dan masyarakat, di dalam Partai Golkar itu ada mekanisme dan juga banyak orang, banyak kelompok,' ucap Maman, Senin (27/11).

Maman menilai keputusan munaslub itu akan segera diambil apabila dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi partai pohon beringin tersebut. Misalnya hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Partai Golkar turun di angka 10 persen.

'Pasti dalam pengambilan keputusan itu sejauh itu bisa menjadi penyelesaian permasalahan ini akan diambil langkah-langkah itu. Yang terpenting semua proses alurnya diikuti,' imbuhnya.

Golkar sepertinya memang harus segera memecahkan masalah kepemimpinan ini. Pasalnya, elektabilitas partai berlambang beringin ini belakangan, memang terus merosot. Dalam hasil survei Poltracking Indonesia mengenai elektabilitas partai politik di Pilpres 2019, PDI Perjuangan menempati posisi tertinggi di antara partai politik lain. Elektabilitas Golkar merosot hingga tinggal 10,9%. Golkar disalip Gerindra yang memiliki angka elektabilitas 13,6%.

Terkait hal ini, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai musyawarah luar biasa (Munaslub) Partai Golkar harus dilakukan dengan segera. Menurutnya perlu ada pemimpin baru karena elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini terus menurun.

'Baik praperadilan diterima atau tidak, harusnya dengan melihat elektabilitas Golkar yang terus menurun, tidak ada pilihan lain (Munaslub) kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai,' ujar Nurdin Halid di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (26/11).

Nurdin mengaku sudah memprediksi elektabilitas Golkar akan menurun. Sehingga kader Golkar harus melakukan konsolidasi untuk meningkatkan kinerja partai di masyarakat.

'Jadi, angka elektabilitas Golkar 10 persen bagi saya itu tidak mengagetkan. Sesuatu yang sudah kita prediksi bahwa memang terjadi penurunan. Ini cukup memperhatikan menggugah dari seluruh kader Golkar termasuk saya ketua harian oleh karena itu tidak ada pilihan,' kata Nurdin.

Selain itu, Nurdin menyatakan akan berkoordinasi dengan Setya Novanto untuk legowo mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu untuk mengedepankan kepentingan publik Golkar.

'Saya kira Plt (Idrus Marham), akan saya sampaikan agar segera koordinasi pada Setya Novanto untuk legowo untuk mengedepankan kepentingan umum. Di mana asas Golkar mementingkan umum ketimbang pribadi,' ucap Nurdin.

'Saya yakin Novanto seorang negarawan, pemimpin, akan mementingkan hak yang lebih besar. Oleh karena itu saya imbau Novanto untuk menjalankan asas partai,' imbuh dia.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar