Kedigdayaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tampaknya mulai luntur. "Surat sakti" yang dikirimkannya dari ruang tahanan KPK yang menegaskan dia tetap Ketua Umum Golkar, memang untuk sementara waktu bisa mempertahankan sang "Papa" di kursinya.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kedigdayaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tampaknya mulai luntur. "Surat sakti" yang dikirimkannya dari ruang tahanan KPK yang menegaskan dia tetap Ketua Umum Golkar, memang untuk sementara waktu bisa mempertahankan sang "Papa" di kursinya. Bahkan Setnov menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar. Tak hanya itu, Novanto juga menunjuk dua Plt sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.

Namun, desakan untuk menggelar musyawarah nasiona luar biasa untuk mengganti ketum Golkar juga semakin mengemuka. Golkar memberi tenggat waktu hingga putusan praperadilan yang diajukan Novanto terhadap status tersangkanya.

"Keputusan rapat, mundur-tidak mundur (Setya Novanto), apabila gugatan ditolak, rapat pleno tetap memutuskan menyelenggarakan munaslub. Plt berakhir hanya sampai praperadilan. Kalau minggu depan keluar P21, minggu depan kita bikin (rapat pleno untuk munaslub)," tegas Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. Dia mengatakan, setidaknya sebelum tahun berganti, partai berlambang pohon beringin itu harus memiliki ketua umum baru.

"Munas itu sebuah keniscayaan. Munas itu akan bisa menjawab semua persoalan sekarang ini untuk mengembalikan posisi Golkar. Munas penggantian kepemimpinan di situ" ujar Agung di kawasan Jaksel, Senin (27/11).

Pertimbangan Agung yaitu terkait elektabilitas partai. Apalagi di tahun 2018, pilkada serentak di beberapa daerah bakal digelar. "Kalau DPP Golkar mau sungguh-sungguh melakukan perbaikan, elektabilitasnya, maka jawabannya adalah munas. Munas itu dilaksanakan tidak lebih dari 2017. Munas digelar sebelum akhir tahun, sebelum Januari," jelas Agung.

Suara lain didengungkan Wasekjen DPP Golkar Maman Abddurrahman. Dia menyebut mekanisme di Partai Golkar haruslah dihargai semua pihak. "Isu munaslub itu pasti berdasarkan situasi kekinian itu menjadi sebuah keniscayaan. Namun saya minta kepada teman-teman dan masyarakat, di dalam Partai Golkar itu ada mekanisme dan juga banyak orang, banyak kelompok," ucap Maman, Senin (27/11).

Maman menilai keputusan munaslub itu akan segera diambil apabila dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi partai pohon beringin tersebut. Misalnya hasil survei yang menunjukkan elektabilitas Partai Golkar turun di angka 10 persen.

"Pasti dalam pengambilan keputusan itu sejauh itu bisa menjadi penyelesaian permasalahan ini akan diambil langkah-langkah itu. Yang terpenting semua proses alurnya diikuti," imbuhnya.

Golkar sepertinya memang harus segera memecahkan masalah kepemimpinan ini. Pasalnya, elektabilitas partai berlambang beringin ini belakangan, memang terus merosot. Dalam hasil survei Poltracking Indonesia mengenai elektabilitas partai politik di Pilpres 2019, PDI Perjuangan menempati posisi tertinggi di antara partai politik lain. Elektabilitas Golkar merosot hingga tinggal 10,9%. Golkar disalip Gerindra yang memiliki angka elektabilitas 13,6%.

Terkait hal ini, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai musyawarah luar biasa (Munaslub) Partai Golkar harus dilakukan dengan segera. Menurutnya perlu ada pemimpin baru karena elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini terus menurun.

"Baik praperadilan diterima atau tidak, harusnya dengan melihat elektabilitas Golkar yang terus menurun, tidak ada pilihan lain (Munaslub) kecuali mencari pemimpin baru untuk meningkatkan kinerja partai," ujar Nurdin Halid di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (26/11).

Nurdin mengaku sudah memprediksi elektabilitas Golkar akan menurun. Sehingga kader Golkar harus melakukan konsolidasi untuk meningkatkan kinerja partai di masyarakat.

"Jadi, angka elektabilitas Golkar 10 persen bagi saya itu tidak mengagetkan. Sesuatu yang sudah kita prediksi bahwa memang terjadi penurunan. Ini cukup memperhatikan menggugah dari seluruh kader Golkar termasuk saya ketua harian oleh karena itu tidak ada pilihan," kata Nurdin.

Selain itu, Nurdin menyatakan akan berkoordinasi dengan Setya Novanto untuk legowo mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Hal itu untuk mengedepankan kepentingan publik Golkar.

"Saya kira Plt (Idrus Marham), akan saya sampaikan agar segera koordinasi pada Setya Novanto untuk legowo untuk mengedepankan kepentingan umum. Di mana asas Golkar mementingkan umum ketimbang pribadi," ucap Nurdin.

"Saya yakin Novanto seorang negarawan, pemimpin, akan mementingkan hak yang lebih besar. Oleh karena itu saya imbau Novanto untuk menjalankan asas partai," imbuh dia.

WASPADA PERPECAHAN - Namun di tengah desakan munaslub, Partai Golkar juga harus mewaspadai perpecahan. Gesekan-gesekan yang terjadi sangat memungkinkan munculnya suara-suara tak sependapat yang berujung pada perpecahan. "Kalau kita mendorong Munaslub terlalu cepat, kemudian belum siap dan terjadi perpecahan itu juga bahaya," Ketua DPP Golkar Meutya Hafid.

Meski demikian, Meutya menegaskan DPP Golkar menyikapi situasi politik saat ini masih berpegang pada hasil rapat pleno yang digelar 21 November 2017 lalu. Meutya menyebut hingga saat ini belum ada pergantian ketua umum Golkar.

Dikatakan Meutya, Golkar masih menghormati proses hukum yang ditempuh Novanto dalam perkara korupsi e-KTP. Golkar, kata Meutya, terus melakukan kajian terkait posisi Novanto dan suara-suara yang menginginkan pergantian ketua umum.

"Kita menunggu praperadilan, tapi setelah praper diskusi itu terbuka kembali, apakah akan ada Munaslub ataukah ada pengembalian posisi jika Pak Novanto menang itu masih terus menjadi diskusi," jelas Meutya.

Lebih lanjut, Meutya menyebut agenda Munaslub perlu diperhitungkan sematang mungkin. Menurut Meutya, jika Golkar terburu-buru mengganti Novanto, kemungkinan perpecahan di internal partai terbuka. "Kalau kita mendorong Munaslub terlalu cepat, kemudian belum siap dan terjadi perpecahan itu juga bahaya," jelasnya.

Meski wacana munaslub belum jelas, namun dari internal Golkar, nama para calon ketum baru sudah bermunculan. Yang terkuat adalah nama Airlangga Hartarto. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid menyebut Airlangga Hartarto punya kans menjadi ketum Golkar menggantikan Setya Novanto. Airlangga disebut didukung pengurus daerah.

"Yang jelas Airlangga lebih banyak dapat dukungan, lebih dominan dari grassroots," kata Nusron usai mengikuti pertemuan DPP Golkar dengan Ketua DPD I se-Indonesia di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/11).

Nama lain yang berpeluang menggantikan Novanto di posisi ketum menurut Nusron adalah Idrus Marham. Saat ini Idrus menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) ketum dari keputusan pleno DPP.

Namun Nusron ingin pemilihan ketum digelar secara musyawarah mufakat bukan voting. Alasannya, kesolidan partai harus dijaga terutama memasuki masa persiapan Pilkada tahun 2018. "Supaya tidak ada luka, kita ingin semangat siapa pun yang menang adalah suara musyawarah untuk mufakat," sambung dia.

Hal senada juga disampaikan Agung Laksono. "Sekarang yang kuat, nama itu harus bersih dan diterima juga, yaitu Airlangga Hartarto," kata Agung usai menghadiri resepsi pernikahan Kahiyang-Bobby, di perumahan BHR Tasbi, Medan, Minggu (26/11).

Agung menyatakan Airlangga sebenarnya bukanlah calon tunggal. Ada pula bakal calon lain yang bakal menjadi pengganti Ketua Umum Setya Novanto sekarang, yakni Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. "Idrus Marham-pun dia maju," kata Agung.

Airlangga yang kini duduk sebagai menteri perindustrian pun sudah pecaya diri untuk maju. Dia mengaku sudah minta izin dari Presiden Jokowi. "Saya minta izin dibolehkan untuk ikut, karena saya kan pembantu beliau. Jadi saya minta izin. Harus lebih baik," kata Airlangga di Hotel Borobudur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Sebelumnya Ketua DPD I Golkar telah melakukan pertemuan dan salah satunya membicarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Airlangga menilai pelaksanaan Munaslub merupakan aspirasi daerah. "Itu sudah bagian dari keputusan pleno dan aspirasi daerah," kata dia.

Airlangga berterima kasih karena namanya disebut-sebut sebagai calon kuat. Airlangga optimistis bisa jadi Ketum Golkar. "Ya kalau itu saya berterima kasih kepada teman-teman di Kadin yang mensuport moral untuk saya Insyaallah ikut dalam kontestasi dan menjadi ketum di Golkar," ujarnya. (dtc)