Ini Dia Formula Pemerintah RI Selesaikan Masalah Rohingya

Selasa, 05 September 2017, 07:00:00 WIB - Peristiwa

Sejumlah umat muslim Rohingya menunaikan Salat Iduladha di Masjid Pealeshung, di kawasan kamp pengungsian internal di kota Sittwe, negara bagian Rakhine, Myanmar, Sabtu (2/9). Pelaksanaan Iduladha di Myanmar satu hari lebih lambat dari pelaksanaan Idul Adha pada umumnya. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menawarkan formula untuk menyelesaikan masalah warga etnis Rohingya saat bertemu dengan State Counsellor Myanmar Daw Aung San Suu Kyi, di di Kantor Kepresidenan, Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9) waktu setempat. Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.

"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal. Pertama, menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," kata Retno, dalam siaran persnya, Senin (4/9).

"Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," imbuhnya.

Seperti apa formula 4+1 itu? Angka 4 menunjukkan empat elemen, yaitu: (i) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (ii) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (iii) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (iv) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Retno.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Pembahasan soal bantuan terhadap warga Rohingya juga disampaikan oleh Retno. Ia mengatakan Indonesia telah meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi itu terdiri dari 11 organisasi yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan.

"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," kata Retno.

Retno menjelaskan, satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. "Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN," ujarnya.

Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.
Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, menurut siaran pers Kemlu RI, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi. (mag)

Komentar