Pimpinan delegasi Indonesia di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38, Fadli Zon, secara terbuka menyinggung tragedi kemanusiaan di Myanmar. Di depan delegasi Myanmar dan Presiden AIPA Pantaleon D Alvarez, Fadli menyatakan sikap politis yang diusung delegasi Indonesia.

Ia menyebut persekusi etnis Rohingya di Myanmar mempengaruhi negara tetangga dan membawa pada kemunduran. "Ketika sepertiga populasi Rohingya harus melarikan diri dari negaranya sendiri karena ketidakadilan dan kekerasan, tidak ada istilah yang lebih tepat menyebut ini selain pemusnahan etnis dan pelanggaran berat terhadap HAM," tegas Fadli di Hotel Shangri-La Makati, Manila, Filipina, Sabtu (16/9).

"Kami mendesak semua pihak untuk menghormati peraturan perundangan, menjalankan tindakan menahan diri secara maksimal, dan menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine," imbuh Wakil Ketua DPR RI itu.

Dalam agenda pernyataan sikap ini pula, Myanmar langsung menjawab kritik dan desakan Indonesia. Konsisten dengan jawaban sebelumnya, ketua delegasi Myanmar T Khun Myatt menyampaikan masalah ini sedang ditangani internal negara mereka.

"Mohon menunggu dan jangan terburu-buru dalam menilai kondisi di negara kami. Sudah ada kebijakan yang diambil pimpinan Myanmar," balas T Khun Myatt dalam pernyataan sikap parlemen Myanmar.

Saat acara ini berlangsung, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf juga aktif melakukan lobi pada delegasi negara ASEAN lainnya, termasuk Myanmar.

"Saya sendiri sudah menemui (delegasi) Myanmar, saya lobi juga. Saya minta supaya mereka baca draf yang baru. Mereka harus buka, karena kita Indonesia kan mau membantu. Selama ini kan Indonesia yang membantu mereka. Jadi nanti kita minta di executive committee mereka membaca dan bersedia untuk membuka diri," ucap Nurhayati di tengah acara.

Dia menambahkan soal apresiasi untuk Indonesia dari hampir seluruh negara yang hadir. Bukan hanya dari ASEAN, tapi juga dari negara observer yang hadir, seperti Jerman dan Uni Eropa.

Sekitar pukul 6 petang waktu setempat, pembahasan resolusi agenda politik akan kembali dibuka. Di dalamnya akan kembali digodok delapan usulan resolusi yang akan dibahas dalam AIPA. Termasuk rancangan ´Resolusi Memperkuat Upaya Parlemen Mengatasi Isu Kemanusiaan di ASEAN´ yang diusulkan Indonesia dengan Malaysia.
(dtc/mfb)