Menimbang Sikap Jokowi Reshuffle Airlangga Hartanto

Sabtu, 06 Januari 2018, 16:24:24 WIB - Peristiwa

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) menyerahkan surat keputusan dukungan kepada bakal calon gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (tengah) dan wakilnya I Ketut Sudikerta untuk maju dalam Pilkada Serentak 2018 di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (5/1). DPP Partai Golkar resmi menyerahkan SK kepada pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada Serentak 2018 diantaranya 17 Pilgub, 115 Pilkada Kabupaten, dan 39 Pikada Kota. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo sedang memegang bola panas soal jabatan ganda Airlangga Hartarto yang kini menjadi ketua umum Partai Golkar. Saat ini Airlangga masih menjabat sebagai menteri perindustrian, padahal Jokowi kerap melontarkan larangannya untuk rangkap jabatan pada para pembantunya.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengatakan Jokowi akan merusak hubungan dengan Partai Golkar jika sampai menggeser Airlangga dari jabatan Menteri Perindustrian. 'Soal hubungan Jokowi dengan masyarakatnya. Karena Pak Jokowi tidak punya kontrol langsung dengan parpol, dia butuh dukungan dari parpol lain selain partai asalnya, yaitu PDIP,' ucap peneliti SMRC Sirojudin Abbas dalam diskusi 'Perlukah Airlangga Mundur?' di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1).

Abbas menambahkan, jika Jokowi sudah mendapat dukungan yang diperlukan, dia harus mempertahankan posisi pentingnya. Salah satunya saat ini dengan tidak menggeser Airlangga karena dapat merusak hubungannya dengan Golkar.

Menurutnya selama ini Golkar akan loyal bila memiliki koneksi langsung dengan penguasa. Alhasil jika Jokowi mengambil keputusan menggeser Airlangga akan merugikan kepentingan politik Jokowi sendiri.



Soal jabatan ganda di parpol sebenarnya ada juga kasus serupa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Abbas menyebut Eko yang menjabat Bendum PKB.

'Anggap saja Pak Eko Sandjojo, di kabinet luar biasa pencapaiannya. Program penuntasan kemiskinan masuk lewat jalur pinggir desa. Ini tidak ada efek dia jadi bendum partai dengan posisinya di parpol,' ujar Abbas.

Namun ada keunggulan yang menonjol dari Airlangga Hartarto. Airlangga justru dikatakan Abbas namanya besar lebih dulu sebagai profesional daripada di kancah politik.

'Rekam jejaknya luar biasa. Masuknya Golkar ke koalisi pemerintah ini ditandai dengan masuknya sosok profesional. Tidak akan banyak efeknya kalau Pak Airlangga rangkap jabatan. Apalagi di saat genting selama sisa 1,5 tahun ini. Karena Golkar sekarang dibangun dari keterpurukan,' pungkasnya.

Tak jauh berbeda, politikus senior Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen membela Airlangga dengan membeberkan prestasi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian.

'Karena saya juga staf khusus beliau, bisa dikatakan prestasi Departemen Perindustrian meroket, andalan pemerintah, dan harus jadi sustainable. Sayang jika tidak dilanjutkan karena kepentingan nasional,' tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Soal jabatan ganda di pemerintahan sebenarnya bukanlah hal yang baru. Seperti pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat banyak menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol.

Menurut Happy, Airlangga pekerja profesional, di atas rata-rata hingga tidak akan mengganggu secara politik malah saling menguatkan. Dari ranah politik dan birokrasi ini sudah built-in yang matang. (dtc/mfb)

Komentar