"Tendang" Militer Australia Karena Menghina Pancasila

Kamis, 05 Januari 2017, 21:00:00 WIB - Internasional

Sejumlah prajurit TNI AD Yonif 116/GS Meulaboh membawa alat renang ponco sebelum latihan Rawa Laut Sungai dan Pantai (Ralasuntai) di Pantai Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Kamis (22/12). Sebanyak 185 prajurit mengikuti latihan tersebut untuk meningkatkan kemampuan satuan tempur. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) "menendang" pihak militer Australia atau Australia Defence Force (ADF) dari segala bentuk kerjasama militer. Langkah penghentian (moratorium) kerjasama militer dengan Australia ini diambil lantaran pihak Australia diduga telah melakukan pelecehan terhadap dasar negara Republik Indonesia, Pancasila.

Dugaan pelecehan terhadap Pancasila yang dilakukan tentara Australia terungkap saat melaksanakan latihan bersama TNI. Terkait kejadian ini, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Kharis Khamisari meminta agar pihak TNI segera memberikan penjelasan atas keputusan moratorium kerja sama militer dengan Australia.

Ia meminta TNI agar membeberkan alasan-alasan yang jelas sehingga langkah moratorium harus diambil. "Saya menduga keputusan moratorium ini hanya terbatas pada latihan bersama," ujar Abdul Kharis Khamisari melalui pesan yang diterima gresnews.com, Kamis (5/1).

Karena moratorium dilakukan terbatas seputar latihan bersama, menurut Abdul Kharis, keputusan moratorium ini tidak akan memiliki dampak yang akan meluas pada hubungan bilateral kedua negara. Ia juga meyakini bahwasanya kebijakan-kebijakan bilateral antara Indonesia dan Australia tidak akan mengalami perubahan yang berarti.

Tetapi, Komisi I akan tetap mendesak agar pihak militer Australia segera melakukan investigasi secara internal terkait keberatan-keberatan yang disampaikan TNI dan berujung pada keputusan dilakukannya moratorium kerjasama militer kedua negara tersebut. Investigasi harus pula menyangkut hal-hal teknis yang menjadi salah satu alasan TNI melakukan moratorium karena menjadi hambatan pelaksanaan kerja sama militer.

Lebih lanjut ia menyatakan apabila nantinya diketemukan bahwa pihak militer Australia telah melakukan penghinaan ataupun pelanggaran terhadap simbol dan lambang negara Indonesia, dirinya akan mendesak Australia melalui Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri agar militer Australia segera memberikan penjelasan dengan sejelasnya-jelasnya kepada Pemerintah Indonesia. "Tentunya harus pula meminta maaf baik lembaga maupun perseorangan," ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli mengatakan, DPR memberikan dukungan penuh kepada sikap pemerintah agar mengedepankan kepentingan nasional. Dia percaya, bahwa TNI telah melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan penangguhan kerjasama militer dengan Australia. "Kita dukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional," papar Fadli, dalam keterangan persnya, Kamis (5/1).

Dia juga menjelaskan, DPR melalui Komisi I akan meminta keterangan resmi dari TNI, mengenai masalah penangguhan kerjasama militer antara Indonesia dan Australia. "Kita tunggu keterangan lebih detail dari pihak TNI. Dalam hal ini, DPR melalui Komisi I akan meminta keterangan secara resmi kepada TNI soal penangguhan kerjasama militer dengan Australia," ungkap Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, tindakan yang diambil oleh TNI penting dilakukan, agar terbangun mutual trust dalam hubungan kerjasama Indonesia-Australia. Sebab hubungan bilateral yang baik, tak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan, tapi juga kesetaraan dan saling percaya.

Terkait alasan ditemukannya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila, Fadli menilai pemerintah harus menegaskan sikapnya. "Jika terbukti benar, maka harus ada pernyataan resmi pemerintah Indonesia untuk meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah Australia. Sebab hal ini, telah menyangkut ideologi dasar negara," ujar Fadli menyarankan.

Meski begitu, Fadli berharap kerjasama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik. Hubungan kerjasama kedua negara memang strategis dan harus stabil. "Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerjasama kuat, seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya," terang Fadli.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar