Kecaman Indonesia untuk Myanmar Terkait Rohingya

Sabtu, 02 September 2017, 10:00:00 WIB - Internasional

Sejumlah warga dari berbagai elemen berunjuk rasa terkait pembantaian warga Muslim etnis Rohingya, Myanmar, di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Rabu (30/8). Pengunjuk rasa mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menekan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah pembantaian masyarakat muslim Rohingnya. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap tragedi kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan satu Pulau untuk menampung pengungsi Rohingya.

"Melihat penindasan tersebut dengan ini MUI memberikan sikap, salah satunya meminta pemerintah Indonesia bila memungkinkan, untuk menyiapkan satu Pulau khusus untuk menampung pengungsi Rohingya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9).

Selain itu, MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani tragedi secara sungguh-sungguh, bila perlu mengambil alih permasalahan tersebut. "Sudah terbukti secara meyakinkan Pemerintah Myanmar belum bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya," ucapnya.

Lebih lanjut, MUI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kembali diplomasi sunyi (non megaphone diplomacy) yang diterapkan Myanmar. Pemerintah Bangladesh juga diharapkan membuka wilayah Rakhine agar bantuan dari seluruh negara bisa sampai ke sana. "Sehingga mereka bisa menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar," kata Amirsyah.

MUI mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Amirsyah juga menuntut semua pelaku pelanggaran HAM dihukum berat melalui Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court (ICC)). "Hal ini untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar," tegasnya.

Terakhir, MUI mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar menghentikan aksi tersebut. Juga untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN. "Bila dalam waktu yang dipandang cukup hal tersebut tidak dilakukan oleh Myanmar, maka wajar bagi ASEAN untuk pertimbangkan keanggotaannya," tutup Amirsyah.

Sebelumnya, Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) membuat suatu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat di Rakhine State. Program bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar ini diluncurkan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta (31/8).

Program HASCO bertujuan untuk memberikan bantuan bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine State, dalam bidang peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli, livelihood, dan pemulihan.‚Äč Program yang merupakan komitmen dari sebelas organisasi sosial kemasyarakatan ini akan dilaksanakan selama dua tahun. Bantuan senilai US$2 juta tersebut didapat dari donasi masyarakat indonesia yang telah terkumpul melalui lembaga anggota AKIM.

"Tujuan utama program kami adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat di Rakhine State terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kebutuhan lainnya," kata Ketua Pelaksana AKIM, Ali Yusuf.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menyampaikan dalam sambutannya, program HASCO menunjukkan adanya sinergi yang baik antara Pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjalankan komitmen untuk mendukung negara-negara sahabat yang membutuhkan bantuan. Apresiasi diberikan oleh Retno terhadap komitmen Mer-C, PMI, Walubi, dan PKPU untuk berkontribusi bagi pendirian rumah sakit/health center di Rakhine State. Rumah sakit dibangun untuk membantu proses rekonsiliasi dan pemulihan di daerah tersebut.

Bantuan ke Rakhine State ini merupakan model bantuan internasional yang partisipatif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan.

Retno juga menegaskan kembali komitmen Indonesia yang tinggi untuk mendukung upaya Myanmar dalam mewujudkan reformasi, rekonsiliasi, dan pembangunan inklusif di Myanmar. Indonesia juga senantiasa mendorong untuk memperkuat proses demokrasi di Myanmar. "Indonesia sangat prihatin terhadap situasi keamanan dan menyesalkan jatuhnya korban jiwa di Rakhine State," ujar Retno, seperti dikutip kemlu.go.id.

Menyikapi kejadian di Rakhine State pekan lalu, Indonesia terus melakukan kerja sama intensif dengan Pemerintah Myanmar. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan mendorong semua pihak untuk menghentikan aksi kekerasan, utamanya di Rakhine State.

Sikap Indonesia mengundang apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Kofi Annan. "Beliau (Kofi Annan) mendukung pemerintah Indonesia yang sangat aktif dalam melakukan constructive engagement untuk membantu pemerintah Myanmar dalam menangani situasi di Rakhine State," ujar Retno.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar