Eksekusi Mati dan Transparansi Proses Hukum

Kamis, 12 Mei 2016, 09:00:00 WIB - Hukum

Petugas membawa tiga terpidana mati yang akan dipindahkan ke Lapas Batu, Nusakambangan, di dermaga penyeberangan Wijayapura, Cilacap, Jateng, Minggu (8/5). Tiga terpidana mati kasus narkoba yang dipindahkan dari Lapas Tembesi, Batam, Kepulauan Riau, ke Lapas Batu Nusakambangan, terdiri atas Suryanto (53), Agus Hadi (53) dan Pudjo Lestari (42). (ANTARA)


DIMINTA TRANSPARAN - Eksekusi mati tahap III hingga saat ini tak jelas kapan waktunya. Termasuk siapa saja nama terpidana mati yang masuk daftar eksekusi. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati menyatakan prihatin dan menolak rencana eksekusi tersebut.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati adalah koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga pemerhati masalah hukum dan hak asasi manusia seperti Imparsial, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Human Right Working Group (HRWG), LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, Persaudaraan Napza Indonesia (PKNI), dan lainnya.

Karena itu, pihak koalisi mendesak agar pemerintah tidak menutup-nutupi proses eksekusi terpidana mati tahap ketiga. 'Kami melihat ada upaya untuk melakukan eksekusi secara diam-diam dan ini merupakan bagian dari ketidakterbukaan proses penegakan hukum yang sarat dengan penyalahgunaan wewenang dan prosedur,' ujar pejabat sementara Direktur Eksekutif Human Right Working Group (HRWW) Muhammad Hafiz saat konferensi pers Menyikapi Rencana Eksekusi Mati Gelombang III di Jakarta, Rabu (11/5).

Rencana eksekusi tahap III ini dinilai perlu ditinjau kembali oleh pemerintah dan segera mencari solusi hukum yang lebih tepat dan manusiawi. Hafiz mengatakan ketertutupan pemerintah terhadap proses eksekusi memunculkan banyak pertanyaan, karena di sisi lain proses penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal.


Ketertutupan terhadap daftar terpidana mati kemudian menutup peluang adanya pengawasan secara ekternal terhadap siapa eksekusi dilakukan. 'Pemerintah perlu diingatkan bahwa dalam proses eksekusi sebelumnya, beberapa nama terpidana justru merupakan korban peradilan yang tidak fair dan akuntabel,' kata dia.

Keterbukaan proses eksekusi yang menjadikan kasus Mary Jane dapat terungkap ke publik dan membuktikan adanya kesalahan prosedur dalam proses peradilan. Bila kemudian eksekusi dilakukan secara diam-diam maka peluang tersebut tertutup dan kesewenang-wenangan itu semakin terbuka lebar.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar