Dari tiga poros koalisi yang menguat, Partai Golkar dinilai akan kesulitan mencari partai politik mitra koalisi dibanding dua parpol lain karena elektabilitas Abirizal Bakrie kalah jauh dari Joko Widodo yang diusung PDIP dan Prabowo Subianto yang diusung Gerindra.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Meski hasil pemilihan umum legislatif belum resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, para pimpinan parpol terutama para bakal calon presiden sudah disibukkan dengan berbagai manuver dan lobby politik dalam rangka membangun koalisi menghadapi persyaratan pencalonan presiden pada pemilu presiden Juli mendatang. Sementara, hasil pileg tidak satupun menempatkan partai politik memperoleh diatas 20 persen dari popular vote.

Dari tiga poros koalisi yang menguat, Partai Golkar dinilai akan kesulitan mencari partai politik mitra koalisi dibanding dua parpol lain karena elektabilitas Abirizal Bakrie kalah jauh dari Joko Widodo yang diusung PDIP dan Prabowo Subianto yang diusung Gerindra. "Yang paling berat adalah Golkar. Golkar paling sulit mencari mitra kerjasama karena elektabilitas ARB kalah dari calon Presiden PDIP dan Gerindra," kata Direktur Eksekutif Institute for Social Empowerment and Democracy (INSED) Musni Umar kepada Gresnews.com, Selasa (15/4).

Musni berpendapat, PDIP akan berkoalisi dengan Nasdem, PKB, dan PBB. Sedangkan Partai Gerindra bekerja sama dengan Partai Demokrat, PAN dan Partai Keadilan Sejahtera serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Golkar bisa bekerja sama dengan Hanura, PKPI, atau bisa ditambah PKS dan PPP jika kedua partai ini tidak solid di koalisi Gerindra," ujarnya.

Menurut Musni, lobi politik yang sangat gencar mutlak dilakukan, setidaknya mengandung empat tujuan. Pertama, kerjasama parpol supaya bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang mensyaratkan 25 persen dari perolehan suara dalam pemilu atau 20 persen perolehan kursi di parlemen. Kedua, kerjasama untuk memenangkan pilpres 9 Juli 2014. Ketiga, kerjasama untuk memerintah jika berhasil memenangkan pilpres dan keempat kerjasama untuk mengawal pemerintahan di parlemen (DPR) selama lima tahun.

"Lobi politik semacam ini mungkin yang terakhir pasca pemilu legislatif 2014  karena sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pada pemilu 2019, akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif di seluruh Indonesia," ujar Musni.

Sebaliknya, pada 2019 lobi politik akan dilaksanakan sebelum pemilu (pileg dan pilpres) dilaksanakan untuk menjajaki pasangan calon pemimpin eksekutif di semua tingkatan. "Ini lebih seru karena dilaksanakan serentak di seluruh negeri," kata Musni.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari mengatakan partainya tengah berupaya membangun koalisi dengan Hanura, PKB dan PKS. Namun. Namun, ia mengaku belum ada kesepakatan resmi antara Golkar dengan ketiga partai di atas mengenai koalisi yang akan dibangun. "Tentu masih dibutuhkan waktu untuk pembicaraan lebih lanjut," kata Hajriyanto.