RKUHP dan Ancaman Overkriminalisasi

Selasa, 09 Januari 2018, 08:53:37 WIB - Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dok. Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Memasuki masa sidang III 2017-2018, DPR memiliki satu agenda penting yaitu pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satu perumus RKUHP Prof. Muladi pada 19 Desember 2017 mengatakan, penyusunan RKUHP sudah 95 persen pada Desember 2017 lalu. Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga yakin bahwa RKUHP akan selesai pada bulan Januari ataupun Februari 2018.

Di tengah keyakinan pemerintah, Aliansi Nasional Reformasi RKUHP (Aliansi KUHP) justru menegaskan kekhawatirannya. Pasalnya, dalam RKUHP masih terdapat ketidakjelasan pola dan penentuan ancaman pidana. Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, ketidakjelasan pola dan penentuan ancaman pidana ini akan menjelma menjadi ancaman terjadinya overkriminalisasi.

'Ini jelas bertentangan dengan misi paket hukum Presiden Jokowi yang ingin merevitalisasi hukum, memberikan rasa aman dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah overkapasitas penghuni dalam Lapas,' katanya kepada gresnews.com, Selasa (9/1).

Karena itulah, kata dia, Aliansi KUHP menolak pengesahan RKUHP secara terburu-buru. Apalagi, masih ada agenda yaitu penyampaian laporan dan pengambilan keputusan serta penandatanganan naskah RKUHP yang belum terlaksana. Berdasarkan hasil pemantauan ICJR dan Aliansi KUHP, proses pembacaan ulang Buku I RKUHP telah dirampungkan dan telah dimasukkan ke tim perumus dan tim sinkronisasi. Sedangkan pembahasan Buku II belum diselesaikan seluruhnya.



'Terdapat beberapa pasal yang masih ditunda yang terdapat dalam Buku I maupun Buku II, dan akan diputuskan kembali pembahasannya di rapat Panja RKUHP,' papar Erasmus.

Ketentuan dari Buku I yang masih dipending dalam perkembangannya adalah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat dan pengaturan mengenai pidana mati. Sedangkan dalam buku II, ketentuan yang masih dipending adalah soal tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana perizinan dan gangguan terhadap benih dan tanaman.

Kemudian, tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, tindak pidana kesusilaan, tindak pidana perjudian, pengecualian tindak pidana penghinaan, dan tindak pidana terhadap nyawa. Berikutnya, tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bab mengenai tindak pidana khusus.

'Dari proses pembahasan yang masih pending, salah satu pokok pembahasan yang belum selesai dilakukan adalah mengenai pola dan penentuan ancaman pidana,' ujarnya.

Erasmus menjelaskan, ICJR dan Aliansi KUHP Sudah berulang kali memberikan catatan mengenai pola dan penentuan besaran ancaman pidana, khususnya pidana penjara dalam RKUHP. Pertama, RKUHP berpotensi besar menimbulkan overkriminalisasi atau kelebihan beban pemidanaan.

Sejak awal, DPR dan Pemerintah sudah berkomitmen untuk mengevaluasi mengenai tinggi rendahnya ancaman pidana, beberapa kali pembahasan mengenai ancaman pidan juga mengemuka di ruang pembahasan.

'Sampai saat ini, pemerintah belum mampu menunjukkan dan memberikan penjelasan yang cukup mengenai pola pemidanaan dan penentuan ancaman pidana,' katanya.

Beberapa pasal dalam RKUHP menurut ICJR diatur dengan ancaman pidana yang sangat berlebihan. Sebagai contoh penghinaan yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun penjara atau zina yang juga diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara.

'Artinya untuk pidana seperti penghinaan dan zina bisa dikenai upaya paksa penangkapan dan penahan. Padahal dalam KUHP saat ini, kedua pidana ini hanya diancam dengan pidana masing-masing maksimal 4 tahun dan 9 (sembilan) bulan penjara yang artinya tidak dapat dan tidak perlu dikenai penangkapan dan penahanan,' terang Erasmus.

Kedua, dalam beberapa kesempatan, pemerintah dan juga Presiden Jokowi selalu berbicara mengenai overkapasitas Lapas dan penggunaan alternatif lain di luar pemenjaraan. 'RKUHP digadang-gadang karena memiliki ketentuan kerja sosial dimana dalam hal jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan,' uja Erasmus.

Yang menjadi soal adalah karena ancaman pidana penjara dalam RKUHP tergolong tinggi dan ketentuan ini sangat bergantung pada keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah 6 bulan, yang juga bergantung pada tuntutan dari jaksa. 'Secara teknis dan praktik, hakim akan susah menjatuhkan pidana rendah (di bawah 6 bulan), apabila jaksa menuntut pidana penjara tinggi, yang juga bergantung pada ancaman pidana dalam undang-undang,' tegasnya.

Berdasarkan temuan ICJR, hanya ada 59 tindak pidana yang dapat secara otomatis dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Sedangkan 1.154 perbuatan pidana lainnya diancam dengan pidana penjara. Lebih lanjut, ada 328 perbuatan pidana yang diancam dengan pidana minimum dari 1 tahun sampai 5 tahun penjara.

Ketiga, masalah lain dari kondisi ini adalah kewenangan besar upaya paksa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang berasal dari tingginya ancaman pidana, tidak dibarengi dengan pengawasan yang cukup dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. 'Hal ini akan membuka potensi kesewenang-wenangan dan korupsi di tubuh aparat penegak hukum, ujungnya akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia,' kata Erasmus.

Untuk itu, Aliansi KUHP mendorong DPR untuk terus menagih penjelasan dari pemerintah terkait pola dan penentuan ancaman pidana dalam RKUHP. Hal ini penting dilakukan untuk menilai rasionalisasi dibalik setiap angka ancaman pidana, apakah selama ini pemerintah telah melakukan evaluasi atau tidak.

'Belum lagi, penjelasan itu akan memberi petunjuk apakah emerintah dapat menjamin tidak akan terjadi overkriminalisasi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia,' pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar