Skenario Matang Korupsi Proyek E-KTP

Kamis, 09 Maret 2017, 19:12:51 WIB - Hukum

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, hari ini, Kamis (9/3).(Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau yang biasa disebut e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto mengungkap berbagai fakta menarik. Selain melibatkan banyak orang, naik pihak eksekutif, legislatif maupun pengusaha. Rencana bancakan tersebut ternyata telah dirintis sejak proyek pengadaan e-KTP baru direncanakan untuk diadakan.

Kasus itu bermula dari awal Februari 2010 setelah mengikuti rapat pembahasan anggaran Kemendagri. Irman yang ketika itu menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri, diminta sejumlah uang oleh Burhanudin Napitupulu selaku Ketua Komisi II DPR RI agar usulan dapat segera disetujui.

Namun permintaan itu tidak langsung disetujui, Irman baru menemui Burhanudin ketika bersama Andi Narogong atau Andi Agustinus yang merupakan pengusaha yang kerap mengerjakan proyek di Kemendagri. "Selain itu Burhanudin juga menyampaikan bahwa rencana pemberian uang kepada anggota Komisi II DPR RI telah disetujui Diah Anggraini (Sekjen Kemendagri)," kata Jaksa KPK Irene Putri saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (9/3).

Selang beberapa hari kemudian Irman dan Sugiharto ditemui Andi di ruang kerjanya dan menyampaikan kedatangannya menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya. Andi juga berkomitmen dan bersedia memberi sejumlah uang untuk para pejabat Kemendagri serta anggota DPR Komisi II asal diberi kepercayaan menggarap proyek skala raksasa tersebut.



Andi dan Irman juga bergerilya menemui para pimpinan partai politik yang mempunyai mayoritas suara di DPR terutama Komisi II. Sasaran yang dituju adalah Setya Novanto yang kala itu merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar serta Anas Urbaningrum dan juga Nazaruddin dari Partai Demokrat.

Penunjukan Andi Narogong sebagai penggarap proyek e-KTP juga disetujui (alm) Mustokoweni Murdi dari Fraksi Golkar. Wanita yang telah berpulang pada 2010 ini menganggap Andi memang kerap mengerjakan proyek di Kemendagri dan juga sudah cukup dikenal di kalangan Komisi II.

"Selain itu Mustokoweni juga memberikan garansi bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong berkomitmen akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan beberapa pejabat di Kemendagri," tutur Jaksa Irene.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar