Gugatan Menghapus Larangan Menikah dengan Teman Sekantor

Rabu, 17 Mei 2017, 16:00:35 WIB - Hukum

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama anggota Majelis Hakim Manahan M. P. Sitompul (kiri), Farida Indrati (kedua kiri), Anwar Usman (ketiga kiri), I Dewa Gede Palguna (ketiga kanan), Suhartoyo (kedua kanan) dan Wahiduddin Adams (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan untuk sepuluh perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Serentak 2017 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (26/4). (Antara)


ALASAN PENGUSAHA - Dalam sidang pada Senin (15/5) kemarin dari pihak pengusaha diwakili oleh kuasa hukum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gustaf Evert Matulessy. Dalam sidang itu, DPR juga diundang tapi tidak hadir. Apindo menyatakan MK tidak perlu mengubah pasal yang digugat dan tidak perlu mengabulkan permohonan pemohon.

Menurut Gustaf ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat 1 huruf f adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar dalam menjaga hak setiap warga negara untuk menikah, tetapi sekaligus juga untuk menjaga setiap hak setiap orang yang bekerja guna mendapatkan perlakuan yang adil di mana kedua hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang sama diatur di dalam UUD 1945.

Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ini memberikan jaminan kondusif hubungan kerja sesama pekerja maupun pekerja dan manajemen perusahaan sehingga mempengaruhi profesionalitas kerja dan memberikan keadilan bagi pekerja itu sendiri maupun bagi perusahaan.

Apindo menyatakan pada prinsipnya perusahaan tidak melarang seorang untuk menikah. Akan tetapi, apabila suami-istri bekerja dalam suatu perusahaan yang sama, akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam mengambil keputusan dalam internal perusahaan dan dapat mengganggu objektivitas serta profesionalisme dalam pekerjaannya.


"Misalnya berkaitan dengan penilaian kinerja pekerja dalam pengembangan karier, dalam promosi, pemberian sanksi, dan sebagainya yang akan mengganggu rasa keadilan bagi pekerja yang lainnya yang tidak memiliki hubungan khusus sebagai suami-istri dalam suatu perusahaan yang tujuannya tentu lebih banyak," papar Gustaf.

Menurut Apindo, dampak positif dari perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan adalah pasangan pekerja tersebut secara emosional akan saling menguatkan hubungan keluarganya sehingga merasa aman dan tenteram karena saling melindungi.

Meski demikian, selain dampak positif tersebut, terdapat dampak negatif yang berhubungan dengan perasaan saling melindungi tersebut yang berpotensi negatif, yakni dapat mengurangi, bahkan menghilangkan, objektivitas kerja dari hubungan kerja antara pekerja dan manajemen perusahaan.

"Sebagai contoh seorang manajer HRD di satu perusahaan mempekerjakan istri atau suami dari atasan kerjanya, yakni general manager di satu perusahaan sebagai supervisor, di mana pada satu keadaan tertentu istri atau suami atau manajer HRD tersebut melakukan pelanggaran, indisipliner, atau pelanggaran lainnya yang dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dengan kondisi tersebut, secara psikologis akan terjadi konflik batin bagi manajer HRD tersebut untuk menegakkan aturan di perusahaannya," tutur Gustaf.

Namun keterangan Apindo tidak ditelan mentah-mentah oleh para hakim konstitusi. Seperti pertanyaan hakim konstitusi Saldi Isra yang meminta Apindo menajamkan fakta terkait kasus yang diperkarakan.

"Bisa nggak Apindo memberikan data empiris kepada kami yang membuktikan sebetulnya bahwa orang yang bekerja dalam status hubungan suami-istri dalam perusahaan yang sama itu lebih banyak negatifnya dibanding positifnya?" tanya Saldi.

Demikian juga dengan hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, yang masih menyangsikan argumen Apindo. "Itu hanya berdasarkan asumsi ataukah ada satu hasil riset? Kalau ada hasil riset, akan bagus itu. Ataukah ini hanya kompromi antara pihak perusahaan atau pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh ketika pembahasan undang-undang ini," tanya Palguna.

Ketua MK Arief Hidayat juga tidak puas dengan jawaban perwakilan pengusaha soal larangan itu. Arief meminta perbandingan dengan negara lain dalam permasalahan serupa.

"Saya tahu persis perusahaan-perusahaan yang sudah bagus itu, misalnya di Jepang. Jepang malah hubungan kekerabatan di satu perusahaan itu sangat dipentingkan," kata Arief sebagaimana dari risalah sidang yang dikutip gresnews.com, Selasa (16/5).

"Misalnya di Jepang, yang saya ketahui kayak begitu sehingga di sana malah suami-istri bekerja di satu perusahaan, mereka berprestasi dengan sebaik-baiknya, malah perusahaan itu dianggap sebagai perusahaannya sendiri, malah. Dia akhirnya juga diberi sharing saham dan sebagainya," kata Arief.

Atas perintah MK itu, Apindo akan memberikan jawaban tertulis. Sidang masih berlanjut di MK untuk mendengarkan para pihak.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar