Upaya Memberdayakan UMKM

Minggu, 05 Maret 2017, 21:00:24 WIB - Ekonomi

Pekerja memproduksi bata merah di salah satu industri rumahan di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (3/3). Pemerintah menurunkan bunga bank untuk program kredit usaha rakyat (KUR) dari sebelumnya sebesar 9 persen per tahun menjadi di bawah 7 persen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penggerak roda ekonomi masih terkendala untuk dapat berkembang lebih luas. Sebagian besar UMKM belum memiliki daya saing yang kuat untuk berhadapan dengan pasar global.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Darmadi Durianto mengungkapkan, UMKM perlu mendapat dukungan pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Hanya saja, bantuan pemerintah baik berupa akses permodalan masih sulit sekali diakses pelaku usaha UMKM.

Selain karena dipersulit, sosialisasi terhadap bantuan pemerintah tentang permodalan pun terkesan masih ditutup-tutupi. Akibatnya, UMKM tidak memiliki daya saing yang kuat.

'Dari 57,6 UMKM, hanya 27 persen saja yang memiliki daya saing. Selebihnya hanya berbisnis biasa yang hari ini jualan mungkin tahun depan udah enggak ada. Mereka hanya bisnis begitu-begitu saja,' keluh Darmadi yang merupakan anggota komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Sabtu, (4/3).



Oleh karena itu, sangat diperlukan penguatan bagi UMKM agar 73 persen lainnya juga memiliki daya saing. Darmadi Durianto mencontohkan, pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang plafon Rp 25.000.000,00.

Program pemerintah dengan skala bunga yang relatif kecil ini seharusnya didapatkan tanpa agunan. Namun kenyataannya di lapangan, pihak perbankan yang mengucurkan masih meminta jaminan kepada peminjam.

Padahal, persoalan utama bagi pelaku usaha kecil menengah adalah minimnya modal untuk bertahan atau mengembangkan usahanya dan mereka tak memiliki agunan. Menurut anggota DPR RI dapil DKI Jakarta ini, pada praktiknya pihak perbankan di level bawah malah menyulitkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

'KUR itu sampai Rp25 juta itu bisa diakses tanpa jaminan. Tetapi penerapan di pemerintah, sampai dibawah BRI, Mandiri itu tetap minta jaminan,' kata Darmadi.

Selain itu, persoalan lain yang dihadapi UMKM adalah minimnya pengetahuan bisnis pelaku usaha. Pengelolaan bisnis dengan menajemen yang profesional tak diketahui oleh pelaku usaha. Sehingga produk yang akan dijual pun tidak laku di pasaran. 'Mereka tidak melakukan riset pasar,' imbuh Darmadi.

Masalah lainnya, persaingan UMKM yang juga tidak memberikan ruang bagaimana usaha kecil menengah juga bisa berkembang. Sejauh ini usaha kecil menengah tertekan dengan adanya korporasi besar yang terus menggerus peluang usahanya.

Karena itu, DPR akan terus mendorong agar KPPU juga terus diperkuatkan fungsinya agar UMKM bisa dilindungi secara maksimal. Makanya, sambung Darmadi, dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan diperkuat dengan kewenanganya bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan.

'Mereka kesulitan dapat data. Waktu kasus Honda, Yamaha datanya dianggap tidak valid dan sumir karena hanya data dari email. Email kok bisa diperkarakan. Itu karena mereka tidak punya fungsi penggeledahan dan penyitaan di perusahaan perusahaan kalau bermasalah,' katanya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar