-
Lobi Freeport Menggoyang Istana Jokowi
Kamis, 02/07/2015 20:00 WIBTanpa kepastian adanya perpanjangan kontrak hingga 2041, Freeport cemas menggelontorkan investasinya. Tentu saja Freeport takut tak bakal balik modal bila pemerintah berubah pikiran dan menghentikan kontrak Freeport di tengah jalan.
Bencana Ekologi Tambang Timah Nelayan Bangka Belitung
Senin, 22/06/2015 15:00 WIBKondisi saat ini, kata Susi, aktivitas pertambangan ilegal timah di daerah pesisir Bangka Belitung kian menjadi ancaman ekologi serius bagi nelayan.
Walhi Tuntut Polda Jabar Lanjutkan Penyidikan Penambangan Liar di Bogor
Rabu, 10/06/2015 09:00 WIBKe-12 perusahaan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi, persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan.
Menimbang Pasokan dan Suplai Batubara Paska Mega Proyek Listrik
Senin, 08/06/2015 18:00 WIBMeski harga batu bara turun, Indonesia justru masih meningkatkan produksi. Proyeksi produksi batu bara 2015 mencapai 425 juta ton
Alasan Suku Komoro Menolak Pembangunan Smelter Freeport
Sabtu, 06/06/2015 21:00 WIBRencana pemerintah membangun smelter di wilayah Kamoro tidak dengan cara "mengetuk pintu" terlebih dahulu kepada masyarakat maupun lembaga adat. Padahal wilayah tersebut secara keseluruhan merupakan wilayah masyarakat Kamoro.
Tak Ada Koordinasi Moratorium Pertambangan Batubara Bisa Gagal
Kamis, 04/06/2015 09:00 WIBDomain kementerian LHK pada wilayah konsesi lintas provinsi saja dan hanya penerbitan izin pinjam pakai dan penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga bila tak berkoodinasi dengan kementerian dan istanssi lainnya maka moratorium pertambangan batubara ini bisaa gagal.
Ribuan Pengusaha Tambang Enggan Bayar Pajak
Rabu, 20/05/2015 16:00 WIBDari data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2014, ada 10.922 IUP yang sudah diterbitkan, namun baru 7.834 usaha yang memegang IUP. Dari jumlah pemegang IUP ternyata hanya 5.984 diantaranya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KPK Klaim Pajak di Sektor Minerba Meningkat Rp6 Triliun Setelah Diawasi
Kamis, 28/08/2014 02:00 WIBDan dalam pertemuan ini, Busyro mengatakan, terjadi transparansi antara pemerintah dan swasta dan hal itu membuat perekonomian di sektor minerba lebih proporsional.
Bersepeda Aceh-Jakarta, Bapak Ini Tuntut DPR Hentikan Pencemaran Lingkungan di Kampungnya
Selasa, 17/06/2014 00:00 WIBMerasa diabaikan jika hanya mengirimkan pengaduan tak langsung, Sayed pun punya ide untuk mengadukan nasib warga kampungnya langsung ke Jakarta.
Konsep Pertambangan Ramah Lingkungan Diperkenalkan
Selasa, 22/04/2014 16:00 WIBSalah satu bentuk DbD yang tepat untuk diterapkan industri pertambangan tersebut dikemas dalam bentuk kerjasama pertanian dan perkebunan lintas sektoral. Pembudidayaan produk-produk bernilai pasar tinggi seperti karet, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai, kentang, padi, jagung, dan buah-buahan, hingga akses pasar yang mampu menyerap produk-produk pertanian/perkebunan menjadi bagian dari kerangka kerja ini.
Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan
Kamis, 03/04/2014 08:01 WIBIzin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Renegosiasi Tambang Alot, Baru 25 Perusahaan Bersedia Tandatangan
Jum'at, 07/03/2014 10:30 WIBDirektur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, R.Sukhyar mengatakan permasalahan renegosiasi merupakan proses yang sangat pelik karena di dalamnya terdapat enam item yang harus dinegosiasikan antara pengusaha tambang dengan pemerintah.
Anggap Kebijakan Pemerintah Tidak Konsisten, Apemindo Uji Materi UU Minerba
Senin, 24/02/2014 22:00 WIBMenurut kuasa hukum pemohon Refly Harun pemerintah tidak memiliki mandat untuk melakukan pelarangan ekspor bijih tambang. Bila itu terus dilakukan, maka pemerintah telah melanggar prinsip negara hukum. "Kalau larangan tersebut memang ada dalam undang-undang, maka harus dinyatakan dengan tegas dan jelas. Tafsir pemerintah tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum," ujar Refly di persidangan, Senin (24/1).
Izin Tambang Tak Beres Kas Negara Jebol
Rabu, 12/02/2014 14:00 WIBBahkan penerbitan IUP dari Kepala Daerah diindikasikan ada kepentingan politik. Seperti ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan beberapa waktu lalu, ada 22 perusahaan tambang beroperasi tanpa izin. Dan ada kepala daerah yang mengobral izin tambang untuk keperluan biaya pemilihan kepala daerah.
Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan
Kamis, 06/02/2014 04:01 WIBIzin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Terdapat beberapa izin usaha pertambangan jika mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu: