Palestina mengecam tindakan Guatemala yang memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Palestina menyebut tindakan ini memalukan.

Hak veto yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) atas draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menipiskan peluang terjadinya perdamaian di Palestina. Veto AS itu juga berpotensi membuat situsi dunia makin panas karena persoalan Yerusalem ini.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki. Ada tiga hal utama yang dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu.

"Dan dalam pertemuan tadi, kita bicara hasil dari pertemuan Liga Arab. Kemudian yang kedua Menlu Palestina baru saja kembali dari Kairo, dan kita juga bercerita mengenai pertemuan yang ada di Kairo," kata Retno, Selasa (12/12).

"Ketiga, tentunya kita bicara persiapan untuk KTT OKI di Istanbul tanggal 13 Desember," sambungnya.

Pertemuan dilakukan di Amman, Yordania. Sebelumnya Menlu Retno sudah bertemu dengan Menlu Yordania untuk membahas penguatan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina.

Pertemuan itu dilakukan di Amman, Yordania, pada Senin (11/12) pukul 21.15 waktu setempat. Retno mengatakan antara Indonesia dan Palestina memiliki elemen yang sama dalam persiapan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) Luar Biasa yang akan digelar di Istanbul, Turki.

"Prinsipnya elemen-elemen yang ingin dibawakan oleh Palestina dan elemen-elemen yang ingin dibawakan Indonesia relatif sama," tuturnya.

Retno mengatakan Palestina mengapresiasi Indonesia karena diplomasi yang terus dilakukan terkait pembahasan kemerdekaan negara yang masih dirundung konflik. Retno mengatakan kepada Riyad Al Maliki jika Indonesia akan meneruskan diplomasi bahkan ketika KTT OKI sudah selesai.

"Palestina tentunya mengapresiasi Indonesia, karena Indonesia dilihat sebagai negara non-Arab yang cepat, tanggap. Diplomasi tanpa diminta, baik diplomasi yang tidak terbatas pada anggota OKI tapi juga negara lain," ucap dia.

"Dan tadi dibahas Menlu Palestina, saya juga ceritakan komunikasi saya dengan berbagai Menteri Luar Negeri Eropa Barat. Terakhir komunikasi yang saya lakukan adalah dengan Menlu Inggris dan Menlu Jerman," imbuh Retno.

Sebelumnya, Retno juga sudah bertemu dengan Menlu Yordania Ayman Safadi. Pada kesempatan itu, Retno mengatakan Yordania memiliki peranan penting dalam konflik Palestina-Israel. Retno meminta Yordania memperkuat dukungan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina.

Setelah ada pertemuan tersebut, Retno mengaku siap untuk mengikuti KTT OKI. Setelah itu dia akan ke Brussel, Belgia, untuk bertemu dengan Menlu Uni Eropa.

"Dan saya sampaikan juga, setelah dari Istanbul saya akan ke Brussel untuk bertemu Menlu Uni Eropa. Oleh karena itu Palestina sangat mengapresiasi gerak Indonesia untuk membantu kemerdekaan Palestina," pungkasnya. (dtc/mfb)

 

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Di tengah maraknya kecaman terhadap pernyataan dan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, Jumat (8/12) kemarin empat perwakilan dari ormas Muslimat NU, LKKNU dan Wahid Foundation diterima oleh Dubes AS Joseph R. Donovan di kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta. Mereka tercatat sebagai ormas dan lembaga pertama yang diterima langsung oleh Dubes Donovan.

Kepada Donovan, keempat perwakilan-– masing-masing Mursyidah Tohir mewakili PP Muslimat NU, Alissa Wahid mewakili LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) dan Jaringan Gus Durian, serta Alamsyah Ja´far dan Tata mewakili Wahid Foundation-– menyampaikan secara khusus aspirasi umat Islam Indonesia terkait isu Palestina. Fokusnya, tentu saja kecaman terhadap kebijakan Presiden Trump yang telah melukai nalar dan hati umat Islam sedunia.

Mengutip Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, ada beberapa poin yang disampaikan kepada Dubes Donovan. Pertama, keberatan terhadap kebijakan AS atas Jerusalem, yang jelas-jelas bertentangan dengan sejumlah resolusi PBB, seraya meminta Presiden Trump untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

"Kebijakan itu bakal memicu ketegangan di negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, di samping mengganggu proses perdamaian yang sedang terus diupayakan," ujar Yenny, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (10/12).

Kedua, menganggap keputusan tersebut sebagai langkah ceroboh dan tergesa-gesa, lantaran lebih didasarkan pada pertimbangan domestik AS ketimbang pertimbangan yang luas dan matang. Apalagi, kebijakan tersebut juga tidak mencerminkan dukungan luas dari masyarakat AS sendiri. Ketiga, menyampaikan kembali gagasan dan sikap Gus Dur terkait kemerdekaan Palestina dengan usulan two state solution (dua negara untuk dua warga) sebagai opsi solusi konflik Israel-Palestina.

Selain melakukan diplomasi langsung dengan menemui Dubes AS, Jumat kemarin warga NU juga menggelar aksi turun ke jalan untuk menegaskan keberpihakan dan dukungan kepada rakyat Palestina. Ratusan warga NU bersama sejumlah elemen masyarakat yang lain, menggelar demo di depan Kedubes AS di Jakarta. Mereka membentangkan spanduk dan poster berisi kecaman terhadap pernyataan Presiden Trump yang telah melukai dan menyulut amarah umat Islam.

Menurut Yenny Wahid, aksi turun ke jalan dan pertemuan dengan Dubes Donovan hakikatnya merupakan strategi berlapis NU dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Aksi turun ke jalan diperlukan untuk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Namun, kami juga melakukan strategi ’informal diplomacy’,yakni bertemu langsung dengan Dubes AS untuk menyampaikan sikap dan keberatan atas keputusan Presiden Trump. Lewat pertemuan langsung dengan perwakilan resmi negara AS, kami memastikan bahwa suara mayoritas masyarakat Muslim Indonesia telah sampai ke Pemerintah AS," jelas Yenny.

Yenny Wahid sendiri tidak ikut bergabung dalam pertemuan dengan Dubes Donovan. Saat yang sama, ia sedang berada di Bahrain, diundang untuk menghadiri Manama Dialogue, sebuah event strategis yang membahas isu-isu terkini di Timur Tengah dan dunia. Termasuk perihal pernyataan kontroversial Trump terkait Jerusalem itu. "Saya rencananya akan satu panel dengan Menteri Luar Negeri Irak dan Pangeran Turki bin Faisal dari Saudi Arabia," tutur Yenny. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi I DPR mendorong pemerintah menjadi inisiator di PBB agar ada resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengecam keras kebijakan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.  Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan, langkah Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan soal Yerusalem ini sebagai bentuk tindakan tidak tepat.

Banyak pihak banyak yang mengkritik keras kebijakan Trump itu. "Amerika Serikat sudah kehilangan kredibilitas sebagai ´honest broker´ antara Israel dan Palestina. Donald Trump sudah merusak seluruh upaya negosiasi perdamaian yang dikerjakan oleh presiden-presiden AS sebelumnya melalui pertemuan-pertemuan trilateral seperti Camp David. Kini AS sudah tidak bisa lagi mengklaim dirinya sebagai juru damai yang imparsial," ujar Charles kepada wartawan, Sabtu (9/12).

Menurut Charles, banyak pihak yang kesulitan untuk memahami apa yang dipikirkan oleh Trump ketika menyampaikan kebijakan tersebut. Dia menyebut langkah Trump itu hanya untuk kepentingan golongan semata, terutama pihak sponsornya.

"Tidak mudah untuk bisa mengerti isi kepala orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Analisa termudah adalah bahwa kebijakan tersebut diambil Trump untuk menyenangkan basis pemilih dan donatur besarnya pada pemilu lalu yang sangat pro-Israel," kata Charles.

Dengan kondisi AS yang tidak lagi bisa diharapkan untuk menjadi mediator imparsial, maka menurut dia, harapan berikutnya hanya tersisa melalui forum PBB. Charles mengatakan, Sidang Umum PBB sebenarnya sudah pernah menerbitkan Resolusi 181 tahun 1947 yang memandatkan berdirinya sebuah negara Arab dan sebuah negara Yahudi yang berdaulat di tanah Palestina yang dahulu dikuasai Inggris.

"Dewan Keamanan PBB juga pernah mengeluarkan resolusi 242 tahun 1967 yang memerintahkan Israel untuk mengembalikan wilayah yang diambilnya melalui perang. Sampai saat ini kedua resolusi tersebut masih belum direalisasikan," tambah politikus PDIP itu.

Charles pun meminta agar pemerintah Indonesia bisa berperan lebih melalui forum PBB terkait masalah Yerusalem itu. Dia berharap Indonesia bisa menjadi inisiator supaya PBB bisa mengeluarkan resolusi baru soal hal tersebut.

"Melalui forum PBB, Indonesia dapat menjadi inisiator agar Sidang Umum PBB bisa mengeluarkan resolusi yang memberikan penekanan pada resolusi-resolusi sebelumnya dan menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Resolusi Sidang Umum PBB tidak bisa di veto negara manapun," tutur Charles.

Sebagai anggota Komisi Bidang Hubungan Internasional yang bermitra dengan Kementerian Luar Negeri, Charles juga mengapresiasi langkah Menlu Retno Marsudi yang berperan aktif menentang kebijakan Trump soal Yerusalem.

Retno diketahui aktif melakukan komunikasi kepada dunia internasional agar tidak ada negara lagi yang mengikuti jejak AS memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Hal ini menjadi penting karena tanpa pengakuan komunitas internasional maka klaim Israel atas Yerusalem tidak akan berarti apa-apa," tegas Charles (dtc/mag)

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ikut merespons keputusan sepihak Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. SBY menyebut Presiden AS Donald Trump masih bisa membatalkan keputusannya.

"Belumlah terlambat bagi Presiden Trump utk membatalkan keputusan & kebijakannya yang "menetapkan" Yerusalem sbg ibukota Israel," kata SBY lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Sabtu (9/7).

SBY yakin rakyat AS tidak ingin disalahkan sejarah akibat tindakan pemimpinnya. Sebab, klaim sepihak AS soal Yerusalem malah mengganggu perdamaian dunia.

"Saya yakin rakyat Amerika tidak ingin disalahkan sejarah akibat tindakan pemimpinnya, perdamaian & keamanan dunia terancam & memburuk," sambungnya.

Dalam cuitan yang diberi tanda *SBY*, presiden ke-6 RI ini juga mencuit dalam bahasa Inggris. Dua kalimat pernyataannya di-tweet ulang dengan versi terjemahan bahasa Inggris.

Soal klaim sepihak AS, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  sedang mengupayakan konsolidasi dengan para pemimpin negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Jokowi terus berkomunikasi via telepon dengan para pemimpin negara OKI guna mencari solusi atas permasalahan Yerusalem.

Jokowi berkomunikasi memastikan kehadiran pemimpin negara dalam forum OKI pada 13 Desember mendatang. Jokowi akan ikut menghadiri pertemuan tersebut di Istanbul, Turki.

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel membuat  dunai bergolak.Sikap Trump itu terbaca sejak pekan lalu dan baru diumumkan resmi pada Kamis dini hari kemarin.

"Dua hari yang lalu saya terkejut dan sampai sekarang masih dongkol dan jengkel," kata Jokowi dalam pidato pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (8/12).

"Kita ini sedang bicara mengantisipasi sikap Korea Utara. Eh, ternyata dikejutkan oleh sikap yang satunya lagi: pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," tutur Jokowi.

Ini adalah pernyataan tegas Jokowi kedua selama 24 jam terakhir terkait sikap AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pada Kamis siang kemarin, 11 jam setelah Trump membacakan sikap AS, Presiden Jokowi langsung menyatakan mengecam kebijakan tersebut.

Selama ini sejak zaman Presiden Sukarno, Indonesia berada di barisan pembela Palestina. Hubungan Indonesia dengan Palestina memang sudah terjalin lama. Bahkan sejak Bung Karno belum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri karya M. Zein Hassan, dukungan rakyat Palestina untuk kemerdekaan Indonesia itu terjadi sejak 1944. Melalui siaran radio pada 6 September 1944 Mufti besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini dan seorang saudagar kaya Palestina, Muhammad Ali Taher mewartakan dukungan tersebut.

"Terimalah semua kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia," kata Ali Taher. Sejak itu masyarakat Palestina turun ke jalan melakukan aksi dukungan untuk kemerdekaan Indonesia.

Pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Di bawah Presiden Sukarno, Indonesia juga mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Israel.

Indonesia tak pernah mau mengakui negara Israel yang diproklamasikan oleh David Ben-Gurion pada 14 Mei 1948. Itulah sebabnya sejak zaman Bung Karno Indonesia tak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Bahkan pada 1957, Indonesia menolak bermain sepak bola melawan Israel jika pertandingan digelar di Tel Aviv maupun Jakarta. Indonesia hanya mau bermain di tempat netral tanpa lagu kebangsaan.

Sayang persatuan sepak bola dunia (FIFA) menolak usul RI. Padahal saat itu hanya tinggal satu langkah saja tim Indonesia lolos ke Piala Dunia. Indonesia tinggal memainkan pertandingan penentuan melawan Israel sebagai juara di wilayah Asia Barat.

Eks Wakil Komandan Pasukan Tjakrabirawa, Maulwi Saelan menceritakan bahwa Presiden Sukarno tetap melarang jika pertandingan itu digelar dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan Israel. "Itu sama saja mengakui Israel," kata Maulwi menirukan Bung Karno yang dikutip Historia.id.

Saelan yang saat itu juga sebagai penjaga gawang tim nasional dan pernah membawa Indonesia menahan imbang Uni Soviet dalam Olimpiade di Melbourne, 1956 terpaksa menuruti titah Bung Karno. "Ya, kita nurut. Enggak jadi berangkat," kata dia. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mendorong negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan PBB untuk menggelar sidang terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah tepat dan patut diapresiasi. Keputusan Presiden Jokowi tersebut menunjukan bahwa pemerintah Indonesia berkontribusi dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah yang semakin panas, ditambah pernyataan Trump belakangan ini menimbulkan permasalahan baru.

Terlebih lagi, Indonesia sejak Presiden RI ke-1, Bung Karno sudah berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan bagi Palestina. "Bahkan, dalam amanah konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dalam bentuk apa-pun, termasuk prilaku Israel terhadap Palestina selama ini," kata Hasanuddin dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (9/12).

Hasanuddin mengatakan, harusnya Trump juga menyadari bahwa Amerika Serikat sebagai Dewan Keamanan PBB dapat menciptakan perdamaian dunia, tidak melakukan provokasi. "Karena pernyataan Trump itu justru bertentangan dengan rekomendasi dan aturan internasional," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu, (6/12), menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain itu Trump, sekaligus memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Terkait dengan itu, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan pernyataan perihal langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel menggantikan Tel Aviv. Presiden Jokowi menganggap langkah itu berbahaya, karena mengancam stabilitas dunia.

Jokowi pun akan mendorong negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan PBB untuk menggelar sidang khusus. Jokowi juga meminta Menteri Retno Marsudi untuk segera meminta penjelasan dari Dubes AS di Indonesia. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tiba-tiba mengaku kota Yerusalem sebagai ibukota Israel, membuat Presiden Joko Widodo terkejut dan sampai sekarang ini masih mendongkol. Pasalnya, hal itu dilakukan saat semua negara sedang berbicara dalam forum internasional, mengantisipasi sikap Korea Utara.

"Eh ternyata dikejutkan oleh sikap yang satunya lagi, pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Ini sungguh sangat mengejutkan, menjengkelkan, membuat dongkol," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12) siang, seperti dikutip setkab.go.id.

Jokowi mengemukakan, waktu bertemu terakhir dengan dirinya, Donald Trump berbicaranya dengan nada yang baik. "Enak banget, senyum-senyum bahkan saat makan malam kebetulan berdampingan dengan Ibu Negara Iriana Jokowi. Ngajak ngomong istri saya terus-menerus sepanjang makan malam," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan sikap Indonesia yang mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) terhadap Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Jokowi menegaskan, Indonesia meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

"Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," kata Jokowi.

Presiden menegaskan, dirinya dan rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (mag)

Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dinilai sebagai langkah yang membuat kawasan Timur Tengah akan kembali membara. Dengan pengakuan itu, Trump bak tengah memanggang kawasan Timur Tengah yang selama ini memang selalu panas.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi mendorong anggota Gerakan Non Blok untuk memiliki kewajiban  politis dan moral mendukung kemerdekaan Palestina, menghentikan pendudukan Israel dan penderitaan bangsa Palestina. Penegasan itu disampaikan Menlu saat menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Gerakan Non Blok (GNB) Komite Palestina dengan tema 50 Tahun Okupasi Israel di Palestina (19/9).​

Ia mengingatkan, bahwa tahun 2017 merupakan tonggak kegagalan masyarakat internasional untuk mengakhiri 50 tahun pendudukan Israel di Palestina sejak 1967.

Kehadiran khusus Menlu RI dalam pertemuan yang dilaksanakan bersamaan pembukaan Sidang Majelis Umum PBB tingkat tinggi, membuktikan komitmen kuat Indonesia mendukung perjuangan mewujudkan hak-hak Palestina.

"Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia dan disetiap nafas diplomasi Indonesia," tegas Menlu, seperti disampaikan situs resmi kemlu.go.id.

Pertemuan, itu juga dijadikan Menlu RI menyerukan kepada GNB untuk mendorong masyarakat internasional mengakhiri pendudukan Israel dan ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina.

Menlu RI juga meminta agar anggota GNB segera mengambil langkah konstruktif agar segera dicapai solusi yang adil, abadi, komprehensif dan damai untuk masalah Palestina.

"Saya optimis bahwa two-state solution dimana kedua negara, Palestina dan Israel, hidup berdampingan secara aman dan damai, tetap dapat dicapai," ungkap Menlu Retno.
​​
Ia pun mengusulkan 4 langkah yang dapat di tempuh anggota GNB untuk mendukung proses kemerdekaan Palestina. Pertama, mengajak GNB memperkuat upaya bersama meningkatan status Palestina di tingkat internasional, termasuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. "Bagi negara anggota GNB yang belum mengakui kemerdekaan GNB, Indonesia mengharapkan agar segera mengakuinya," tegas Menlu Retno.

Kedua, menyerukan negara anggota GNB yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, agar dapat menggunakan kedekatannya untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan ilegalnya terhadap Palestina. Ketiga, mengajak GNB untuk terus mendorong Majelis Umum PBB untuk terus memberikan perhatian terhadap situasi dan konflik​​ Palestina-Israel.

Selain itu, mendorong negara-negara anggota GNB meningkatkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi Palestina. "Kita perlu lebih meningkatkan bantuan keuangan dan program pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan dan penguatan institusi nasional Palestina," jelas Retno.

Indonesia selalu berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu Palestina melalui Komite Palestina GNB yang dibentuk pada KTT GNB ke-7 tahun 1983. Komite Palestina GNB melaksanakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri baik di sela-sela KTM GNB dan Sidang Majelis Umum PBB, maupun pertemuan yang dilaksanakan secara khusus terkait dengan perkembangan konflik Israel-Palestina. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mendukung langkah Indonesia yang mendorong perlindungan internasional terhadap kompleks Al-Aqsa, sebagai kompleks suci bagi 3 agama termasuk Islam dan sebagai situs warisan dunia. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Israel harus mengembalikan stabilitas dan memastikan status quo terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa.

"Organisasi Kerjasama Islam harus secara kolektif mengupayakan perlindungan internasional terhadap komplek Al-Aqsa guna mencapai keamanan, perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di Kompleks Al-Aqsa dan Palestina," kata Retno Marsudi pada Pertemuan Terbuka Luar Biasa Komite Eksekutif OKI di Istanbul, Turki, Selasa (1/8).

Retno menegaskan, umat Islam harus bersatu dan mengambil tindakan konkret untuk membantu Palestina. "Indonesia mengutuk keras pembatasan beribadah di Masjid Al Aqsa dan kekerasan yang telah memakan korban," tegas Retno, seperti dkutip kemlu.go.id.

Pertemuan Luar Biasa Komite Eksekutif OKI dilakukan antara lain atas usulan Indonesia dan beberapa negara lain, terutama negara anggota Komite Eksekutif. Pertemuan dilakukan untuk merespons kekerasan dan pembatasan Israel terhadap jamaah yang beribadah di Kompleks Masjid Al-Aqsa.

Menlu Retno menegaskan bahwa kejadian di Kompleks Masjid Al-Aqsa adalah refleksi dari kebijakan kekerasan yang melanggar HAM dan dampak dari pendudukan ilegal Israel yang berkelanjutan di Palestina. "Apakah kita akan membiarkan kejadian seperti di Al-Aqsa terus berulang? Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi," tegasnya di hadapan para Menlu OKI.

Retno menekankan perlunya negara anggota OKI menggunakan berbagai forum termasuk Dewan Keamanan PBB, untuk memberikan tekanan kepada Israel agar mengubah kebijakan kekerasan yang diterapkan di Palestina, dan mematuhi semua resolusi PBB terkait Palestina. Selain itu, Retno Marsudi juga mengusulkan agar OKI dapat segera meminta Dewan HAM PBB di Jenewa untuk mengadakan pertemuan khusus untuk membahas situasi pelanggaran HAM di Al-Aqsa.

"Insiden yang terjadi di Al Aqsa bukanlah yang pertama, namun merupakan bentuk kekerasan, pendudukan ilegal dan juga tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang harus dipertanggung jawabkan oleh Israel," tuturnya.

Retno memanfaatkan pertemuan di Istanbul untuk menegaskan kembali pentingnya digulirkannya kembali perundingan perdamaian berdasarkan prinsip two state solution. Pertemuan telah menghasilkan Final Communique yang memuat berbagai masukan Indonesia.

Sebelum Pertemuan Terbuka Luar Biasa Komite Eksekutif ini, Retno Marsudi telah memanggil seluruh perwakilan OKI di Jakarta. Selain itu OKI juga telah mengadakan Pertemuan Tingkat Perwakilan Tetap OKI di Jeddah, Arab Saudi, tanggal 24 Juli 2017 juga untuk membahas perkembangan situasi di Al Aqsa. (mag)

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam penyelesaian konflik di Palestina.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengaku telah menelepon Menlu AS Rex Tillerson untuk membahas ketegangan di Masjid Al-Aqsa. Seperti diketahui sedikitnya 3 warga Palestina dilaporkan tewas dan 50 luka-luka akibat bentrokan dengan tentara Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa, Yerussalem. Bentrokan ini menyusul adanya pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa oleh pihak Israel.

Indonesia menyatakan mengecam tindakan Israel tersebut. "Saya telah meminta Rex Tillerson untuk menekan Israel agar menghentikan kekerasan, self restrain (menahan diri) harus dilakukan," kata Retno, Minggu (23/7).

Retno mengaku telah menyampaikan kepada Tillerson mengenai posisi Indonesia atas insiden di Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya Presiden RI Jokowi telah menyampaikan kecamannya atas kebijakan Israel yang membatasi ibadah di masjid yang bersejarah bagi umat Islam itu.

"Saya juga tekankan bahwa isu ini sangat sensitif bagi umat Islam karena Al-Aqsa adalah tempat suci dan tempat ibadah yang sangat dihormati oleh umat Islam," tandas Retno.

Menanggapi desakan itu, Tillerson menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi Yordania terkait situasi ini. Tillerson juga menyampaikan tentang pentingnya mempertahankan status quo.

"Tillerson sangat berterima kasih atas peran aktif Indonesia dan perspektif yang diberikan Indonesia akan sangat bermanfaat bagi AS," ujar Retno. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia menyatakan mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan otoritas keamanan Isreal hingga menyebabkan 3 orang jemaah tewas dan lebih dari 100 luka-luka di Kompleks Masjid Al-Aqsa (21/7).

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui siaran persnya Sabtu (22/7) menyatakan menolak segala bentuk aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan terhadap jemaah yang berupaya menjalankan haknya untuk melakukan ibadah di Masjid Al Aqsa.

Indonesia juga menyatakan turut duka cita mendalam terhadap korban dan keluarga korban, serta mendoakan agar para korban luka dapat segera pulih kembali.

Selain itu Indonesia juga menyatakan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bersidang dan mengambil langkah untuk menghentikan tindak kekerasan keamanan Israel di Kompleks Masjid Al Aqsa.

Sebelumnbya Indonesia juga telah mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk segera melakukan pertemuan darurat untuk membahas situasi di kompleks Al Aqsa.

Sekaligus mengingatkan kembali kepada Israel untuk tidak mengubah status quo kompleks Al-Aqsa, agar Masjid Al-Aqsa dan the Dome of the Rock tetap sebagai tempat suci untuk dapat diakses bagi semua umat Muslim.

Disamping pemerintah Indonesia mengajak semua pihak untuk menahan diri,  agar situasi tidak memburuk. (rm)

Hubungan antara Indonesia dan Israel memang bukan isu yang baru. Isu hubungan Indonesia-Israel mempunyai sejarah panjang yang terentang setidaknya sejak era Orde Lama.