-
Birokrasi Hambat Penyaluran Dana Desa
Senin, 07/09/2015 19:30 WIBPenyaluran dana desa yang digadang menjadi stimulus perbaikan ekonomi ternyata terhambat penyalurannya ke desa-desa. Penyaluran dana tersebut sebagian tertahan di tingkat kabupaten dan kota.
Dana Desa Tersendat, Cukong Ambil Peran
Selasa, 23/06/2015 17:49 WIBPengucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dimulai sejak April 2015 masih menemui sejumlah kendala. Sehingga belum tersalurnya dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 berdampak pada terhambatnya proses pembangunan desa.
Potensi Korup Penyaluran Dana Desa pada Proyek Infrastruktur
Minggu, 14/06/2015 19:00 WIBJohan membeberkan, temuan potensi persoalan pengelolaan dana desa selain lemahnya pengawasan dan belum adanya saluran pengaduan masyarakat. Poin utama dan paling krusial adalah berkaitan dengan regulasi dan kelembagaan.
Kunjungi KPK, Wamenkeu Koordinasi Dana Desa
Jum'at, 12/06/2015 16:30 WIBMardiasmo menerangkan, pihaknya menggelontorkan dana sekitar 40 persen dari total dana desa yang seharusnya dicairkan. Untuk tahun ini saja, total dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP).
Payung Hukum Dana Desa Bisa Jerumuskan Pejabat Desa
Senin, 08/06/2015 20:00 WIBPenyaluran Dana Desa yang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis disinyalir malah akan menjerumuskan banyak pejabat desa menjadi pesakitan.
Menteri Desa Pastikan Penyaluran Dana Desa akan Lancar Tahun Ini
Senin, 01/06/2015 09:30 WIBMarwan mengatakan, tahun 2015 merupakan tahun pertama penyaluran dana desa yang kali pertama terjadi di Indonesia. Sehingga, sangat diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.
KPK Dilemahkan, Dana Desa Diprediksi Bakal Rawan Korupsi
Sabtu, 30/05/2015 22:00 WIBPeneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan, persoalan pelemahan terhadap KPK tersebut bakal membuat dana alokasi desa yang digelontorkan pemerintah tahun ini rawan korupsi.
KPK Akan Kaji dan Awasi Penyaluran Dana Desa
Selasa, 26/05/2015 09:00 WIBKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa. Selain pengawasan untuk mencegah penyimpangan lembaga anti rasuah ini juga melakukan kajian terhadap penerapan dana desa, yang hasilnya akan dituangkan dalam sebuah rekomendasi.
Penyaluran Anggaran Dana Desa Tahap Pertama Tersendat
Senin, 25/05/2015 14:00 WIBpercepatan penyaluran Dana Desa itu diperlukan untuk mempercepat pembangunan di desa sehingga masyarakat desa segera bisa menggunakan dana tersebut
Agar Tak Tumpang Tindih, Tingkatkan Koordinasi Penyaluran Dana Desa
Minggu, 24/05/2015 23:00 WIBPenyaluran dana desa membutuhkan koordinasi dan komunikasi antar lembaga kementerian. Sebab dikhawatirkan ada dana desa yang saat digunakan ternyata tumpang tindih dengan program kementerian lainnya.
Presiden Jokowi Revisi PP Dana Desa, Ini Dia Poin Pentingnya
Minggu, 17/05/2015 18:00 WIBPP Dana Desa hasil revisi ini diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
Dana Desa Harus Diperkuat Aturan Mainnya
Sabtu, 09/05/2015 14:00 WIBPenggelontoran dana desa tanpa ada aturan yang membatasi akan membuka akses penyimpangan sehingga bukan masyarakat desa yang menuai hasil pembangunan. Melainkan kelompok-kelompok tertentu di jajaran perangkat desa maupun daerah.
Dana Desa Tak Tepat Mengacu Angka Kemiskinan
Rabu, 06/05/2015 11:00 WIBPersepsi yang beredar di masyarakat saat ini, dana desa yang turun haruslah dihabiskan. Padahal pembagian dana desa dimaksudkan untuk optimalisasi sesuai mandat undang-undangnya.
FOTO: Anggaran Telat Dikucurkan Perangkat Desa Unjuk Rasa
Selasa, 05/05/2015 22:30 WIBPerangkat Desa melakukan aksi unjuk rasa di depan pendapa Kabupaten Magetan, Jatim, Selasa (5/5). Mereka menuntut Peraturan Bupati (Perbup) segera diterbitkan, karena keterlambatan penerbitan Perbup menurut mereka menghambat penyusunan Anggaran.
Dana Desa Rentan Diserobot Incumbent di Pilkada Serentak
Selasa, 05/05/2015 22:00 WIBOleh karenanya terdapat kemungkinan upaya dana desa diselewengkan dalam membiayai pilkada serentak.