-
DPR telisik keterlibatan PT Trimarga Rekatama
Sabtu, 07/04/2012 12:39 WIB"Ya, memang Komisi I DPR RI akan mendalami ini, termasuk membedah siapa PT Trimarga Rekatama. Ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjaga keberadaan PT Timarga Rekatama, termasuk yang ingin menyukseskan proses pembelian Sukhoi yang melibatkan PT Trimarga Rekatama," ujar Mahfudz kepada gresnews.com, Jakarta, Sabtu (7/4).
Terdapat kejanggalan pengadaan alutsista
Rabu, 28/03/2012 19:55 WIBAnggota Komisi I DPR Helmy Faisal menilai, terdapat kelemahan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Sebab, dalam buku biru (blue book) yang diterbitkan Kemhan, perencanaan alutsista tidak melibatkan DPR.
Komisi I DPR mesti panggil pemilik PT Trimarga Rekatama
Selasa, 27/03/2012 13:04 WIB"Pemegang saham di PT Trimarga Rekatama itu harus benar-benar bisa diungkap. Siapa yang mendukung dan berada di belakangnya. Untuk itu, Komisi I DPR wajib memanggilnya guna melakukan klarifikasi," kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, kepada gresnews.com, di Jakarta, Selasa (27/3).
Kasus Sukhoi, keterlibatan Trimarga Rekatama mesti diungkap
Selasa, 27/03/2012 12:28 WIB"Pemerintah tidak menjawab secara tegas keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini PT Trimarga Rekatama, sebagai bagian dari proses perencanaan pengadaan Sukhoi atau tidak. Sebaliknya, Pemerintah lagi-lagi melemparkañ tanggung jawab keberadaan PT Trimarga Rekatama sebagai urusan Rosoboronexport yang membutuhkan bantuan untuk mengurusi masalah administrasi kontrak," kata Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, di Jakarta, Selasa (27/3).
Pindad apresiasi rencana pendirian pabrik rudal di Indonesia
Sabtu, 24/03/2012 03:03 WIBDirut PT Pindad Andik Avianto Sudarsono mengungkapkan, selama ini bahan baku untuk membuat berbagai jenis senjata masih impor. "Kerja sama dengan China untuk membuat pabrik rudal ini menguntungkan bagi kita, karena kita tidak lagi impor. Ini bukan pesaing kita," kata Andik di pameran produk pertahanan Asia Pasifik di Jakarta, Jumat (23/3).
Waspadai oknum Kemhan cari untung beli Tank Leopard
Jum'at, 23/03/2012 21:21 WIB"Untuk itu, minggu depan Kemhan akan diundang oleh Komisi I DPR. Karena, kelihatannya ada gelagat kalau Kemhan dan TNI AD akan ngotot membeli Tank Leopard. Padahal, dari aspek apapun tank ini tak sesuai dengan doktrin dan geografi Indonesia," ujar Hasanuddin kepada gresnews.com, Jumat (23/3).
DPR: RUU Industri Pertahanan demi pemberdayaan
Kamis, 22/03/2012 00:02 WIBKomisi I DPR akan mendorong RUU Industri Pertahanan menjadi UU agar lebih menjamin kelangsungan dan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri. "Kondisi industri pertahanan kita sekarang sangat memprihatinkan," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di sela-sela Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2012, di Jakarta, Rabu (21/3).
Produk pertahanan lokal harus digunakan pemerintah
Rabu, 21/03/2012 19:31 WIBLembaga pertahanan dan keamanan negara, seperti TNI, Polri, Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lain-lain diimbau untuk mengutamakan pembelian produk pertahanan dari dalam negeri.
Menhan pertanyakan dasar laporan KMS ke KPK
Rabu, 21/03/2012 19:07 WIB"Kalau penandatanganan kontrak belum ada, pihaknya mempertanyakan darimana unsur korupsi yang dituduhkan itu. "Korupsinya di mana? Kontrak ini belum efektif. Belum disetujui DPR," kata Purnomo disela-sela Forum JIDD, di Jakarta, Rabu (21/3).M
KPK harus tuntaskan kasus dugaan korupsi Kemhan
Rabu, 21/03/2012 18:57 WIBAnggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Komisi I sepakat pengadaan Sukhoi diperiksa KPK
Rabu, 21/03/2012 17:41 WIBKomisi I DPR mendukung laporan koalisi masyarakat sipil kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan unit pesawat Sukhoi SU-30MK2 yang diduga terjadi penggelembungan anggaran oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Kemhan persilakan KPK telisik pengadaan Sukhoi
Selasa, 20/03/2012 18:06 WIB"Dalam era transparansi dan akuntabilitas seperti sekarang ini tidak masalah jika Kementerian Pertahanan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal mark up Sukhoi," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin, di Sentul, Bogor, Selasa (20/3).
Oknum makelar alutsista sulit dihindari pemerintah
Jum'at, 16/03/2012 10:48 WIBPengamat militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto menilai pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sulit untuk dilepaskan dari keterlibatan agen atau makelar. Hal ini membuat harga menjadi lebih mahal, apalagi jika pembiayaan memakai kredit ekspor.
Kemhan diminta ungkap pembelian Sukhoi
Kamis, 15/03/2012 14:48 WIBMenurut Helmy, keberadaan proforma invoice merupakan kunci menangkis dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat Sukhoi. Sebab dalam dokumen tersebut akan diketahui apa saja yang didapat pemerintah Indonesia jika membeli kontrak pembelian yang dikabarkan mencapai US$500 juta tersebut.
ICW laporkan mark up pengadaan Sukhoi ke DPR
Kamis, 15/03/2012 11:27 WIBWakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin menyatakan, pihaknya akan menerima laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat Sukhoi. "Ya, pukul 11.00 WIB kita akan terima ICW yang akan melaporkan dugaan mark up pembelian pesawat Sukhoi," kata Tubagus Hasanuddin kepada gresnews.com, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/3).