-
Menggantung Nasib Revisi UU Pilkada
Rabu, 01/06/2016 15:00 WIBihak Dewan Perwakilan Rakyat masih menggantung pembahasan undang-undang tersebut, lantaran belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah untuk beberapa hal.
Siasat Politisi Senayan Akali UU Pilkada
Minggu, 29/05/2016 09:00 WIBPolitisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dituding tengah bersiasat memaksakan masuknya ketentuan anggota DPR yang mencalonkan kepala daerah dalam Pilkada tidak diharuskan mengundurkan diri.
Adu Kepentingan Revisi UU Pilkada
Minggu, 24/04/2016 21:00 WIBKoordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykuruddin Hafidz menegaskan, pembahasan revisi UU Pilkada yang dilakukan secara tertutup dan maraton itu sarat dengan kepentingan politik tertentu.
Diakui UU Pilkada 2015 Lahir Terdesak
Selasa, 12/04/2016 21:00 WIBDalam perjalanannya implementasi UU Pilkada itu kerap dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menyoal Hak Politik Pengidap Gangguan Jiwa
Senin, 04/04/2016 21:00 WIBSejumlah kelompok mendesak penderita gangguan jiwa tidak dicabut hak pilihnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).
Mau Ikut Pilkada, Seorang PNS Gugat UU Pilkada
Kamis, 11/06/2015 17:00 WIBKarena itu Sukri sang PNS mengugat UU Pilkada terkait aturan PNS harus mengundurkan diri untuk bisa mencalonkan diri dalam pilkada.
UU Pilkada Dinilai Sulit Cegah Praktek Mahar
Rabu, 10/06/2015 21:00 WIBAturan hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah diprediksi tak akan berfungsi maksimal. Sebab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut tidak dibekali spesifikasi hukum seperti ancaman pidana yang tegas bagi calon pimpinan maupun parpol.
Usulan Revisi UU Pilkada Bakal Alot
Selasa, 26/05/2015 23:00 WIBMeski telah berhasil mengumpulkan 26 tanda tangan petisi untuk revisi UU Pilkada, tak serta-merta para anggota Komisi II DPR itu dapat mewujudkan niatnya. Sebab rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan pimpinan DPR.
Meski Ditolak Sebagian Anggota, Komisi II Tetap Ajukan Revisi UU pilkada
Jum'at, 22/05/2015 14:00 WIBMeski pendapat anggota Komisi II DPR RI masih terbelah mengenai revisi UU Pilkada. Namun komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, serta Komisi Pemilihan Umum ini tetap akan menyerahkan usulan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada) kepada Badan Legislatif (Baleg).
Revisi UU Partai Politik dan UU Pilkada Cacat Moral
Kamis, 14/05/2015 17:00 WIBNiat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada dan UU Partai Politik dinilai cacat moral dan tidak mendewasakan partai politik.
FOTO: Bahas Revisi UU Pilkada
Selasa, 12/05/2015 05:00 WIBMendagri menyatakan, pemerintah dan KPU sepakat tidak perlu merivisi UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada meski DPR mengajukan usulan revisi terhadap UU tersebut.
Mantan Napi Gugat Larangan Calonkan Diri Dalam Pilkada
Kamis, 09/04/2015 17:00 WIBKuasa pemohon, Yusril Ihza Mahendra, menilai aturan ini sewenang-wenang seakan menghukum seseorang tanpa batas waktu.
Lagi, Pasal Anti Politik Dinasti Digugat Kerabat Kepala Daerah
Kamis, 02/04/2015 17:30 WIBPada Pasal 7 huruf r disebutkan larangan untuk maju sebagai calon kepala daerah bagi yang memiliki konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang dimaksud adalah yang mempunyai hubungan keturunan maupun karena perkawinan.
Nyalon Sebagai Kepala Daerah, Anggota DPR dan DPRD Diminta Lepas Jabatan
Kamis, 19/03/2015 03:00 WIBMenurutnya, jika pengunduran diri bagi anggota TNI, Polri, PNS diwajibkan karena khawatir ada penyalahgunaan kekuasaan, maka seharusnya anggota legislatif yang juga berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya harus berlaku hal serupa.
Terhalang Ikut Pilkada Dua Keluarga Bupati Ajukan Gugatan UU Pilkada
Rabu, 18/03/2015 21:00 WIBLantaran tak bisa maju menjadi calon kepala daerah karena memiliki hubungan darah dengan petahana. Putra Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dan menantu Bupati Bupati Selayar, Sulawesi Selat gugat UU Pilkada.