Dalam kasus ini, ada dugaan pelanggaran perizinan yang dilakukan Walikota Herman. Proses izin dilakukan Pemkot Bandar Lampung tapi menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi.
Kejaksaan Agung mulai mengusut kasus pembangunan reklamasi kawasan Teluk Lampung yang diduga melanggar sejumlah aturan.
