Namun pada persidangan Putusan, kesimpulan tertulis yang dibawa oleh staf LBH DPP PPP justru meminta kepada Majelis Komisioner untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Untuk itu, Majelis Komisioner berkesimpulan pihak Termohon tidak konsisten dalam proses persidangan.

Di dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, terungkap juga bahwa Akta Notaris kepengurusan AISI yang sekarang, dibuat di bawah tangan dan tidak terdaftar di Kemenkumham.