-
BPLHD dinilai abaikan kawasan larangan rokok
Senin, 12/12/2011 16:35 WIB"Ketidakhadiran BPLHD sudah ketigakalinya. Ini menunjukan tidak ada kepedulian dari BPLHD utk mematuhi Pergub DKI tentang Kawasan Dilarang Merokok," kata Koordinator Fakta, Azaz Tigor Nainggolan, saat ditemui, di PN Jakarta Pusat, Senin (12/12).
ITC Cempaka Mas diminta tanggapi gugatan warga
Senin, 12/12/2011 15:57 WIB"Tahap selanjutnya adalah tanggapan tergugat mengenai legal standing penggugat. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, para pihak harus tetap mengupayakan terjadinya perdamaian," kata ketua majelis hakim Ahmad Rivai, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (12/12).
Kejar setoran, cukai rokok naik 16,3% awal 2012
Jum'at, 02/12/2011 12:51 WIBPemerintah akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 16,3 persen mulai 1 Januari 2012. Kebijakan itu dikeluarkan dalam rangka mengejar target setoran cukai rokok pada tahun 2012 sebesar Rp72 triliun atau naik dari tahun 2011 sebesar Rp65 triliun.
Cukai naik, cegah anak beli rokok
Rabu, 30/11/2011 20:58 WIBKetua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait mengatakan dukungan civil society untuk meningkatkan cukai rokok penting agar anak-anak terhindar dari keinginan mencoba rokok karena harganya yang tidak mudah dijangkau.
YLKI desak kembalikan dana cukai ke publik
Rabu, 30/11/2011 14:18 WIBKetua Badan Pekerja YLKI, Tulus Abadi menekankan pada pentingnya penggunaan sebagian dana cukai tembakau untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. "Perokoklah yang membayar cukai tembakau, sehingga sudah semestinya dana cukai dikembalikan untuk kesehatan masyarakat,"ujar Tulus.
Kebijakan cukai rokok gagal turunkan konsumsi
Rabu, 30/11/2011 13:28 WIB"Kenaikan cukai yang terbaru belum efektif mengendalikan konsumsi, karena strukturnya yang rumit yang menyebabkan rentang harga rokok lebar antara yang termurah dan yang termahal,"kata Abdillah di Jakarta, Rabu(30/11).
LPPNU: Petani tembakau bukan kriminal
Kamis, 24/11/2011 18:33 WIBIchwan mengatakan, UU Kesehatan dan RPP Tembakau yang langsung mengusik kehidupan petani tembakau adalah bentuk penindasan yang berkedok kampanye kesehatan. Regulasi dan kebijakan Pemerintah idealnya melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya secara sistematis mematikan denyut kehidupan masyarakat.
Pengelola mal harus patuhi kawasan "No Smoking"
Senin, 21/11/2011 15:40 WIB"Prinsipnya dari kami, para tergugat itu melaksanakan Pergub Nomor 88. Dan Menurut saya, corporate sudah seharusnya tunduk peraturan setempat. Itu kan image," kata Tigor, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jakarta, Senin (21/11).
Larangan iklan rokok melanggar undang-undang
Senin, 21/11/2011 09:05 WIBPeneliti Re- Ide Indonesia Agus Surono, mengatakan didalam UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran (P3SPS) tidak ada larangan untuk mengiklankan rokok, kecuali hanya membatasi dengan menetapkan bahwa iklan rokok hanya dapat disiarkan dari jam 21.30 sampai pkl 03.00.
Pemerintah: Merokok bukan hak asasi manusia
Selasa, 15/11/2011 21:08 WIBPada penjelasan Pasal 115 ayat (1) justru telah memberikan keleluasaan bagi pengelola tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainya untuk menyediakan tempat khusus bagi perokok
DKI cabut bantuan kesehatan bagi pasien perokok
Senin, 14/11/2011 14:00 WIBDinas Kesehatan (Dinkes) Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan kajian pemberian efek jera terhadap perokok. Untuk itu, Dinkes mewacanakan pencabutan bantuan kesehatan terhadap masyarakat kelas menengah bawah yang terbukti sakit akibat merokok.
Muhammadiyah terapkan kawasan bebas rokok
Senin, 14/11/2011 13:35 WIBPenetapan kawasan dilarang merokok ini tidak dimaksudkan pelarangan merokok ataupun melarang budidaya tanaman tembakau. Merokok, sambung Syafiq, harus dilakukan di tempat yang sesuai dengan ketentuan perundangan, dengan tidak merokok di fasilitas umum tersebut.
Sidang perdana gugatan ITC Cempaka Mas digelar hari ini
Senin, 07/11/2011 09:41 WIBTigor menyatakan, gugatan ini dilayangkan karena ITC Cempaka Mas selaku mal yang menjadi tempat umum masih melanggar Perda Nomor 2/2005, Pergub Nomor 75/2005, dan Pergub Nomor 88/2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM).
Rokok wajib cantumkan peringatan gambar dan huruf braille
Rabu, 02/11/2011 18:01 WIBPara pemohon uji materi adalah Nurtanto Wisnu Barta beserta sebelas rekannya yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DPD Jawa Tengah. Sebagai kuasa hukum adalah Wakil Kamal.
Ruang merokok dalam mal, Fakta gugat ITC Cempaka Mas
Rabu, 05/10/2011 12:38 WIB"Berdasarkan survei Forum Warga Kota Jakarta, 50% mal yang ada di Jakarta melanggar kawasan dilarang merokok. Masih ditemukan orang merokok di dalam mal," kata kuasa hukum Fakta, Azas Tigor Nainggolan, seusai mendaftarkan gugatan di PN Jakpus, Rabu (5/10).