-
Pengadilan bukan untuk disalahgunakan
Sabtu, 17/12/2011 08:59 WIB"Jangan diartikan dengan semakin banyaknya pengadilan justru membuat orang untuk beperkara. Hukum memang harus ditegakkan tapi bukan satu-satunya cara. Hukum justru menganjurkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu," kata Harifin.
KY janji kaji temuan Mappi dan LK2 FH UI
Jum'at, 16/12/2011 00:03 WIBKomisioner KY Bidang Pengaduan Masyarakat, Abbas Said, menilai temuan itu bisa menjadi bahan kajian KY untuk menindak hakim bermasalah. "Saat ini masih dikaji lagi. Nanti dijadikan bahan pertimbangan KY untuk menindak hakim nakal," kata Abbas.
Busyet, 307 dari 309 sidang langgar KUHAP
Kamis, 15/12/2011 20:55 WIB"Berdasarkan hasil pantauan dari 309 persidangan terdapat 307 pelanggaran yang dilakukan oleh hakim," kata peneliti Mappi Hendra Setiawan, saat menyerahkan hasil pantauannya ke Komisi Yudisial (KY) di Jakarta, Kamis (15/12).
Kejagung instruksikan eksaminasi penuntutan
Minggu, 04/12/2011 23:13 WIBJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto memerintahkan eksaminasi seluruh perkara korupsi yang divonis bebas.
Kejagung: Soal gagal, kami sama dengan KPK
Minggu, 04/12/2011 14:14 WIB"Setiap tahun ada 1.500 perkara yang ditangani Kejaksaan. Yang gagal penuntutan kurang lebih dua persen, ini juga sama dengan KPK, karena KPK dituntut 50, kalau gagal 1 itu sudah dua persen," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Andhi Nirwanto.
Sistem peradilan perempuan masih diskriminatif
Rabu, 30/11/2011 20:34 WIBKetua Komisi Nasional Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, mengatakan pentingnya membangun peradilan terpadu untuk perempuan dan korban tindak kekerasan perempuan. Pasalnya, selama ini penanganan terhadap korban tindak kekerasan perempuan masih bersifat parsial dan cenderung diskriminatif.
MA akui ada kesalahan teknis vonis bebas Tipikor
Senin, 28/11/2011 14:07 WIB"Kesimpulan itu tidak akan diumumkan, sebelum perkaranya putus di tingkat kasasi," kata Djoko, seraya menambahkan, "Vonis bebas yang saya terima di Surabaya ada lima, tiga atau empat di Samarinda, tiga di Bandung, dan ada dua di Lampung."
MA minta hakim Tipikor tak kebablasan
Senin, 28/11/2011 13:46 WIBKetua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Djoko Sarwoko, mengaku sudah memperingatkan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) gelombang terakhir untuk tidak sembarangan menjatuhkan vonis bebas perkara korupsi.
KY-MA periksa hakim Lampung terkait vonis bebas koruptor
Jum'at, 18/11/2011 16:59 WIBKomisi Yudisial dan Mahkamah Agung (MA) bersama-sama menurunkan tim pengawasan untuk memeriksa empat hakim Pengadilan Negeri Lampung Kelas 1 A Tanjung Karang yang memberikan vonis bebas terhaap dua terdakwa kasus korupsi.
Hah! 60 hakim tipikor belum digaji
Kamis, 17/11/2011 18:11 WIBKetua Mahkamah Agung (MA), Harifin Andi Tumpa, mengungkapkan sebanyak 60 hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum menerima gaji. Menurut Harifin, masalah ini harus diselesaikan karena hakim tipikor sudah bekerja sejak Oktober lalu.
KY tak mau berpendapat soal pengadilan tipikor
Minggu, 13/11/2011 14:36 WIB"Kalau kita ingin normatif, Mahkamah Agung (MA) bisa saja mengatakan bahwa pengadilan tipikor saja baru ada di ibu kota provinsi. Masak mau dibubarkan, kan masalahnya tidak mudah," jelas Ketua KY, Eman Suparman.
Eman: KY dengan MA seperti orang pacaran
Jum'at, 11/11/2011 08:31 WIBPadahal, Eman mengaku sepakat dengan konsep yang diberikan pakar hukum tata negara Jimly Ashiddiqie, bahwa KY harus terlibat melakukan seleksi hakim tipikor.
KY: Presiden bisa bantu hasilkan hakim tipikor berkualitas
Jum'at, 11/11/2011 07:01 WIBKomisi Yudisial (KY) mengharapkan dapat ikut melakukan seleksi hakim tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya mencegah banyaknya vonis bebas perkara korupsi.
ICW: MA terburu-buru bentuk pengadilan tipikor daerah
Kamis, 10/11/2011 17:11 WIBMenurut Donald, gaji hakim tingkat provinsi Rp13 juta perbulan, sehingga dibutuhkan total Rp34 M. Jadi bagaimana mau digaji sebesar itu. Saat ini saja masih ada hakim tipikor belum digaji selama 3 bulan.
MA harus gandeng KY awasi hakim pengadilan tipikor daerah
Rabu, 09/11/2011 20:10 WIBMenurut Muladi, hakim memvonis bebas itu pasti lebih dulu berkonsultasi kepada Pengadilan Tinggi (PT) maupun MA.