Kementerian Keuangan menilai keberadaan Penilai Pemerintah dilingkungan Pemerintah daerah sangat mendesak. Sebab tidak saja untuk kepentingan penilaian  Barang Milik Daerah (BMD) tetapi juga kebutuhan penilai terkait penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) P1 dan P2.