Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 semakin mengendur. Sikap Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mendadak melunak setelah mendengarkan keterangan pihak pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait PP tersebut.
DPR akan menggunakan hak interpelasi jika pemerintah bersikukuh menjalankan PP tersebut. Sejauh ini DPR Komisi VI memang masih mendalami masalah yuridisnya dengan pakar dan pimpinan fraksi di Komisi VI.
Dewan Perwakilan Rakyat pun turun tangan untuk mencari kejelasan soal dampak pemberlakuan PP 72/2016 ini, khususnya soal kewenangan DPR mengawasi BUMN.
