-
Tak Langgar Kode Etik Yakin Lolos Jerat Pidana
Rabu, 30/12/2015 21:35 WIBPutusan dewan etik MK ini sebagai salah satu bukti bahwa dirinya bersama tiga hakim MK lainnya tidak dapat diproses hukum oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri.
Polisi Mulai Sidik Dugaan Tindak Pidana Hakim MK
Selasa, 15/12/2015 13:00 WIBBadan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mulai melakukan penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan empat orang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyidangkan perkara gugatan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) atas kewenangan Komisi Yudisial menyeleksi hakim.
Mencari Motif Lain Gugatan UU Pemda
Kamis, 26/11/2015 14:00 WIBAda motif dibalik pengajuan judicial review yang dilakukan oleh APKASI dan sejumlah kepala daerah yang mengatasnamakan Kepala Daerah Seluruh Indonesia itu ke MK.
Gagal Total Gugat Pasal Rebuwes
Selasa, 17/11/2015 09:00 WIBUpaya sebagian warga untuk menggugat kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam menerbitkan Rebuwes (dari bahasa Belanda rijbewijs) alias Surat Izin Mengemudi, gagal total.
Muncikari Artis Menggugat Pasal Pencabulan
Rabu, 11/11/2015 10:00 WIBRobby menggugat mengapa pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut seperti pekerja seks komersial dan pihak yang mendapatkan kenikmatan seksual dengan memberikan imbalan tidak dikenakan hukuman pemidanaan.
Kewenangan Digugat, Pendapatan Kepolisian Terancam
Minggu, 25/10/2015 21:00 WIBSejumlah pihak menggugat kewenangan Kepolisian dalam menerbitkan SIM , STNK. Polisi melawan dengan berbagai cara.
Pembentukan KTKI Ancam Independensi Dokter
Kamis, 22/10/2015 10:00 WIBTenaga medis seperti dokter spesialis dan dokter gigi tidak dapat disamakan sebab, tenaga medis atau dokter spesialis memiliki keilmuan dan resiko yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya ketika menjalankan tugasnya.
Putusan Berbuntut Laporan Polisi
Jum'at, 16/10/2015 21:00 WIBBuntut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir kewenangan Komisi Yudisial dalam menyeleksi hakim, empat orang Hakim MK dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Upaya Puputan Menggugat UU Perkebunan
Jum'at, 16/10/2015 09:00 WIBTiga petani merasa hak-haknya dilanggar, menggugat UU Perkebunan yang telah mengkriminalisasi mereka.
Polemik Batasan Waktu Permohonan Grasi
Selasa, 13/10/2015 19:30 WIBPara terpidana mati sebelumnya sering melakukan penyalahgunaan peraturan Undang-Undang sebelumnya (UU Nomor 22 Tahun 2002) yang tidak mengatur batas waktu pengajuan permohonan grasi.
Profesi Disamakan Dokter Menggugat
Sabtu, 15/08/2015 12:04 WIBSeharusnya profesi dokter dan perawat serta tenaga medis lainnya cukup diatur dalam PP. Tidak seperti sekarang ada profesi yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah.
Menimbang Pengaduan Konstitusional di Tangan MK
Sabtu, 01/08/2015 15:11 WIBMuncul wacana perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menerima constitutional complaint . Wacana perluasan kewenangan ini memicu perdebatan lantaran akan banyak tantangan ketika MK mendapatkan kewenangan ini.
Tambahan Waktu buat Perselisihan Pilkada
Sabtu, 27/06/2015 15:00 WIBKalau jangka waktu perselisihan diperpanjang maka juga berpotensi akan memberi ruang lebih besar pada pihak yang bersengketa untuk ‘bermain’ atau negosiasi politik.
Putusan Kosong MK Soal Nikah Beda Agama
Senin, 22/06/2015 14:00 WIBIa menyatakan terhadap putusan MK yang mengikat tak boleh ada upaya bermain untuk mengakalinya. Para pejabat sipil yang bertugas untuk mencatatkan pernikahan tak boleh bermain dengan mencatatkan pernikahan beda agama lantaran akan dianggap melanggar undang-undang.
Wacana Perluas Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Constitutional Complaint Diperdebatkan
Sabtu, 13/06/2015 10:00 WIBWacana perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) constitutional complaint masih menjadi perdebatan. Pasalnya untuk memperluas kewenangan itu, harus dilakukan amandemen UUD 1945. Disatu sisi banyak pihak menilai constitutional complaint sangat bermanfaat untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga Indonesia sebagai negara konstitusional.