JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akhirnya merapat ke Istana dan bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan itu bertepatan dengan open hause yang diadakan hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H.

Pertemuan berlangsung sekitar pukul 12.50 WIB, Minggu (25/6), di ruang utama Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri-Sekretaris Negara Pratikno, Menko Polhukam Wiranto, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Sementara dari pihak GNPF MUI hadir Bachtiar Nasir, Zaitun, dan lima orang petinggi GNPF MUI lainnya. Hingga pukul 13.58 WIB, pertemuan masih berlangsung secara tertutup.

Menurut Pratikno, pertemuan tersebut merupakan permintaan dari pihak GNPF lewat Menteri Agama Lukman Hakim.

"Saat open house tadi, saya dihubungi Pak Menteri Agama bahwa Pak Bachtiar Nasir dan kawan-kawan mau menghadap Pak Presiden," kata Pratikno.

Dalam pertemuan tersebut, Bachtiar Nasir dan tim GNPF meminta akses komunikasi langsung dengan Presiden Jokowi. Permintaan tersebut ditampung oleh Jokowi.

"Presiden tadi menyampaikan, ini masalah komunikasi, mari kita membuka komunikasi," kata Menteri-Sekretaris Negara Pratikno, Minggu (25/6/2017).

Pratikno mengungkapkan alasan mendasar Presiden Jokowi bersedia menerima kehadiran Bachtiar Nasir dan GNPF adalah karena hal itu bertepatan dengan momen Idul Fitri. Selain itu Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ini tengah dibuka untuk umum bagi yang mau berlebaran.

"Alasan mendasar bagi Presiden menerima, sekali lagi, ini tadi acara Idul Fitri, open house. Jadi beliau menerima siapa pun yang memang ingin bersilaturahmi, termasuk beliau-beliau ini," ujar Pratikno.

Menanggapi hasil pertemuan itu Juru bicara GNPF MUI Kapitra Ampera mengatakan Jokowi dalam kesempatan itu mengatakan terkait persoalan hukum presiden tak akan membuat persoalan hukum menjadi tak adil.

"Presiden tidak akan pernah membiarkan penegakan hukum yang tidak berkeadilan," kata Kapitra setelah bertemu dengan Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/6).

Dalam pertemuan itu, Kapitra menyebut GNPF MUI telah menyampaikan beberapa informasi kepada Presiden soal penegakan hukum. GNPF MUI pun mendapat penegasan dari Jokowi bahwa penegakan hukum harus merata.

"Presiden juga telah merespons bahwa ini negara hukum dan keadilan ini untuk semua. Artinya, tidak boleh ada satu pun penegakan hukum yang melanggar hukum. Dan ini sangat membuat kita semua lega atas antusiasme Presiden menyampaikan komitmennya," kata Kapitra.

Sementara Bachtiar mengatakan Jokowi sempat menjelaskan bagaimana dirinya mengemban amanah rakyat. Jokowi dalam menjalankan programnya juga selalu dengan melihat dan pertimbangan dari berbagai macam sudut pandang.

"Ada yang suka dan tidak suka. Bagaimana Presiden juga harus konsisten dalam program yang dijalankannya. Presiden mengatakan saya harus berani mengambil risiko itu," jelas Bachtiar menjelaskan penyampaian presiden.

Dari pertemuan itu, Bachtiar juga menyimpulkan mereka telah mendapatkan fakta keberpihakan Jokowi terhadap rakyat dan umat.

"Yang kami juga luar biasa mendapatkannya adalah keberpihakan beliau pada ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan. Kami dengar, alhamdulillah, ada will yang cukup bagus. Sampai yang sama-sama pernah kita dengar bagaimana sekian belas juta hektare tanah diperuntukkan buat rakyat," katanya. (dtc/rm)