JAKARTA, GRESNEWS.COM - Aksi mogok 600 pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mulai meresahkan kalangan pengusaha ekspor/impor, Para pengusaha ekspor/impor mengaku mengalami kerugian akibat aksi tersebut. Bahkan mogok juga mengakibatkan adanya keterlabatan pengiriman barang yang mengancam kepercayaan Indonesia di mata internasional.
Menyikapi kondisi itu Ketua Umum Asosiasi Logistik dan forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi meminta menteri terkait, terutama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut menyelesaikan persoalan ini.
"Kalau yang namanya mogok sebuah pelabuhan itu, hari ini pun beritanya sudah sampai di seluruh dunia, artinya apa ini soal citra kita sebagai sebuah bangsa, kita minta lah kementerian BUMN turun," ujar Yukki, Kamis (3/8).
Menurut Yukki, peranan Menteri BUMN akan menentukan, sebab tuntutan aksi mogok pekerja JICT, terkait tambahan bonus tahunan, dan program tabungan investasi (PTI) ada pada perjanjian kerja bersama (PKB). Menurutnya, pihak yang paling berkompeten untuk menyelesaikan adalah Menteri BUMN.
Menurut dia pemogokan itu dampaknya sudah ke mana-mana. Sedang Kementerian Perhubungan, dan kepolisian telah membuat perencanaan luar. "Kalau di situ ada masalah hukum, diselesaikanlah secara hukum. Kalau ada masalah hak dan kewajiban, diselesaikan menurut Kemenaker. Kalau urusannya perjanjian itu kan urusannya BUMN," tuturnya.
Diakui Yukki akibat aksi mogok ini, pihaknya menelan rugi yang tidak sedikit. saat ini dirinya masih menghitung besaran kerugian yang dideritanya, lantaran proses arus barang yang menjadi terhambat.
"Karena kejadiannya hari ini kita belum bisa sebut angkanya berapa. Kita sedang menghitung berapa yang kita derita. Saya yakin nilainya enggak kecil," katanya.
Ia juga berharap ada skema pengalihan bongkar muat sementara, melalui empat terminal lain, seperti New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), TPK Koja, dan International, akan dapat berjalan lancar. Sehingga proses pengiriman barang bisa berjalan tanpa hambatan.
"Jangan sampai kita dikorbankan karena ada kepentingan tertentu, pelabuhan ini kan milik bersama. Kalau perlu pemerintah tegas. Tapi saya harap dengan adanya pengalihan ini semoga lancar-lancar saja," pungkasnya. (dtc/rm)
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang ditandai penutupan dua pabrik elektronik besar Panasonic dan Toshiba, memicu saling tuding antara pihak pengusaha dan buruh.
Melalui program Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri memberikan edukasi dan ketrampilan berwirausaha kepada para buruh migran Indonesia (BMI) di Hongkong sebagai bekal agar dapat meraih masa depan yang lebih baik pasca bekerja di luar negeri.
Indonesia menghadapi dilema dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pasalnya di satu sisi kondisi ekonomi INdonesia memaksa banyaknya buruh migran yang harus bekerja di luar negeri. Namun di sisi lain negara yang menjadi tujuan buruh migran seringkali tidak ramah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengintruksikan pihak keamanan seperti polisi dan TNI mengantisipasi aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan berlangsung pada Senin besok hingga tiga hari mendatang ( 28Oktober - 31 Oktober 2013).
Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah harus mencari pekerjaan di negeri orang (lantaran di negeri sendiri susah cari pekerjaan), masih dijadikan komoditas pula. Begitulah nasib buruh migran.
“Yang saya baca, draft RUU PPILN cuma ganti-ganti istilah saja, subtansinya tidak jauh berbeda dengan UU No.39/2004 yang belum terbukti memihak dan melindungi BMI, padahal DPR sudah melakukan studi banding kemana-mana.”
Menurut Ketua FSBM Jatim, Tarmidi Nur Muchtar, perusahaan sewenang-wenang dan melanggar hukum dengan melakukan PHK sepihak sekitar 350 buruh, pemotongan sepihak upah buruh serta melakukan pelanggaran UU Ketenagakerjaan 2003 karena mempekerjakan buruhnya di bagian produksi dengan sistem outsourcing.
