Dalam sidang kasus P3SON Hambalang, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bicara "blak-blakan" mengenai asal dana yang diperoleh untuk ongkos politiknya.
Ketua Tim Jaksa KPK mencecar Anas mengenai asal uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan politik, semenjak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum hingga Kongres Partai Demokrat 2010.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali mengakui mendompleng kekuasaan Anas Urbaningrum saat ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sepertinya akan sulit keluar dari jerat dakwaan korupsi yang disusun Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.
Eksepsi terdakwa kasus gratifikasi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Anas Urbaningrim menyentil banyak pihak.
Julian merasa perlu memberikan klarifikasi karena serangan Anas sudah semakin di luar konteks. Istana berharap kubu Anas tidak lagi mengeluarkan statement liar dan lebih baik fokus mengurusi persoalan hukum di Komisi Pemberantasan Korups (KPK).
Tersangka korupsi Hambalang Anas Urbaningrum melontarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku kendaraan Toyota Harrier miliknya berasal dari pemberian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika hubungan mereka masih mesra.
Anas dijerat dengan pasal 3 dan atau pasal 4 UU tentang TPPU tahun 2010. Selain itu, penyidik juga menjerat Anas dengan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 Undang- undang Pencucian Uang tahun 2002. Meski sudah melakukan penelusuran aset, hingga saat ini belum ada aset Anas yang disita KPK terkait TPPU.
Sementara mengenai keberadaan aset-aset Anas di luar negeri, Firman juga meminta agar KPK segera menelusurinya. Bahkan menurut Firman jika memang KPK memperoleh informasi-informasi lainnya mengenai kepemilikan uang maupun aset-aset lainnya di luar Singapura, entah di Swiss ataupun di Virgin Island maka KPK harus segera melacaknya.
Amir menambahkan kebutuhan untuk meminta rekomendasi dari Dewan Pertimbangan memang diatur. Namun tidak sepenuhnya harus meminta persetujuan dari Dewan Pertimbangan. "Jadi dewan kehormatan ini lebih kepada adanya pengaduan, pengaduan yang masuk ke dalam komisi pengawas terkait dengan pelanggaran kode etik," imbuhnya.
Anas juga punta versi sendiri soal kabar adanya permintaan pada politisi Demokrat Ignatius Mulyono untuk melobi BPN agar mengeluarkan sertifikat tanah Hambalang. Anas mengaku tidak ada pembicaraan soal tanah dan sertifikat Hambalang.
Politisi asal Bali itu menambahkan, ada beberapa hal dalam surat pemecatan dirinya yang dinilai cacat hukum. Pertama yaitu, dalam formalitas surat, telah melanggar pasal 213-216 PAW pun diatur oleh UU MD3.
Selain aspek formalitas, Pasek juga tak terima dengan prosedur surat pemecatan dirinya. Sebab, seharusnya dia terlebih dahulu diperiksa oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawas PD.
Nazar yang diperiksa oleh penyidik sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Hambalang Deddy Kusdinar juga menyampaikan kepada penyidik bahwa Komisi X DPR-RI menerima fee dari proyek Hambalang. Fee tersebut berasal dari Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasarana Hambalang yang menurut Nazar nilainya sebesar Rp 100 miliar.
Meski dari balik sel, Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia Anas Urbaningrum tak berhenti untuk melontarkan sindiran terhadap mantan atasannya, Susilo Bambang Yudhoyono. Sindiran kali ini ia lontarkan melalui akun media sosial Twiter.
