Wasekjen Golkar Maman Abdurrahman memandang kasus meme Novanto dapat menjadi pelajaran untuk tidak menghina seseorang. Maman mengatakan kritik boleh dilakukan tapi jangan menghina dan merendahkan seseorang.
"Terkait mengenai pelaporan kepada pembuat meme itu penting sebagai pembelajaran buat kita semua, bahwa boleh mengkritik tapi jangan sampai menghina atau merendahkan," kata Maman, Jumat (3/11).
Menurut Maman setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Namun penyampaian pendapat memiliki batasan dan jangan sampai merendahkan martabat seseorang.
"Di era demokrasi ini kita memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat namum tetap ada batasannya tidak boleh sampai menghina atau merendahkan martabat seseorang apalagi masih dalam proses hukum yang belum berkekuatan hukum tetap," ujarnya.
"Kalau istilah Jawanya itu ngono ya ngono tapi mbok ya ojo ngono ," sambung Maman.
Novanto menyatakan bakal maju terus dalam mendorong pemrosesan kasus ini. "Pokoknya kita teruskan yang soal meme itu," kata Novanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).
Novanto melaporkan 32 akun media sosial atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dari 32 akun itu, hanya 9 akun yang bisa ditindaklanjuti.
"Masih diselidiki. Sekitar 9 akun yang bisa didalami," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul. (dtc/mfb)
Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana melakukan percakapan dengan Johannes Marliem pada 3 Januari 2013. Percakapan tersebut membahas proyek e-KTP melalui sambungan telepon.
"Ini ada percakapan anda tanggal 3 Januari 2013 mengenai Asiong. Pernah dengar?" kata jaksa pada KPK Abdul Basir saat sidang terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Jumat (3/11).
"Belum pernah dengar," jawab Anang.
Jaksa yang menampilkan percakapan tersebut menanyakan ada kode SN dan O. Jaksa pun mengonfirmasi kode tersebut kepada Anang.
"Percakapan saudara SN minta si O? SN siapa dan si O ini siapa?," tanya jaksa.
"Setnov dan Oka (Made Oka Masagung)," ujar Anang.
Kemudian jaksa juga mengonfirmasi kode Asiong dalam percakapan itu. Kode Asiong diduga Andi Narogong.
"Percakapan tadi awal Anda? Asiong itu Andi? Maksudnya gitu?" tanya jaksa.
"Betul," jawab Anang.
Kemudian, jaksa kembali mengonfirmasi adanya pemberian terhadap ke Setya Novanto. "Gue sudah kasih ke SN, betul?" tanya jaksa.
"Iya saya ngomong begitu bukan kasih ke Andi saya kasih tahu ke Marliem bahwa saya juga punya beban," jawab Anang.
Berikut percakapan Anang dengan Johannes Marliem yang ditampilkan jaksa:
Anang: Si jatahnya si Asiong yang ditempat gue itu kan dikasih si S
Johannes Marliem: hehehehe
Anang: Ah terus gua bilang, Asiong yang itukan berdasarkan hitungan untung-untungan dong. Maksudnya sudah berhitung. Si S nya minta si O untuk ngereview. Yah kamu lihat saja buku gua. Gw sih terbuka kok.
Johannes Marliem: Iya
Anang: Gua gak tutup-tutupin
Johannes Marliem: Nah makanya saya bilang ujung-ujungnya kan bukannya ini loh. Maksudnya ya pasti kita nggak mau ada yang rugi. Itukan satu ya kan? Yang kedua saya bilang kalau memang the cash flow juga (suara tidak jelas) saya bilang gak mungkinlah Pak e....even Willy nya bohong saya bilang kalau memang. Saya bilang saya sudah pernah bercanda kaya ama Pak Anang. Pak Anang gua bilang kalau ini gak baik gua turn off deh. Ya gua Pak Anang lah. Ia jawabnya saya bilang udah pasrah aja. Ya turn off turn off . Lah saya bilang ngapain gitu loh iya kan? Nah cuman ya dia berprasangka udah. Ya saya bilang kalau my gut feeling saya bilang gak mungkin Pak Anang went default gitu loh. Toh ya juga kita secara kontak memang ada saya bilang kan. Nah ini kan cuman masalahnya masalah clash flow. Nah tapi mau kapan? Ya saya bilang ya memang nunggu. Cuma ya kemaren memang saya agak ini juga. Willy katanya juga gak ada ya? Sampai harus....
Anang: Yang lucunya gua ketemu tuh sama si Bos S itu di Vegas
Johannes Marliem: Dimana?
Anang: Di Vegas
Johannes Marliem: Oh di Vegas Iya iya iya S kecil atau
Anang: Dulu kan bicara bentar S gede
Johannes Marliem: S gede
Anang: S...S...S nya si Bos Asiong
Johannes Marliem: oh si SN iya iya iya
Anang: Ketemu
Johannes Marliem: Ooh lagi jalan
Anang: Eh ... (suara tidak jelas) (tertawa)
Johannes Marliem: (tertawa) Dia sama anaknya juga soalnya
Anang: Sama anaknya sama bininya, gua liat o, ada orang, bininya kan cakep tuh, di sana
Johannes Marliem: Kalau.. ee..ka
Anang: (suara tidak jelas) ga taunya si SN (tertawa)
Johannes Marliem: Kalau... bini muda iya he..he.. bini baru maksudnya (tertawa)
Anang: (tertawa) Bininya bikin penasaran model,, model kaya.. kaya..
Johannes Marliem: Artis..artis (dtc/mfb)
Novanto mengaku hanya tahu Cyprus sebagai pengusaha. Jaksa kemudian meminta penjelasan Novanto yang disebut pernah menjabat sebagai komisaris Mondialindo.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk, berencana menjual ruas Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi 1B dan 1C: Cipinang Melayu (Jakarta Timur)-Jakasampurna (Bekasi Barat) sepanjang kurang lebih 8 kilometer (km), begitu diresmikan pengoperasiannya, alasannya agar Waskita dapat membangun jalan tol lainnya.
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tersendatnya penanganan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan segera memanggil
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mmpertanyakan progres penanganan kasus Novel yang hingga saat ini belum terungkap.
"Nanti, nantilah nanti Kapolri saya undang, saya panggil. Jadi prosesnya sudah sampai sejauh mana," janji Presiden Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1B dan 1C: Cipinang Melayu (Jakarta Timur)-Jakasampurna (Bekasi Barat), di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/11) pagi, seperti dikutip setkab.go.id.
Terkait tak kunjungnya selesainya penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan yang sudah memasuki hari ke-200 itu, Presiden menegaskan, harus tuntas dan gamblang. "Yang jelas semua masalah memang harus gamblang, harus jelas, harus tuntas," tegasnya.
Presiden Jokowi sebelumnya pernah memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan pada kesempatan itu presiden meminta Kapolri untuk segera menuntaskan kasus penyerangan novel tersebut.
"Beliau (Presiden) memerintahkan agar dituntaskan sesegera mungkin. Itu perintah beliau, tapi tadi kami sudah sampaikan langkah-langkah yang kita lakukan, prinsipnya kami ingin agar sesegera mungkin, tapi kadang-kadang ada kendala,” ungkap Tito usai dipanggil Presiden Jokowi, ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/7) lalu.
Saat itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, tidak ada jenderal polisi yang terlibat dalam penyerangan Novel seperti diberitakan belakangan.
"Tidak ada jenderal polisi karena keterangan dari 3 orang ini mereka tidak ada hubungannya dengan perkara dugaan penganiayaan ini. Setelah dicek alibi mereka detail jam per jam, menit per menit, jadi saya kira sutradara yang hebat pun akan sulit membuat alibi-alibi seperti itu," ujar Tito.
Diketahui, Novel Baswedan mengalami serangan dengan penyiraman air keras oleh dua orang pengendara motor di dekat rumahnya pada 11 April 2017 seusai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Mata Novel pun mengalami kerusakan sehingga ia harus menjalani perawatan di Singapore National Eye Centre (SNEC) sejak 12 April 2017. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) saat ini akan bertambah 9 pembangkit lagi. Penambahan itu dipastikan setelah PLN bersiap menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan sembilan perusahaan pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) di sektor EBT.
"Ada 9 IPP yang akan menandatangani PJBL dengan PLN. Dari sisi jenisnya ada tiga, yang pertama adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yang kedua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan kelompok ketiga adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro atau Mini Hidro (PLTM)," ujar Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana kepada wartawan dalam Konferensi Pers, Kamis (2/11).
Menurut Rida, untuk PLTP akan dibangun di Sumatera Selatan, PLTA di Sulawesi Tengah, sedangkan untuk PLTM akan dibangun 7 pembangkit yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat.
"Hari ini yang akan kita laporkan adalah suatu bukti, dengan kerja sama yang apik dan makin membaik dengan PLN, investasi di EBT, membuktikan masih promising (menjanjikan)," tegas Rida.
Sementara itu Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy Noorsaman Sommeng menyebutkan bahwa total kapasitas dari kesembilan pembangkit tersebut adalah 640,65 MW, yang terdiri dari PLTA Poso sebesar 515 MW, PLTP Rantau Dadap 86 MW, dan 7 PLTM dengan total kapasitas 39,65 MW.
"Untuk PLTA Poso misalnya, sudah menganut Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang terbaru (Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017), dengan masa kontrak 30 tahun dan skema kerjasama BOOT (Build, Own, Operate, dan Transfer). Setelah Commercial Operation Date (COD) nantinya diharapkan Pulau Sulawesi akan memiliki bauran energi dari EBT terbesar di tanah air," tutur Andy.
PJBL akan ditandatangani pada pertengahan November 2017. "Statusnya kita sudah sampaikan ke Menteri ESDM untuk persetujuan harganya. Tentu segera setelah secara formal kami terima persetujuannya, kita bisa langsung tanda tangan PJBL yang direncanakan dalam bulan ini, tentatif di pertengahan November, seperti biasa bersama-sama," jelas Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero) Nicke Widyawati.
Rida juga menegaskan bahwa iklim investasi untuk EBT saat ini masih menarik dan semakin kompetitif di sisi harga. "Apa yang kita capai hari ini membuktikan bahwa iklim investasi untuk EBT masih menarik. EBT secara harga makin kompetitif, ini tidak ada subsidi apa-apa, tapi masuk. Hal itu yang membuat kita makin yakin bahwa capaian EBT khususnya di bauran kelistrikan nasional bisa tercapai sebagaimana tercantum dalam RUPTL yang akan ditetapkan untuk 2018-2027," jelas Rida.
Berikut rincian pembangkit listrik yang akan menandatangani PJBL:
No Pembangkit Lokasi Kapasitas (MW) Nilai Investasi (Rp Miliar)Harga Jual (?US$/kWh) Calon Pengembang
1 PLTP Rantau Dadap Sumatera Selatan 86 8.200 11,76 PT Supreme Energy RD
2 PLTA Poso Peaker Sulawesi Tengah 515 11.120 8,4 PT Poso Energy
3 PLTM Cibanteng Jawa Barat 4,2 71,4 6,51 PT Prima Atrya Energy
4 PLTM Cikaso 3 Jawa Barat 9,9 182,21 6,51 PT Zhong Min Hydro Indonesia
5 PLTM Tanjungtirta Jawa Tengah 8 201,6 6,52 PT Maji Biru Pusaka
6 PLTM Kincang 1 Jawa Tengah 0,35 9,14 6,52 KPRI Koperca
7 PLTM Bakal Semarak Sumatera Utara 5 125,64 7,89 PT Semarak Kita Bersama
8 PLTM Bone Bolango Gorontalo 9,9 416,47 10,52 PT Bone Bolango Energy
9 PLTM Koko Babak Nusa Tenggara Barat 2,3 86,79 10,4 PT Sumber Daya Investasi. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dewan Pembina Jakarta Research and Public Policy (JRPP) Anggawira menegaskan dukungannya atas upaya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk mengaudit penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di DKI Jakarta. Diketahui bahwa selama ini CSR dan KLB tidak sesuai Undang-Undang (UU) no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Memang CSR dan KLB ini harus di audit, saya juga mendukung Wakil Gubernur Jakarta kita Sandiaga Uno yang menegaskan untuk segera audit," kata Anggawira dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (3/11).
Disamping itu, Anggawira juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit perizinan. "Kami melihat banyak bagunan-bangunan penunjang telekomunikasi yang ilegal tanpa izin. Kami mendesak pemerintah untuk menertibkannya, kita ingin Kota Jakarta tertata rapi," ujarnya.
Pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dana CSR dan KLB digunakan tanpa melalui APBD seperti yang tercantum pada UU 17/2003. Pemprov DKI hanya melakukan taksiran setelah proyek-proyek yang menggunakan dana CSR dan KLB rampung. "Pemerintahan baru saat ini memang harus memperbaiki yang sebelumnya. Tinggalkan yang sekiranya kurang baik," tutur Anggawira.
Anggawira mengatakan, Sandiaga Uno berencana untuk meningkatkan predikat Kota Jakarta dari WDP ke WTP dengan cara memperbaiki seluruh laporan keuangan Kota Jakarta. "Sampai kemarin saya mendengar ada 6000 temuan dari audit BPK, termasuk CSR. Kita tentu menginginkan semuanya ditindaklanjuti," imbuh Anggawira.
Menurut Anggawira, Jakarta memiliki potensi untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian. "Hal ini didukung oleh pasangan Gubernur dan Wakilnya Anies–Sandi yang dengan sigap menindak lanjuti laporan," pungkasnya. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Polemik soal Revolusi Putih alias gerakan minum susu yang digagas Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang ditanggapi secara kritis oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek, akhirnya dibicarakan secara empat mata. Kamis (2/11), Hashim menemui Nila di Kantor Kementerian Kesehatan.
Usai pertemuan itu, Hashim menjelaskan mengenai maksud dari gagasan Revolusi Putih. Dia mengatakan, salah satu hal yang perlu memperoleh perhatian dan tindakan segera bagi Indonesia adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh sehat menjadi insan berprestasi dan berdaya saing tinggi.
"Itulah yang melatar-belakangi gagasan Revolusi Putih, sebagai solusi tingkatkan kesehatan dan prestasi bangsa yang pernah disampaikan dan dilaksanakan oleh Prabowo Subianto dan Partai Gerindra sejak tahun 2008," jelas Hashim Djojohadikusumo.
"Saya memang meminta waktu bertemu Menkes, untuk menjelaskan mengenai Revolusi Putih ini," jelasnya lebih lanjut.
Seperti diketahui, gerakan menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap harinya, khususnya bagi anak-anak dalam usia pertumbuhan adalah salah satu cara yang ditempuh dalam Revolusi Putih. Susu mempunyai kandungan nilai gizi yang sangat besar dan sangat bagus untuk kesehatan. "Kita semua tahu, susu bukan asupan utama tetapi ia menyempurnakan,” ungkap Hashim lagi.
Di atas segalanya, kata Hashim, yang terpenting adalah bagaimana sebagai bangsa, Indonesia harus mencari jalan keluar dan menemukan berbagai solusi agar bangsa ini dapat menjadi lebih baik disegala lini, termasuk dibidang kesehatan dan prestasi lainnya. "Untuk kami, susu adalah salah satu solusi mengintervensi asupan gizi yang kurang. Solusi ini tentu dapat diperkaya dengan ide lain. Dari siapa saja, sepanjang dapat dipertanggung-jawabkan dan dapat dilaksanakan," tegas Hashim.
"Misalnya ikan seperti dikatakan ibu Menteri Kesehatan, itu bagus sekali. Ikan manfaatnya juga banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Bayangkan jika juga dapat mengkonsumsi ikan setidaknya seminggu sekali, tidak hanya susu, saya yakin anak di Indonesia akan makin sehat dan cerdas, dan nelayan kita pun sejahtera," ujar Hashim.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, adik kandung dari Prabowo Subianto itu menyebut visi dan misi revolusi Putih hampir sama dengan program-program yang dimiliki oleh kemenkes. "Saya sangat berterima kasih atas atensi yang diberikan oleh Bu Nila. Setelah bertemu dan berbincang, ternyata kita punya tujuan dan visi yang sama dalam upaya mengentaskan masalah gizi di tanah air," tutup Hashim.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Oscar Primadi membenarkan pertemuan antara Hashim dan Nila membahas soal Revolusi Putih. Dia mengatakan, Hashim datang sekitar pukul 10.00 WIB, didampingi salah satu anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra Suir Syam. Pertemuan itu berlangsung selama sekitar 30 menit di ruangan kerja Nila. "Betul, bahas ya itulah soal ikan-susu. Bagus cair pertemuannya," ujar Oscar, Kamis (2/11).
Oscar tidak menjelaskan secara lugas apakah pertemuan itu terkait program Revolusi Putih atau Gerakan Minum Susu yang digagas Prabowo Subianto. Program usulan Prabowo itu sempat dikritik Menkes Nila, yang lebih mengusulkan ikan.
Meski begitu, Oscar mengatakan pertemuan antara adik Prabowo dan Menkes itu berlangsung cair. Dia minta tidak ada dikotomi antara konsumsi ikan dan susu.
"Nggak ada dikotomi, maksud Ibu itu jelas bahwa apa pun bisa termanfaatkan, tadi saya katakan dengan pola gizi seimbang tentu susu bagus. Ibu menyarankan bukan hanya anak SD, tapi juga orang tua. Sebenarnya bukan soal setuju-tidak setuju, persoalannya di sini kan tangkapan yang mungkin miss aja, intinya minum susu baik, makan ikan baik, yang nggak baik kalau nggak makan dua-duanya," tegasnya.
Sebelumnya, ide Revolusi Putih ini mencuat lagi saat Hashim menyampaikan ide Prabowo tersebut kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Revolusi Putih sendiri sudah muncul sejak Pemilihan Presiden 2009, saat Prabowo menjadi calon wakil presiden. Prabowo tak hanya memberikan susu kambing gratis, tapi juga biaya pendidikan.
Menkes Nila lalu sempat berkomentar soal wacana ini. "Saya agak nggak setuju. Susu kalian tahu dapat dari mana? Dari sapi. Cukup nggak sapi kita? Sebanyak 250 juta penduduk mesti dapat dari mana?" kata Menkes di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/10).
Menurut Nila, susu bisa digantikan ikan, yang juga kaya akan protein. Jumlah ikan di Indonesia lebih banyak ketimbang sapi perah. "Jadi kalian harus mau makan ikan. Bu Susi (Menteri Perikanan dan Kelautan) sudah capek-capek nenggelamin kapal (pencuri ikan), masak kalian tidak mau makan ikan?" ujar Nila. (dtc/mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa data dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang diberikan masyarakat untuk registrasi ulang kartu prabayar aman dan tak akan disalahgunakan. Sukamta mengingatkan itu, terkait kewajiban registrasi ulang kartu prabayar yang dengan menggunakan NIK dan Nomor KK yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo.
"Pemerintah harus mematuhi ketentuan di dalam undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi," kata Sukamta seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (2/11).
Sukamta juga mengingatkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur perlindungan data pribadi ini. Pada Pasal 26 ayat 1 UU ITE disebutkan: ´Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan´.
"Pada bab penjelasan pasal itu juga ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights)," tegas politisi PKS itu.
Menurutnya, hak pribadi mengandung pengertian sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.
Sukamta mengakui, sangat memahami dan mendukung motif pemerintah dengan program rergistrasi kartu prabayar nasional ini, jika tujuannya untuk menangkal dan mencegah tindak kejahatan. Apalagi tidak dipungkiri para pelaku tindak kejahatan menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam rangka menjalankan misinya, baik itu tindak terorisme, bisnis hoax, dan seterusnya.
"Tapi itu jumlahnya segelintir dibanding pengguna gadget lainnya yang mayoritas memang menggunakan gadget untuk berkomunikasi dalam urusan-urusan kehidupan yang normal, bukan kejahatan. Jadi jangan sampai pemerintah ingin memberangus yang segelintir dengan mengorbankan kepentingan dan hak pribadi yang mayoritas," ingat Sukamta.
Selain itu, pesan Sukamta, jangan sampai juga terjadi pembungkaman masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, karena Indonesia merupakan negara Pancasila yang di dalamnya hak masyarakat untuk berpendapat yang juga merupakan hak pribadi dijamin selama tidak melanggar hukum.
"Karena itu, sekali lagi perlu ada jaminan pemerintah agar tidak melanggar hak pribadi masyarakat dengan tidak akan menyalahgunakan data tersebut," tegas wakil rakyat dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu. (mag)
International Public Relations Association (IPRA) memberikan penghargaan Golden World Award 2017 kategori "In House Corporate Communication" untuk strategi kampanye komunikasi "Synergizing the platform to manage complexity" kepada Corporate Communication PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) pada ajang ajang Golden World Award for Excellent in Public Relations 2017 pekan lalu di Sofia Hotel Balkan, Bulgaria.
Sebanyak tujuh orang diperiksa usai OTT Tim Saber Pungli Mabes Polri terhadap oknum pegawai Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Malang.
"Ada tujuh orang sedang kami periksa dari hasil OTT tadi," ujar Kasatreskrim Polres Malang Kota AKP Ambuka Yudha, Kamis (2/11).
Ambuka hanya mengatakan bahwa tujuh ornag itu merupakan pegawai BPN. "Iya semua pegawai BPN Kota Malang," sahutnya.
Mengenai kasus hingga terjadi OTT, Ambuka juga mengaku tengah menyelidiki. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa ketujuh orang tersebut. "Semua masih kami dalami," tegasnya.
Mengenai barang bukti, Ambuka menyebut sejumlah dokumen telah disita bersamaan dengan penangkapan tadi siang. "Barang bukti dokumen," tandasnya.
Sementara Kapolres Malang Kota AKBP Hoiruddin Hasibuan mengatakan, selain dokumen, sejumlah uang tunai turut disita saat penangkapan. "Iya ada barang bukti uang, jumlahnya saya tidak tahu detil," bebernya terpisah.
Kapolres menyebut, ada praktik pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN. Kuat diduga mereka memunggut sejumlah uang dalam proses pengurusan di BPN.
"Iya ada praktik begitu, tetapi masih kami dalami, dan kini dalam pemeriksaan," tutupnya.
Dua oknum pegawai BPN Kota Malang terjaring OTT Tim Saber Pungli Mabes Polri, siang tadi. Mereka kemudian digelandang ke Polres Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan.(dtc/mfb)
