JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akhirnya secara resmi mengumumkan pencalonannya di ajang Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Khofifah setidaknya telah mendapat dukungan dari Golkar, Demokrat, dan NasDem.

Dengan demikian, Khofifah bakal menantang Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul yang sudah lebih dulu secara resmi dicalonkan. Suara Nahdlatul Ulama pun berpotensi terpecah mengingat kedua tokoh tersebut sama-sama lahir dari rahim NU.

Khofifah sendiri mengumumkan pencalonannya di hadapan Muslimat NU yang merupakan basis utama pendukungnya. Pengumuman dirinya bakal maju di Pilgub Jatim disampaikan Khofifah di acara Pembukaan Muskerwil Persatuan Guru NU (Pergunu) Jatim dan Istighosah Kubro di Masjid Ponpes Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Sabtu (4/11).

Selain pengurus Pergunu, acara ini juga dihadiri ratusan muslimat se-Mojokerto raya. "Sebetulnya secara resmi dan terbuka baru hari ini saya menyampaikan kepada bagian dari komunitas yang sering saya bersapa, yaitu Muslimat. Maka saya sampaikan Insya Allah saya akan maju di Pilgub Jatim 2018," kata Khofifah kepada wartawan.

Perempuan yang saat ini juga menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU ini menjelaskan, apa yang dia lakukan hari ini untuk menjawab rasa penasaran kalangan muslimat terkait kepastian dirinya maju di Pilgub Jatim 2018. Dia berharap muslimat yang hadir ikut menyampaikan pencalonannya ke keluarga dan jamaah.

"Saya rasa kekuatan luar biasa itu doa mereka, kalau saya meminya restu mereka, mereka akan menjadi bagian kekuatan yang bisa menyampaikan pesan-pesan kepada keluarga dan jamaahnya, benar lo Bu Khofifah akan maju Pilgub," terangnya.

Pada kesempatan itu, Khofifah juga menyampaikan alasannya maju Pilgub Jatim untuk yang ke tiga kalinya. Dia mengaku ingin memperjuangkan kesejahteraan warga Jatim.

"Hari ini kalau saya ingin menikmati jabatan, sekarang saya bisa menikmati karena saya sudah menjadi menteri. Ketika kemudian kita masuk ke dalam perjuangan keumatan, masih banyak keluarga yang berhutang ke rentenir. Kalau tak bisa mengatur secara nasional ya di bawahnya nasional (Jatim)," ucapnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat desa yang mendapatkan izin pemanfaatan lahan hutan lewat program perhutanan sosial agar jangan menelantarkan lahan tersebut. Jokowi mengingatkan, jika ternyata lahan yang diberikan kepada petani nanti ditelantarkan, maka lahan yang sudah diberikan akan diambil lagi oleh negara.

"Kalau sudah diberi seperti ini, kalau nanti ditelantarkan, dibiarkan, ya nanti kita ambil lagi. Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial, di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (4/11).

Dalam acara tersebut, Jokowi juga menyerahkan Surat Keputusan Akses Hutan dalam program Kehutanan Sosial seluas 1.890,6 hektare kepada 1.685 kepala keluarga melalui beberapa kelompok tani. SK akses hutan ini berlaku selama 35 tahun.

Jokowi menegaskan, setahun lagi dirinya akan cek satu persatu lahan yang sudah diberikan hak pengelolaannya kepada petani itu. "Kita ingin dari yang sudah diberikan ada manfaatnya. Bukan hanya ke sini simbolis, memberikan ini kemudian tidak ada manfaatnya, saya tidak mau. Saya ingin yang nyata, yang konkret-konkret yang bisa memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat," katanya seperti dikutip setkab.go.id.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan kelompok tani untuk memanfaatkan lahan dengan menanam tumbuhan yang produktif sesuai dengan wilayahnya. Dia meyakini, pemberian Surat Keputusan Akses Hutan dalam program Kehutanan Sosial itu akan membuat masyarakat dapat memberdayakan nilai ekonomis lahan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebelumnya, Jokowi juga telah menyerahkan lahan perhutanan sosial di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11) lalu, untuk dimanfaatkan sebagai tambak udang. Presiden berharap agar perhutanan sosial dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing.

Menurut Jokowi, bank-bank milik negara akan memberi dukungan finansial dalam membantu pengembangan usaha perhutanan sosial. Namun ia mengingatkan, agar masyarakat teliti dalam menghitung kebutuhan modal dan pinjaman ke bank agar tidak merugikan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam laporannya mengatakan, perhutanan sosial di Indonesia sudah mencapai areal seluas 1,08 juta hektare. Ia menyebutkan, lahan perhutanan sosial yang masih dalam proses penyelesaian yaitu seluas 960 ribu hektare. "Untuk Pulau Jawa, dalam penyiapan kerja seluas 46.000 hektar yang tersebar pada 48 titik di 30 Kabupaten," kata Siti. (mag)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui melalui brand IndiHome kembali mewujudkan dukungannya dalam pengembangan olahraga basket nasional dengan menjadi sponsor kompetisi basket terbesar di Indonesia, “Indonesian Basketball League (IBL) 2017-2018”.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sulit mencari lahan tapak untuk rumah DP Rp 0. Karena itu mereka akan memprioritaskan hunian vertikal atau rumah susun.

"Kami sudah sampaikan berkali-kali diprioritaskan untuk vertikal karena lahan di Jakarta kan sulit, diprioritaskan untuk vertikal," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11).

Sandiaga mengungkapkan pembangunan rumah susun tersebut bukanlah kebijakan baru. Kebijakan tersebut sudah diputuskan semenjak masa sinkronisasi.

"Jadi teman-teman sudah tahu bahwa kebijakan itu bukan kebijakan yang baru, sudah diputusin waktu semasa kami lagi mempersiapkan, waktu sinkronisasi," jelas Sandi.

Sandiaga Uno mengungkapkan ada dua fase dalam implementasi program DP Rp 0. Fase pertama dari pemerintah dan fase kedua dari swasta.

"Nah ini bisa di-disclose karena ini memang sudah jadi. Ada dua fase. Fase satu yang pemerintah, fase dua yang swasta," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11).

Sandi mengatakan fase swasta sudah dapat dieksekusi. "Yang fase swasta sudah bisa dieksekusi. Jadi itu sekarang sudah berjalan dengan sendirinya dan mungkin dalam beberapa kesempatan nanti ada swasta yang akan mengajukan pola DP Rp 0," katanya.

Sandi mengungkapkan saat ini pihak swasta tengah menggodok implementasi program DP Rp 0. Namun ia menegaskan pihak swasta yakin bisa mengeksekusi program tersebut.

"Ini mereka lagi menggodok sekarang dan mereka yakin bisa mengeksekusi. Kami lihat saja programnya," katanya.

Saat ditanya apakah nanti program DP Rp 0 dikhususkan bagi pekerja yang memiliki upah minimal Rp 7.000.000, Sandi enggan menjelaskan. "Itu nanti kami lihat jumlahnya berapa," ujar Sandi.

Sandi juga mengungkapkan dimungkinkannya kerja sama implementasi DP Rp 0 antara swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD), di antaranya dengan Sarana Jaya, PD Pasar Jaya, dan Jakpro. "Bisa juga," tuturnya.

Sebelumnya, Sandi mengklaim mendapat lampu hijau dari Bank Indonesia (BI) soal program rumah down payment (DP) Rp 0. Menurut Sandi, BI menyatakan program itu bisa dijalankan.

"Belum bisa kami berikan update, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tapi intinya, alhamdulillah BI tadi menyatakan bahwa program ini bisa dilakukan, karena ada pengecualian, dan diharapkan program ini tetap mengacu pada prudential banking," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11).

Untuk diketahui, Pemprov DKI tengah menggodok revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2018. Salah satu program Anies-Sandi yang masuk KUA-PPAS 2018 adalah program rumah DP Rp 0, yang dianggarkan hingga Rp 800 miliar.(dtc/mfb)

Sekjen Golkar Idrus Marham buka-bukaan alasan memilih Ridwan Kamil sebagai bakal calon (balon) gubernur Jabar. Idrus menilai Wali Kota Bandung itu memiliki potensi besar untuk menang dibandingkan Dedi Mulyadi.

"Jadi begini partai Golkar mengedepankan kader, apalagi pengurus, tetapi kami ingin menang di Pilkada," kata Idrus usai bertemu Ridwan Kamil di Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Sabtu (4/11).

Menurutnya keputusan ini juga berkaitan dengan moto Golkar yakni suara rakyat sehingga konsisten mendengar aspirasi rakyat melalui hasil-hasil survei. "Fakta hari ini, tidak ada satupun survei yang kredibel yang tidak mengatakan bahwa kang Emil sebagai calon gubernur yang tertinggi. Bahkan yang terbaru (Indo Barometer) ini sudah hampir lebih dari 40 persen," jelas dia.

Ia mengaku menghargai kinerja Bupati Purwakarta itu dalam tiga tahun terakhir dalam memperkuat jaringan Golkar di daerah. Namun, pihaknya tidak punya pilihan lain untuk merengkuh kemenangan.

Dia mengatakan tugas Golkar saat ini menyakinkan masyarakat bahwa Ridwan Kamil pantas memimpin Jabar. Golkar akan bertarung habis-habisan untuk memenagkan pilkada tahun depan.

"Bersahabat dengan rakyat maka kita akan bersama melakukan pertarungan. Pilkada 2018 mendatang Golkar berkeyakinan sangat dengan prestasi dan track record Kang Emil, akan memenangkan pertarungan itu," kata Idrus.

Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kewenangan penyerahan SK dukungan terhadap Ridwan Kamil kepada Dedi Mulyadi. Sekjen Golkar Idrus Marham menyakini Ketua DPD Golkar Jabar itu akan patuh.

Seperti diketahui, Dedi Mulyadi yang juga kader partai Golkar akan maju di Pilgub Jabar. Namun, partai berlambang pohon beringin itu lebih memilih mendukung Ridwan Kamil. Keputusan ini membuat Bupati Purwakarta itu kecewa.

"Demul sebagai ketua (DPD Golkar Jabar) tentu akan melaksanakan keputusan ini," kata Idrus.

Menurutnya dinamika yang terjadi di beberapa wilayah di Jabar dengan keputusan Golkar mendukung Ridwan Kamil, akan mereda. Ia menyakini kader-kader di daerah melaksanakan keputusan partai.

"Jadi saya kira sudah gini, keluar SK Golkar maka hanya ada satu kata mengamankan dan melaksanakan keputusan itu," ungkap dia.

Sebelumnya, Idrus menuturkan SK dukungan Golkar sudah ditandatangani oleh Ketum Setya Novanto pada 24 Oktober lalu. Dalam SK itu tertulis, Ridwan Kamil sebagai Cagub dan Daniel Mutaqien Cawagub.

Lebih lanjut dia menjelaskan sesuai mekanisme partai berlambang pohon beringin itu, penyerahan SK dilakukan secara estafet. Artinya, DPP Golkar akan memberikan SK itu kepada DPD Jabar terlebih dahulu.

"Mekanisme penyerahan sesuai aturan di Partai Golkar nanti kita serahkan kepada DPD Jabar dan setelah itu didampingi oleh pemenangan pemilu Jawa 1 menyerahkannya kepada Kang Emil," Idrus.

Selain itu, kata Idris, Dedi Mulyadi tidak akan pindah partai. Ia menyakini Bupati Purwakarta itu akan fatsun kepada seluruh keputusan yang diambil partai.

"Saya buka rahasia saja saya ketemu dengan saudara Dedi beberapa kali, saya tanya Dinda bagaimana Jabar Dinda SK sudah seperti ini?. Kanda Sekjen sebagai kader saya taat kepada aturan dan saya tidak akan mungkin menghianati Golkar, itu pernyataannya," kata Idrus.

Tidak hanya itu, ia menegaskan Dedi Mulyadi akan tetap menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar. Ia akan pasang badan apabila ada pihak-pihak yang ingin mencoba menggoyang posisinya.

Menurutnya dinamika yang terjadi di lapangan atas sikap Golkar saat ini tidak akan berdampak terhadap perpecahan. Pasalnya, sambung dia, sikap ini sudah diambil melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo didesak memberikan tenggat dan target waktu kepada kepolisian untuk mengungkap kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Presiden diminta tak hanya memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian tetapi meminta kepastian kepada polisi terkait penuntasan kasus tersebut.

"Jangan hanya memanggil Pak Tito (Kapolri) untuk mengetahui perkembangan, tapi juga harus dikasih target untuk ungkap kasus Novel karena saya yakin kepolisian Indonesia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Kalau punya niat pasti bisa terungkap," ujar  Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11).

Selain itu YLBHI juga meminta Jokowi segera membentuk TGPF. "Ini kalau kemudian dibiarkan terus dan makin lama bukti akan hilang, saksi nggak tahu ke mana, jadi harapan terungkap akan kabur," tambah Isnur.

Iznur mengatakan, diperlukan terobosan cepat dari Presiden Jokowi untuk mendorong pembentukan TGPF agar hal-hal yang belum bisa terungkap dalam kasus Novel bisa diungkap oleh TGPF. "Sehingga rekomendasi Jokowi penting untuk menunjukkan jika dia pro-antikorupsi dan harus ditunjukkan dengan tindakan yang nyata," tandasnya.

Menanggapi desakan sejumlah pihak yang meminta polisi untuk segera menuntaskan kasus teror Novel Baswedan, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto berdalih
bukan hanya kasus teror Novel Baswedan yang mengalami kebuntuan dalam hal pengungkapan. Menurutnya banyak kasus yang bernasib sama dengan kasus Novel, tapi hal itu terjadi bukan karena polisi tak acuh.

"Ini terjadi pada banyak kasus yang ditangani penyidik, tidak terkecuali untuk kasus yang menimpa Novel Baswedan. Seperti di Paris, ada dua kali bom meledak di Kedubes RI 2004 dan 2012, sampai saat ini belum juga terungkap," kata Rikwanto dalam pernyataan tertulis, Sabtu (4/11).

"Padahal kepolisian Perancis sudah bekerja keras dan sistem CCTV Kota Paris tergolong canggih pada waktu itu," ujar Rikwanto.

Rikwanto memastikan Polda Metro Jaya, yang menangani kasus teror Novel, masih menganggap pengungkapan kasus tersebut sebagai PR mereka.Menurut  Rikwanto dalam penanganan kasus, polisi selalu berangkat dari dua metode penyelidikan, yaitu deduktif (motif) dan induktif (tempat kejadian perkara).

"Masalah yang menimpa Novel Baswedan masih merupakan pekerjaan rumah bagi penyidik Polda Metro Jaya. Dua cara ini (deduktif dan induktif) sering sangat efektif untuk mengungkap kasus pidana yang terjadi," jelas Rikwanto.

"Namun banyak peristiwa pidana yang terjadi di lapangan, karakteristik tingkat kesulitan mengungkapnya berbeda satu sama lain," terang Rikwanto.

Rikwanto memastikan belum terungkapnya suatu kasus teror Novel, bukan berarti polisi berdiam diri atau tak serius menanganinya. Namun karena kendala teknis yang ditemukan di lapangan sering membuat proses penyidikan menemui jalan buntu.

Rikwanto menjelaskan, saat penyelidikan buntu penyidik akan mengokang kembali penyelidikan. "Ini bisa membuat penyidik harus kembali ke proses awal lagi," jelasnya.

Rikwanto berharap akan adanya informasi yang signifikan dari masyarakat, Novel dan pihak mana pun, untuk mengungkap kasus teror penyiraman air keras tersebut. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia meminta Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk meningkatkan kapasitas pengawas ketenagakerjaan di negara-negara berkembang anggota ILO, termasuk Indonesia melalui program pengembangan. Desakan itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sugeng Priyanto, di depan sidang sesi ke-331 Governing Body (GB) ILO di Jenewa, Swiss (1/11).

Menurutnya pengawas ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan terciptanya kerja layak. Untuk itu, Indonesia mendesak ILO untuk terus meningkatkan program pengembangan kapasitas pengawas ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kebijakan nasional negara anggota.

Di hadapan anggota dan observer GB ILO, Sugeng Priyanto juga memaparkan berbagai kebijakan dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam memperkuat efektifitas pengawas ketenagakerjaan.

"Indonesia telah membentuk Kader Pengawas Ketenagakerjaan di perusahaan untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan juga membuat sistem pelaporan pengawas ketenagakerjaan secara online guna memudahkan perusahaan dalam membuat laporan terkait implementasi perlindungan ketenagakerjaan" jelas Sugeng Priyanto, seperti dikutip kemlu.go.id.

Ia menambahkan bahwa mulai tahun 2017 ini dan sejalan dengan UU no.23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Indonesia mulai menerapkan strategi baru dimana pemerintah propinsi dapat melaksanakan pengawasan ketenakerjaan sendiri.

Sementara Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Hasan Kleib mengatakan peran pengawas ketenagakerjaan termasuk salah satu isu penting dalam strategi ILO untuk periode tahun 2016-2017. Dalam hal ini, ILO tengah mengembangkan practical tool baru guna memperkuat kapasitas pengawas ketenagakerjaan dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih menjadi pilot countries program tersebut.

Peran pengawas ketenagakerjaan dalam memastikan kepatuhan terhadap hak-hak pekerja merupakan salah satu isu yang menjadi pembahasan sidang sesi ke-331 GB ILO yang berlangsung di Jenewa, Swiss, sejak tanggal 30 Oktober hingga 9 November 2017 mendatang.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, pada tanggal 30 Oktober 2017 dan dihadiri oleh wakil pemerintah, pekerja dan pengusaha yang menjadi anggota dan observer GB ILO. Dalam sidang ke 331 kali ini, GB juga akan membahas berbagai masalah institusional, program dan anggaran ILO serta isu-isu kebijakan ketenagakerjaan global yang juga menjadi perhatian Indonesia antara lain: tata kelola pekerja migran, pengawas ketenagakerjaan serta isu-isu terkait perlindungan pekerja lainnya.

​GB merupakan badan eksekutif ILO yang memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO. Keanggotaan GB terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. Anggota GB dari unsur pemerintah terdiri 56 negara, dimana Indonesia saat ini menjabat sebagai Deputy Member. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana Pemda DKI Jakarta untuk membangun RS Kanker DKI, di lokasi bekas Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YSKW) masih menghadapi kendala. Kendala itu diantaranya terkait kepastian tentang status hukum lahan tersebut.

Sebab menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, sesuai temuan BPK pihak penjual lahan tersebut masih harus mengembalikan dana Rp 191 miliar. "Ini yang sedang diupayakan  Pemda DKI," ujarnya kepada wartawan  di Lapangan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (4/11).

Kepastian tentang status hukum lahan RS Sumber Waras ini menjadi salah satu prioritas Pemda DKI. Bahkan Sandiaga mengatakan untuk memastikan status hukumnya itu, pihaknya akan melibatkan KPK dan Kejati DKI Jakarta agar semua jelas.

"Ini untuk memastikan bagaimana status hukumnya," tambahnya.

Sandi menjelaskan, sebelumnya juga telah bertemu dengan Kadis Kesehatan Pemprov DKI Jakarta Koesmedi Priharto dan pihak BPK guna membahas RS Sumber Waras. Sandi tak ingin ada keraguan terkait posisi hukum lahan RS Sumber Waras.

"Kemarin sudah ketemu Pak Dinas Kesehatan dan sudah dilaporkan. Sudah ketemu juga inspektorat, sudah ketemu teman-teman dari BPK Jakarta kantor perwakilan Jakarta. Kita ingin statusnya clean and clear dulu. Jangan ada keraguan mengenai posisi hukumnya," ujarnya.

Diungkapkan Sandi, sebenarnya Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyampaikan desain dan konsep RS Sumber Waras itu. Namun ia meminta para pihak bersabar terkait pembangunan RS Sumber Waras tersebut.

"Sudah ada beberapa yang disampaikan. Dan saya sampaikan bahwa ini nanti konsepnya kemitraan tapi sabar dulu karena hukumnya harus diluruskan dan temuan BPK itu harus mengembalikan Rp 191 miliar oleh penjualnya. Nah ini yang lagi kita coba upayakan," kata Sandi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tengah memprioritaskan tiga aset besar milik DKI, yakni RS Sumber Waras, tanah di Cengkareng, dan uninterruptible power supply (UPS). Menurut Anies, tiga aset besar tersebut merupakan ganjalan-ganjalan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Betul jadi prioritas. Karena itulah salah satu ganjalan-ganjalannya," tutur Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan,  Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

Pembelian lahan RS Sumber Waras sempat menjadi polemik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut Pemprov DKI membeli lahan tersebut dengan harga yang lebih mahal. BPK menilai terjadi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Namun KPK yang sempat melakukan penyelidikan menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pun telah bersiap pembangunan RS Sumber Waras itu. Kali ini pembiayaan RS Sumber Waras tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, melainkan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengecam keras kegiatan pembangunan sarana wisata di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir Juanda seluas 590 hektare oleh Balai Pengelolaan Tahura Ir Juanda selaku pengelola kawasan tersebut. Direktur Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan megatakan, kawasan Tahura Juanda merupakan salah satu kawasan hutan di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang memiliki fungsi konservasi/pelestarian, perlindungan bagi kawasan di bawahnya.

"Tahura memiliki fungsi ekologi yang strategis bagi keberlanjutan layanan alam Cekungan Bandung. Fungsi alamiah hutan dan ekosistemnya harus dipertahankan seiring dengan daya dukung lingkungan KBU sudah menurun dan semakin membabi butanya pembangunan sarana komersil-wisata di KBU," ujar Dadan dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (4/11).

Dadan menilai, aktivitas pembangunan atas nama penataan sarana wisata yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Tahura berupa penataan lahan parkir, pembangunan betonasi jogging track Goa Jepang-Maribaya dan pembangunan sarana wisata di Tebing Keraton terlalu dipaksakan, berlebihan, mengabaikan aturan-aturan dan belum dijamin sesuai dengan zonasi/blok pemanfaatan yang direncanakan sebagaimana dalam dokumen rencana pengelolaan Tahura.

Dadan mengatakan, aktivitas pembangunan /penataan ini telah mengabaikan asas dan prinsip kelestarian, keterbukaan, keadilan, partisipasi, kehati-hatian, kebersamaan dan keterpaduan sebagaimana diatur dalam Undang Kehutanan No 41 Tahun 1990, UU KSDAE No.5 tahun 1990 dan Perda No 25 tahun 2008 tentang Pengelolaan Tahura Juanda. Selain itu, aktivitas pembangunan yang sedang berjalan.

Proyek itu juga telah mengabaikan Perda No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dimana dalam pemanfaatan ruang di KBU harus mendapatkan rekomendasi Gubernur dan sesuai dengan blok pemanfaatan Tahura. "Saat ini, kita juga belum tahu seperti apa rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur /BPMPT Jawa Barat," ujarnya.

Bahkan merujuk pada Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang PPLH dan PP 27 tahun 2012, setiap usaha atau kegiatan pembangunan yang wajib Amdal / UKL-UPL wajib memperoleh Izin Lingkungan, apalagi pembangunan sarana wisata berada dalam kawasan hutan yang akan menganggu bentang alam hutan.

Kawasan Tahura juga berada didalam kawasan rawan bencana/patahan lembang. "Ada indikasi kuat, pembangunan wisata yang sedang berjalan tidak disertai izin lingkungan, karena pihak Tahura tidak menunjukan dokumen tersebut kepada warga," tegas Dandang.

Bukan itu saja, pembangunan sarana wisata ini juga telah mengabaikan aturan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, hingga saat ini warga belum mendapatkan informasi utuh mengenai rencana pembangunan, dokumen perizinan dan dokumen lingkungan dan dll yang diminta/dimohon oleh warga. informasi proyek pembangunan/penataan pun tidak disampaikan secara rinci kepada warga setempat, pedagang dan pihak-pihak lainnya.  

Dari tinjauan lapangan dan laporan warga yang kami terima, selain proses perencanaan pembangunan sarana wisata yang tidak melibatkan partisipasi warga setempat/pelaku usaha warga sekitar kawasan, pembangunan sarana wisata yang sedang berjalan telah memberikan akibat sosial dan ekonomi bagi pedagang, warga setempat serta pelaku usaha lainnya.

Karena itu, Dadan Ramdan meminta Gubernur, Kepala Balai Pengelolaan Tahura menghentikan pembangunan sarana wisata yang mengganggu fungsi kawasan, melibatkan partisipasi dan memberdayakan warga setempat dalam pengelolaan Tahura. "Pihak terkait juga harus mengakomodir segala komplain dan tuntutan warga yang dirugikan oleh kegiatan pembangunan yang sedang berjalan," pungkasnya. (mag)

Penuntasan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan masih belum juga menemui titik terang. Presiden Joko Widodo pun berencana segera memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mendorong pembentukan satuan tugas anti pembajakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Menurutnya, satgas ini dapat bertugas untuk menampung berbagai kasus pembajakan di semua daerah.

"Sehingga, sinergitas antara aparat hukum, masyarakat, usahawan termasuk asosiasi ini dapat mengantisipasi dan melawan pembajakan," kata Sutan Adil, seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (3/11).

Sutan mengatakan, setiap tahunnya Indonesia harus kehilangan Rp82 triliun lebih karena kasus pembajakan. Itu pun hanya dalam bentuk pajak, belum termasuk turunannya seperti perputaran uang di usahawan dan karyawan.

"Jika perang kepada pembajakan tidak dimulai secara serius dengan melibatkan berbagai komponen, dikhawatirkan ekonomi kreatif kita akan mati suri. Orang menjadi malas berkreativitas, karena hasil buah karya, olah pikir, curah rasa mereka bisa di bajak oleh orang secara ilegal," kata Sutan.

Hal ini tentu menyulitkan program pemerintah untuk mendorong ekonomi kreatif menjadi penopang ekonomi nasional. "Besarnya potensi ekonomi kreatif akan hilang jika pembajakan produk usaha kreatif tidak bisa dihilangkan secara masif. Untuk itu, satgas anti pembajakan perlu dibentuk untuk memerangi pembajakan," tegasnya.

Politisi Gerindra itu menambahkan, salah satu hal yang dapat meminimalisir pembajakan adalah kepemilikan hak paten oleh pelaku ekonomi kreatif. Namun, kesadaran pelaku usaha kreatif, khususnya di Provinsi Jambi dalam mendaftarkan hak paten usaha masih tergolong rendah, dibanding provinsi lain di Indonesia.

Hal ini menurutnya dapat dilihat dari jumlah paten usaha yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Kementerian Hukum dan HAM dalam sepuluh tahun terakhir. Dari data tahun 2006-2016, usaha kreatif yang telah mendaftarkan nama usaha, produk, merk dan logo bisnis yang mereka jalankan sangat sedikit.

"Bahkan dari jumlah yang sedikit tersebut, juga banyak paten yang tidak bisa dikeluarkan oleh Dirjen Haki, karena nama yang sama, produk yang sama ataupun kemasan yang sama dengan usaha yang telah dipatenkan terlebih dahulu," analisis Sutan.

Padahal menurutnya, secara sisi legalitas dan ekonomi, banyak sekali keuntungan jika suatu usaha telah mendapatkan paten usaha. Seperti memperkuat branding, sehingga lebih dikenal konsumen dan mitra usaha, dan bisnis pun akan lebih mudah berkembang.

Sutan pun berkomitmen, pihaknya siap membantu para pelaku usaha kreatif di Provinsi Jambi untuk mendapatkan paten usaha. Bantuan yang diberikan dalam bentuk fasilitasi, bimbingan, pelatihan dan pemberdayaan usaha kreatif untuk mendapatkan paten usahanya. "Sehingga mereka juga bisa kita dorong mampu mengakses permodalan dan teknologi usaha," tutup Sutan. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Daniel Muttaqien, kader Golkar yang oleh pimpinan DPP Golkar ditunjuk untuk mendampingi Ridwan Kamil sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, buka-bukaan soal langkah mengejutkan Golkar yang mendadak mendukung Ridwan Kamil. Padahal sebelumnya, Golkar digadang-gadang akan mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga merupakan kader Golkar.

Daniel mengungkapkan Golkar memilih Emil, sapaan Ridwan Kamil melalui proses panjang. Hal itu dimulai dari pernyataan Emil saat berkunjung di wilayah Pantura (pantai utara) beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya, Emil mengatakan dukungan masyarakat Pantura untuk maju di Pigub Jabar masih lemah.

Sehingga, ia perlu pendamping yang punya popularitas yang baik di wilayah tersebut. "Kebetulan nama saya disebut waktu itu (pidato Emil). Penyataan Emil lalu direspons oleh DPP Golkar untuk dipertimbangkan," kata Daniel di sela-sela pemaparan hasil survei Indo Barometer di Hotel Aston, Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat (3/11).

Putra dari  MS Irianto (Yance) mantan Bupati Indramayu ini, memang cukup dikenal oleh masyarakat Pantura. Sehingga, sambung dia, Golkar mempertimbangkan namanya sebagai pendamping Emil.

Menurutnya keputusan partai berlambang pohon beringin itu juga berdasarkan hasil survei. Ridwan Kamil masih mendominasi dibandingkan Dedi Mulyadi yang merupakan kader internal. "Survei juga jadi tolak ukur partai menentukan calon. Jadi ini melalui proses panjang tidak secara tiba-tiba," ungkap dia.

Dia mengatakan dinamika yang terjadi saat ini dengan keputusan Golkar mengusung Emil akan segera terselesaikan. Apalagi dalam waktu dekat surat keputusan (SK) akan diterbitkan. "Golkar partai yang dewasa, sudah puluhan tahun di Indonesia. Jadi ketika Golkar mengambil keputusan, maka semua kader akan fatsun (patuh)," kata Anggota DPR tersebut.

Emil sendiri, hari ini, Sabtu (4/11) direncanakan akan bertemu dengan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Rencana pertemuan itu akan membahas soal teknis penyerahan Surat Keputusan (SK) dukungan.

Dengan masuknya Golkar, orang nomor satu di Kota Bandung ini telah mendapat dukungan dari empat partai. Tiga partai yang lebih dulu menyatakan dukungan kepada Emil adalah NasDem, PKB dan PPP.

"SK Belum. Besok (hari ini-red) Pak Pak Sekjen Golkar mau ke Bandung. (Tapi yang jelas) obrolannya sudah pasti ke saya cuma mereka ingin bikin seremoni penyerahan SK seperti PKB di restoran, PPP di kantornya di Tebet. Golkar masih mau diobrolin," kata Emil di kawasan Jalan Ibrahim Adjie, Kota Bandung, Jumat (3/11). (dtc/mag)