JAKARTA, GRESNEWS.COM - KPK kembali memanggil Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, terkait penyelidikan kasus Bantuan likuiditas Bank Indonesia. Sebelumnya KPK telah memanggil keduanya sebanyak 2 kali, namun dalam pemanggilan itu mereka selalu mangkir.

"Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim diagendakan diminta keterangannya untuk melengkapi berkas perkara tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung/mantan Ketua BPPN)," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (6/11).

Ditambahkan Febri, keduanya dipanggil terkait kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Sjamsul disebut berperan selaku pemegang saham pengendali BDNI. Dia memiliki kewajiban kepada BPPN.

Keduanya diketahui masih berada di Singapura. Di lain pihak, KPK mengatakan akan terus berupaya menyampaikan surat panggilan pemeriksaan dengan bekerja sama pihak otoritas setempat.

Selain terhadap keduanya, KPK juga memanggil Direktur PT Gajah Tunggal Jusup Agus Sayono. Dia akan diminta keterangan untuk tersangka Syafruddin.

Jusup menjabat sebagai direktur pada tahun 2016. Saat ini Jusup juga menjabat sebagai Komisaris PT Polychem Indonesia Tbk sejak 2016 dan sebagai Direktur di PT Inoac Polytechno Indonesia sejak 2014.

KPK menyebut Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp220 miliar. Sisanya Rp 4,58 triliun menjadi kerugian negara. (dtc/rm)

Jagat maya kembali dihebohkan dengan adanya penyusupan konten porno dalam format GIF di WhatsApp. Beredar kabar kalau dengan melakukan pencarian di WhatsApp dengan cara tertentu, dapat ditemukan gambar bergerak berbentuk GIF yang mesum.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (kemenhub) masih terus melakukan kajian terkait ojek online. Karena itu, peraturan terkait ojek online sampai sekarang belum ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu soal krusial apakah ojek online masuk kriteria angkutan umum.

Kepala Sub Direktorat Angkutan Orang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Syafrin Liputo mengatakan bahwa pada dasarnya kendaraan roda dua atau ojek online tidak termasuk ke dalam jenis angkutan umum. "Sementara untuk kendaraan roda dua, Kemenhub belum bisa melakukan peraturan karena kendaraan bermotor dua ini diklasifikankan kendaraan perorangan. Sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam angkutan umum yang peraturannya atau regulasinya belum bisa dilakukan oleh Kemenhub," kata Syafrin di Jakarta, Minggu (5/11).

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih melakukan kajian terkait aturan ojek online. Kajian ini dilakukan secara hati-hati karena kendaraan roda dua dinilai memiliki risiko tinggi.

Hal ini berkaitan dengan data yang dikutip dari polisi lalu lintas di mana kendaraan roda dua dinilai sebagai penyumbang kecelakaan tertinggi. "Sedang dilakukan kajian terkait penyusunan revisi undang-undang nomor 22 dan semoga dalam kajian ini mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi kita sangat hati-hati menetapkan ini karena data dari polantas kendaraan roda dua ini peyumbang kecelakaan terbesar," sambung Syafrin.

Lantas, untuk sementara peraturan ojek online tersebut diserahkan kepada setiap pemerintah daerah. Sebab, belum ditetapkannya regulasi terkait ojek online. "Jadi karena tidak ada regulasi maka kementerian menyerahkan kepada daerah sebagai kearifan lokal. Dan ada beberapa daerah yang sudah menerapkan aturan di kawasannya dan sangat kami apresiasi," tuturnya.

Ia memberi contoh kendaraan andong dan delman di Yogyakarta yang diatur oleh walikota sebagai angkutan umum. Padahal andong dan delman pada dasaenya tidak termasuk sebagai kendaraan umum.

"Contohnya andong atau delman itu tidak diatur sebagai kendaraan umum tapi di daerah digunakan angkutan umum jadi ada peraturan walikota di Yogyakarta seperti mengadakan alat penampung kotorannya. Jadi ini diserahkan oleh daerah sambil menunggu kajian teknis," tutupnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tim 17 yang menggodog nama-nama tokoh bakal calon pasangan Khofifah Indar Parawansa di ajang Pemilihan Gubernur Jawa Timur, sudah mengerucutkan nama hingga tinggal dua orang. Juru bicara Tim 17 KH Asep Saifuddin Chalim mengatakan, dua nama yang telah digodog Tim 17 yang terdiri kiai dan bu nyai itu akan segera diserahkan kepada partai koalisi pengusung Khofifah.

KH Asep menegaskan, pertengahan November diharapkan bisa diputuskan satu nama dan langsung deklarasi. "Hasilnya sudah signifikan. Ada dua nama tapi tidak boleh disebutkan namanya," ujar KH Asep Saifuddin, kepada wartawan usai rapat tertutup bersama Khofifah di kediamannya di Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Minggu (5/11).

KH Asep menambahkan, dari dua nama tersebut dibawa ke partai koalisi pengusung Khofifah untuk kemudian diputuskan satu nama yang berhak mendampingi Khofifah. "Insyaallah minggu depan atau belum seminggu Insyaallah sudah diputuskan satu nama diusung bersama-sama," jelasnya.

Ditanya, apakah dua nama itu adalah Ipong Muchlisoni (Bupati Ponorogo) dan Emil Dardak (Bupati Trenggalek)? Kiai Asep masih merahasiakannya. "Ya bisa birokrat, bisa politisi," jawab dia.

Dalam rapat tersebut, nampak hadir KH Salahuddin Wahid, Nyai Lili Wahid, Nyai Masruro dari Probolinggo, KH Suyuti dari Banyuwangi dan kiai serta nyai lainnya yang tergabung bersama 17 orang. Asep menambahkan sosok tersebut diyakini cocok mendampingi Khofifah. "Kriterianya bisa mendampingi Bu Khofifah," ujar Asep.

Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah ini optimistis bacawagub tersebut dapat mendulang suara di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang. "Mereka Insyaallah akan menambah dulangan suara," ujarnya.

Tim 17 bersama Khofifah saat rapat tadi, juga membeberkan rekam jejaknya kedua nama bacawagub. "Tadi sudah membentangkan tentang rekam jejaknya dan seterusnya. Tinggal satu langkah lagi pasti segera yaitu dimintakan kepada partai pengusung untuk disepakati satu nama dan itu didukung oleh seluruh partai pengusung," jelasnya lagi.

Bagi Asep, Khofifah tentunya harus cocok dan senang dengan mungerucutnya 2 nama yang sudah dikantongi. Khofifah disebut sudah sreg dengan dua nama yang disodorkan untuk mendampinginya. "Bu Khofifah senang dengan kedua-duanya. Artinya bisa bekerja sama dengan dua-duanya," ungkapnya.

KH Asep menyakini dua nama tersebut dapat diterima Partai Demokrat yang selama ini merasa jumlah kursinya terbanyak dan merasa wakil adalah jatahnya. Dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa, ada sinar yang tengah menyingsing bagi masyarakat Jawa Timur untuk terwujudnya Jawa Timur yang adil dan makmur. "Dan itu akan bisa dipahami seluruh partai, termasuk Demokrat. Insyaallah ada jalan keluarnya," jelasnya.

Rapat finalisasi kepastian pendamping Khofifah akan digelar bersama Tim 17, seluruh parpol koalisi digelar pada minggu depan. "Insyaallah sekitar pertengahan November ini sudah dideklarasikan," tutupnya. (dtc/mag)

Direktur Utama (Dirut) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom) Alex J. Singa dinobatkan sebagai "Spoke Person of the Year 2017" pada ajang Indonesia PR of the Year 2017 yang diselenggarakan oleh Majalah Mix Marketing & Communication di Jakarta, Selasa (31/10).

JAKARTA, GRESNEWS.COM - TNI Angkatan Laut  berhasil membawa pulang 39 Nelayan asal Aceh yang ditangkap tentara Angkatan Laut India sejak 30 Oktober lalu. Pembebasan anak buah kapal KM Sinar Bahagia ini lakukan setelah TNI AL melakukan diplomasi dengan angkatan laut India.

Kepulangan nelayan ini ke Banda Aceh mendapat pengawalan dari sejumlah prajurit TNI AL. Kapal yang ditumpangi para nelayan ini merapat di TPI Lampulo Banda Aceh pada Minggu (5/11/2017). Para nelayan ini diizinkan pulang untuk membongkar ikan yang sudah sekitar seminggu berada di kapal.

"Setelah bongkar ikan, lima orang perwakilan nelayan akan kembali ke Sabang untuk proses pengurusan izin dokumen kapal," kata Sertu Nanang prajurit TNI AL yang ikut mengawal kepulangan para nelayan.

Nahkoda kapal KM Sinar Bahagia, Sofyan Nurdin, menceritakan kejadian penangkapan kapal mereka oleh otoritas India berawal dari kerusakan kapal berukuran 120 GT jenis kapal tangkap ikan. Kapal nelayan yang berangkat dari Lampulo, Banda Aceh itu mengalami kerusakan pada bagian baling-baling akibat tersangkut sampah. Pada saat berupaya melepas sampah-sampah itulah, kapal mereka hanyut terbawa arus ke India.

Kerusakan kapal terjadi pada hari kedelapan mereka setelah mereka melaut. Usai keluar dari wilayah Indonesia, kapal mereka akhirnya ditangkap oleh otoritas India.

"Kami ditahan selama dua malam. Kami mendapat diperlakukan dengan baik dan tidak mendapatkan kekerasan," ujar Sofyan kepada wartawan.

Para nelayan yang berangkat dari Lampulo, Banda Aceh ini berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah dilakukan diplomasi dengan Angkatan Laut India. Kebetulan, saat itu Kapal TNI AL KRI IBL-383 sedang melaksanakan latihan bersama patroli terkoordinasi India Indonesia (Latma Patkor Indindo) dengan Angkatan Laut India.

Setelah dilakukan diplomasi, kapal nelayan yang ditangkap pada 30 Oktober lalu itu akhirnya dapat dipulangkan. Saat memasuki perairan Indonesia, kapal nelayan tersebut dikawal oleh KRI Kelabang-826 yang sedang melaksanakan Operasi di ZEE Indonesia.

Sebelum dibawa pulang ke Banda Aceh, para nelayan ini terlebih dulu singgah di Sabang sejak Jumat (3/11). Begitu sampai mereka juga diperiksa kesehatan oleh tim medis TNI AL. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS. COM - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai kondisi angkutan antarmoda yang ada di Pekanbaru tidak berjalan dengan baik. Kondisi itu terjadi karena banyak munculnya terminal bayangan di Pekanbaru. Untuk itu ia pemerintah bertekad akan menertibkan dan menutup semua terminal bayangan di Pekanbaru. Hal ini ditegaskan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Bus Tipe A Payung Sekaki Pekanbaru, Sabtu (4/11).

Menhub mengintruksikan Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk segera mengambil tindakan dengan menutup terminal bayangan ini. Sebab Keberadaan terminal bayangan bus itu membuat angkutan antarmoda tidak dapat berjalan dengan baik. "Jadi tidak berjalan konetivitas bus antarkota dengan angkutan dalam kota. Hal ini makin lama makin membuat tidak kompetitif dan ditakutkan suatu waktu dapat tutup," ujar Menhub.

Hal itu menurut Menhub seperti yang sudah dilakukan Dinas Perhubungan di Jakarta yang telah menutup terminal bayangan. Untuk itu ia meminta hal yang sama dilakukan di Pekanbaru.

"Kita sudah lakukan penertiban di Jakarta. Oleh karenanya kita akan lakukan penertiban terminal dan penutupan terminal-terminal bayangan yang ada di Pekanbaru. Jakarta dapat melakukannya. Kita menutup banyak terminal bayangan. Bahkan di Jakarta kita lakukan pengangkutan (feeder) menuju terminal-terminal," ungkap Menhub, seperti dikutip dephub.go.id.

Menhub menilai keberadaan terminal bayangan karena adanya ego sektoral masing-masing pemilik bus. Menhub kembali menekankan akan bertindak tegas dalam menyikapi hal ini. Bahkan ia tidak akan segan-segan melakukan penindakan hukum apabila diperlukan.

Menurutnya hal itu mesti diperbaiki. Bus-bus ini sering ada terminal bayangan, dimana bus ini memiliki terminal sendiri-sendiri. Hal ini, kata dia, terjadi karena ego sektoral yang ada pada pemilik bus. "Jadi nanti kita tutup semuanya dan nanti kita lakukan penegakan hukum," tegas Menhub. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan ruas tol Batang-Semarang yang menjadi bagian Tol Trans Jawa akan bisa dioperasionalkan pada Juli 2018 mendatang.

"2018 sudah operasional. Dengan lihat kunjungan hari ini yakin sudah operasikan (tahun 2018). Juli sudah kayak gini (beton) semua," ujarnya .saat melakukan peninjauan dilokasi, Minggu (5/11)

Menurut Basuki, saat ini pekerjaannya sudah mencapai 55,7% dari seksi 1 sampai seksi 5. Sebagian jalan di ruas tersebut juga sudah proses dibeton.  Dari data yang ada, pekerjaan dengan progres tertinggi ada di seksi 1 Batang-Batang Timur sepanjang 3,20 km dengan realisasi 86,74%

"Kalau seksi 5 sendiri sudah 66,2%. Keseluruhan dari seksi 1 sampai 5 sudah 55,7%," tambahnya.

Basuki menambahkan, ruas yang mulai dikerjakan pertengahan 2016 oleh PT Waskita itu sudah tidak ada kendala dan diyakini bisa dioperasikan tahun 2018. Ia yakin bulan Juli 2018 seluruh jalan di ruas tersebut sudah dibeton.

Terkait pembebasan lahan, dari panjang proyek 75 km, setidaknya pembebasan lahan sudah rampung 98,16% hingga saat ini. Dari seksi 1 hingga 5, seluruhnya melebihi 90%, bahkan di seksi 1 sudah 100%.

"Pembebasan lahannya sudah," pungkas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Basuki juga meninjau ruas Batang-Pemalang dan meyakini pada Mudik 2018 tol Trans Jawa sudah dibeton dan bisa digunakan meski belum beroperasi secara resmi. (dtc/rm)

PDIP secara halus meminta Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak tidak memikirkan kans maju di Pilgub Jawa Timur 2018. Sikap PDIP mendapat sindiran dari PPP.

"Saya kira melarang-melarang begitu tidak bijaklah karena hak berdemokrasi seseorang itu untuk dipilih dan memilih, termasuk Emil Dardak. Persoalan Emil tidak menggunakan haknya untuk dipilih, itu soal lain," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek), Sabtu (4/11) malam.

Menurut Awiek, Hak demokrasi Emil Dardak harus dihormati siapapun, termasuk PDIP. Jika masih nekat melarang Emil maju di Pilgub Jatim, PDIP, kata Awiek, mengesampingkan etika berpolitik.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan saat ini masih banyak tugas yang harus dituntaskan Emil Dardak dan wakilnya. Emil diminta memenuhi visi dan misinya selama lima tahun mengabdi.

"Itu kan sudah menjadi komitmen bersama dengan Emil, apalagi ini masih dua tahun. Jadi masih banyak sekali visi dan misi yang belum terwujud," kata Doding kepada wartawan, Sabtu (4/11).

"Kalau pertanyaannya kemudian harus menuntaskan masa jabatannya, ini sesuatu yang problematis. Kenapa? Karena di banyak tempat, banyak partai-partai mengorbitkan pejabat-pejabat daerah untuk dinaikkan ke level tinggi," ujar Awiek menanggapi alasan Doding.

"Pak Azwar Anas yang sudah dideklarasikan PDIP sekarang masih menjabat. Masa jabatannya juga belum tuntas. Kalau mendudukkan persoalan kan harus sama setara," imbuh Awiek.

Menurut Awiek, PDIP harus konsisten dalam perbuatannya. Jika Anas dipersilakan maju di Pilgub Jatim saat masih menjabat, Emil harus diperlakukan serupa.

"Kalau Emil Dardak diminta tidak maju agar fokus menyelesaikan masa jabatannya, tapi Pak Azwar Anas tidak dilarang tidak menyelesaikan jabatannya, harusnya kan equal, setara," jelas Awiek.

Awiek meminta PDIP menghargai apapun keputusan Emil nanti. Menurut Awiek, Emil pasti punya pertimbangan politik sendiri.

"Tidak bisa dicampuri oleh orang-orang lain, mau menyuruh, mau melarang," katanya.

Anggota Komisi II DPR itu mengaku PPP memang tertarik dengan sosok Emil untuk disandingkan dengan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018. Namun, Awiek tak ingin mendesak Emil untuk maju.

"PPP sendiri pun hanya menangkap radar dari masyarakat yang menginginkan Emil Dardak untuk menjadi wakil gubernur dari Bu Khofifah. Tapi apakah kemudian PPP memaksakan Emil Dardak maju, tidak bisa juga karena itu hak politiknya Emil untuk memilih. PPP tidak bisa juga melarang Pak Emil untuk maju, itu hak beliau," pungkasnya. (dtc/mfb)

Berdasarkan Survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) nilai elektabilitas Joko Widodo masih tinggi menjadi calon presiden tahun 2019 mendatang. Elektabilitas Jokowi berada dinilai 33 persen.

Pengamat politik Djayadi Hanan mengatakan, Jokowi bisa menang bila mempertahankan citra dan kinerja sampai tahun depan. Apalagi, bisa meraih tingkat kepuasan kerja mencapai diatas 70 persen.

"Syaratnya kalau kinerja tingkat kepuasan sangat tinggi di atas 70 persen, kemudian keadaan ekonomi sangat baik, lalu evaluasi masyarakat terhadap program-program dan kebijakan pemerintah sangat baik gitu. kalau syarat-syarat terpenuhi maka akan jadi kandidat yang populer dan mungkin juga dominan," kata Djayadi di Gedung PSI, Jalan Wahid Hasyim, Sabtu (4/11).

Dyajadi mengakui, Jokowi masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kepuasan kinerja dan pertumbuhan ekonomi yang masih di sekitar 5 persen. Paling tidak bisa meraih 7 persen. Hal ini bisa menurunkan elektabilitas Jokowi Sendiri.

Sedangkan untuk Prabowo Subianto , kata Djayadi, masih butuh panggung menyalip elektabilitas Jokowi. Prabowo hanya mendapat nilai 25 persen lebih rendah dari nilai Jokowi.

Menurutnya elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibandingkan Prabowo wajar karena yang dilawan petahana yang sering tampil di media. Prabowo panggungnya kurang, kemarin punya panggung di Pilkada DKI tapi setelah itu jarang.

Prabowo, kata Djayadi harus bisa mencari panggung positif ke masyarakat. Itu bisa meningkatkan elektabilitasnya. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gerak cepat kepemimpinan Anies-Sandi dalam menjalankan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta perlu berlanjut dengan penertiban tower komunikasi yang terdapat di seluruh Jakarta. Hal ini dilakukan untuk penataan kota dan mengetahui kerugian negara akibat potensi pajak yang hilang.

"Seiring pesatnya era digital komunikasi maka semakin cepat pula pembangunan tower komunikasi dan bertebaran dimana-mana. Jika tidak ditata, kota akan terlihat semrawut. Anies-Sandi tidak menghendaki itu. Jakarta harus maju kotanya, maka Pemprov DKI jakarta akan membongkar tower komunikasi yang tak berizin," ujar Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP) Muhammad Alipudin, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (5/11).

Alipudin menyatakan Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian akibat adanya tower komunikasi yang tak berizin. "Pendirian tower (komunikasi) kan harus ada IMB-nya, terus beroperasinya tower (komunikasi) kan ada retribusinya. Itu semua kan pemasukan Pemprov DKI Jakarta. Besar sekali potensi pajaknya yang hilang," jelas Alipudin.

Menurut laporan Dinas Komunikasi dan Informasi DKI Jakarta, terdapat 6000 tower komunikasi yang tak berizin dan berada di area RTH, Fasum dan Fasos. Adapun rujukan penertiban tower komunikasi tercantum pada Pergub DKI Jakarta No. 89 Tahun 2006 dan Pergub DKI Jakarta No. 138 Tahun 2007.

Sementara itu pengamat tata kota, Heru Hermawan mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menertibkan tower komunikasi. "Pendirian tower komunikasi memang harus mengikuti prosedur yang ada. Hal ini dilakukan agar pendirian tower komunikasi itu sesuai perencanaan penataan kota," ujar Heru.

Adapun selama pemerintahan Pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama diduga adanya perusahan komunikasi yang bermasalah terkait pendirian tower komunikasi seperti Bali Tower. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kota Cirebon bakal menerapkan transaksi dana desa secara non tunai. Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Cirebon Abdul Majid Ikram mengatakan, Hal tersebut, sambungnya merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana desa. "Kami membantu mereka agar mampu mengelola dana desa dengan benar. Agar tidak ada manipulasi. Kalau melalui non tunai kan dana yang dicairkan itu bisa kita lacak kemana larinya," ucap Majid, di Cirebon, Sabtu (4/11)

Program ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia (BI) untuk terus menggencarkan realisasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Selain bekerjasama dengan pengelola tol, di Cirebon GNNT bakal menyisir ke kepala desa untuk menerapkan pengelolaan dana desa melalui transaksi non tunai.

Gerakan non tunai dengan menggandeng kepala desa, diakui Majid merupakan terobosan baru yang dilakukan BI. Majid pun tak menampik tingkat kesulitan untuk merealisasikan program tersebut terbilang tinggi dibandingkan dengan kerjasama dengan pengelola tol.

"Kemarin elektronifikasi pintu tol yang ada di Cirebon ternyata sudah hampir 100 persen. Saat ini baru 97 persen. Tantangannya memang berbeda, karena kita butuh proses untuk menyadarkan kepala desa dulu," ucapnya.

Lebih lanjut, Majid mengatakan pihaknya belum berani menargetkan untuk GNNT yang bekerjasama dengan kepala desa. Namun, BI Cirebon siap memfasilitasi jika ada kepala desa yang siap untuk menerapkan transaksi non tunai. "Kita akan kerjsama dengan bank, desa akan membuka akun-akun banknya. Sistemnya kita siapkan untuk di desa dan di toko material yang akan bekerjasama," ucapnya.

Selain menyiapkan sistem, BI Cirebon akan melatih perangkat desa. Selain meminimalisir upaya penyalahgunaan dana desa, dikatakan Majid transaksi non tunai juga merupakan upaya untuk menekan peredaran uang palsu.

"Alhamdulilah, sampai bulan ini belum ditemukan upal di wilayah Cirebon. Selain adanya program transaksi non tunai ini, kita juga gencar sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang untuk menghindari transaksi upal," tandasnya. (dtc/mag)