Menurutnya KPK secara bertubi-tubi mendapatkan tekanan, hambatan, bahkan pukulan, bukan saja dari SN secara langsung, tetapi juga dengan menggunakan lembaga-lembaga negara, seperti DPR, pengadilan, kepolisian, dan bisa jadi yang lain. Pejabat tinggi negara pun ada yang terindikasi kuat melindungi SN.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kejaksaan Agung menahan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty  terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat KB tahun anggaran 2014-2015. Namun pihak Surya mengajukan penangguhan penahanan atas penahanan tersebut.

"Menurut KUHAP pasal 123 ayat 1 seseorang yang ditahan berhak sebagai kuasa hukum atau keluarga memohonkan surat penangguhan penahanan," ujar kuasa hukum Surya, Edi Utama, di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Permohonan penangguhan penahanan itu diajukan kuasa hukum hari ini ke penyidik pada Jampidsus Kejagung. Namun Edi menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Kejagung apakah akan menangguhkan penahanan sepenuhnya atau hanya menjadi tahanan kota.

Alasan pengajuan  penangguhan penahanan karena Surya memiliki sejumlah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan,  misalnya mengikuti Konferensi Internasional Kependudukan di Yogyakarta pada tanggal 24-26 November 2017. Ia beralasan jika kliennya masih ditahan maka akan mencoreng nama Indonesia di mata peserta konferensi.

"Kepala BKKBN ini kan pejabat negara, tugasnya banyak sebagai pejabat negara, komitmen dengan berbagai acara, termasuk konferensi internasional PBB tentang kependudukan yang dilaksanakan di Yogyakarta sehingga kalau beliau ada di dalam sini (penjara) wajah Indonesia tercoreng. Sehingga setidaknya beliau diberikan kesempatan untuk menjadi tahanan kota," tuturnya.

Namun jika Surya hanya dikabulkan menjadi tahanan kota, ia pun memang tidak bisa ke Yogyakarta. Akan tetapi,  menurut kuasa hukumnya, Surya masih bisa menerima delegasi tersebut di kantor BKKBN pusat.

"Mungkin kalau ke Jogja tidak boleh, tapi setidaknya delegasi itu akan datang ke kantor BKKBN pusat kalau beliau jadi tahanan kota," dalihnya.

Permohonannya, itu juga disertai kesanggupan akan berlaku kooperatif kalau penahanannya ditangguhkan. Bahkan menurut kuasa hukumnya penyidik tidak perlu khawatir akan melarikan diri dan mempersulit proses pemeriksaan.

"Tidak perlu dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, tersangka tidak akan mempersulit proses pemeriksaan dan setiap saat apabila diperlukan bersedia dihadirkan," kata Edi.

Keluarga juga siap untuk menjamin Surya bahwa tidak akan melarikan diri. "Tersangka tidak perlu dikhawatirkan akan melarikan diri dengan adanya jaminan dari isteri tersangka," tutup Edi.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yakni Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma berinisial YW, Direktur PT Djaja Bima Agung berinisial LW, serta mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN berinisial KT.

Kasus  ini berawal saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter pada 2014 dan 2015. Pagu anggaran saat itu sebesar Rp191 miliar, yang bersumber dari APBN sesuai dengan DIPA BKKBN.

Namun dalam proses pelelangan, pejabat tersebut diduga melakukan kongkalingkong dengan salah satu peserta lelang. Lelang diduga diatur oleh salah satu peserta lelang, dengan cara dengan bekerjasama, peserta lelang lainnya harus mengirimkan penawaran harga ke PT Djaya Bima Agung, sehingga penentuan harga menjadi tidak wajar dan menyebabkan rendahnya kompetensi. (dtc/rm)

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai laporan yang dilayangkan atas namanya di Bareskrim Polri bagus bagi KPK. Menurutnya itu proses yang biasa dan tidak bisa membuat KPK goyah.

"Jadi kalau kita dituntut, kalau kita katakanlah dilakukan check and balance, katakanlah begitu. Itu suatu proses-proses yang biasa saja dan kita nggak akan goyah di situ," kata Saut usai menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

Saat memberi amanat dalam upacara, Saut sempat mengingatkan soal perjuangan memberantas korupsi yang semakin berat. Laporan yang belakangan gencar diterima oleh instrumen KPK merupakan respons dari kerja KPK.

Hal semacam ini, menurut Saut, bukan merupakan hal baru dan wajar terjadi. Sebab peristiwa serupa juga terjadi sejak KPK berjalan pada periode sebelumnya.

"Sehingga itu proses yang wajar-wajar saja. Sehingga tadi saya mengingatkan bahkan apa yang kami alami nggak ada sejengkal-sejengkalnya dari yang dialami oleh Novel kan," ucapnya.

"Saya baru dilaporin, kalau dipenjara paling-paling dihukum berapa? Dua tahun. Yah, nggak hukuman mati kan. Dibandingkan dengan Novel yang sebegitu, sampai seumur hidupnya jadi seperti itu," imbuh Saut.

Dia lalu berharap apa yang dialami pejuang antikorupsi tidak perlu terulang di masa mendatang. Intinya KPK harus mengatur strategi, salah satunya dengan bersabar. Sebab, kesabaran adalah salah satu nilai yang digariskan KPK.

"Nah kalau orang nggak sabar kemudian melakukan sesuatu, kalau ketemu barang bukti, ya dibawa ke depan pengadilan. Kemudian kalau kita dipraperadilankan atau apapun bentuknya, itu adalah cara kita untuk lebih firm lagi jadi pahlawan antikorupsi. Saya pikir itu pesannya," tutur Saut. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo  akhirnya bersuara menanggapi laporan dua pimpinan KPK ke polisi. Presiden meminta kepolisian untuk menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat itu apabila tidak ada bukti.

"Kalau ada proses hukum, proses hukum. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang tak berdasarkan bukti dan fakta. Saya minta dihentikan kalau ada hal seperti itu," kata Jokowi saat berada  Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11).

Jokowi menegaskan hubungan KPK dengan Polri baik-baik saja. Tak ada masalah di antara kedua lembaga tersebut.  "Saya minta nggak ada kegaduhan," ujar Jokowi.

Sebelumnya pengacara Setya Novanto melapotkan dua pimpinan KPK  yakni Agus Rahardjo dan Saut Situmorang kepolisi. Mereka dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat pencekalan keluar negeri terhadap ketua DPR Setya Novanto, setelah sebelum Setya Novanto menang dalam gugatan Praperadikan di PN Jakarta Selatan.

Agus dan Saut dilaporkan Sandy Kurniawan, anggota tim pengacara Setya, dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim. Atas laporan tersebut Bareskrim Polri telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan terlapor Agus dan Saut.

Terkait penerbitan SPDP itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah memanggil penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Tito menyebut laporan kasus itu dilaporkan pihak Setya Novanto pada 9 Oktober.

Agus dan Saut dilaporkan atas dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP.

KPK sendiri menegaskan surat pencegahan Novanto sudah sesuai aturan yang berlaku, yaitu dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diingatkan untuk memitigasi dan mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga minyak dunia. Gejala tersebut terlihat dari tren kenaikan harga minyak saat ini yang sudah mencapai 65 USD / Barel.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar demi melihat tren kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya jika kenaikan ini terus terjadi dalam jangka panjang maka akan mempengaruhi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang telah mematok International Crude Price (ICP) di harga 48 USD/barel.

"Di tengah tren penurunan produksi minyak nasional, tentu saja situasi ini dapat membebani anggaran negara dan konsumsi publik. Mengingat hampir setengah dari konsumsi minyak nasional diperoleh dari importasi," ujar Rofi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11).

Pemerintah dan DPR telah menetapkan postur APBN 2018 berdasarkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen dan nilai tukar Rp 13.400 per dollar AS. Sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Politisi PKS ini menilai kenaikan harga BBM ini terjadi lebih banyak terkait faktor geopolitik dan kebijakan negara produsen minyak. Diantaranya imbas dari proses reformasi hukum yang terjadi di negara produsen utama minyak dunia Arab Saudi, juga penurunan rig yang beroperasi di Amerika Serikat dan kesepakatan negara-negara penghasil minyak (OPEC) untuk memotong produksi mereka.

"Tapi atas dasar itu pula, maka sudah sepantasnya Indonesia lebih cermat dalam menggunakan alokasi energi nasional," ujarnya.

Menurutnya ditengah upaya pemerintah menggenjot infrastruktur dan proyek padat modal, perlu ada langkah-langkah dan perhitungan yang cermat dalam mengantisipasi kenaikan minyak dunia ini.

Diungkapkan Rofi, sebenarnya kenaikan minyak dunia sudah dipredksi, meski selama beberapa tahun terakhir kita masih merasakan harga minyak dunia yang rendah dibawah 50 USD / barel. Hanya saja disaat kondisi minyak rendah arah pengembangan energi alternatif belum optimal dikelola. Oelh karena itu sangat dimungkinkan kenaikan minyak dunia kali ini akan berimbas langsung kepada masyarakat.

"Kita juga mengingatkan secara khusus kepada PT Pertamina sebagai operator yang menjalankan kebijakan BBM satu harga untuk menghitung secara seksama," ujar Rofi, seperti dikutip dpr.go.id.

Dalam penutupan pekan lalu minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember, telah naik USD0,24 menjadi menetap di USD54,54 barel di New York Mercantile Exchange. Secara global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari, naik USD0,13 ditutup pada USD60,62 per barel di London ICE Futures Exchange. (rm)

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Menteri Sosial yang juga Bakal Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan itu untuk bersilaturahmi dan juga mencari solusi terbaik untuk warga Jatim.

"PAN tentu ingin Jatim terus berbenah. Silaturahmi ini ikhtiar untuk terus mencari yang terbaik bagi masyarakat Jatim," kata Zulkifli dalam keterangannya, Jumat (10/11).

Pertemuan tersebut dilakukan pada Kamis (9/11) kemarin. Zulkifli optimistis pilihan partainya untuk Pilkada 2018 pasti sesuai dengan harapan masyarakat Jatim.

"Pokoknya yakin pilihan PAN pasti sesuai harapan rakyat Jatim, Insya Allah," ujar Ketua MPR ini.

Sehari sebelumnya, Bupati Trenggalek Emil Dardak juga menyambangi Zulkifli di kediamannya, Rabu (8/11). Tujuannya untuk membicarakan poros alternatif pada Pilgub Jatim 2018 mendatang.

PAN hingga kini belum menentukan sikap di Pilgub Jateng. Namun PAN telah mengerucutkan pada lima nama yang ditimang-timang, 3 untuk cagub dan 2 untuk cawagub.

"Ada tiga, Pak Sudirman Said, Pak Marwan Jafar, satu lagi Pak Ganjar (Pranowo). Itu dari luar (partai)," kata Ketum PAN, Zulkifli Hasan, di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jumat (27/10).

PAN juga menyiapkan bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi tiga nama tersebut. Bacagub tersebut berasal dari PAN. "Dari dalam itu Nasrullah, Bendahara Umum PAN, dan Pak Taufik Kurniawan, Wakil Ketum PAN," ujar dia. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan III (periode Juli–September) Tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, investasi di DKI Jakarta mencapai sebesar Rp25,7 triliun, dengan PMDN sebesar Rp10,7 triliun, naik 181,6% dari Rp3,8 triliun pada periode yang sama tahun 2016, dan PMA sebesar Rp14,6 triliun, naik 2,8% dari Rp14,2 triliun pada periode yang sama tahun 2016.

Berdasarkan data BKPM RI tersebut, sampai bulan September tahun 2017 realisasi investasi di DKI Jakarta untuk PMDN sebesar Rp32,7 triliun dan PMA sebesar Rp42,1 triliun. Dengan demikian realisasi investasi (PMDN dan PMA) DKI Jakarta telah menembus angka Rp74,8 triliun, meningkat 76% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp42,5 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi, menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi sampai dengan Triwulan III tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

´Sampai bulan September tahun ini, pencapaian realisasi investasi di Jakarta telah menembus angka Rp74,8 triliun. Hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi seluruh warga Jakarta, karena dapat membuktikan bahwa iklim usaha di Jakarta sudah semakin baik. Pasalnya selama lima tahun terakhir, pencapaian kali ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak tahun 2012 lalu," ujar Edy.

Edy menambahkan, pencapaian realisasi investasi sebesar Rp74,8 triliun merupakan prestasi bagi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta karena telah melebihi target Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2017 yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp55 triliun.

Pencapaian investasi (PMDN dan PMA) sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September) Tahun 2017 sebesar Rp74,8 triliun di DKI Jakarta. Memiliki kontribusi sebesar 14,6% dari keseluruhan realisasi investasi di Indonesia sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September) Tahun 2017 sebesar Rp513,2 triliun, dengan demikian DKI Jakarta termasuk dalam Provinsi Ke-2 terbesar mencatatkan realisasi investasi (PMDN dan PMA) sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September) Tahun 2017 berdasarkan lokasi proyek setelah Provinsi Jawa Barat.

"DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui komitmen amanah, berdedikasi sepenuh hati telah melahirkan berbagai inovasi layanan guna meningkatkan kemudahan berusaha di Jakarta, percepatan realisasi dan kepastian perizinan investasi bagi para pelaku usaha. Hal tersebut terbukti mampu meningkatkan pencapaian realisasi investasi di Jakarta dan juga peringkat Ease of Doing Business (EODB) Republik Indonesia yang saat ini menduduki peringkat ke-72 meningkat 19 poin dari tahun lalu," ujar Edy.

Bagi PMA di DKI Jakarta tiga sektor yang paling diminati yaitu: perumahan, kawasan industri dan perkantoran (investasi Rp14,9 triliun); perdagangan dan reparasi (investasi Rp8,6 triliun); jasa lainnya (investasi Rp7,9 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (investasi Rp5,2 triliun); dan hotel dan restoran (investasi Rp1,3 triliun).

Sementara itu, bagi PMDN di DKI Jakarta tiga sektor yang paling diminati yaitu: Transportasi, gudang dan telekomunikasi (investasi Rp10,8 triliun); pertambangan (investasi Rp8,3 triliun); perumahan, kawasan industri dan perkantoran (investasi Rp6,7 triliun); konstruksi (investasi Rp5,1 triliun); dan perdagangan dan reparasi (investasi Rp512 miliar).

"Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Jakarta. Iklim usaha yang kondusif telah menjadikan ibukota negara ini primadona bagi investor baik dari dalam negeri maupun asing," tutup Edy. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pada tanggal 6-17 November 2017 ini akan berlangsung Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) COP-23 yang akan dilaksanakan di Bonn, Jerman. Terkait hal tersebut para penggiat lingkungan di Aceh dan Sumatera kembali menekankan pada pentingnya perlindungan Ekosistem Leuser bagi dunia sebagai salah satu hutan lebat di Asia Tenggara yang memiliki tiga lahan gambut kaya karbon yang paling dibutuhkan oleh bumi ini.

Para aktivis mengatakan, Ekosistem Leuser berjasa bagi manusia, karena Leuser berperan penting sebagai penyimpan karbon dunia dan mencegah dampak perubahan iklim global. Kondisi Ekosistem Leuser yang baik akan berdampak langsung pada udara yang kita hirup dan keseimbangan iklim kita bersama, karena krisis iklim yang kini terjadi pada dunia tidak akan dapat tertanggulangi tanpa memastikan keberadaan hutan seperti Leuser untuk bisa tetap menjaga dan mempertahankan karbon di dalam tanah.

Namun pada kenyataannya, Ekosistem Leuser hingga kini masih terus terancam oleh berbagai pembangunan mega proyek yang dapat merusak dan menghancurkan rumah penyimpanan karbon dunia ini. Melalui siaran pers terlampir para penggiat lingkungan juga ingin mengingatkan pemerintah maupun pembuat kebijakan untuk memperhatikan perlindungan Ekosistem Leuser dan mencegah terjadinya kerusakan di Kawasan Situs Warisan Dunia ini lebih jauh.

Karena itu, aktivis lingkungan meminta pemerintah untuk menghentikan ataupun menolak proyek pembangunan berskala besar yang dapat menghancurkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Pembangunan tersebut dinilai tidak tepat dan dapat berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati serta menimbulkan risiko berbahaya bagi masyarakat.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang baru dilantik bulan Juli lalu, pernah menyatakan menolak pembangunan panas bumi oleh perusahaan asal Turki, PT Hitay Energy di Kawasan Kappi, jantung Ekosistem Leuser, dan meminta pembangunan proyek tersebut dipindahkan. “Saya sendiri yang akan membatalkan proyek ini," kata Irwandi dalam suatu wawancara oleh media. Irwandi pun kemudian beralih fokus ke pengembangan proyek panas bumi di Seulawah yang berada di luar KEL.

Pemerhati lokal dan internasional memberikan pujian terhadap keputusan sang gubernur dan meminta Irwandi untuk membatalkan semua rencana pembangunan yang menghancurkan KEL. "Kami berterima kasih atas langkah cepat Pak Gubernur untuk menolak upaya penghancuran Leuser dan memuji kepemimpinannya yang segera menemukan lokasi alternatif lebih dekat dengan perkotaan dan lebih bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan," kata Rudi Putra, pemenang Goldman Environmental Award 2014, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (10/11.

"Namun perlu diingat bahwa masih ada ancaman-ancaman lain terhadap kelestarian KEL warisan dari pemerintahan yang sebelumnya. Proyek-proyek tersebut akan berdampak dahsyat terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan keanekaragaman hayati," lanjutnya.

Salah satunya adalah mega proyek PLTA Tampur yang berisiko menenggelamkan 4,000 ha hutan KEL dengan menampung 600 juta ton air dalam waduk, berlokasi di daerah yang paling sering mengalami gempa besar di Indonesia. "Ratusan ribu masyarakat yang tinggal di hilir sungai di Aceh Tamiang akan sangat terancam, risikonya kabupaten itu bisa tersapu hilang dari peta. Kita tentu masih ingat bagaimana dahsyatnya gempa bumi dan tsunami terjadi di Aceh tahun 2004, tidak terbayangkan apabila bencana seperti ini terjadi lagi," ujar Farwiza Farhan ketua Yayasan Hutan Alam Konservasi Aceh (HakA).

Farwiza juga berharap agar Gubernur Aceh terpilih segera memenuhi janjinya untuk merevisi Qanun Tata Ruang Perda Aceh dan memasukan Fungsi KEL yang sangat penting bagi masyarakat Aceh dan dilindungi oleh peraturan nasional sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk fungsi lingkungannya, setelah sebelumnya KEL dihapuskan dari Qanun Aceh tahun 2013. Kerusakan yang terjadi di kawasan KEL akan semakin luas apabila KEL belum mendapatkan status perlindungan yang kuat dalam peraturan tata ruang daerah.

Panut Hadisiswoyo, Direktur Yayasan Orangutan Sumatera Lestari menjelaskan bahwa pembangunan waduk dan mega proyek PLTA tersebut akan menghancurkan hutan dataran rendah dan memusnahkan habitat satwa langka dunia karena pembangunan jaringan jalan dan jalur transmisi listrik yang diperlukan untuk proyek-proyek tersebut akan menembus kawasan hutan yang masih asli.

"Pembangunan jalan yang menembus hutan alami akan menjadi pendorong utama hilangnya habitat satwa dan menyebabkan terjadinya fragmentasi, kebakaran hutan, perburuan satwa, penebangan liar dan degradasi lingkungan lainnya. Apabila kondisi ancaman ini terus terjadi maka tidak akan menutup kemungkinan bahwa Situs Warisan Dunia ini akan terus mengalami kehancuran," ungkap Panut yang juga menjadi juru bicara masyarakat sipil pada pertemuan Komite Waisan Dunia di Polandia, Juli 2017 lalu.

Pada bulan September 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui surat Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. 559/2017 telah menyetujui permohonan pembangunan jalan tembus antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat yang diajukan oleh Gubernur Sumatra Utara. Pembangunan jalan tersebut rencananya akan melalui kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, yang temasuk dalam daftar Warisan Dunia dalam Bahaya UNESCO. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pekerjaan proyek LRT (Light Rail Transit) yang dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) diduga bermasalah. Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit PT Jakpro tersebut.

"Berdasar hasil kajian kami, beberapa pengadaan yang dilakukan PT Jakpro pada proyek LRT bermasalah. Pengadaan itu tidak mengikuti prosedur yang ada. Kami mendesak BPK segera mengaudit PT Jakpro," ujar Peneliti JRPP, Edwar Darwis dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jumat (10/11).

Edwar menyatakan pihak direksi PT Jakpro melakukan penunjukkan langsung pengadaan barang. "Pengadaan tetra radio dan rolling stock signalling langsung tunjuk tanpa lelang. Itu melanggar aturan," imbuh Edwar.

Edwar menyebutkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang telah dihabiskan untuk proyek LRT sebesar Rp1,19 triliun. "Sudah uang yang dihabiskan banyak, terlambat (2%) lagi," tegas Edwar.

Edwar pun menduga PT Jakpro melakukan pemborosan pada pelaksanaan proyek LRT. "Pembangunan satu stasiun LRT itu terlalu mahal. Dan jumlah stasiun yang dibangun harusnya cukup tiga saja. Ini kan enam buah. Biaya produksi jadi membengkak. Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta menghentikan pemborosan ini dengan melakukan audit," pungkas Edwar.

Seperti diwartakan sebelumnya, percepatannya pun proyek LRT mengabaikan wewenang pemerintah daerah. Percepatan penyelenggarakan LRT melalui Perpres No. 49 Tahun 2017 melanggar konstitusi Pasal 18 Ayat (5) dan (6) UUD 1945 serta undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah. (mag)

Setelah penutupan Alexis dengan tak memperpanjang izin usahanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji penutupan tempat karaoke Diamond, Tamansari, Jakarta Barat. Kajian diperlukan mengingl surat dari Polda Metro Jaya menyebut ketidakterlibatan pihak manajemen Diamond dalam kasus sabu Indra J Piliang.

"Suratnya sudah diterima Pemprov, Polda Metro Jaya menyatakan manajemen Diamond tidak terlibat dalam kasus Indra J Piliang," kata Kabid Industri Pariwisata Tony Bako, Kamis (9/11).

Tony mengatakan saat ini izin usaha karaoke Diamond telah habis. Pihak manajemen juga sedang mengajukan perpanjangan izin.

"Sekarang mereka sedang mengajukan perpanjangan izin," kata Tony.

Meski begitu, Pemprov masih mengkaji masa depan Diamond. Beberapa instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Satpol PP, melakukan pembahasan untuk tindak lanjut kasus itu. Apakah akan ditutup atau tidak.

"Rapat pertama sudah, tapi belum ada putusan. Kita masih melakukan kajian. Nanti akan ada rapat lagi," ujar Tony.

Karaoke Diamond menjadi lokasi ditangkapnya politikus Indra J Piliang saat memakai sabu. Tempat karaoke itu telah disegel untuk sementara.

Saat ini Indra sudah kembali ke rumahnya setelah ditangkap. Politikus yang baru saja mengundurkan diri dari Partai Golkar itu diwajibkan menjalani rehabilitasi jalan selama delapan kali di BNN Kota Jakarta Selatan. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Aparat Polri dan TNI masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera warga di Desa Kimbely dan Desa Banti, Mimika, Papua. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut sudah ada yang diamankan terkait peristiwa tersebut. "Ada, ada yang sudah diamankan," kata Tito kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (9/11).

Pasukan dari TNI-Polri bersiaga di dua desa tersebut untuk menjaga keamanan. Selain itu, ada tim khusus yang mengejar anggota kelompok bersenjata. "Jadi memang ada tim yang mengamankan lokasi-lokasi, hampir 1.000 orang untuk amankan selama ini. Juga ada tim pengejar, tapi saya tidak akan sebutkan jumlah tim pengejar untuk kerahasiaan operasi," sambung Tito.

Tito menyebut isu kesejahteraan sosial menjadi salah satu isu pemicu adanya konflik KKB ini. Permasalahan ini timbul akibat perebutan limbah (tailing) hasil olahan Freeport yang diperebutkan warga lokal maupun pendatang.

Freeport sendiri mendapatkan pengamanan dari Polri dan TNI. "Yang jelas, pengamanan Freeport sendiri selama ini dengan adanya MoU dengan Freeport, Polri dan TNI di sana, lebih-kurang dari atas sampai bawah 74 mil, gunung kanan-kirinya jurang yang ada sungainya. Tempat mendulang itu hutan-hutan lebat, jurangnya dalam-dalam," paparnya.

Ada dua kelompok KKB yang sering membuat kekacauan di sana. Mereka menjadikan para penambang liar ini sebagai tameng dari kejaran aparat Polri-TNI. Kapolri melihat belum ada motif permintaan tebusan yang dilakukan oleh KKB dalam aksi ´penyanderaan´ ini.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, dua desa itu sudah 3 hari lamanya disandera KKB. "Ada 200 personel gabungan TNI-Polri untuk tangani kasus ini. Polri sendiri mendapat bantuan dari Kelapa Dua (Mako Brimob)," kata  Ahmad.

Dalam upaya menangkap KKB, Kamal menjelaskan, aparat tak bisa serta merta masuk ke wilayah dua desa tersebut. Oleh sebab itu, aparat saat ini mengedepankan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan negosiasi dengan KKB.

"Kita mau menuju ke sana itu, kalau TNI-Polri bisa langsung dihujani (tembakan) sama mereka. Jadi beberapa titik itu sudah ada KKB. Tindak lanjutnya, di sana kan ada tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala suku. Warga masyarakat di bawah naungan kepala suku. Kita lakukan upaya negosiasi ngomong ke kepala suku," terang Kamal.

"Langkah polisi sampai saat ini masih mengandalkan tokoh masyarakat di Tembagapura, para pendeta untuk bernegosiasi supaya jangan libatkan masyarakat sipil," tandas Kamal.

Kamal menerangkan aparat TNI-Polri belum daapat berkomunikasi dengan KKB. "Kalau KKB tidak mau berkomunikasi dengan kita. Dalam arti kata, kita juga nggak ada akses ke sana," imbuh Kamal.

Dugaan saat ini, Kamal melanjutkan, KKB yang mengisolasi dua desa tersebut berasal dari Puncak Jaya, Intan Jaya, Tolikara, Lanny Jaya dan Paniai. "Warga masyarakat di sekitar lokasi itu, mereka tidak suka sama kelompok-kelompok ini karena mereka bukan penduduk asli daerah situ," ujar Kamal.

Kegiatan warga di dua desa tersebut dibatasi dan akses antara dua desa tersebut menuju Tembagapura diputus. "Bagi ibu-ibu, boleh belanja ke Tembagapura. Bagi laki-lakinya tidak bisa keluar dari Desa Kimbely sama Desa Banti. Di sana warganya masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang," kata Kamal.

Kamal menjelaskan dua desa tersebut berada sejalur di antara dua bukit tinggi. KKB sengaja merusak jalan menuju Tembagapura dengan menggali tanah hingga berlubang dan juga menempatkan batu-batu agar kendaraan tidak dapat melintas.

"Dari Tembagapura menuju desa itu kan satu lerengan. Kan ada dua bukit tinggi di Tembagapura, kanan-kiri, ada jalan dan sungai di bawahnya. Nah ketika kita mau ke desa itu harus melalui titik-titik itu. Itu lah yang dijaga oleh KKB. Jadi mereka tidak boleh melintas ke Tembagapura," jelas Kamal.

"Masyarakat yang sakit dan sebagainya tidak bisa serta merta lewati situ. Karena KKB sudah tanam batu-batu, termasuk jalan itu sudah digali sehingga ketika mobil mau melintas dan sebagainya, harus dirapikan dulu baru bisa melintas. Itu kondisinya di sana," sambung Kamal.

Polisi mengetahui adanya pengisolasian dua desa oleh KKB karena melihat sepinya aktivitas warga di pasar Tembagapura. Seorang warga perempuan menceritakan akses jalan telah putus sehingga warga harus berjalan kaki jika ingin pergi ke Tembagapura.

"Kita tahu mereka diisolasi ketika lihat masyarakat kok sepi sekali. Ada salah satu warga perempuan yang belanja ke Tembagapura menyampaikan bahwa transportasi sudah putus, makanya mereka perlu jalan kaki ke Tembagapura," ujar Kamal. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana Walikota Bandung yang saat ini diusung Partai Golkar, Ridwan Kamil untuk bergabung dengan partai berlambang beringin itu, membuat PPP partai pendukung Emil--panggilan akrab Ridwan Kamil-- lainnya, panas dingin. Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, Emil sebaiknya tetap berdiri di atas semua partai pendukungnya.

"Sebaiknya RK (Ridwan Kamil) tetap berdiri di atas semua partai pendukungnya dan menjaga jarak yang sama agar tiket Pilkada yang telah dia raih dalam konteks kecukupan jumlah kursi tidak menjadi hilang," kata Arsul Sani, Kamis (9/11).

Arsul menyarankan agar Ridwan Kamil memikirkan kembali wacana tersebut. Arsul berpandangan dalam konteks Pilkada keberpihakan terhadap satu partai dapat mempengaruhi dukungan partai-partai pendukung lainnya.

"Jadi dalam tataran umum, kita hormati. Tetapi dalam konteks politik Pilkada, saya kira RK harus banyak berpikir ulang karena ketika dia bergabung dengan satu parpol maka tidak tertutup kemungkinan 3 parpol yang lain akan mempertimbangkan kembali dukungannya sebagai Cagub di Pilkada Jabar," ujar Arsul.

Ia menilai jika Ridwan Kamil sampai bergabung di Golkar akan mempengaruhi jumlah kursinya pada Pilgub Jabar. "Kalau hal ini terjadi maka RK bisa kekurangan jumlah kursi minimal untuk pengusungan," tuturnya.

Sebelumnya Ridwan Kamil menyampaikan terima kasihnya setelah didukung menjadi cagub Jabar oleh Golkar. Ia juga menyiratkan akan bergabung dengan partai besutan Setya Novanto ini.

"Saya akan coba taaruf (berkenalan) dan memahami partai ini. Bukan tidak mungkin saya akan berlabuh di partai yang istimewa ini," ujar Ridwan Kamil di hadapan kader Golkar di Jl Anggrek Neli, Jakbar, Kamis (9/11).

Ridwan Kamil menyebut tidak menutup kemungkinan dirinya akan bergabung dengan partai Golkar setelah mendapat SK dukungan maju ke Pilgub Jawa Barat. Golkar pun menyambut baik wacana tersebut.

"Terkait wacana Pak Ridwan Kamil (RK) mau bergabung dengan Golkar tentu kami akan sambut dengan suka cita, karena Partai Golkar adalah partai yang terbuka dan juga visi Pak RK sama dengan Partai Golkar," kata Wasekjen DPP Golkar Maman Abdurrahman, (9/11).

Meski begitu, Maman menuturkan yang terpenting saat ini bukanlah soal menjadi kader. Saat ini yang terpenting adalah fokus untuk memenangkan Ridwan Kamil dan pasangan cawagubnya, Daniel Mutaqien di Pilgub Jabar 2018.

"Namun saya pikir ada hal yang jauh lebih penting yaitu bagaimana kita bisa fokus terlebih dahulu memenangkan RK dan Daniel terlebih dahulu dan fokus juga menawarkan program-program yang konkrit kepada masyarakat Jabar," ujar Maman. (dtc/mag)