JAKARTA, GRESNEWS.COM –  Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengaji usulan yang disampaikan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) agar Kereta semi Cepat Jakarta- Surabaya menggunakan jalur khusus atau membangun jalur baru selain jalur existing yang sudah ada.

Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan akan mengevaluasi usulan tersebut. Dikatakanya pembangunan Kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya saat ini sedang studi. Sementara Jepang memiliki ide agar KA ini dibuatkan jalur khusus sehingga eksisting saat ini 2 jalur menjadi 3 jalur. "Namun hal ini masih baru pembicaraan informal saja. Untuk itu saya akan kaji lebih jauh,” ujar Menhub, usai menghadiri acara Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Jumat (17/11).

Menhub mengakui secara pribadi mengamini ide dari JICA tersebut karena menurutnya hal ini akan membuat operasional KA Jakarta-Surabaya yang lain tidak terganggu. "Menurut saya itu tidak menggangu operasional KA yang lain apabila ada penambahan pengerjaan jalur baru. Bila nanti KA semi cepat sudah beroperasi juga tidak ada tumpang tindih kecepatan antara baru dengan yang lama," tutur Menhub.

Hanya saja menurut Menhub hal yang perlu diperhatikan dalam penambahan jalur ini adalah perlintasan sebidang. Dengan ditambah menjadi 3 jalur maka intensitas buka tutup diperlintasan sebidang akan meningkat. "Dengan adanya tiga jalur, maka perlintasan sebidangnya akan lebih tinggi, oleh karenanya saya akan kaji lagi hal ini," sebut Menhub.  (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah hancur menyusul ditetapkannya Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Menurutnya kasus yang dialami Novanto tersebut membuat citra DPR menjadi buruk di mata publik.

"Wah Hancuuur. Ini kalau mau ditulis boleh, ´DPR Sudah Hancur´," tandas Zulkifli saat  menghadiri syukuran Muhammadiyah ranting Pondok Labu di Gedung Graha Adya Wicaksana, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).

Untuk itu Zulkifli mengajak masyarakat kembali memperbaiki citra lembaga negara. Sebab, jika citra lembaga negara rusak akan berimbas pada ketahanan nasional.

"Yang paling penting lagi, mari kita jaga kehormatan lembaga negara. Lembaga negara itu simbol. Kalau lembaga negara rusak citranya, apakah MK, apakah DPR dan lain sebagainya tentu akan mengganggu ketahanan nasional. Jadi kita harus jaga bersama-sama lembaga-lembaga negara," katanya.

Zulkifli yang ditanya soal kebenaran kondisi Novanto, menolak memberikan keterangan, sembari melemparkan tawa kepada awak media Zulkifli meminta agar wartawan bertanya pada dokter yang merawat Novanto. Saat disinggung rencana apakah ia akan membesuk Setnov, Zulkifli malah menyebut dirinya akan pergi ke Lampung. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wartawan Metro TV Hilman Mattauch yang diketahui menyupiri Ketua DPR Setya Novanto saat kecelakaan di jalan Panjang Jakarta Barat menyatakan mengundurkan diri. Pengunduran diri itu dilakukan setelah ia menjalani persidangan oleh Tim Metro TV.

"Resminya Hilman mengundurkan diri sebagai kontributor Metro TV sejak Sabtu 18 November usai bertemu dan disidangkan tim Metro TV hari itu," ujar pemimpin redaksi Metro TV, Don Bosco Salamun, Minggu (19/11).

Alasan  Hilman mengundurkan diri, menurut Don,   karena ingin fokus menyelesaikan perkaranya terkait kasus kecelakaan itu.

Namun Don mengatakan, Hilman mau mundur atau tidak, sebenarnya  Metro TV sudah memutuskan memberhentikan dirinya, karena Metro TV sebelumnya telah menemukan beberapa alasan untuk memberhentikannya.

Menurut Don ada dua pelanggaran yang dilakukan Hilman terkait kecelakaan yang melibatkan Setya Novanto. Salah satunya, Hilman ditetapkan sebagai tersangka.

"Satu di antaranya karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aturan yang berlaku di Metro TV, siapapun yang berstatus tersangka, harus berhenti dan atau diberhentikan," jelas Don.

Selain itu, dari persidangan juga diketahui Hilman terbukti melanggar kode etik jurnalistik dan perusahaan. Yaitu mengemudikan narasumber menggunakan mobil pribadi yang bertentangan dengan Standar Operating Procedure (SOP) di Metro TV.

"Persidangan kemarin menemukan beberapa fakta yang menginidkasikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik maupun code of conduct perusahaan," terangnya.

Hilman yang merupakan kontributor Metro TV sebelumnya diketahui mengemudikan Setya Novanto yang akan diantara ke studio Metro TV dengan kendaraan Toyota Fortuner miliknya. Namun naas kendaraan tersebut mengalami kecelakaan di Jl Permata Berlian, Jakarta Selatan. Mobil itu menabrak tiang lampu karena Hilman, pengemudi kelelahan dan sambil mengangkat telepon.

Bagian Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya telah menetapkan Hilman sebagai tersangka sejak Jumat 17 November 2017 pukul 17.00 WIB. Saat ini Hilman dikenakan wajib lapor seminggu dua kali, sementara barang bukti mobil Toyota Fortuner B 1732 ZLO masih diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi menyatakan, pihaknya tengah mengupayakan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota tujuan utama investasi di Asia. Hal ini sejalan pula dengan target Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengejar angka investasi sebesar Rp100 triliun tahun 2018.

Oleh sebab itu Edy menegaskan pihaknya selalu menghadirkan inovasi layanan perizinan dan non perizinan. Serta memangkas prosedur menjadi lebih sederhana. "Jakarta harus menjadi kota tujuan investasi utama di Asia. Untuk itu, kami senantiasa melakukan inovasi untuk kemudahan izin investasi dan berbisnis di Jakarta. Nantinya akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru," ungkap Edy dalam keterangan pers yang diterima gresnews.com, Minggu (19/11).

Upaya tersebut diakui Edy telah membuahkan hasil yang signifikan.  Terbukti, peringkat kemudahan investasi di Indonesia meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. "Peringkat ease of doing business (EoDB) membaik dalam kurun 2 tahun terakhir. Terjadi kenaikan sebanyak 34 peringkat dari 106 ke 72 pada EoDB.  Selain itu, biaya labour yang terjangkau juga menjadi daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di Jakarta," papar Edy.

Dengan pencapaian ini sambung Edy, posisi Indonesia berhasil mengungguli sebagian negara berkembang lainnya, di antaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brazil (125). Pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati Tiongkok yang berada pada peringkat ke-78.

"Namun hal tersebut tidak lantas menjadikan kita berpuas diri. Masih perlu banyak perbaikan dan akselerasi yang harus kita wujudkan agar Indonesia bisa menguasai pasar Asia," pungkasnya.

Lebih lanjut dirinya memaparkan beberapa bentuk inovasi yang sudah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta seperti Izin online, ODS (One Day Service), layanan Fast Track, IMB.  3.0, AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor), JIIC (Jakarta Information and Investment Center) dan Qualified Consultant (QC).

"Kita terus lakukan percepatan agar iklim ini terus membaik. Program yang segera akan kita luncurkan adalah Jakarta Information and Investment Center dan Qualified Consultant yang nantinya akan mengawal proses investasi dari hulu ke hilir (end to end process)," papar Edy.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan dengan berbagai peluang investasi yang tersedia akan menjadikan Indonesia sebagai wilayah inovasi yang prospektif di Asia. "Kita berkomitmen untuk membuka lembaran baru investasi DKI ke depan yang lebih kondusif.  Salah satu langkahnya dengan membangun infrastruktur berbasiskan publik partnership yang disandingkan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang siap bermitra," ujar Sandi. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keberhasilan tim gabungan Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia dalam mengevakuasi 345 warga yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Desa Kimbely dan Utikini, Papua, pada Jumat (17/11) patut diapresiasi. Namun, aparat keamanan harus tetap melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok tersebut.

"Saya mengapresiasi kerja keras dan kekompakan yang ditunjukan TNI-Polri dalam melakukan evakuasi terhadap warga yang disandera kelompok kriminal bersenjata. Tapi, aparat keamanan harus tetap memburu kelompok tersebut agar kelompok itu tidak bisa berkembang lagi," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggi (19/11).

Dalam melakukan perburuan terhadap  kelompok kriminal bersenjata tersebut,  diperlukan strategi yang matang. Karena, kelompok itu memiliki senjata standar militer. Apalagi, kelompok bersenjata itu sudah berani menantang perang terbuka kepada aparat.

"Pengejaran jangan diartikan menumpas tuntas atau membunuh para anggota kelompok bersenjata secara langsung. Aparat harus tetap mengedepankan cara persuasif, meminta anggota KKB itu menyerahkan diri dan senjatanya," tutur TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menyarankan, tim gabungan Polri dan TNI dapat menyertakan Komnas HAM saat melakukan pendekatan persuasif dengan kelompok bersenjata tersebut. Dengan demikian, sambung TB Hasanuddin, Komnas HAM dapat memahami situasi riil di lapangan. "Mungkin saja kelompok bersenjata itu bisa diajak bicara baik-baik bila ada Komnas HAM," kata TB Hasanuddin.

Bila kelompok bersenjata itu tidak mengindahkan permintaan aparat, TB Hasanuddin menyarankan, tim gabungan Polri dan TNI dapat melakukan tindakan tegas sebagai langkah terakhir. "Nah, kalau kelompok bersenjata itu tetap bersikeras tidak mau diajak berdamai, Komnas HAM kan tahu sendiri kondisi riilnya, sehingga tidak menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat," tukas TB Hasanuddin.

Namun, imbuh TB Hasanuddin, sejatinya di negara manapun, yang namanya kelompok bersenjata selain aparatur keamanan, tidak diakui di dalam negara. "Jadi, jangan biarkan ada sekelompok warga negara yang memiliki senjata standar militer secara liar. Negara tidak boleh kalah," tegas TB Hasanuddin.

Sebelumnya diberitakan, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.

Dari 1.300 orang yang tersandera, petugas gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi 345 warga desa Kimberly dan Utikini, Papua, pada Jumat (17/11) siang. Berdasarkan data sementara, masyarakat yang berhasil dievakuasi adalah 104 laki-laki, 32 perempuan, dan 14 anak-anak. Total ada 344 orang yang berasal dari Desa Kimbely.

Kemudian menyusul 153 laki-laki, 31 perempuan, dan 10 anak-anak yang berada di wilayah longsoran. Hingga kini, proses kelanjutan evakuasi dua desa di Mimika, Papua, masih terus berlangsung. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai tindakan pengacana Setya Novanto Fredrich Yunadi dalam membela kliennya bisa ditafsirkan sebagai melawan hukum. Salah satu tindakan yang dinilai melawan hukum adalah pernyataan Fredrich bahwa kliennya tidak bisa diperiksa KPK tanpa mengantongi izin Presiden.  

Fickar berpendapat, sejatinya fungsi pengacara adalah untuk mendampingi tersangka atau terdakwa agar kepentingan hukum atau hak-hak kliennya terpenuhi sesuai hukum acara. "Kalau kemudian ada pengacara yang mengajukan kewajiban hukum seorang tersangka, maka saya kira itu sudah keluar dari fungsinya. Artinya itu sudah di luar tugas dan kewenangannya. Dan bahkan itu bisa ditafsirkan sebagai melawan hukum," ujar Fickar di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Alasan KPK harus izin ke Presiden terlebih dulu sebelum memeriksa Novanto menurut Fickar sudah melawan akal sehat. Sebab, Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 soal izin itu, gugur dengan adanya Ayat (3) dimana disebutkan pengecualian bagi tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, dan terorisme.

"Jadi tidak bisa Pak Novanto diterapkan Pasal itu, pasal perizinan seperti itu. Itu yang saya katakan menghina akal sehat, gitu. Sudah jelas aturannya, masih juga dipaksakan pakai alasan itu," tegasnya.

Selain itu, kata Fickar, sikap Novanto dalam menghadapi proses hukum yang menganut pada nasihat pengacaranya juga menjadi sorotan. Baik posisinya sebagai Ketua DPR, maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Itu by product ya. Jadi kalau nasihat penasihat hukum kepada kliennya dan kliennya kebetulan adalah Ketua DPR dan Golkar, mau nggak mau apa yang dilakukan oleh Ketua pasti berpengaruh pada partainya," sebut Fickar.

Sementara itu, terkait kesehatan Setnov, rangkaian pemeriksaan MRI dan CT scan yang dibutuhkan Setya Novanto telah dijalani di RSCM Kencana. Untuk menahan tersangka kasus e-KTP itu, KPK tinggal menunggu kesimpulan dokter.

"Informasi yang kami dapatkan dari penyidik dan RS, selain pemeriksaan umum dan MRI, tes CT scan juga telah dilakukan tadi malam. Selanjutnya setelah seluruh rangkaian tindakan medis dilakukan, analisis dan kesimpulan dari pihak dokter akan menjadi pertimbangan bagi KPK menentukan langkah berikutnya," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Sabtu (18/11).

"Apakah masih dibutuhkan observasi dalam beberapa hari ke depan atau dapat dilakukan pemeriksaan dan penahanan lanjutan di rutan KPK, akan ditentukan kemudian," lanjutnya.

Hanya, KPK enggan membuka hasil pemeriksaan itu. Sebab, ini merupakan rahasia medis. "Tapi nanti kita koordinasikan lagi. Kalau memang tidak ada perawatan signifikan yang dibutuhkan ya dapat dibawa ke rutan KPK. Tapi sebaliknya, kalau masih ada kebutuhan medis, maka pembantaran masih jalan," ucap Febri. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Peringkat keselamatan penerbangan Indonesia mengalami kenaikan cukup pesat dari posisi 150 ke posisi 55. "Saya ingat rasa-rasanya dari 150 ke 55. Karena dari negara di seluruh dunia," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai meresmikan Kota Baru Maja di Lebak, Banten, Sabtu (18/11).

Kenaikan ini dipastikan berdasarkan hasil audit Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) yang dilakukan International Civil Aviation Organization (ICAO). Yang dievaluasi saat ICAO melakukan audit lebih dari lima sektor, di antaranya mengenai bandaranya sendiri mulai dari sistem pemeriksaan Bea dan Cukai, lalu lintas di bandara itu sendiri, hingga teknis detil lainnya seperti ketersediaan lampu sebagai marka.

Hasil audit tersebut, kata Budi, memberikan penilaian yang cukup tinggi yakni 81% dari yang sebelumnya hanya sekitar 50%. "Ada suatu lonjakan ranking dari suatu bandara yang memenuhi kualifikasi. Harapan bagaimana kita jaga sebagai value yang harus dipertahankan kalau kita lalai, kita di-banned oleh negara-negara maju dan kita tidak bisa terbang ke sana," ungkap dia.

Adapun, program audit yang dilakukan oleh organisasi penerbangan sipil internasional ini juga wajib hukumnya diikuti oleh Indonesia. Sebab, terdapat 600-an lebih bandara baik yang komersil maupun yang tidak.

"Rating ini tentu kan dan kepercayaan asing pada Indonesia makin Bagus. Juga berkaitan dengan konektivitas Antara Indonesia dengan beberapa negara besar," tambah Budi.

Budi mengatakan, perbaikan peringkat keselamatan yang diraih Indonesia saat ini juga memberikan peluang adanya penambahan penerbangan ke negara-negara yang sebelumnya melarang maskapai Indonesia mengudara ke sana.

Dengan kenaikan peringkat ini, mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini mengimbau kepada seluruh operator maskapai di Indonesia serta pengelola bandara untuk tetap menjalankan aturan di sektor perhubungan udara dalam hal ini terkait keselamatan.

"Saya imbau operator harus tertib, semua dengan rule of game yang benar, juga konsumen, supaya orang yang datang kalau diperiksa itu jangan marah-marah ya, ini suatu kebanggaan yang harus kita jaga," tukas dia. (dtc/mag)

Program Paket Merdeka akan dilanjutkan dengan Program Paket Natal dan Tahun Baru 2018 yang berlangsung mulai 1 November 2017 hingga 31 Januari 2018.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat Internasional harus ambil bagian mengatasi masalah arus pengungsi. Masyarakat internasional selama ini mengatasi arus pengungsi melalui pemulangan secara sukarela ke negara asal, pemukiman kembali di negara ketiga, maupun reintegrasi di negara transit.

"Selain itu masyarakat internasional juga perlu tetap mengupayakan terciptanya jalur migrasi internasional yang aman, teratur dan berdasarkan aturan hukum, " ujar Wakil Tetap Republik Indonesia pada PBB di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib saat Diskusi di Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), seperti dikutip kemlu.go.id.

Hasan menyebut, masalah arus pengungsi kebanyakan berasal dari negara asal, karena masalah keamanan, ekonomi, HAM, atau kebebasan fundamental.

Di hadapan para delegasi negara-negara anggota PBB it Hasan Kleib menyampaikan sejumlah capaian Bali Process yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Australia,
Hasan menyebutkan, meskipun mandat dari Bali Process berfokus pada penanganan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, nNamun Bali Process juga berperan dalam pembangunan kapasitas, keahlian, serta kerja sama dan jejaring di kawasan.

Hal ini telah membantu kesiapan kawasan dalam penanganan migrasi ireguler, khususnya pengungsi dan pencari suaka, serta mendorong terbentuknya jalur migrasi yang aman dan teratur di kawasan Asia Pasifik. Hasan menegaskan bahwa praktik dan pengaturan kerja sama regional dalam kerangka Bali Process dapat menjadi model bagi kerangka penanganan pengungsi secara komprehensif dan program aksi pada Global Compact for Refugees.

Hasan yang menjabat sebagai ketua Bali Process periode 2012–April 2017 tersebut, secara khusus diundang oleh UNHCR untuk menjadi panelis dan memaparkan peran dan kontribusi Bali Process dalam penanganan masalah pengungsi secara komprehensif.

UNHCR juga melihat peran dan kepemimpinan Indonesia di kawasan untuk mengatasi persoalan migrasi internasional yang aman. Diskusi panel menghadirkan panelis yang terdiri dari sejumlah perwakilan organisasi regional yaitu ECOWAS, African Union, Organization of American States,  Liga Arab, dan Bali Process.

Kegiatan diskusi tematik yang dihadiri oleh negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional pemangku kepentingan terkait, ini bertujuan untuk menjaring berbagai masukan negara-negara dan pemangku kepentingan internasional dalam menyusun Global Compact on Refugee, yang terdiri dari dokumen Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF)  dan Programme of Action, sebagai pendukung implementasi CRRF.  

Dijadwalkan pada bulan Februari 2018, UNHCR  dapat menyelesaikan konsep awal dokumen Global Compact on Refugee ini untuk dikonsultasikan kembali  dan disepakati oleh negara-negara anggota di Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2018. (rm)

Bila polemik kasus Novanto tidak segera diakhiri, dia pesimis terhadap Pemilu 2019 nanti. Bivitri khawatir warga Indonesia pada akhirnya apatis dengan urusan politik negara.

Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto, Fredrich Yunadi, kembali menyinggung soal meme yang menyindir atau memuat tentang kliennya itu. Dia mengatakan anak buahnya sedang mengevaluasi meme-meme yang berseliweran di medsos.

Fredrich mengatakan dirinya sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum untuk Setya Novanto dengan sebaik-baiknya. Dia sadar upayanya tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

"Menurut saya, saya kan tetap melakukan penanganan hukum yang terbaik. Kan gitu. Kemudian melakukan upaya hukum pasti ada kelompok tertentu yang merasa tersinggung atau tidak senang hati, ya hak-hak mereka dong," kata Fredrich saat ditemui di RSCM Kencana, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Salah satu bentuk pro dan kontra itu, kata Fredrich, adalah timbulnya meme. Dia mengatakan akan melaporkan meme yang dianggap mengganggu ke polisi.

"Seperti meme-meme mau bikin apa, ya nanti saya satu-satu saya masukin ke polisi ya selesai. Saya nggak pusing kok saya," katanya.

Fredrich belum bisa menyebutkan sudah ada berapa akun media sosial yang akan dilaporkan. Saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran. "Oh jelas ada banyak sekali," katanya.

"Nanti saja. Yang baru ini kita lagi evaluasi, anak-anak buah saya lagi evaluasi," katanya. (dtc/mfb)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga kini belum memutuskan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang diusung maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada 2018 mendatang. PKB masih menunggu perkembangan dari survei di lapangan keputusan siapa bakal calon yang maju pada akhir November ini.

"(Lihat) Surveinya gimana, memungkinkan maju sendiri atau berkoalisi dengan lainnya," kata Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar seusai menghadiri acara Nusantara Mengaji di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Sabtu (18/11).

Menurutnya hingga kini masih dilakukan survei sehingga PKB belum memutuskan nama atau siapa yang ditunjuk untuk maju. Namun sebelumnya PKB telah menunjuk mantan Menteri Desa, Marwan Jafar sebagai bakal calon.

"Kita terbuka deh. Kalau calon masih Pak Marwan. Tapi kita masih lihat hasil survei," pungkas Cak Imin panggilan akrabnya itu. (dtc/mfb)