JAKARTA, GRESNEWS.COM - Polda Metro Jaya kembali merilis sketsa wajah terduga pelaku teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Sketsa yang dirilis polisi kali ini berbeda dari sketsa sebelumnya.
Sketsa pelaku sebelumnya yang dirilis pada 31 Juli 2017 telah diperiksa oleh polisi dan dinyatakan tidak terlibat teror tersebut hingga akhirnya dibebaskan, alibi yang bersangkutan setelah diteliti dinilai.
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan sketsa dua pelaku yang dirilis belakangan dinilai kuat keterlibatannya, keduanya hampir dipastikan menjadi pelaku teror penyiraman air keras.
"Kalau dari hasil keterangan saksi mengatakan sudah 90 persen bahwa kedua (orang) itu diduga terlibat penyerangan Saudara Novel," kata Idham dalam jumpa pers bersama Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jumat (24/11).
Menurutnya, sketsa terduga pelaku teror ini didapat polisi dari keterangan dua saksi berinisial S dan SN. Sketsa pelaku pertama, tampak seorang berambut cepak dengan kulit agak gelap. Sedangkan sketsa pelaku kedua, tampak seseorang dengan kulit lebih terang serta rambut yang lebih panjang.
Namun Kapolda mengaku belum bisa menjelaskan motif dari para pelaku melakukan penyerangan. "Kalau motif tunggu saja kalau sudah ketangkap. Karena proses penyelidikan juga kita lakukan 2 langkah. Langkah pertama, induktif, kita mulai dari TKP (tempat kejadian perkara). Lalu deduktif menyangkut motif. Kalau motif banyak yang bisa mungkin," jelas Idham.
Dalam penyelidikan kasus teror terhadap Novel, kata Idham, tim kepolisian sudah memeriksa 66 saksi selama kurun waktu 3 bulan. Tim Polda Metro juga mendapatkan petunjuk dari penajaman gambar CCTV atas bantuan Australian Federal Police (AFP).
Selain itu penyidikan tersebut juga terus diawasi langsung tim audit investigasi Mabes Polri. Tim audit investigasi ini dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polri dan dibantu sejumlah jenderal bintang 1 dari Irwasum dan Bareskrim Polri.
Apa fungsi keberadaan tim audit investigasi dari Mabes Polri, ini menuurut Kapolda untuk mengawasi, mengontrol agar penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Namun rilis terbaru sketsa pelaku penyerangan novel justru dinilai Ketum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak membuktikan penyelidikan kasus teror Novel belum ada perkembangan.
"Bahkan ini menunjukkan fakta bahwa banyak kejanggalan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan sekaligus membuktikan pentingnya dibentuk TGPF," kata Dahnil, Sabtu (25/11).
Untuk itu Dahnil Anzar menilai pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), Alasanya karena selama ini penanganan kasus teror terhadap Novel dinilai lambat.
Pada 11 April 2017 Novel Baswedan mengalami penyerangan dengan penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor, saat dirinya baru saja pulang sholat subuh di sekitar komplek rumahnya di Daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Saat ini Novel masing menjalani perawatan Rumah Sakit di Singapura karena luka dimata kirinya. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kemenangan Pemerintah Indonesia atas gugatan Churchill Mining (perusahaan tambang batu bara Inggris) yang diputus International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada Desember 2016, kembali mendapat tantangan. Hal itu terjadi karena Churchill mengajukan pembatalan putusan (annulment award) yang sudah direspons Pemerintah Indonesia pada Oktober lalu.
Menyikapi hal itu, Koordinator Riset dan Advokasi Indonesia for Global Justice (IGJ) Budi Afandi mengatakan, permohonan pembatalan putusan ICSID oleh Churchill Mining akan menjadi ancaman untuk Indonesia jika ternyata dikabulkan. "Putusan ICSID atas Churchill Mininig yang memenangkan RI, belum dapat dikatakan final karena investor masih punya hak untuk mengajukan pembatalan putusan kembali," katanya dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu (25/11).
Ia menambahkan, hal ini mempertegas kuatnya posisi investor di dalam skema hukum internasional. Karenanya Budi mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjadikan proses ini sebagai pelajaran dan memperbaiki skema kerjasama dengan investor, khususnya ketika Pemerintah Indonesia menegosiasikan perjanjian investasi (Bilateral Investment Treaty) maupun perjanjian perdagangan bebas (FTA).
"Jangan hanya karena ingin investor dan investasi sebesar-besarnya, lalu pemerintah kita memudahkan segala-galanya tanpa mempertimbangkan risiko (hukum) dikemudian hari," ucapnya.
Untuk itu ia kembali meminta pemerintah konsisten menolak keinginan investor untuk memasukkan klausul mengenai investor-state dispute seatlment (ISDS) dalam semua perjanjian kerjasama. "Hal ini harus terus didorong, tidak hanya pada level nasional, namun juga regional (ASEAN)," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, kasus tersebut telah memasuki proses hukum sedari 2010 ketika Churchill melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Samarinda atas surat pembatalan izin usaha pertambangan, yang dikeluarkan Bupati Isran Noor. PTUN Samarinda memutuskan pembatalan izin tersebut sudah sesuai prosedur. Meski Churchill mengajukan banding dan kasasi, keputusan tidak berubah, hingga kemudian mereka membawa persoalan ke ISCID pada 2012.
Obyek sengketa dalam kasus tersebut adalah konsesi seluas 35 ribu hektare di Kecamatan Busang, Muara Wahau, Telen, dan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Lahan yang sebelumnya dikuasai Grup Nusantara (2006-2007) kemudian PT Ridlatama yang diakuisisi Churchill.
Budi menyayangkan ada gejala tidak konsisten dalam sikap Pemerintah Indonesia saat berbicara mengenai ISDS. Misalnya sikap Pemerintah Indonesia di level ASEAN yang justru menunjukkan Pemerintah Indonesia begitu bangga telah berhasil mendorong disepakatinya perlindungan investasi melalui ISDS pada Protokol Perubahan Persetujuan AJCEP (ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership.
"Inikan sangat bertolak belakang dengan kebutuhan kita untuk memperkuat posisi atas investor," pungkasnya. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menanggapi hasil indeks Ease of Doing Business (EDB) tahun 2017 yang dirilis oleh Asia Competitiveness Institute (ACI). Hasil indeks EDB dengan berbasis pada sentimen bisnis yang dikeluarkan oleh lembaga think tank tersebut dianggap sebagai sebuah masukan yang membangun.
"Kita merespons-nya dengan positif, ACI menganalisis daya saing provinsi-provinsi di Indonesia sehingga masukan-masukan dari analisis tersebut dapat dimanfaatkan untuk strategi pembangunan Indonesia, khususnya Jakarta dalam menempati posisi yang kompetitif dalam Investasi," ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Sabtu, (25/11).
Terkait hasil survei, Jakarta mengalami penurunan peringkat EDB versi ACI, Edy sangat menyayangkan pernyataan Jakarta Properti Institute (JPI) yang menyebutkan DPMPTSP sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah dan belum ada inovasi perizinan. Pasalnya studi ACI dalam melakukan analisis daya saing provinsi di Indonesia sebagai pihak yang netral dengan hasil faktual berbasis empiris dengan tujuan dari studi ini agar wilayah atau provinsi terkait lebih memahami daya saing antar sub-nasional Indonesia, mengindentifikasi strategi untuk memperbaiki situasi, mendorong pola pikir persaingan sehat dan kerjasama antara wilayah.
Sementara itu, JPI hanya menyoroti salah satu unit pengukuran indikator bukan secara keseluruhan, sebagaimana Laporan ACI menyebutkan tiga lingkup yang diukur dalam EDB Index yaitu Attractiveness to Investors (daya tarik ke investor), Business Friendliness (keramahan dalam melakukan usaha) dan Competitive policies (regulasi) atau disingkat ABC. Ketiganya diukur dengan metode statistik "skor terstandardisasi" dimana perbandingan relatif kinerja suatu provinsi atau wilayah dibandingkan dengan rata-rata provinsi atau wilayah lainnya. oleh karena itu unit pengukuran tidak lagi relevan. Skor terstandardisasi tidak memiliki unit pengukuran karena hanya mengukur kinerja relatif diantara provinsi atau wilayah, apapun indikatornya.
Jika suatu provinsi atau wilayah memiliki skor terstandardisasi nol, maka provinsi atau wilayah tersebut memiliki kinerja rata-rata. Skor negatif berarti kinerja provinsi atau wilayah tersebut di bawah rata-rata. Sebaliknya, skor yang positif berarti kinerja yang berada di atas rata-rata. Berdasarkan laporan hasil riset ACI yang diketuai oleh Professor Tan Kong Yam tersebut, di dapat nilai skor menyeluruh untuk Jakarta adalah 1.325, yang berarti kinerja Jakarta berada di atas rata-rata, hal ini bertolak belakang dengan pernyataan JPI.
Lebih lanjut Edy menjelaskan, laporan ACI memiliki keunggulan tersendiri yaitu dengan menganalisis data yang ada. ACI dapat mengidentifikasi bukan hanya peringkat Daya Saing Keseluruhan, tetapi juga indikator spesifik dimana sebuah provinsi berkinerja baik atau mengalami kesulitan.
"EDB index ABC, what-if simulation, menempatkan Jakarta dengan skor tertinggi, hal ini berarti bahwa kemudahan berusaha di Jakarta pada tahun-tahun mendatang tetap menjadi primadona di Indonesia. Ini yang kami cermati, dengan komitmen amanah berdedikasi sepenuh hati melalui inovasi tiada henti, kami siap memperbaiki indikator-indikator lemah tersebut," ujar Edy.
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta bersinergi dengan Pelaku Usaha dan Masyarakat, guna memenuhi harapan dan tantangan global dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta melalui program membuka booth layanan di pusat perbelanjaan atau yang dikenal dengan sebutan ‘PTSP Goes To Mall’, dan sampai bulan November 2017 sudah tercatat 27 pusat perbelanjaan atau mall yang telah bekerjasama dalam program ini.
Edy menambahkan, upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pelayanan publik yang Prima di Jakarta, khususnya kemudahan berusaha telah membuahkan hasil yang sangat signifikan. Terbukti berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, realisasi investasi di Jakarta tahun 2017 sampai dengan bulan September menembus angka Rp74,8 triliun, meningkat 76 persen dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp42,5 triliun. Hal tersebut merupakan pencapaian tertinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir.
Hal tersebut sejalan dengan Laporan Bank Dunia (World Bank) tentang Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia berada pada posisi 72, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir naik 34 peringkat. Dimana Jakarta memiliki peranan penting dalam survey EODB, yaitu kota yang mewakili Indonesia, untuk dijadikan lokasi perhitungan dengan bobot 78 persen.
Sementara itu, berdasarkan laporan hasil indeks persepsi inovasi pelayanan publik tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memperoleh Nilai Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik sebesar 82,90, dengan kualifikasi tingkat inovasi pelayanan publik A (Sangat Inovatif).
Penilaian tersebut didapatkan berdasarkan aspek output dan outcomes dari pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Aspek output mencakup dimensi kebaruan dan produktif. Sedangkan aspek outcomes mencakup dimensi dampak dan keberlanjutan dari inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan.
"Berdasarkan sumber data dan hasil riset lainnya yang telah dilakukan baik oleh lembaga Internasional maupun nasional, menyebutkan bahwa Jakarta tetap menjadi primadona bagi investor dan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara pelayanan publik yang sangat inovatif. Sehingga masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir menanamkan investasi di Jakarta dan mengurus perizinan/non peizinannya sendiri di service point PTSP terdekat, tanpa menggunakan jasa pihak ketiga atau calo," tutup Edy. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pembentukan holding BUMN pertambangan dengan memasukkan tiga BUMN yaitu yaitu PT Bukit Asam Tbk (PTBA) PT Antam Tbk (ANTM) dan PT Timah Tbk (TINS) ke dalam holding yang dipimpin PT Inalum (Persero) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penjualan ketiga anak usaha holding BUMN tambang itu ke pihak asing. Pasalnya, dalam UU BUMN diatur, penjualan saham anak usaha BUMN memang tidak wajib melalui persetujuan DPR.
Menanggapi kekhawatiran itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan, ketiga anggota holding itu tetap diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal yang sifatnya strategis.
"Negara juga tetap memiliki kontrol terhadap ketiga perusahaan itu, baik secara langsung melalui saham dwi warna, maupun tidak langsung melalui PT Inalum sebagaimana diatur dalam PP 72 Tahun 2016," kata Harry, di Jakarta, Jumat (24/11), seperti dikutip setkab.go.id.
Seperti diketahui, pemerintah membentuk Holding BUMN Tambang dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero). Harry memastikan dengan terbentuknya holding itu, tidak akan mengubah sifat strategis ketiga BUMN yang menjadi anak usaha Inalum tersebut.
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini memegang saham mayoritas di ketiga BUMN Tambang yang juga sudah go public tersebut, yaitu ANTM sebesar 65 persen, PTBA sebesar 65,02 persen dan TINS sebesar 65 persen. Saham mayoritas milik pemerintah di ketiga BUMN tersebut dialihkan ke PT Inalum (Persero) yang 100 persen sahamnya dimiliki negara.
Harry mengatakan, holding BUMN Tambang baru akan efektif mulai akhir November 2017, yaitu setelah persetujuan pemegang saham dalam pengalihan saham mayoritas milik pemerintah di tiga BUMN anggota holding yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA) PT Antam Tbk (ANTM) dan PT Timah Tbk (TINS) ke PT Inalum (Persero) pada 29 November 2017 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). "Holding BUMN Tambang akan efektif setelah akta inbreng (pengalihan saham) ditandatangani oleh Menteri BUMN," sambung Harry.
Dia menambahkan, tanda tangan akta inbreng akan dimintakan persetujuan melalui RUPS. Karena itu, holding BUMN Tambang resminya akan terbentuk pada 29 November mendatang. "Pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan ini, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan kandungan lokal, serta efisiensi biaya dari sinergi yang dilakukan," pungkas menurut Harry. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzi mengutuk serangan bom dan penembakan di Masjid Al-Rawdah di Bir al-Abed, Kota El-Arish, Mesir, yang menewaskan 184 orang. Helmy juga menyampaikan duka mendalam seraya mendoakan agar korban luka segera pulih.
"Atas nama rakyat Indonesia, Duta Besar RI menyampaikan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia berdiri bersama-sama dengan Mesir dalam peristiwa tragis ini dan perang melawan terorisme dan radikalisme," kata Helmy lewat keterangannya, Jumat (24/11).
Peristiwa ini terjadi setelah jemaah menunaikan ibadah salat Jumat. Para pelaku meledakkan bom dan melepaskan tembakan ke arah jemaah. Akibat serangan ini, sedikitnya 184 korban tewas dan 125 mengalami luka-luka.
Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi langsung menyatakan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk menghormati para korban. Mesir memastikan insiden tersebut merupakan aksi teror. Kawasan Sinai sebelah utara dikenal sebagai basis dari kelompok militan ISIS. ISIS juga beberapa waktu lalu pernah mengklaim sebuah serangan yang pernah terjadi di kawasan tersebut.
Ledakan improvised explosive device (IED) itu diduga dilancarkan oleh kelompok teroris yang tidak dikenal. Setelah melancarkan serangan tersebut, pelaku melarikan diri. Saat ini petugas tengah melakukan pengejaran.
Helmy sendiri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban dari peristiwa tersebut. "Berdasarkan pemantauan KBRI Kairo dan pelacakan melalui sumber keamanan Mesir, sejauh ini diperoleh informasi tak ada WNI yang menjadi korban serangan tersebut," katanya.
Terkait tragedi ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau seluruh WNI yang berada di Mesir selalu waspada. "Bagi para WNI di Mesir, diharapkan untuk selalu waspada, berhati-hati, serta menghindari wilayah-wilayah yang rawan menjadi target teror," tulis akun Twitter resmi Kemlu RI @Portal_Kemlu_RI, Jumat (24/11).
Kemlu juga mengimbau para WNI selalu berhati-hati dan memastikan KBRI di Kairo memantau kondisi di wilayah tersebut. Kemlu juga memberikan nomor kontak bagi WNI yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut. "Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan bantuan konsuler, dapat menghubungi hotline KBRI Kairo +20 102 2229989," tulis akun tersebut. (dtc/mag)
Presiden Joko Widodo segera mengirim nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang pensiun Maret 2018 mendatang. Komisi I DPR yang bermitra dengan TNI menunggu surat Jokowi tersebut.
"Info yang terakhir saya dengar itu, dalam waktu dekat itu akan segera dikirim suratnya," ucap anggota Komisi I DPR Dave Laksono di Gedung DPR, Jumat (24/11).
Menurut Dave, Komisi I menargetkan pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI sudah bisa dipilih. Untuk itu dia berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera mengirimkan nama kandidat Panglima TNI.
"Saya harapkan suratnya bisa masuk segera ke DPR sehingga sebelum masa reses yang akan datang kita sudah bisa melakukan fit and proper test. Dan sebelum akhir tahun, kita sudah bisa memiliki nama panglima TNI yang baru," ujar Dave.
Dia punya prediksi tersendiri soal siapa dan berapa banyak nama-nama jenderal TNI calon pengganti Gatot yang akan dikirimkan Jokowi ke DPR. Menurut Dave, kalau berdasarkan pengalaman, biasanya Jokowi hanya mengirim satu nama untuk diuji kelayakan dan kepatutannya oleh Komisi I DPR.
Dave lalu membeberkan sosok yang kemungkinan ditunjuk Jokowi untuk menjadi Panglima TNI yang baru. Menurutnya KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal TNI Mulyono, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi memiliki kans seimbang untuk menjadi Panglima TNI mengingat ketiganya merupakan jenderal bintang empat serta merupakan kepala staf, sesuai syarat untuk menjadi Panglima TNI. Meski demikian, Dave mengatakan Marsekal Hadi lebih ´unggul´.
"Kalau dilihat dari tiga kepala staf itu, yang masa dinasnya masih lama itu adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi. Saya belum bisa mengatakan apakah pasti dia (terpilih). Akan tetapi, kalau dilihat dari masa dinasnya (yang) masih panjang, masih lama, itu Kepala Staf Angkatan Udara," ujar Dave.
Menurut Dave, Hadi juga sudah terbukti rekam jejaknya sebagai KSAU. Ada beberapa terobosan yang menurut Dave cukup baik di era kepemimpinan Hadi sebagai pucuk tertinggi TNI AU itu.
Hadi disebut berhasil melakukan revitalisasi terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU. Dave juga menyinggung komitmen Hadi dalam memerangi korupsi.
"Kemarin ada kasus-kasus korupsi itu beliau kerjasama dengan panglima TNI untuk merapihkan dan menyelesaikan seluruh perkara yang ada sehingga TNI menjadi lebih profesional dan lebih modern dan lebih tangguh ke depannya," ungkap politikus Golkar ini.
Dave punya pesan kepada siapapun calon pengganti Jenderal Gatot yang akan terpilih nantinya. Dia berharap panglima TNI yang baru dapat menjaga moral institusi dan prajuritnya menjadi semakin lebih baik.
Selain itu, Dave juga berharap panglima TNI yang baru dapat meningkatkan kemampuan tempur dan persenjataan. Dia pun mengingatkan agar panglima TNI yang baru memperhatikan kesejahteraan prajuritnya.
"Masih banyak perkara kesejahteraan prajurit terutama soal pertanahan TNI karena banyak tanah-tanah, aset-aset TNI ini tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dikuasai oleh pihak ketiga, kadang-kadang pihak keempat bahkan ya," urai Dave.
"Ini waktunya TNI memperbaiki aset-aset tersebut karena itu adalah milik negara," tambah dia.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan akan segera mengirim nama calon pengganti Jenderal Gatot ke DPR. Jokowi meminta semua pihak bersabar soal siapa panglima TNI yang baru.
"Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR ditunggu saja," kata Jokowi di Kota Mataram, Lombok, NTB, Kamis (23/11). (dtc/mfb)
Ketua Umum Partai Golongan Karya Setya Novanto sudah sepekan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga terlibat kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.
KPK resmi menerbitkan surat penahanan atas Novanto pada Jumat, 17 November 2017. Namun Novanto dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena harus dirawat akibat kecelakaan mobil yang dia alami. Barulah pada Minggu, 19 November 2017 Novanto dibawa ke rumah tahanan KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.
Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi membeberkan kondisi kliennya setelah lima hari menginap di Rutan KPK. Menurut dia, hari ini kondisi Novanto lebih baik dari kemarin. Namun dalam keadaan stres atau tertekan.
"(Novanto), tertekan otomatis. Seumur hidup dengan kedudukan selevel dengan presiden akhirnya dia dikurung. Mau tak mau dia stres," kata Fredrich, Jumat (24/11).
Fredrich mengaku bisa melihat tanda-tanda stresnya Novanto. Dia pun bisa memaklumi kondisi Novanto saat ini. Misalnya terpancing emosinya hingga gampang tersinggung. Selain itu pandangan matanya kosong. (dtc/mfb)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan stabilitas sistem keuangan nasional berada dalam kondisi normal. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal III 2017 yang meningkat sehingga kondisi keuangan juga terus membaik.
Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi OJK Imansyah menjelaskan, intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) masih dalam level moderat. Dia menyebutkan kredit perbankan nasional per Oktober 2017 tercatat tumbuh 8,18% secara year on year (yoy) tumbuh dibandingkan periode September 2017 7,86%.
"Sistem keuangan nasional masih normal dan sehat," kata Imansyah dalam diskusi di Gedung OJK, Jakarta, Jumat (24/11).
Dia menyebutkan dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat di posisi 11,95% lebih rendah dibandingkan periode September 2017 11,69%. Kemudian piutang pembiayaan tercatat 8,15% lebih rendah dibandingkan periode bulan sebelumnya 8,63%.
Lalu penghimpunan dana di pasar modal tercatat Rp 197 triliun atau meningkat dari periode bulan sebelumnya Rp 163 triliun.
Sedangkan dari sisi permodalan, capital adequacy ratio (CAR) perbankan tercatat 23,54% atau tumbuh dibandingkan periode September 2017 23,25%. Kemudian modal perusahaan pembiayaan tercaat 2,98%, risk based capital (RBC) asuransi umum 294% dan RBC asuransi jiwa 487%.
Lalu dari pasar keuangan indeks harga saham gabungan (IHSG) per Oktober ditutup di level 6005,7 atau tumbuh 1,78% dari bulan sebelumnya 0,63%. Lalu untuk surat berharga negara (SBN) jangka menengah tercatat naik 34,2 basis poin (bps) dari bulan sebelumnya minus 14,6 bps. Kemudian untuk nilai tukar rupiah tercatat Rp 13.560 per dolar AS atau melemah 0,67%.
Imansyah menjelaskan kinerja intermediasi LJK masih moderat, dipengaruhi oleh konsolidasi internal LJK, pergerakan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi.
"Ke depan, kinerja intermediasi sistem jasa keuangan diperkirakan membaik dengan porsi pendanaan dari pasar modal dan industri keuangan non bank yang terus meningkat," ujarnya. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Desakan untuk menggelar musyawarah nasional luarbiasa (Munaslub) dari internal Golkar terus menggema. Kendati dalam rapat pleno Golkar sebelumnya partai berlambang beringin itu memutuskan tak mencopot ketua umumnya Setya Novanto karena menjadi tersangka korupsi di KPK. Golkar hanya menonaktifkan sementara Jabatan Setya.
Desakan untuk menggelar Munaslub antara lain diungkapkan Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo. Menurutnya desakan pengurus DPD tingkat I Golkar untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) guna mencopot Setya Novanto dari kursi ketua umum tak dapat dicegah. Untuk itu Bambang mendesak pengurus DPP segera menggelar Rapimnas untuk menampung aspirasi DPD I.
"Segera meminta Rapimnas PG kepada DPP, dalam rangka membicarakan hal penting untuk diambil keputusan. Terutama menentukan waktu Munas, bila sudah tercapai 2/3 DPD Provinsi yang menghendaki," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (24/11/2017).
Sebab menurutnya yang memiliki kekuasaan menentukan Munas di Rapimnas adalah suara DPD Provinsi, hal itu berdasarkan AD/ART partai. "Jadi nggak bisa dilawan oleh siapapun," tegas dia.
Bambang menyarankan Munas untuk mencopot Novanto sebaiknya digelar secepatnya. Sebab menurut dia agenda Pilkada 2018 dan Pemilu serentak 2019 semakin dekat sehingga Golkar butuh pemimpin baru untuk mengkonsolidasikan.
"Munas harus diadakan paling lambat akhir tahun karena awal 2018 DPP baru sudah harus bekerja menghadapi proses Pemilu dan Pilkada serentak," ujar Bambang.
Setelah Setya Novanto ditahan KPK. Desakan meminta musyawarah nasional (Munas) terus menguat. Kabar terbaru, sudah ada 26 DPD I Golkar yang berkumpul membahas munaslub.
"Secara formal, belum ada (DPD I yang mengusulkan Munaslub), tapi ada isu, ada 26 DPD I yang sudah berkumpul. Ada juga yang secara keras meminta Munaslub, ada yang biasa-biasa saja, tapi saya yakin semua ingin cepat selesai," tutur Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VII DPR menilai PT. Freeport Indonesia tidak memiliki komitmen serius untuk membangun smelter seperti dijanjikan sebelumnya. Pasalnya hingga saat ini tak ada progres dari pembangunan smelter yang dijanjikan. Hal itu terungkap setelah Komisi VII melakukan peninjauan lokasi dalam kunjungan kerja ke Gresik, Jawa Timur, lokasi dimana Freeport berjanji akan membangun smelter.
"Kita melihat tidak ada progres fisik yang dilakukan. Meskipun disampaikan telah melalui tahapan-tahapan yang sifatnya administratif, tetapi itu bukan sebuah progres yang bisa di lihat," ujar Wakil Ketua Komisi VII Syaikhul Islam Ali di Gresik, Jatim, Kamis (23/11).
Bahkan menurut Syaikhul dari soal lokasinya tempat pembangunan smelter saja, belum ada penentuan. "Bahkan perjanjian yang dibuat dengan PT. Petrokimia pun tampaknya di hold," ungkapnya, seperti dikutip dpr.go.id.
Untuk itu Komisi VII meminta ada ketegasan dari pemerintah terhadap persoalan itu. Sebab selama ini izin usaha pertambangan dikeluarkan dengan satu konsekuensi, kalau tidak membangun smelter dengan progres yang bisa di evaluasi setiap 6 bulan, maka akan akan dicabut rekomendasi ekspornya.
Menurut Syaikhul PP Nomor 1 Tahun 2017 yang membuat adalah Kementerian ESDM, walaupun dikonsultasikan kepada Komisi VII. Untuk Kementerian ESDM diharapkan dapat konsisten dengan peraturan yang dibuatnya. "Jangan ada kesan menganakemaskan satu perusahaan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain," tuturnya. (
Anggota Komisi VII lainnya Eni Maulani Saragih, menambahkan bahwa membangun smelter adalah kewajiban PT Freeport. Sebab PT Freepor sebelumnyua menjanjikan akan membangun smelter di Gresik, dan Freeport telah menandatangani perjanjian (MoU) dengan PT. Petrokimia untuk membangun smelter. "Tapi saat Komisi VII ingin melihat progresnya, ternyata setelah beberapa tahun masih tidak ada progresnya," ujar Eni.
Bahkan peninjauan ke lapangan Gresik yang dilakukan Komisi VII ini, menurut Eni sudah untuk kesekian kalinya, guna mengetahui bagaimana progres dari Freeport.
"Tapi Sampai saat ini kita masih belum melihat adanya progres yang memuaskan. Freeport belum sama sekali menentukan lokasinya. Apakah di Petrokimia atau di tempat lain," tegasnya.
"Kita akan sampaikan kepada Menteri ESDM terkait belum adanya progres pembangunan smelter oleh Freeport," tandasnya. (rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi IX mengkritik keputusan pemerintah yang akan menggunakan cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. DPR mendorong pemerintah untuk mencari sumber lain untuk menambal defisit tersebut.
Komisi IX mendorong pemerintah mencari sumber lain, selain cukai rokok untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat kerja di ruang rapat Komisi IX Nusantara I, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay.
Menurut Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, langkah pemerintah yang mengumumkan rokok memberi kontribusi bagi kesehatan, karena cukainya menyumbang untuk menambal defisit BPJS Kesehatan tidak tepat.
"Itu kebijakan pemerintah untuk menutupi defisit, saya kurang setuju kalau memang itu menjadi konsen utama pemerintah, karena bagaimanapun dari sisi kesehatan merokok itu tidak bagus," jelas Saleh, Kamis (23/11).
Politisi dari Fraksi PAN ini mengatakan masih banyak sumber lain yang bisa didapat misalnya dari BUMN atau pajak lainnya yang dikelola oleh pemerintah. Defisit BPJS Kesehatan yang dari waktu-kewaktu semakin membesar memang menjadi bahan evaluasi Komisi IX DPR, menurut data yang beredar defisit BPJS Kesehatan saat ini sudah lebih dari 9 triliun, dan diperkirakan akan bertambah sampai 11 atau 12 triliun pada akhir tahun ini.
Menurutnya DPR mendorong pemerintah mencari sumber-sumber lain, saya kira pemerintah punya banyak usaha, kita punya BUMN-BUMN, pemerintah juga punya pajak, maksimalkan pajak dan lain sebagainya. "Saya kira sampai sejauh ini pemerintah kita belum maksimal Saya kira bisa saja, kalau itu bisa dimaksimalisasi," tutur Saleh, seperti dikutip dpr.go.id.
Kementerian Keuangan memperkirakan dana bagi hasil cukai dan pajak rokok daerah bisa mencapai lebih dari Rp 5 triliun. Adapun kekurangan BPJS sisanya akan diupayakan dari efisiensi operasional BPJS Kesehatan dan suntikan dana tambahan. (rm)
Orde Baru telah menciptakan pangan bukan sekedar komoditas ekonomi, namun pula sebagai komoditas politik. Munculnya program Revolusi hijau barangkali bisa menepis anggapan negatif.
