JAKARTA, GRESNEWS.COM - Erupsi Gunung Agung yang masih terus terjadi, memang memberikan dampak pada rute penerbangan dari dan menuju Bali. Meski begitu, secara umum, aktivitas wisata di Bali tak terganggu. Para turis tampak masih ramai mengunjungi kawasan Kuta dan sekitarnya. Para turis terlihat ramai menikmati jalanan ramai di Legian.

Mereka berlalu lalang di trotoar jalan. Ada pula mereka yang berada di di kafe-kafe sepanjang jalan Legian, asyik nongkrong dan sebagian berjoget riang. Bahkan sepanjang jalan Legian dan Kuta terlihat macet. Ini menggambarkan seolah mereka tak terasa terganggu dengan kabar meletusnya Gunung Agung.

"Sejak sore sampai sekarang ya ramai gini di Legian. Sore tadi saat sunset juga ramai di pantai Kuta. Mereka tidak khawatir dengan adanya kabar Gunung Agung meletus," ujar Made Karma, salah satu guide di Pantai Kuta, Senin (27/11).

Made mengaku, jarak antara pantai Kuta dan Legian dengan Gunung Agung sekitar 40 kilometer. Meski erupsi, dirinya tak khawatir abu ataupun bahaya meletusnya Gunung Agung sampai di sekitar lokasi yang sering dikunjungi turis ini. "Kalau bahaya abu kan tergantung arah mata angin. Sementara kalau hujan batu atau bahaya lain kan jauh dari lokasi," tambah Made.

Pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan aktivitas Gunung Agung meningkat dari hari ke hari. Erupsi pertama terjadi pada 21 November 2017 dan aktivitasnya terus meningkat.

"Hari ini terjadi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung, baik dilihat dari data instrumen maupun dari visual. Dari pengamatan visual sudah kelihatan letusan yang pertama pada 21 November yang diikuti dengan lontaran abu vulkanik. Kemudian beberapa kali erupsi atau letusan hingga ketinggian yang terakhir itu mencapai 3.400 meter dari puncak," kata Kepala PVMBG Kasbani dalam keterangan tertulis, Senin (27/11).

Selama 1 minggu ini, aktivitas Gunung Agung terpantau meningkat. Selain aktivitas vulkanik, aktivitas kegempaan tremor sering terjadi. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah pusat untuk mengkaji seberapa lama dampak erupsi gunung agung  di karangasem, Bali akan terus terjadi. "Pemerintah harus bisa bergerak cepat untuk mengantisipasi hal itu khususnya dalam melakukan evakuasi terhadap warga sekitar serta harus banyak belajar dari kasus erupsi Gunung Sinabung ada di Karo, Sumatra Utara," katanya, Senin (27/11), seperti dikutip dpr.go.id.

Menurutnya, pemerintah harus secara serius mengkaji apakah letusan gunung agung itu akan terjadi secara permanen seperti beberapa gunung yang ada di Indonesia, seperti halnya Gunung Sinabung yang ada di Karo, Sumatera Utara. Kalau itu terjadi maka evakuasi harus dilakukan secara permanen.

Lebih lanjut politikus PKS ini mengingatkan, pemerintah harus segera mengambil sikap tegas untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat yang terdampak erupsi gunung agung. "Sehingga, masyarakat dapat kembali kepada kehidupan yang normal. Karena saya liat belum ada kejelasan kapan Gunung Agung akan berhenti erupsi," tandas Fahri.

Sementara itu, penutupan Bandara I Gusti Ngurah Rai diperpanjang hingga 24 jam ke depan. Perpanjangan ini dilakukan karena sebagian sebaran abu vulkanik Gunung Agung masih ke selatan.

"Hasil rapat evaluasi erupsi Gunung Agung oleh komunitas Bandara I Gusti Ngurah Rai, Notice to Airmen penutupan bandara dilanjutkan hingga 24 jam ke depan," kata Kepala Humas Bandara Ngurah Rai Arie Ahsannurohim, Selasa (28/11).

Pertimbangan Angkasa Pura I dan berbagai pihak yakni ketinggian abu vulkanik yang mencapai 3.000 Mdpl. Ditambah laporan BMKG dan Volcanic Ash Advisory Darwin, bahwa semburan abu telah mencapai 30.000 kaki dan bergerak ke arah selatan-barat data. "Dengan kecepatan sebaran abu 5-10 knots, dan masih mengarah ke Bandara Ngurah Rai," ujar Arie.

Pihak bandara lalu melakukan paper test untuk mengetahui ada tidaknya abu yang jatuh di apron. Hasilnya untuk sementara nihil adanya abu vulkanik yang jatuh di area bandara.

"Namun dengan pertimbangan air space atau ruang udara bandara masih tertutup oleh sebaran vulcanic ash sesuai dengan ploting VA Advisory, maka Notam Closed Bandara akan dilanjutkan hingga 24 jam ke depan," ucap Arie. (dtc/mag)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) menyepakati pembelian mayoritas saham TS Global Network Sdn Bhd (TSGN), perusahaan Malaysia penyedia dominan layanan komunikasi satelit.

PDIP merasa terganggu dengan langkah politik dari Partai Demokrat. PDIP sampai menyebut Partai Demokrat (PD) menerapkan politik ´outsourcing´ terkait duet Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018.

Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro (Ibas) menyebut hal itu sah-sah saja. Menurutnya setiap partai harus terus menerus melakukan kaderisasi. "Melakukan rekrutmen secara terbuka ataupun melalui pelatihan yang diperuntukkan untuk kader-kader untuk sebuah proses," kata Ibas usai menghadiri Seminar Generasi Milenial di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/11).

Menurut anggota Komisi X DPR itu, tidak hanya partainya saja yang menerapkan sistem seperti itu. Ibas menyebut, partai politik lainnya pun berlaku sama saat bangsanya membutuhkan sosok pemimpin.

"Jadi terbuka saja ketika bangsa atau daerah membutuhkan sosok pemimpin sesuai dengan aspirasi masyarakat dan partai memberikan kesempatan. Tidak hanya Demokrat, saya pikir semua partai begitu juga," kata Ketua Komite Pemenangan Pemilu Demokrat itu.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan politik outsourcing. Ini karena Emil yang sebelumnya adalah kader PDIP, memutuskan tidak mengikuti garis partai di Pilgub Jatim dan memilih maju menemani Khofifah.

"Saya sudah berikan tanggapan resmi, dan itu bagaimana Bapak SBY menerapkan politik outsourcing," kata Hasto.

Meski begitu, kata Hasto, PDIP akan terus melakukan kaderisasi dan menciptakan seorang pemimpin. Namun setiap pemimpin juga harus memilih jalan sendiri.

"Kami tidak terpancing, tetap setia pada kaderisasi, karena itu menunjukkan trek seorang pemimpin. Setiap pemimpin itu memilih jalannya sendiri. Jadi itu tidak akan mengurangi niat kami untuk melatih orang dari dalam diri kami," ucap Hasto. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan Dirut  PT Duta Graha Indonesia (PT DGI) Dudung Purwadi hukuman 4 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Dudung dinyatakan terbukti terlibat korupsi proyek pembangunan rumah sakit Universitas Udayana dan proyek Wisma Atlet, Sumatera Selatan.

"Menyatakan terdakwa Dudung Purwadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata hakim ketua Sumpeno saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/11).

Dudung sebagai Dirut PT DGI dinilai terlibat pembagian fee dari kedua proyek tersebut. Dia juga terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dari proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumsel tahun 2009-2010.

Hakim juga menyatakan Dudung terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Akibat perbuatan Dudung, negara dirugikan sebesar Rp 25,9 miliar.

"Hasil audit BPKP tentang hasil audit tindak pidana korupsi RS Pendidikan khusus Udayana ada selisih harga dan volume. Berdasarkan diatas perkara ini terdakwa bersama Idris menemui Nazaruddin yang mempunyai kekuasaan memperoleh proyek pemerintah dan atau komisi X bisa dibantu mendapatkan proyek pemerintah dengan komitmen fee 22 persen yang kemudian disepakati Anugerah Grup 15 persen dari nilai proyek tersebut," sebut hakim.

Hakim juga mengatakan perbuatan Dudung tersebut telah memperkaya Nazaruddin melalui perusahaannya PT Anak Negeri, PT Anugrah Nusantara dan Group Permai senilai Rp10,2 miliar. Proses tender lelang sudah diarahkan oleh peserta lelang yang bisa merugikan kerugian negara. Selain itu ia juga dinyatakan telah memperkaya diri sendiri dengan bertambahnya kekayaan yang dimiliki.

Dudung dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Disebutkan hakim dalam pertimbanganya hal-hal yang memberatkan Dudung diantaranya ia tidak mendukung program pemberantasan korupsi, dan berkelit-kelit dalam memberikan keterangan selama persidangan. Sementara hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama persidangan, berusia lanjut dan menderita beberapa penyakit. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah tengah membangun tiga bendungan baru di di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yakni Bendungan Tanju dan Mila di Kabupaten Dompu dan Bintang Bano di  Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan bendungan ini bertujuan meningkatkan produksi padi di Pulau Sumbawa, dari semula sekitar 3-4 ton/ha menjadi 5-6 ton/ha untuk padi konvensional,  dan 8-10 ton/ha dengan metode SRI (system of Rice Intecifiation).

Proyek dibawah pengelola  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini merupakan bagian dari program pembangunan 65 bendungan pada periode 2015-2019 yang merupakan program  Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional.  

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan proyek tersebut akan rampung akhir tahun 2018. "Sehingga awal 2019 dapat dilakukan penggenangan dan segera dirasakan manfaatnya," ujarnya, saat meninjau progres konstruksi Bendungan Bintang Bano Minggu lalu.

Ia menambahakan saat ini progres konstruksi sudah mencapai 55,4% dengan kapasitas tampungan 65,84 juta meter kubik, yang akan menjadi yang terbesar di Provinsi NTB. Untuk Bendungan Tanju sendiri ditargetkan bisa dilakukan penggenangan pada akhir 2017 dan Bendungan Mila tahun 2018. Pembangunan kedua bendungan tersebut merupakan bagian dari Sistem Irigasi Rababaka Kompleks (SIRK).

Rababaka adalah  nama sungai besar di Kabupaten Dompu yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian beririgasi teknis di wilayah Kabupaten Dompu. Namun karena keterbatasan lahan, maka potensi air yang relatif besar tersebut hanya dimanfaatkan untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Rababaka eksisting seluas 1.689 ha, selebihnya tidak termanfaatkan dan terbuang ke laut hingga 40 juta m3 per tahun.

Selain sungai Sungai Rababaka, disebelah kanannya juga terdapat Sungai Tanju dan Sungai Mila yang memiliki aliran (inflow) kecil namun areal  irigasi relatif luas arealnya  lebih dari 2.350 ha dan kerap kekurangan air pada musim kemarau. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian PUPR melalu Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 melakukan pengelolaan ketiga sungai tersebut dalam satu sistem yakni Sistem Irigasi Rababaka Kompleks.

Tujuan infrastruktur ini adalah untuk menangkap dan mengalirkan air dari Sungai Rababaka sebesar 3,2 m3/dt dengan cara membagi kapasitas air melalui saluran interbasin ke Sungai Mila untuk mengisi tampungan Bendungan Mila sebesar 1,3 m3/detik dan sebagian lagi dialirkan ke Sungai Tanju sebesar 1,9 m3/detik yang ditampung oleh Bendungan Tanju.

Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari SIRK. "Bendungan Tanju dan Mila tidak akan optimal  tanpa adanya saluran interbasin tersebut," ujar Menteri Basuki, seperti dikutip pu.go.id.

Diketahui kapasitas tampung Bendungan Tanju 18,4 juta m3 yang akan mampu mengairi area irigasi baru seluas 2.350 hektar dan sumber air baku 50 lt/detik untuk sekitar 4.000 ribu sambungan rumah. Bendungan Mila berkapasitas 6,1 juta m3 yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan intensitas tanam khususnya musim tanam III di Rababaka seluas 1.689 hektar.

Selain bendungan itu, juga akan dibangun Bendung Pengalih, saluran interbasin sepanjang 17 km dan bangunan pembagi aliran air ke masing-masing bendungan. Terdapat 2 terowongan yang dibangun yakni terowongan I berada sebelum Bendungan Mila sepanjang 662 meter. Terowongan II dibangun sebelum Bendungan Tanju sepanjang 1,7 km dengan diameter keduanya 3 meter.

Pembuatan terowongan I saat ini sudah berhasil tembus namun untuk perkuatan dindingnya (pembetonan) akan dilakukan pada tahun 2018 bersamaan dengan konstruksi Terowongan II.

Poyek Pembangunan Bendung Pengalih dan Saluran Interbasin untuk Bendungan Tanju dan Bendungan Mila dikerjakan oleh PT. Nindya Karya (Persero) secara multiyears 2013-2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp348,5 miliar. Untuk anggaran tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 119,1 miliar. (rm)

Komisi III DPR seharunya menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi dengan Ketua MK Arief Hidayat siang ini. Namun uji kepatutan dan kelayakan ini akhirnya ditunda.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa menjelaskan alasan di balik penundaan ini. Menurutnya, ada kesalahan prosedur yang dilakukan Komisi III DPR. "Ada perbedaan pendapat," ujarnya, Senin (27/11).

"Ini kan lucu, Pak Arief Hidayat di-proper. Kan harusnya Komisi III rapat dulu, pleno menentukan apakah Pak Arief Hidayat itu diperpanjang atau tidak," jelas Desmond.

"Kesimpulannya Arief Hidayat kalau diperpanjang tidak perlu juga di-proper, tiba-tiba Trimedya (Wakil Ketua Komisi III lainnya) langsung mem-proper. Jadi ada sesuatu yang kesalahan prosedur yang harus diperbaiki oleh Komisi III," imbuh politikus Gerindra itu.

Periode Arief sebagai hakim konstitusi akan berakhir pada Februari 2018. Berdasarkan UU, dia masih bisa menjabat hakim konstitusi satu periode lagi untuk 5 tahun ke depan. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah memastikan tak akan ada calon independen dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Pasalnya tidak ada satupun pasangan calon independen yang memenuhi syarat dukungan hingga waktu pengumpulan syarat ditutup oleh KPU.

Ketua KPU Provinsi Jawa tengah, Joko Purnomo mengatakan penerimaan syarat dukungan calon perseorangan Pilgub Jateng 2018 yang digelar di Hotel Semesta Semarang selama 5 hari sudah ditutup dini hari tadi.

"Acara penutupan tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dihadiri antara lain oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Fajar Saka, Devisi Teknis KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah," kata Joko lewat pesan tertulis, Senin (27/11) pagi.

Joko menjelaskan dalam 3 bulan terakhir sudah ada 5 kelompok yang berkonsultasi terkait pendaftaran melalui jalur independen. Namun pada 5 hari terakhir hanya 2 tim sukses yang datang untuk berkonsultasi dengan KPU.

"Sekitar 3 bulan yang lalu ada 5 kelompok yang melakukan konsultasi pencalonan perseorangan. Selama 5 hari terakhir, hadir 2 tim sukses masih sekitar konsultasi," jelas Joko.

Sebenarnya sudah ada pasangan calon yang sudah mengisi data dukungan dalam sistem informasi pencalonan atau Silon. Namun jumlahnya masih jauh dari ketentuan 1.781.606 dukungan dari 18 kabupaten/Kota.

"Ada satu Pasangan Calon yang telah mengisi data di Silon. Hingga jam 24.00 telah terisi sekitar 40.000-an daftar dukungan yang diinput di Silon," ujar Joko.

Ia menegaskan, dengan tidak adanya calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan, maka dipastikan pada Pilgub Jateng 2018 mendatang tidak ada calon independen.

"Dengan ditutupnya tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dan tidak ada yang mendaftar, maka dipastikan Pilgub Jateng 2018 tidak ada pasangan calon perseorangan," pungkasnya. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Erupsi Gunung Agung yang meningkat intensitasnya membuat lalulintas penerbangan dari dan menuju Bali terdampak. Pihak Angkasa Pura akhirnya memutuskan untuk menutup Bandara I Gusti Ngurah Rai mulai pukul 07.00 WITa.

"Tentu ini berdampak kepada rencana penerbangan yang sudah ada. Untuk sementara terdapat 402 penerbangan datang dan berangkat yang akan terdampak," ujar ujar Corporate Secretary AP I Israwadi, Senin (27/11).

Dari 402 penerbangan tersebut ada penerbangan kedatangan dan keberangkatan dari dan menuju Bali yang dibatalkan. Ada juga yang sedang terbang terbang menuju Bali dialihkan ke bandara terdekat.

"Ada yang cancel untuk penerbangan yang belum berangkat (dari bandara Ngurah Rai dan bandara asal), serta untuk penerbangan yang sudah berjalan akan dialihkan ke bandara sekitarnya misal ke Juanda dan Soetta," kata Israwadi.

Penutupan Bandara I Gusti Ngurah Rai akan dilakukan hingga Selasa (28/11) pukul 07.00 Wita. Penutupan ini sesuai Notam A4242/17. "Sesuai Notam A4242/17 Bandara Ngurah Rai dinyatakan closed dari jam 07.15 WITA tanggal 27 November sampai dengan tanggal 28 November pukul 07.00 WITA," imbuhnya.

Penutupa Bandara I Gusti Ngurah Rai ini membuat lebih dari 5.000 penumpang ´terjebak´ di Pulau Bali. Berdasarkan data dampak penerbangan terhadap aktivitas Gunung Agung dari Angkasa Pura I, Senin (27/11/2017), ada 3 maskapai penerbangan domestik yang terdampak. 3 Maskapai itu adalah Garuda Indonesia, AirAsia dan Lion Air.

Tiga Maskapai penerbangan itu terdiri dari 15 kedatangan dan 13 keberangkatan. Total jumlah penumpang dari belasan jadwal itu adalah 1.032 orang untuk kedatangan dan 1.491 orang untuk keberangkatan.

Sementara di penerbangan internasional dilaporkan ada 8 maskapai yang terdampak. Maskapai itu adalah Cathay Pacific, Cathay Dragon, Virgin Air, AirAsia, Lion Air, KLM, JetStar dan Phillipine Airline.

8 Maskapai itu terdiri dari 22 kedatangan dan 26 keberangkatan. Jumlah penumpang kedatangan diperkirakan lebih dari seribu orang, namun tidak ada data keseluruhan hingga berita ini ditayangkan. "Sementara untuk keberangkatan internasional, jumlah penumpangnya 3.698 orang," kata Kepala Humas Bandara Ngurah Rai Arie Ahsannurohim.

Total penerbangan yang dibatalkan untuk domestik adalah 28 jadwal dan internasional sebanyak 48 jadwal. Penutupan Bandara Ngurah Rai selama 24 jam ke depan akan dievaluasi setiap 6 jam. (dtc/mag)

Ada 12 orang saksi meringankan yang akan diajukan sang Papa Novanto ke hadapan penyidik KPK. KPK sendiri sudah bersiap memeriksa 12 saksi yang diajukan Novanto.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menyusul terjadinya erupsi gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta masyarakat yang ada sekitar radius 8 hingg 10 kilometer untuk mengungsi.

Hal itu berkaitan dengan status Gunung Agung, yang telah dinaikkan levelnya dari status siaga ke level awas.  "Status Gunung Agung dinaikkan dari Siaga (level 3) menjadi Awas (level 4) terhitung mulai 27/11/2017 pukul 06:00 WITA. PVMBG merekomendasikan agar tidak ada aktivitas masyarakat di dalam radius 8-10 km," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui akun twitternya, Senin (27/11).

Namun Sutopo meminta agar masyarakat untuk tetap tertib dan tenang. "Masyarakat diimbau mengungsi dengan tertib dan tenang," ujarnya.

Sutopo menjelasnya peningkatan status Gunung Agung dari Siaga menjadi Awas dilakukan sejak pukul 06.00 Wita, pagi ini. "Status awas adalah status tertinggi dalam status gunung api," kata Sutopo dalam rilisnya.


Sutopo sebelumnya juga menghimbau Warga, pendaki serta wisatawan diminta menjauhi kawasan kawah Gunung Agung. Sutopo menerangkan titik aman berada pada radius di atas 10 kilometer dari kawah gunung.

"Masyarakat di sekitar Gunung Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan agar tidak berada, tidak melakukan pendakian dan tidak melakukan aktivitas apapun di Zona Perkiraan Bahaya," jelas Sutopo.

Bagi warga setempat yang tinggal di radius 8 dan 10 KM dari kawah Gunung Agung,juga dihimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Menurutnya sejauh ini sebagian masyarakat telah melakukan evakuasi mandiri sejak 25 November malam menyusul erupsi Gunung Agung yang saat ini masih terjadi. (dtc/rm)

Setya Novanto menggunakan haknya dengan mengajukan saksi a de charge atau saksi meringankan kepada KPK. Ada 12 orang yang diinginkan Novanto yaitu 7 saksi dan 5 ahli yang dipanggil KPK untuk diperiksa pada Senin (27/11). Namun pengacara Novanto, Otto Hasibuan, memberi saran agar pemeriksaan itu ditunda.

Otto mengaku baru berkonsultasi dengan Novanto besok pagi terkait penundaan itu. Menurutnya, kedua belas orang itu sebaiknya diperiksa pada saat persidangan pokok perkara saja.

"Jadi kami mau mengajukan surat besok ke KPK agar saksi-saksi itu tidak perlu diperiksa sekarang. Tapi akan kita gunakan nanti saat kita mengajukan meringankan nanti waktu di pengadilan saja," ujar Otto, Minggu (26/11).

Ia menilai belum tepat jika pemberian keterangan saksi untuk meringankan posisi Novanto dilakukan dalam proses penyidikan. Menurutnya alangkah lebih tepat jika menunggu pengadilan dan mengetahui dakwaan yang diajukan KPK terlebih dulu.

"Jadi kita ingin tahu dulu, dia didakwa untuk apa, baru kita ajukan saksi meringankan," kata Otto.

Walau demikian, Novanto belum mengetahui masukan kuasa hukumnya ini. Karenanya Otto berniat menemui Novanto pagi besok (27/11).

"Ya, makanya pagi-pagi sekali, Pak Novanto kan belum tahu sikap kita ini. Saya bermaksud meminta nanti untuk berbicara dengan Novanto dulu, rencana ini. Kalau setuju, ya kita langsung kirim surat kepada KPK untuk tidak memeriksa mereka dulu," ucapnya.

KPK sebelumnya menyebut telah mengirim surat panggilan kepada 12 saksi a de charge. Mereka terdiri dari 7 politikus Golkar dan 5 ahli. Namun, sejauh ini menurut Otto, belum ada seorang pun yang menginformasikan panggilan pemeriksaan yang sedianya dilakukan besok.

"Sampai sekarang belum (ada yang menginformasikan), tapi yang orang-orang Golkar-nya. Ya nanti, justru kita akan hubungi mereka. Kita akan coba hubungi mereka nanti. Kita hubungi bahwa rencana kita jadi ahli itu kita tunda dulu," tuturnya.

Ketujuh saksi dari politikus Golkar yang rencananya diperiksa disebut terdiri dari anggota DPR, tenaga ahli Ketua DPR ataupun pengurus Partai Golkar. Pengacara Novanto lainnya, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya sendiri yang menunjuk nama saksi-saksi tersebut. (dtc/mfb)