JAKARTA, GRESNEWS.COM - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) untuk meninjau ulang seluruh kontrak yang sudah menandatangani kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA). Permintaan tersebut dinilai berpotensi memunculkan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha dan investor di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa mengatakan, meski evaluasi kontrak tersebut di lakukan untuk pembangkit di Pulau Jawa, namun sudah cukup membuat pengusaha atau investor di KTI menjadi was-was. "Ada laporan, muncul rasa takut dan was-was, kalau evaluasi itu menjalar sampai ke pembangkit di KTI. Yang bukan investor listrik pun khawatir," ujar Andi, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu (29/11).
Dia mengatakan, kekhawatiran para pengusaha itu sangat beralasan. Pasalnya, biaya produksi listrik di KTI sangat tinggi sehingga investasinya pun tidak seefisien di Jawa atau bagian barat Indonesia. "Kalau dia sudah investasi besar-besaran, trus margin dia dikaji lagi, makanya semua pada was-was," ujar Andi.
Dikatakannya, evaluasi kontrak PPA disejumlah pembangkit di Pulau Jawa dapat menjadi inspirasi untuk membuat langka serupa di wilayah lain. Sebab itu, pihaknya menolak evaluasi tersebut.
Andi mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung banyaknya kemajuan dan terobosan Presiden Jokowi untuk mendorong perbaikan investasi di Indonesia Timur, termasuk dalam hal penyediaan infrastruktur dan kemudahan perizinan. Dampak dari terobosan tersebut, kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia Timur meningkat dari waktu-waktu sebelumnya.
Namun dengan evaluasi tersebut menimbulkan kegelisahan baru di kalangan pengusaha. Sebab itu, dia meminta semua pihak untuk menjaga kondusifitas iklim berinvestasi yang telah diperjuangkan oleh pemerintah pusat sampai ke Indonesia Timur dengan menjaga konsistensi regulasi.
Dia mengatakan, evaluasi kontrak tersebut dapat berdampak buruk pada ketidakpastian investasi. "Dampaknya sangat buruk bagi iklim investasi. Nanti investor luar tanya ke kita, ‘kesucian kontrak’ (sanctity of contract) di negara Anda itu dimana," ujar Andi.
Andi mengatakan, evaluasi tersebut menjadi diinsentif psikologis bagi pengusaha listrik di wilayanya. "Padahal yang kita tunggu adalah insentif bagi pelaku usaha. Ini kok malah disinsentif bagi pengusaha listrik," pungkas dia.
Sebagaimana diketahui, Dirjen Ketenagalisttrikan menyurati Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Kementerian ESDM meminta agar PLN meninjau kembali kontrak jual beli PLTU berskala besar yang berlokasi di Jawa. Peninjauan kontrak jual-beli pembangkit listrik ini hanya untuk proyek yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Keamanan data pelanggan kartu SIM prabayar terkait kewajiban melakukan registrasi ulang dipertanyakan DPR. Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries mengatakan, keamanan data pelanggan diragukan, sejak pemerintah mewajibkan pelanggan lama maupun baru untuk mendaftar ulang dengan memakai nomor NIK dan Kartu Keluarga (KK) per 31 Oktober 2017 lalu.
"Hal ini telah memunculkan keraguan di masyarakat untuk mendaftar atau registrasi kartunya," kata Supiadin saat rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11), seperti dikutip dpr.go.id.
"Sampai hari ini, masyarakat masih bertanya. Begitu ada pengumuman untuk pendaftaran kartu prabayar beredar di media sosial, dikabarkan Malaysia telah menjual 94 ribu data ke pihak asing. Saya tidak tahu itu hoaks atau bukan, tapi itu menyebar di masyarakat, sehingga ada anggapan tidak perlu mendaftar," ujar Politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Politisi F-Nasdem itu mengaku, dia mendapat info, bahwa Menkominfo Rudiantara menjelaskan, untuk tidak memberikan nama ibu kandung pada saat proses pendaftaran kartu prabayar. Hal itu pun juga ia sampaikan kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Menurutnya, hal itu juga menjadi kewajibannya untuk menjelaskan kepada masyarakat.
"Tapi, bagaimana pengamanan data pelanggan yang dilakukan oleh operator, sehingga ada jaminan data tidak dicuri dan diakses pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Supiadin.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Pemerintah memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan mulai tanggal 31 Oktober 2017, guna peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi. Registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity.
Terkait kewajiban ini, Anggota Komisi I DPR RI Biem Triani Benjamin (F-Gerindra) mengaku bersyukur, pendaftaran kartu SIM prabayar telah mencapai 80 juta pelanggan. Menurutnya, kewajban ini memang ditujukan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Tetapi, kata dia, masyarakat mendaftar bukan karena ada jaminan keamanan data, namun lebih karena takut karu SIM mereka hangus
"Pendaftaran dimulai 31 Oktober lalu, dan berakhir 28 Februari 2018 mendatang, setelah itu apalagi? Karena ada kekhawatiran dari masyarakat, kalau tidak mendaftar, bisa hilang atau hangus," tandas politisi asal dapil DKI Jakarta itu. (mag)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai pemerintah perlu membuat terobosan agar erupsi Gunung Agung tidak memberikan imbas negatif pada pariwisata Indonesia, khususnya di Bali. Dia menilai, erupsi Gunung Agung bakal memberi dampak sangat besar pada sektor pariwisata.
Salah satu terobosan adalah dengan melakukan pengalihan wisatawan ke destinasi wisata lainnya. "Pemerintah dapat mengalihkan kunjungan wisman ke destinasi selain Bali. Pemerintah melalui kedutaan besar dan konsulat jenderal di berbagai negara, khususnya negara-negara yang paling banyak menyumbang jumlah wisatawan ke tanah air, agar menginformasikan alternatif destinasi di Indonesia selain Bali," ungkap Reni, seperti dikutip dpr.go.id, Selasa (28/11).
Aktivitas pariwisata Bali, saat ini, kata Reni, diakui cukup terganggu dengan terjadinya erupsi Gunung Agung. Pasalnya, erupsi tersebut membuat penerbangan baik domestik dan internasional ke Bali terpaksa ditutup. "Ini dipastikan akan menganggu pariwisata di tanah air. Bali sebagai destinasi paling favorit bagi turis mancanegara dan domestik jelas akan menganggu pendapatan negara dari sektor pariwisata," ujar Reni.
Sebagaimana diketahui, data Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, pada kurun Januari-Juli 2017 jumlah wisatawan yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai Denpasar sebanyak 3,37 juta orang. Jumlah ini naik sebesar 24,46 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Capaian ini, dipastikan akan terganggu dengan erupsi Gunung Agung.
Sejumlah alternatif tujuan destinasi selain Bali yakni dengan keberadaan 10 "Bali Baru" yang dikembangkan oleh pemerintahan Jokowi yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.
"Kita berharap dampak erupsi Gunung Agung dapat segera berakhir agar sektor pariwisata di Bali dapat pulih kembali. Apalagi, tidak lama lagi kita akan memasuki masa libur panjang natal dan tahun baru yang menjadi momentum banyaknya wisatawan mancanegara maupun domestik," jelas Reni. (mag)
Digi Summit adalah sebuah acara tahunan untuk memperkenalkan produk teknologi digital terbaru dari TelkomGroup sebagai wujud komitmen perusahaan untuk senantiasa memajukan industri telekomunikasi digital nasional.
Komisi Pemberantasan Korups (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini OTT itu menjerat pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan Anggota DPRD Jambi.
"Benar ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Tim disebar di Jambi dan Jakarta," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/11).
Dalam penangkapan ini KPK menyita sejumlah uang. Namun Febri belum membeberkan detail OTT itu berapa orang yang diamankan serta terkait kasus apa.
"Tim disebar di Jambi dan Jakarta. Sejumlah anggota DPRD, pejabat pemprov dan swasta tertangkap tangan. Sejumlah uang juga diamankan dalam kegiatan ini.
Informasi yang dihimpun, ada 4 orang yang kena OTT KPK. Mereka terdiri dari tiga anggota DPRD Jambi berinisial S, WI, dan A serta seorang pejabat Pemprov Jambi berinisial S.
Wakil Ketua DPRD Jambi Syahbandar mengaku selalu mengingatkan agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
"Kita selalu mengingatkan, ini kan hal seperti ini kita jauhi, ini jadi peringatan terakhir untuk yang lain dan juga kepada dinas, terakhir. Kita mengingatkan agar selalu kita sesuai tupoksi," kata Syahbandar, Selasa (28/11).
Syahbandar mengaku sudah mendapat informasi terkait OTT itu. Informasi yang didapatnya, OTT ada dilakukan di hotel dan rumah dinas pukul 14.00 WIB tadi.
"Saya dengar kabar memang ada OTT itu, masih kawan kawan dari PAN dengan asisten 3 pemprov. Saya masih di Kerinci persisnya belum tahu," kata Syahbandar. (dtc/mfb)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melontarkan kritik tajam ke pimpinan PKS lewat kultwit #KritikDariKader. "Ya karena keluhannya itu tambah banyak bahwa struktur itu makin nggak bisa dikritik dan sekarang ini dialog-dialog itu tidak lagi dibuka dan bebas. Malah kadang-kadang pertemuan itu satu arah, kader nggak boleh memberikan masukan," kata Fahri saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/11).
Dalam kultwitnya Fahri menyebut kepemimpinan PKS yang kaku dan antikritik. Sehingga PKS stagnan tak bergerak. Fahri juga menyebut PKS tak lagi memberikan ruang bagi kader untuk memberikan masukan.
"Kalau ngasih masukan di grup WA saja diadili atau dikeluarin dari grup WA tanpa diajak bicara. Padahal ini suasana yang tidak sesuai dengan jati diri partai sejak awal. Partai ini kan tidak saja bersaudara tapi juga dianggap berkeluarga sehingga kulturnya bermusyawarah serta berkomunikasi sejajar," keluh Fahri.
"Tapi tiba-tiba pemimpinnya ini sangat struktural, menggunakan posisi dan jabatannya untuk menghambat dialog, ini sangat disedihkan ini akan membuat partai ini kaku dan tidak menerima kritik," imbuhnya.
Fahri kemudian membandingkan dengan kepemimpinan PKS di bawah presiden partai sebelumnya, Anis Matta. "Zamannya Anis Matta kita ada krisis pun didialogkan dan lalu menemukan keyakinan untuk bangkit. Nah sekarang tidak ada lagi, gimana mau bangkit kalau keadaannya begitu," katanya.
Lantas Fahri pun mengungkap harapannya. Ia berharap Majelis Syuro PKS mendengarkan kritik dari kader yang dihimpun dan disuarakannya itu.
"Semoga Majelis Syuro yang terdiri dari orang arif bijaksana cepat menangkap gejala ini. Pemilu kurang dari dua tahun lagi. Akan terjadi serempak antara Pileg dan Pilpres. Apa persiapan PKS untuk menang?" harapnya.
PKS pun menampik keras tudingan-tudingan yang disampaikan Fahri. "Yang pertama monggo, Pak Fahri mau komentar apa saja boleh. Karena PKS kan partai institusi publik, jadi monggo," ujar Wasekjen PKS Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/11).
Meski begitu, PKS meminta Fahri menyerahkan data untuk membuktikan tudingan-tudingannya. Dia menyebut kedewasaan pimpinan PKS terbukti lewat Pilkada DKI. Saat Pilgub DKI, PKS mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tokoh yang keduanya bukan kader PKS.
"Tidak mudah loh memutuskan PKS mendukung Anies-Sandi, yang tidak ada kadernya. Kalau dia tidak berpikir sebagai pemimpin modern, pemimpin yang sifatnya cuma mungkin mikir diri sendiri, PKS enak maju pakai kadernya sendiri," tuturnya.
Fahri Hamzah, yang dipecat dari PKS karena masalah etik, juga menyebut pimpinan PKS saat ini kaku. Mardani membantah bila dikatakan Presiden PKS Sohibul Iman pemimpin seperti itu.
"Justru kalau (pimpinan) sekarang ini mau ketemu Pak Sohibul di mana pun, kapan pun gampang," tukas anggota DPR itu. (dtc/mfb)
Bareskrim menduga proyek pengadaan kapal laut patroli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Tahun Anggaran 2013-2014 merugikan negara Rp 29 miliar. Total anggaran untuk proyek ini Rp 36,5 miliar.
"Untuk sementara kerugian keuangan negara yang ditimbulkan menurut penilaian penyidik adalah kurang lebih sebesar Rp 29 milyar," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Brigjen Ahmad Wiyagus dalam keterangannya, Selasa (28/11).
Penghitungan kerugian negara itu berdasarkan kapal yang sudah selesai dikerjakan perusahaan pemenang tender, tapi tidak diterima Kemenhub. Selain itu juga berdasarkan kapal yang belum dikirim atau belum selesai dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender.
"Namun untuk fix-nya atau kepastian nilai riil, nilai kerugian keuangan negara masih dalam tahap proses perhitungan yang salah satunya melalui proses kegiatan pengecekan fisik (kapal patroli)," jelas Wiyagus.
Dalam bulan ini, Dittipikor Bareskrim bersama KPK, BPK telah mengecek 18 unit kapal patroli yang berada di berbagai daerah yaitu Tangerang, Jakarta, Banyuwangi, Surabaya, Pekanbaru, Tarakan, Banjarmasin dan Labuan Bajo.
"Total kapal patroli sebanyak 18 unit (yang sudah dicek) dengan rincian (kapal) kelas III sebanyak 2 unit, kelas IV sebanyak 6 unit dan kelas V sebanyak 10 unit," ujarnya.
Selain KPK dan BPK, Bareskrim juga menggandeng perusahaan Biro Klasifisikasi Indonesia (BKI) sebagai ahli penghitungan pekerjaan kapal saat pengecekan kapal.
"Pengecekan fisik dalam rangka mengkonstruksikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, sebagai akibat daripada pengadaan yang dilakukan dengan tidak benar dan secara melawan hukum, serta terjadi kecurangan pada saat proses lelang pengadaannya," terang Wiyagus.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan pejabat Kemenhub berinisial C sebagai tersangka. C merupakan kepala kelompok kerja (kapokja) saat proses pengadaan berlangsung. (dtc/mfb)
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengakui ada kesalahan alamat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Usia Dini (Himpaudi). Lembaga ini merupakan penerima dana hibah Pemprov DKI.
"Alamatnya tertukar, Dinas Pendidikan sudah cek dan memang tertukar alamatnya," kata Kadisdik DKI, Sopan Adrianto sebelum rapat Banggar di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Dilihat di situs APBD DKI Jakarta, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Usia Dini (Himpaudi) mendapat anggaran sebesar Rp 40,2 miliar. Alamatnya yaitu di Jl. Poltangan Raya No.25 Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Ditanya kembali setelah rapat Banggar, Sopan mengatakan anggaran dana hibah baru pertama kalinya diberikan ke Himpaudi. Menurutnya, dana hibah itu baru dianggarkan pada bulan Oktober mengikuti kebijakan Gubernur baru Anies Baswedan.
"Kan saya bilang ini visi-misinya gubernur, harus (dianggarkan). Maka kita anggarkan honor Rp 500 ribu. Harusnya UMP, tapi kan anggarannya nggak ada," terangnya.
Sopan mengatakan Himpaudi merupakan organisasi nasional yang telah terdaftar resmi. Dia tidak menaruh curiga saat akan menganggarkan dana hibah tersebut.
"Ini organisasi nasional, yang provinsi ada termasuk DKI. Apa iya kalau saya harus mencurigai kalau itu tingkat nasional, saya nggak tahu," sebutnya.
Menurut Sopan, alamat Himpaudi di Jl. Poltangan Raya No.25 Pasar Minggu Jakarta Selatan juga digunakan oleh kementerian. "Kementerian saja pakai alamat itu. Masak kita ngecek satu-satu. Setelah kita lihat berita maka kita melakukan pengecekan," kata Sopan. (dtc/mfb)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Jokowi targetkan program proyek Padat Karya Cash melalui dana desa diluncurkan awal 2018 mendatang. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk pelaksanaannya. Ditargetkan dari alokasi dana desa tahun depan sebesar Rp60 triliun, sebesar Rp 18 triliun atau 30 persen diantaranya akan digunakan untuk membayar upah pekerja.
Program padat karya cash tersebut memang ditargetkan untuk mendorong daya beli masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah mengintruksikan untuk mengarahkan dana desa digunakan untuk proyek Padat Karya Cash. Program padat karya cash adalah penggunaan dana desa untuk proyek-proyek seperti infrastruktur yang dilakukan secara swakelola.
Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo program tersebut pada dasarnya akan menggunakan dana desa sepenuhnya untuk perekonomian desa.
Hanya saja diakui Eko, saat ini masih terkendala aturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang membatasi proyek di atas Rp 200 juta hasus dikerjakan oleh kontraktor besar atau tidak boleh swakelola.
"Nah Presiden minta kepada Kepala LKPP untuk mengubah aturannya. Sekarang dana desa berapapun tidak boleh pakai kontraktor," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (28/11).
Nah, demi mengubah aturan tersebut, pemerintah akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB itu akan diteken oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencana Pembangunan Nasional maupun oleh Kepala Bappenas.
Harapannya SKB tersebut segera terwujud, sehingga program Padat Karya Cash bisa berjalan di awal tahun depan.
Menurut Eko pada tahun depan akan ada alokasi dana desa sebesar Rp60 triliun. Jika saja dana tersebut seluruhnya untuk program padat karya cash, 30%-nya merupakan porsi untuk upah pekerja atau sekitar Rp 18 triliun.
"Dengan angka itu diharapkan bisa menciptakan daya beli sekitar Rp90 triliun," tuturnya.
Ia menambahkan untuk proyek-proyek infrastruktur yang biasanya berjalan sekitar 65 hari. Meski jangka pendek namun jika seluruh proyek di desa dikelola secara swakelola maka diperkirakan bisa menyerap 5 juta pekerja secara keseluruhan.
Apalagi sebelumnya Presiden juga memintanya proyek padat karya itu dibayar harian, atau paling lama mingguan. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penyidik KPK ternyata telah dua tahun belakangan melakukan pemblokiran terhadap rekening tersangka korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto. Bahkan tak hanya rekening Novanto penyidik juga memblokir rekening istri Novanto, Deisti Astriani Tagor, juga rekening anak-anaknya, Dwina Michaela dan Rheza Herwindo.
Pernyataan tersebut diungkapkan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Menurutnya rekening tersebut diblokir sejak tahun 2016 karena kasus e-KTP.
Terkait dengan kasus dugaan korupsi e-KTP, KPK sebelumnya juga pernah memanggil ketiganya sebagai saksi sekitar November 2017. Deisti dan Rheza diketahui merupakan mantan Komisari PT Mondialindo Graha Perdana, sedangkan Dwina pernah menjadi Komisaris PT Murakabi Sejahtera.
Kendati sejak tahun 2016 rekening mereka diblokir, namun kata Fredrich, mereka belum pernah berupaya menuntut atau mempertanyakan pemblokiran ini.
"Nggak pernah. Karena dia tahu akan sia-sia, buang waktu, buat apa. Terserah suka-suka dia (KPK)," ujarnya.
Menurut pengacara yang mengaku memiliki gaya mewah ini, pemblokiran juga seharusnya sudah dibuka saat Novanto memenangi praperadilan pada 29 September lalu. Namun, hal ini tidak dilakukan KPK.
Menanggapi tentang pemblokiran ini, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan hal tersebut menjadi kewenangan penyidik.
"Saya tidak bisa konfirmasi itu karena sifatnya teknis penyidikan. Namun pemblokiran ataupun penyitaan, dan lain-lain merupakan kewenangan penyidik sesuai hukum acara," ujar Febri, Selasa (28/11).
Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK setelah pengadilan Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan. Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek E-KTO yang diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun.
Ia dijerat dengan pasal Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto kini mendekam di Rutan Kelas I KPK Cabang Jakarta Timur atau di gedung baru KPK. Ketua Umum Partai Golkar ini saat tengah `menjalani masa penahanan 20 hari tahanan terhitung sejak 19 November 2017. (dtc/rm)
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Polres Jakarta Selatan menetapkan musisi dan bos Rebublik Cinta Management Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani sebagai tersangka dalam kasus cuitan sarkastis di akun Twitter-nya.
Musisi yang mulai bergabung sebagai politikus Partai Gerindra ini sebelumnya dilaporkan oleh relawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (BTP Network). Dalam cuitanya itu Dhani menyebut siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi.
"Iya betul (Ahmad Dhani jadi tersangka) di Polres Jaksel," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/11).
Menanggapi laporan tersebut, sebelumnya Dhani menegaskan cuitannya tak mempunyai nilai ujaran kebencian. Ia pun mengibaratkan kebencian terhadap pendukung pengedar narkoba sama dengan pendukung penista agama.
"Misalnya siapa saja pendukung para pengedar narkoba wajib digantung, misalnya. Itu kan ujaran kebencian kepada pengedar narkoba dan pendukungnya. Saya rasa menempatkan ujaran kebencian pada tweet saya agak salah ya. Karena saya benci kepada penista agama dan pendukungnya," ungkap Dhani, pada 10 Oktober 2017 lalu.
Sebelumnya menjawab bertanyaan media soal kemungkinan dijadikan tersangka Ahmad Dhani mengaku siap menghadapi kasus cuitan sarkasme yang dilaporkan salah satu simpatisan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia mengaku santai menghadapi kasus yang telah naik tingkat ke penyidikan. Menurutnya sudah biasa dijadikan tersangka. Bahkan dia mengaku sudah 12 kali dijadikan tersangka.
"Ya kan saya sudah biasa jadi tersangka," katanya di Markas Polda Metro Jaya, Jumat, 6 Oktober 2017 lalu. Bahkan ia mengaku sudah pernah dijadikan tersangka sebanyak 12 kali. (dtc/rm)
Kedigdayaan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tampaknya mulai luntur. "Surat sakti" yang dikirimkannya dari ruang tahanan KPK yang menegaskan dia tetap Ketua Umum Golkar, memang untuk sementara waktu bisa mempertahankan sang "Papa" di kursinya.
