JAKARTA, GRESNEWS.COM - Aktivitas vulaknik Gunung Agung, di Kabupaten Karangasem, Bali dinilai masih tetap tinggi pasca erupsi beberapa hari terakhir. Sejak 7 (tujuh) hari kemarin aktivitas vulkanik Gunung Agung tercatat terjadi peningkatan sejak statusnya ditingkatkan level IV atau awas.

Pantauan Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 27 November 2017 pukul 06:00 WITA erupsi yang terjadi pada Gunung Agung sudah memasuki fase magmatik yang ditandai dengan keluarnya lava dari dalam kawah.

Aktivitas-aktivitas vulkanik selama satu minggu telah menunjukkan aktivitas Gunung Agung meningkat. Selain itu aktivitas kegempaan tremor juga sudah sering terjadi. "Bahkan tadi malam itu gempa tremor di beberapa tempat di seismograf hingga over scale menunjukkan skalanya sudah besar," ujar Kepala PVMBG, Kasbani hari ini seperti dikutip esdm.go.id.

Menurutnya, erupsi Gunung Agung sudah memasukki fase magmatik, yang akan menimbulkan letusan yang lebih besar daripada yang freatik. "Erupsi magmatik ditandai keluarnya lava dari dalam kawah dan erupsi-erupsi juga sudah banyak melontarkan abu," tambah Kasbani.

Berdasarkan pengamatan visual Gunung Agung dari Pos PGA Agung di Rendang aktivitas menunjukkan penurunan sejak tanggal 20 Oktober 2017 dengan asap dari bibir kawah hingga setinggi 50-500 meter.

Sejak 20 Oktober 2017 kegempaan yang terekam oleh seismograf terus menurun jumlahnya, terutama jenis gempa Vulkanik Dangkal (VB) dan gempa Tektonik Lokal (TL). Pola perubahan energi seismik untuk periode krisis Gunung Agung juga mengindikasikan penurunan dan mengalami percepatan yang semakin lambat dan cenderung mengarah ke fase relaksasi.

Hasil pemantauan menggunakan drone yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2017 menunjukkan aktivitas hembusan gas di dalam kawah relatif menurun intensitasnya dibanding hasil pemantauan pada 20 Oktober 2017.

Demikian juga dari hasil pemantauan termal dengan menggunakan citra satelit Sentinel-2, Intesitas anomali termal pada bulan Oktober 2017 cenderung menurun dibanding dengan bulan September 2017. Citra Satelit ASTER TIR juga mengindikasikan adanya penurunan luas area panas di dalam Kawah Gunung Agung.

Badan Geologi melalui PVMBG dan Pos Pengamatan Gunungapi Agung menyakatan terus memantau perkembangan kegiatan vulkanik dan senantiasa berkoordinasi dengan satuan pelaksana (satlak) Kecamatan dan BPBD Kabupaten Karangasem tentang penanggulangan bencana erupsi Agung.

Perkembangan terkini dan informasi lainnya tentang bencana geologi di Indonesia, dapat dipantau melalui aplikasi "MAGMA Indonesia" yang dapat diunduh di Google Play untuk ponsel berbasis Android. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Aparat gabungan TNI dan Polisi di wilayah Polda Papua mulai menyiagaan personilnya mengantisipasi rencana peringatan hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember. TNI dan Polri juga menggelar Apel Gabungan. Apel gabungan diantaranya digelar di Lapangan Sepak Bola Distrik Kwamki Narama Timika, Papua.

"Jadi untuk menghadapi 1 Desember, dari Polres Mimika dan TNI menyiapkan 600 personil," kata Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, saat apel menggelar gabungan, Kamis (30/11).

Victor mengungkapkan bahwa beberapa hari terakhir terlihat ada indikasi pertemuan-pertemuan dari kelompok yang tidak sepaham dengan NKRI. Kapolres  mengaku selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat juga tokoh agama, agar bersama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Mimika.

"Dari informan intelijen memang sudah ada beberapa perkumpulan. Kami akan berupaya untuk memintai keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat," ujar Kapolres.

Menurut Victor, pihaknya juga telah mendeteksi ada 4 titik lokasi yang paling dianggap rawan yang biasa menjadi titik kumpul massa, seperti Kwamki, SP-5, Kompleks Sosial, SP-12. Terhadap lokasi-lokasi yang dianggap rawan itu pihaknya akan menempatkan pasukan gabungan.

Dalam apel gabungan itu dihadiri satu Pleton Anggota Kodim 1710 Mimika, satu Pleton Brigade Infanteri 20 IJK, satu Pleton Kaveleri, Satu Pleton AU, satu Pleton AL, satu Pleton Brimob Batalyon B Timika, satu Regu Brimob Bataliyon A Jayapura, dan Satpol PP yang juga dihadiri para petingi TNI se-Mimika.

Selain personel, juga disiagakan kendaraan taktis dari Baracuda hingga panser. Setelah menggelar apel gabungan pasukan mereka akan menggelar soft off force keliling kota Timika. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pertanggungjawaban negara terhadap mereka yang menjadi korban kejahatan terus disuarakan, meski sesungguhnya layanan yang tersedia dianggap sudah cukup memadai. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah semua korban kejahatan bisa mengakses semua layanan yang sudah tersedia tersebut.

Demikian terungkap dalam seminar bertema, "Integrasi Layanan bagi Korban Kejahatan" yang digelar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangkaian HUT ke-9, bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (29/11). Ada empat narasumber yang dihadirkan pada acara yang dipandu Pangeran Ahmad Nurdin tersebut, yaitu ahli hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo, mantan Komisioner Komnas HAM Hesti Armiwulan, Direktur ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dan Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani.

Ahli hukum pidana yang juga guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengingatkan para pemangku kepentingan di lingkungan LPSK untuk aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait demi kepentingan pemenuhan hak korban kejahatan. Menurut Harkristuti, pengembangan public relation menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan integrasi layanan bagi korban.

Karena harus diakui, sulit bagi LPSK jika harus bekerja sendiri dalam melaksanakan pemenuhan hak korban kejahatan karena dibutuhkan kerja sama lintas kementerian/lembaga (K/L). "Harus ada pembagian tugas dari pimpinan (LPSK) untuk rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan K/L lain. Ini menjadi tugas dari para pimpinan (LPSK) sebagai pembuat kebijakan," ujar dia.

Narasumber lain, Hesti Armiwulan juga menyoroti sinergi LPSK dengan K/L lain agar dalam pelaksanaan tugas masing-masing tidak saling tumpang tindih. "Mungkin bisa dijadwalkan pertemuan rutin, semisal di awal tahun untuk mencocokkan program, dilanjutkan pertemuan berkala beberapa bulan sekali, dan di akhir tahun dilakukan evaluasi. Untuk itu, kita memang harus menurunkan ego sektoral," katanya.

Koordinasi seperti yang dicontohkan tersebut, ujar Hesti, saat ini memang seperti mati suri sehingga ada peluang bagi LPSK untuk menginisiasi dan membangkitkannya kembali. "LPSK representasi negara bukan pemerintah. Bangun komunikasi dengan banyak pihak, termasuk pihak asing seperti kedutaan besar dan lainnya," imbau Hesti.

Sementara itu, Direktur ICJR Supriyadi menuturkan, banyak layanan yang sudah dipersiapkan negara bagi korban kejahatan, seperti perlindungan fisik, bantuan medis, psikologis, psikososial, pendampingan hukum, restitusi dan kompensasi. "Berbagai jenis layanan dari negara memadai, namun masih ada gap besar, apakah semua korban mendapatkan layanan tersebut," kata pria yang akrab disapa Supi tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya mencoba menyusuri layanan dari LPSK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan paling kuat dalam memberikan layanan bagi korban kejahatan. Karena harus diakui, hingga kini belum ada data secara nasional tentang berapa banyak pemberian layanan, semuanya sangat tergantung tupoksi masing-masing institusi.

Masih menurut Supi, dari data layanan LPSK, pemberian bantuan medis menjadi layanan dengan jumlah tertinggi yang dinikmati para korban dari berbagai tindak pidana, di antaranya pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Layanan lain yaitu rehabilitasi psikologis. Sedangkan pemenuhan hak prosedural mengalami penurunan.

Kabar menggembirakan, menurut Supi, yakni dikabulkannya tuntutan kompensasi korban terorisme di Samarinda. Ini merupakan kemajuan dan membawa angin segar dalam pemenuhan hak korban. "Bagaimana dengan korban (kejahatan) lain, mereka juga butuh kompensasi karena restitusi macet," ujarnya.

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan, pemenuhan hak korban sulit jika dilakukan secara parsial melainkan dibutuhkan layanan terintegrasi dari berbagai penyedia layanan dan pihak terkait. Lies mengimbau khususnya penegak hukum tidak ragu apalagi takut memperjuangkan hak korban kejahatan. "Contoh restitusi, kami harap penuntut umum tidak usah ragu karena itu memiliki dasar hukum yang jelas, baik undang-undang maupun peraturan pemerintahnya," tutur Lies.

Dia juga menggarisbawahi tentang pemberian layanan psikososial. Karena tujuan dari layanan ini adalah bagaimana mengintegrasikan kembali korban ke masyarakat sehingga dibutuhkan peran kementerian/lembaga lain, termasuk pemerintah daerah. "Akan sulit jika LPSK bekerja sendirian dalam pemenuhan hak psikososial bagi korban," ujarnya. (mag)

Nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar semakin diujung tanduk. Tepat dengan bakal dimulainya sidang praperadilan yang dia ajukan terkait status tersangka kasus E KTP, goyangan dari internal partai malah semakin kencang.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sidang praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi E KTP Setya Novanto untuk kedua kalinya, bakal segera digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini, Rabu (30/11). Pimpinan KPK mengaku timnya sudah siap 100 persen untuk kembali berhadapan dengan tuntutan Novanto yang ingin lolos dari jeratan status tersangka e-KTP.

"Siap 100 persen, jangan takut," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Seperti diketahui, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP untuk kedua kalinya pada 31 Oktober 2017. Sebelumnya, dia lepas dari jerat tersangka pada 29 September lalu lewat praperadilan.

Basaria berkata, KPK menghargai tuntutan praperadilan yang dilayangkan Ketua DPR itu. Ini juga dalam rangka pemenuhan hak tersangka sesuai undang-undang. "Praduga tak bersalah itu harus kita hargai, biar yang bersangkutan melakukan praperadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi juga berusaha membuktikan apa yang dilakukan," ujarnya.

Di lain sisi, lanjut Basaria, penyidik berupaya merampungkan berkas Novanto secepatnya untuk dilimpahkan ke tahap II. Dia menarget pekan depan. "Kalau berkas selesai, semua saksi meringankan sudah kita periksa, sudah cukup, nggak waktu lama, minggu depan kami usahakan," tuturnya.

Namun, saat ditanya apakah proses pelimpahan itu strategi menghentikan praperadilan, Basaria menyangkalnya. "Nggak usah dari strategi. Praperadilan itu hak dia untuk membela diri. Kita nggak perlu takut menghadapi praperadilan. Kita hadapi saja," tegasnya. (dtc/mag)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) tingkatkan pengamanan terhadap seluruh infrastruktur telekomunikasi TelkomGroup di Provinsi Bali pasca erupsi dan meningkatnya status Gunung Agung ke Level Awas pada Senin (27/11).

Kejati Riau akan mempertimbangkan adanya tersangka kasus korupsi Tugu Antikorupsi yang mengajukan ´justice collaborator´ (JC). Kerugian proyek itu ditaksir lebih dari Rp 1 miliar.

"Ada beberapa tersangka dalam kasus korupsi pembangunan ruang terbuka hijau yang berkonsultasi ingin mengajukan diri menjadi Justice collaborator," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta, Rabu (29/11).

Menurut Sugeng, sejumlah tersangka tersebut belum lama ini selalu berkonsultasi untuk menempatkan dirinya sebagai JC. "Kita akan pertimbangkan untuk itu. Kan boleh-boleh saja mereka seperti itu," kata Sugeng.

Untuk mendapatkan JC tersebut, para tersangka bicara apa adanya dan tidak mempersulit penyidikan lebih lanjut. Semua keterangannya harus bisa dibuktikan dengan benar.

"Kalau memang nantinya hasil pertimbangan tim benar-benar keterangannya bisa dibuktikan, tentu harus kita buat surat keterangan resminya bahwa mereka sebagai JC," kata Sugeng.

Dengan surat keterangan tersebut, kata Sugeng, ini akan meringankan tuntutan di pengadilan. Dan tentunya juga diharapkan majelis hakim dapat mempertimbangkan surat keterangan JC tersebut.

"Kita lihat nanti perkembangannya. Jika memang tersangka ini mempermudah dan keterangannya jujur, buka bohong, akan kita pertimbangkan untuk itu," kata Sugeng.

Sebagaimana diketahui, dalam proyek tugu antikorupsi di RTH yang diberi nama Taman Integritas ini melahirkan 18 tersangka korupsi. Dari jumlah itu, 15 orang berstatus PNS dan lima orang lagi pihak swasta. Dalam kasus ini tiga orang tersangka sudah dilakukan penahanan.

Proyek RTH dengan tugu antikorupsi ini menelan dana sekitar Rp 8 miliar dengan kerugian negara Rp 1,23 miliar. Malah proyek ini diresmikan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman yang dihadiri Ketua KPK, Agus Rahardjo, Jaksa Agung M Prasetyo dalam acara Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI) akhir tahun 2016 lalu. (dtc/mfb)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membebaskan denda pajak kendaraan bermotor mulai besok hingga 23 Desember. Pemprov DKI juga menggandeng Ditlantas Polda Metro untuk melakukan razia kendaraan bermotor yang menunggak pajak selama hampir 1 bulan ke depan.

"Dengan adanya program pemutihan ini maka siapa yang melakukan pelunasan atas kewajiban pajaknya sekarang silakan melakukan. Dari mulai besok sampai dengan tanggal 23 Desember," kata Anies, Rabu (29/11).

Anies mengatakan pada periode tersebut warga akan dibebaskan denda tunggakan pajak meskipun sudah terlambat selama lima tahun. Dia mendorong agar warga segera melakukan kewajibannya tersebut.

Anies menggandeng Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menggalakkan razia tunggakan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, dengan cara tersebut target pendapatan pajak bisa dikejar.

"Kita sudah membicarakan ini dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan institusi Pemprov, Badan Pajak dan Retribusi Provinsi akan menggelar razia gabungan untuk sasaran kendaraan bermotor yang menunggak pajak atau belum daftar ulang," terangnya.

Anies mengatakan masih terdapat 649 ribu kendaraan roda empat dan 3,3 juta kendaraan roda dua atau tiga yang masih menunggak. Dirinya mengatakan masih ada tunggakan sebesar Rp 1,7 triliun dari total jumlah pajak sekitar Rp 8,6 triliun. (dtc/mfb)

Menteri Perindustrian yang juga kader Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku sudah mengantongi restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto. Setya Novanto saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus KTP elektronik (E-KTP).

"Beberapa hari lalu saya sudah izin ke Jokowi dan sudah diizinkan. Dengan demikian tinggal nunggu proses di internal Golkar," kata Airlangga saat ditemui usai dirinya bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11).

Sesuai aturan dan rapat pleno Golkar, kata Airlangga, dirinya masih menunggu dulu untuk menyampaikan izin tersebut.

"Sesuai rapat pleno kita nunggu dulu. Sesuai aspirasi yang muncul dari teman di daerah terkait munaslub harus disampaikan ke DPP, setelah itu DPP baru ambil sikap menyelenggarakan kegiatan tersebut," katanya.

Namun, saat ditanya bagaimana dengan status jabatan Menteri Perindustrian yang dia emban saat ini jika nantinya dia menjadi Ketua Umum, Airlangga belum bisa menjelaskan. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan hingga saat ini setidaknya telah 19 orang meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor karena cuaca ekstrem.

"Dampak bencana banjir dan longsor menyebabkan 19 orang meninggal dunia," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Rabu (29/11).

Dijelaskan Sutopo, 19 orang yang meninggal itu yaitu 11 orang di Pacitan, 3 di Kota Yogyakarta, 1 di Bantul, 1 di Gunung Kidul, 2 di Wonogiri dan 1 di Wonosobo. Dari 19 orang itu, 4 orang adalah korban banjir dan 15 korban longsor.

Selain korban jika tercatat akibat cuaca ekstrem itu ribuan rumah, ribuan hektar lahan pertanian, dan fasilitas publik juga terendam banjir. Akvitas masyarakat lumpuh total di Wonogiri, juga sebagian daerah di Yogyakarta dan Pacitan.

Diungkapkan Sutopo akibat bencana itu, jalan lintas selatan yang menghubungkan Wonogiri hingga Ponorogo juga lumpuh karena tertutup longsor. "Kerugian dan kerusakan ekonomi diperkirakan triliunan rupiah. Pendataan dampak bencana masih dilakukan BPBD," ungkapnya.

Bahkan Sutopo mengungkapkan,  pencarian dan penyelamatan korban longsor di Pacitan hingga saat ini masih dilakukan. Beberapa daerah di Pacitan dilaporkan masih terendam banjir dan terisolir karena jalan tertutup longsor.

Daerah yang terendam banjir meliputi 13 desa di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebon Agung, dan Kecamatan Arjosari. "Jalan lintas selatan lumpuh total," ujarnya.

Banjir dilaporkan meluas di 18 kecamatan di Wonogiri. Terdapat 68 lokasi bencana banjir dan longsor. 2 korban longsor telah ditemukan dalam keadaan meninggal yaitu Sri Wati (40) dan Suyati (60) warga Bengle RT 2 RW 5 Desa Dlepih Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri.

Selain itu juga dilaporkan terdapat 84 titik banjir di Yogyakarta. Sedangkan longsor terjadi di 93 titik, serta puting beliung terjadi di 116 titik. Longsor telah menimbun rumah di Jl Jlagran RT 01 RW 01 Pringgokusuman, Gedongtengen Kota Yogyakarta yang menyebabkan 3 orang meninggal yaitu Barjono, Dani (4) dan Aurora Tanti (3 bulan). Serta sejumlah korban longsor di Bantul dan banjir di Gunung Kidul.

Dijelaskan Sutopo Daerah Istimewa Yogyakarta, Wonogiri, Pacitan dan Ponorogo merupakan daerah yang paling terdampak karena berjarak paling dekat dengan siklon tropis Cempaka. Pada Selasa (28/11), siklon tropis Cempaka hanya berjarak 32 km sebelah selatan-tenggara Pacitan.

Ia juga mencatat hingga saat ini ada 28 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali yang terdampak banjir, longsor, dan puting beliung akibat cuaca ektrem ini. Bencana tersebut terjadi di Kabupaten Situbondo, Sidoarjo, Pacitan, Wonogiri, Ponorogo, Magetan, Serang, Cilacap, Sragen, Boyolali, Trenggalek, Sukabumi, Purworejo, Magelang, Tulungagung, Semarang, Klaten, Malang, Wonosobo, Klungkung, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kudus, dan Sukoharjo.

Menurutnya siklon tropis Cempaka ini diperkirakan akan bergerak menjauhi wilayah Indonesia pada Kamis (30/11). Namun, masih memberikan dampak hujan deras dan gelombang tinggi di wilayah Jawa dan Bali.

"Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir, longsor dan puting beliung," pungkasnya. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia direncanakan akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung pertama di Indonesia. Pembangkit yang dibangun atas kerja sama PT PJB dan MASDAR ini juga digadang menjadi yang terbesar di dunia untuk proyek sejenis. Proyek Floating Photovoltaic Solar Power Plant berkapasitas 200 MW ini rencananya akan dibangun diatas lahan seluas seluas 200 HA di waduk Cirata, Jawa Barat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar bersama Duta Besar Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk Indonesia, Mohamed Abdulla Mohammed Bin Mutleq Alghafli hari ini Selasa (28/11) telah menyaksikan penandatangan project development agreement antara PT PJB dan MASDAR. Penandatangan ini tindak lanjut dari MoU antara PT PJB dan MASDAR pada 16 Juli 2017 lalu, terkait Development of Renewable Large Scale Power Projects in the Republic of Indonesia di Abu Dhabi, PEA.

"Saya senang dengan kerjasama ini, yang merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya. Proyek ini akan menjadikan PLTS terapung pertama di Indonesia, selain itu diharapkan dapat menghasilkan tariff listik di bawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP) setempat, untuk Jawa Barat dibawah 6.5 cent USD/KWh, karena apabila diatas BPP akan sulit untuk dijalankannya" kata Arcandra Tahar.

Proyek  Floating Photovoltaic S dolar Power Plant 200 MW akan dikembangkan dilahan milik PJB di waduk Cirata . Perusahaan tersebut telah kelar melakukan Feasibility dan Grid interkoneksi study akhir September 2017. Hasilnya telah diserahkan kepada PT PLN (Persero) serta direncanakan pelaksanaan Power Purchase Agreement (PPA) akan dilakukan secepatnya.

Menurut President Direktur PT PJB, Iwan Agung Firstantara, proyek tersebut adalah yang terbesar untuk proyek sejenis, yang dilakukan melalui mekanisme business to business yang baik. "Diharapkan proyek ini akan mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan memperkuat kerjasama antara Indonesia dan PEA" ujarnya, seperti dikutip esdm.go.id.

Hal tersebut diiyakan Chief Executive Officer MASDAR, Mohammed Al Ramahi. Menurutnya  proyek pembangkit Floating Photovoltaic Solar tidak hanya terbesar di Indonesia juga akan menjadi yang terbesar di dunia.

"Saya sangat senang dengan penandatangan ini, mengingat Mubadalla juga menjalin hubungan kerja sama kurang lebih 10 tahun, dan sekarang MASDAR tidak hanya membangun yang terbesar di Indonesia tetapi juga yang terbesar di dunia, adanya perjanjian kerjasama ini mempermudah jalan agar cepat beroperasi," ungkapnya

Penandatangan kerja sama ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai bauran energi mencapai 23% untuk energi baru terbarukan. Wamen ESDM memaparkan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk investor.

"Pemerintah sangat terbuka untuk para investor datang ke Indonesia, kami menawarkan dengan bisnis yang sehat, tentu saja dengan tarif yang lebih rendah dari BPP" pungkas Wamen ESDM. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebuah laporan disampaikan oleh Rainforest Action Network (RAN), Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK) dan International Labor Rights Forum (ILRF). Dalam laporan berjudul "Tinjauan Ulang Korban Minyak Sawit Bermasalah: Peran PepsiCo, Perbankan dan RSPO dalam Melanggengkan Eksploitasi Buruh Indofood" itu terungkap adanya eksploitasi atas buruh di perkebunan sawit milik Indofood.

Temuan-temuan dihasilkan dari investigasi lapangan dan wawancara dengan buruh dari tiga perkebunan kelapa sawit yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan produsen makanan terbesar Indonesia, Indofood, yang juga menjadi produsen tunggal makanan ringan merk PepsiCo di Indonesia. Laporan ini merupakan tindak lanjut atas laporan yang pernah disampaikan satu setengah tahun sebelumnya dan mengungkap tentang pelanggaran tenaga kerja yang terjadi di perkebunan milik Indofood.

Dari laporan tersebut terungkap, kondisi perkebunan tersebut masih sama, termasuk masih ditemukan risiko yang tinggi akan terjadinya kerja paksa dan buruh anak. Diantara temuan lainnya juga ditemukan buruh yang mengalami risiko terpapar pestisida berbahaya, menerima upah di bawah minimum, penetatapan status buruh sebagai tidak tetap untuk mengisi pekerjaan inti yang melanggar peraturan, dan dihalangi dalam kegiatan serikat buruh mandiri.

Semua pelanggaran tenaga kerja ini terdokumentasikan di perkebunan yang memiliki sertifikat "berkelanjutan" Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)––skema sertifikasi industri kelapa sawit terkemuka––dan terkait dengan PepsiCo melalui kerjasama usahanya dengan Indofood.

"Sebagai lembaga sertifikasi industri kelapa sawit terkemuka, RSPO harus meminta pertanggungjawaban anggotanya. RSPO tidak dapat terus mensertifikasi pelanggaran buruhdan mengabaikan penderitaan buruh yang menghadapi risiko khusus semacam itu," ungkap Herwin Nasution, Direktur Eksekutif OPPUK, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu (29/11).

"Ini masalah yang mendesak, RSPO harus bertindak atas keluhan yang diajukan terhadap Indofood, dan memperkuat kriteria dan sistem auditnya, sehingga buruh dapat dilindungi, dan kami bisa berharap untuk mendapatkan minyak kelapa sawit yang benar-benar ´bebas darieksploitasi´," tambahnya.

Pelanggaran hak buruh terjadi secara umum di industri kelapa sawit, namun Indofood––sebagai salah satu perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dan perusahaan makanan terbesar di Indonesia––sangat tertinggal diantara yang lainnya.

Indofood saat ini merupakan perusahaan minyak kelapa sawit swasta terbesar di Indonesia yang belum memperkuat kebijakannya atau memperbaiki praktiknya agar sesuai dengan tolak ukur baru untuk kelapa sawit yang bertanggung jawab: yaitu berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi, tidak melakukan perluasan di lahan gambut, dan tidak melanggar hak asasi manusia maupun pekerja, yang diberlakukan untuk seluruh operasional perusahaan maupun pemasok pihak ketiga.

"Temuan ini sangat keterlaluan, Indofood, PepsiCo, RSPO dan yang lainnya sudah mengetahui terjadinya pelanggaran hak buruh di perkebunan kelapa sawit Indofood selama kurang lebih satu setengah tahun, namun sedikit sekali bahkan hampir tidak ada yang berubah," ungkap Robin Averbeck, Direktur Kampanye Agribisnis RAN.

"Laporan kedua ini seharusnya tidak perlu dibuat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak buruh sudah seharusnya bertindak, atau akan dikenal sebagai pihak yang membiarkan eksploitasi buruh terjadi demi minyak kelapa sawit yang murah,"ujarnya.

PepsiCo, yang juga menjadi perusahaan peringkat bawah diantara yang lainnya, mengeluarkan kebijakan kelapa sawit baru pada bulan September 2015 namun tidak mewajibkan Indofood sebagai mitra usahanya untuk mematuhi asas-asas kebijakannya. Akibat dari lemahnya penerapan kebijakan kelapa sawit PepsiCo, ratusan ribu konsumen dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia berdiri bersama untuk bersolidaritas dengan buruh kelapa sawit menekan PepsiCo dan menuntut agar perusahaan segera mengambil tindakan yang signifikan.

Eric Gottwald, Direktur Hukum dan Kebijakan ILRF mengatakan, temuan investigasi kedua ini sangat mengecewakan, dan dengan reputasi perusahaan multinasional yang menjadi taruhannya, PepsiCo harus bisa berbuat lebih baik. "PepsiCo membanggakan diri dengan menetapkan tujuan keberlanjutan yang tinggi, namun bagaimana mungkin pelanggaran hak buruh disebut sebagai bagian dari ‘keberlanjutan’? PepsiCo juga harus memikul tanggung jawab Indofood selaku mitra usahanya, mendorong Indofood agar mengikuti pada norma-norma hak asasi manusia dan ketenagakerjaan yang sesuai atau lebih baik memutuskan kerjasama yang ada. Diam sama sekali bukan pilihan," ujarnya.

Laporan ini menyertakan perbaikan yang direkomendasikan untuk Indofood dan First Pacific selaku perusahaan induknya. Laporan ini juga menyertakan rekomendasi untuk PepsiCo dan Nestle yang juga menjadi mitra usahanya, juga lembaga sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang hingga laporan ini dikeluarkan belum menyelesaikan keluhan yang diajukan terhadap Indofood atas pembiaran pelanggaran hak-hak buruh yang sudah berlangsung lama.

Rekomendasi juga ditujukan pada bank dan investor Indofood yang lamban menyikapi laporan tersebut––termasuk Bank Central Asia dan Bank Mandiri di Indonesia dan bank besar Jepang Mizuho Financial Group––berikut perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit seperti Musim Mas dan Wilmar yang secara langsung maupun tidak langsung memasok minyak kelapa sawit dari Indofood. (mag)